Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Semarang sebagai ibu kota propinsi Jawa Tengah terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' - 110 50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah barat oleh kabupaten Kendal, sebelah timur oleh kabupaten Demak, sebelah selatan oleh kabupaten Semarang dan sebelah utara oleh Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 13,6 km. Secara administratif kota Semarang meliputi 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah 373,70 km2 dengan topografi merupakan wilayah berbukit-bukit dan daerah yang landai terletak di sepanjang pesisir utara. Kawasan ini merupakan dataran rendah aluvial dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 250 m dpl.Kota Semarang tidak terlepas dari permasalahan pemenuhan kebutuhan air, karena daerah sekitarnya mengalami pertumbuhan yang pesat terutama dengan berkembangnya lokasi industri. Besarnya resapan air hujan di sebagian daerah Semarang terdapat di daerah aliran sungai (DAS) Garang dengan jumlah rata-rata 121.775.200 m3/tahun (Direktorat Geologi Tata Lingkungan, 199912000). Yang memiliki luas 195.57608 km2 (52,75% luas kota Semarang).Penduduk Kota Semarang pada tahun 1998 tercatat berjumlah 1.272.648 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk selama tahun 1998 sebesar 0,842% (Kota Semarang Dalam Angka, 1998). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun disisi lain penyebaran penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan belum merata, kecamatan Semarang Tengah tercatat sebagai wilayah terpadat sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah.Saat ini sekitar 30% kebutuhan air bersih masyarakat kota Semarang terpenuhi oleh PDAM (]ICA, 1998). Disisi lain kapasitas produksi air PDAM sangat tergantung pada air sungai, karena di kota Semarang sudah mulai terjadi krisis air tanah. Data pada tahun 1997 memperlihatkan setengah dari total kapasitas air PDAM, kurang lebih 0,901 m3/detik diambil dari sungai Garang. Sampai tahun 2015 prediksi kebutuhan air bersih kota Semarang mencapai 12,218 m3/detik. Sehingga sebagian besar penduduk dan kebutuhan industri di daerah Semarang harus memenuhi kebutuhan air bersih dari budi daya sendiri, yaitu dari air tanah dengan cara membuat sumur gali, dan sumur bor. Perkembangan pengambilan air tanah di kota Semarang meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.Namun di sisi lain peningkatan jumlah penduduk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan sehingga terjadi perubahan peruntukan lahan. Dengan adanya perubahan ini, kemampuan tanah untuk meresapkan air menjadi sangat terbatas hal ini ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya limpasan kumulatif air aliran permukaan. Nilai limpasan air permukaan suatu wilayah merupakan daya kumulatif dari masing-masing jenis tata guna lahan. Maka daya melimpaskan air suatu lahan tergantung pada pola tata guna lahannya (Guritno, 2000). Penulis mencoba untuk menentukan daya dukung lahan di DAS Garang dengan bantuan SIG.Bahan penelitian adalah ekosistem kawasan resapan air (Recharge Area) dan ekosistem lainnya yang terkait di DAS Garang dan sekitarnya yang diperoleh dalam bentuk data spasial serta tabular. Data sekunder yang dikumpulkan melalui proses digitasi disusun menjadi peta digital. Beberapa peta digital tersebut kemudian di overlay sebagai dasar analisis terhadap keperluan penelitian ini.Dari hasil analisis terhadap pola tata guna lahan di DAS Garang pada tahun 1993 diperoleh nilai limpasan kumulatifnya (Ckum) sebesar 0.5288069 (> 0.4) menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan di DAS tersebut buruk sedangkan pada tahun 1998 nilai limpasan kumulatifnya (Ck ) justru meningkat menjadi sebesar 0.53550415. Kedua fakta tersebut diatas mengindikasikan bahwa pola tata guna lahan di DAS Garang menunjukkan penurunan dari tahun 1993 ke tahun 1998 sehingga memerlukan perhatian yang serius pada masa mendatang.

---

The city of Semarang, capital of Central Java is situated between 60 50' - 7° 10' latitude and 109° 35' - 110° 50' longitude. It is bordered by Kendal Regency on the west, by Demak Regency on its east, on the south by Semarang Regency and at its north is the 13,6 km. Coast line of the Java sea. Administratively the city of Semarang consists of 16 districts and 177 sub districts covering an area of 373,70 square km. With a topography of rolling hills and gently sloping land at its northern coast. The whole region is an alluvial lowland lying at 0 to 250 meters above sea level. Semarang city is not free from the problems of adequate water supply, due to the rapid development of its surrounding areas, in particular that of its industry. The area with the highest annual rainfall with an average of 121.775.200 m3/year (Directorate of Geology and Environmental, 1999/2000) is situated along the Garang river stream area at the southern part of Semarang a total area of 195.57608 square lcm (52,75% Semarang total area).

The population amount of Semarang city recorded in 1998 is 1.272.648 and has an annual growth by 1998 of 0,842% (Semarang city in numbers, 1998). Within the last 5 year its population density has tended to increase that is commensurate wit its population growth. However, its population is unevenly distributed among the districts, with Central Semarang district recorded as the most densely populated area, and Mijen district having the lowest density.

At present about 30% of the city population's water requirement is supplied by PDAM (ICA, 1998). However, the production capacity for fresh water relies mostly on adequate river water, due to the merging problem of decreasing grand water levels in the city. Data?s from 1997 show that half of PDAM supply capacity, roughly 0,901 cubic m/sec., is water taken from the Garang river. By year 2015 it is predicted that demand for fresh water will reach 12,218 cubic rn3/sec. Most of Semarang's population industrial needs for fresh water will have to be supplied through own resources, namely by digging along boring wells.

Thus the rapid increase of ground water use in Semarang city is in direct relation to the population increase and industrial development.

Unfortunately the increase in population means building more infrastructures which in turn caused a change in land use. With the increased land use, the capability of the ground surface to absorb water has decreased, as can be seen from the increasing cumulative surface watershed. Thus the rate of of watershed capacity depends on the cumulative results from the various cities? land use. The watershed capacity of an area depends on the pattern of land use system deployed in that area (Guritno, 2000). The writer tries to assess the Garang river stream area (DAS) land capacity by using SIG.

The research material comes from the water recharge area ecosystem and other ecosystems related to DAS Garang and surroundings, collected in spatial and tabular data form. The secondary data collected by digitations process was compiled into a digital map. Several of the digital maps were then overlaid as the basis for this research requirement.

From the results of an analysis of the land use system pattern at DAS Garang in 1993, a cumulative watershed capacity of (Ck?m) 0.5288069 (> 0.4) was concluded which indicates that the capability of this particular DAS is bad, even when in 1998 the cumulative watershed capacity increased slightly to 0.53550415. Both the above findings indicate that the pattern of land use at DAS Garang has decreased in effectiveness and such requires serious attention in the near future."

"Daerah hulu adalah merupakan sumber air, oleh karenanya perlu di lestarikan. Sementara itu daerah ini telah dihuni oleh penduduk petani yang berusaha secara tradisionil (sub-sistem) Dimana dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kayu bakar sebagai sumber energinya. Pemakaian kayu bakar secara berlebihan adalah salah satu penyebab kerusakan hutan yang akhirnya dapat merusak sumber air yanq ada. Salah satu alternatif pemakaian sumber enerqi selain minyak tanah, diharapkan semakin baik distribusi minyak tanah di daerah ini maka pemakaian kayu bakar semakin berkurang. Jarak dan aksessibi1itas merupakan faktor yang berperan dalam distribusi pemakaian minyak tanah, makin jauh jarak suatu dari penyalur maka makin sulit aksesbilitasnya maka pemakaian minyak tanah cenderung makin kecil. Faktor faktor lain yang berpengaruh selain jarak antara lain: jumlah keluarga, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan letak desa dari kota."

"Kota Semarang pada masa kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berawal dari dataran lumpur yang kemudian berkembang menjadi suatu lingkungan yang maju. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mulai mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 1992 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan. Dengan adanya penataan ini maka pertumbuhan unsur wilayah Semarang semakin maju dan relatif merata. Sarana dan prasarana seperti jalan-jalan baru yang menghubungkan pusat-pusat kota dengan daerah yang terisolir mulai dibangun. Sektor formal dan informal sama-sama berkembang dan saling menunjang. Investor berdatangan baik dari dalam maupun dari luar negeri.Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, muncullah masalah-masalah yang harus cepat ditangani seperti kerusakan lingkungan, banjir dan rob, serta pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan kelahiran. Kerusakan lingkungan terjadi karena kurang terkendalinya eksploitasi lahan di daerah atas sehingga banyak terjadi lahan kritis dan ancaman penurunan permukaan tanah. Pemkot Semarang telah melakukan upaya-upaya pengendalian banjir diantaranya yaitu normalisasi banjirkanal, pembangunan polder, penambahan pompa air, dan lain sebagainya, namun upaya-upaya tersebut belum mampu mengatasi banjir dan rob secara maksimal.Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Bencana Alam di Kota Semarang (Studi Kasus: Bencana Banjir di Kota Semarang) ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber staf Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang, staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang, serta masyarakat yang tempat tinggalnya sering dilanda banjir dan rob.Dengan menggunakan analisis data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder serta dokumentasi maka diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian banjir di Kota Semarang oleh Pemkot Semarang belum benar. Pemkot Semarang hanya mengutamakan pembangunan fisik pengendalian banjir tanpa disertai peran masyarakat dan stakeholder, Pemkot Semarang juga belum memaksimalkan fungsi gorong-gorong sebagai resapan air. Pemkot Semarang tidak tegas dalam menindak masyarakat yang mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah yang sebenarnya digunakan untuk resapan air. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa Pemkot Semarang tidak memprioritaskan permasalahan banjir di Semarang.

---

City of Semarang today have tremendous development. Back then, it was a swamp area before it became a modem town, as it is now. In 1992, many area in Semarang city started to be arranged. Based on Government Regulation No. 50 of 1992 on districts establishment, Semarang divided into 16 districts. The effect of this division make the regional growth became higher and relatively equal. Inftastructure, like new roads which connected city centers and isolated region started to be built. Formal and informal sectors escalate equally and complete each other. Many investors come ftom domestic and abroad.

As the growth of the city escalate, problems like environmental destruction, flood, rapid increase of population due to migration and birth came into surface that need to cope with. Environmental destruction happened because there is a lack of control on soil exploitation in the upper area therefore many critical lands are formed and there is thread on land surface become lower then sea level. Semarang City authority have conducted many effort to anticipate flood for examples cleaning the canals ftom wastes, building polder (reservoir), are among those efforts. Nonetheless, those efforts still unable to resolve flood in Semarang.

This research on Semarang City’s Executive Poiicies in Handling Natural Disaster in Semarang (Case Study: Flood in Semarang) use a positivist approach. The data of this research are based on in-depth interview with The City of Semarang General Affairs Agency, The City of Semarang National Guard and Public Safety Board, The City of Semarang Garden and Cemetery Agency and also local people who live in in the nearby neighbourhood which often had flood.

Using data analysis based on the interviews, secondary data and documentation, it is concluded that the implementation of flood control poiicies in Semarang by the authority is inappropriate. The city authority is only focus on creating inftastructure and not taking into account the participation of public and stakeholder, and also have not make the gutter to be in fully function. It also has not put a strict law on people who build semi-detached house upon the area that are meant to be a reservoir. Those factors indicate that the city authority is not put the programme to handle flood as it main priority."