Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artritis reumatoid ialah penyakit poliartritis kronik progresif yang menimbulkan deformasi, meliputi multisistem dan disertai morbiditas yang nyata. Obat-obatan imunosupresif telah digunakan untuk mengurangi/menghambat progresi penyakit. Penelitian ini diadakan untuk membandingkan keberhasilan azatioprin dan siklosporin pada penderita artritis reumatoid. Penelitian meliputi 100 penderita artritis reumatoid (sesuai kriteria American Rheumatism Association, 1987) yang dibagi atas dua kelompok: kelompok I mendapat azatioprin 1 mg/kg/h dan kelompok II mendapat siklosporin 2,5-3,0 mg/kg/h selama 16 minggu. Penilaian keberhasilan berdasarkan parameter klinis, biokimiawi dan radiologis. Semua penderita menunjukkan perbaikan nyata (nilai p < 0.001) pada semua parameter klinis, yaitu hilangnya nyeri, berkurangnya kekakuan pagi hari, sendi yang nyeri/membengkak dan waktu yang diperlukan untuk berjalan sejauh 50 kaki serta menguatnya kekuatan genggaman. Semua penderita menunjukkan penurunan LED (p < .001) tanpa perubahan apapun pada titer faktor reumatoid. Kedua obat menunjukkan keberhasilan yang sama (nilai p tidak bermakna) dalam hal perbaikan parameter klinis dan biokimiawi. Tetapi dengan siklosporin erosi tulang dan osteoporosis yukstaartikular lebih banyak berkurang. Sepuluh penderita menunjukkan nefrotoksisitas dengan siklosporin. Siklosporin lebih baik dari azatioprin dalam hal mengurangi derajat progresi kelainan sendi pada artritis reumatoid, tetapi insidens efek samping lebih tinggi, yang pada umumnya dapat diatasi. (Med J Indones 2002; 11: 153-7)

---

Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic progressive deforming polyarthritic disease involving multisystems and associated with considerable morbidity. Immunosuppressive drugs have been used to reduce/arrest the progression of the disease. The present study was undertaken to compare the efficacy of Azathioprine and cyclosporin in Rheumatoid Arthritis patients. Study consisted of 100 patients of Rheumatoid Arthritis (as per criteria of American Rheumatism Association, 1987) divided into two groups : group I received Azathioprine 1 mg/kg/d and group II received cyclosporin 2.5-3.0 mg/kg/d for 16 weeks. Assessment of efficacy was based on clinical, biochemical and radiological parameters. All patients showed marked improvemen (p value < 0.001) in all clinical parameters i.e. relief in pain, reduction in morning stiffness, painful/swollen joint along with walking time for 50 feet and increase in grip strength. All patients showed reduction (p < 0.001) in ESR without any change in rheumatoid factor titres. Both drugs showed equal efficacy (p value = NS) in improvement of clinical and biochemical parameters. But cyclosporin showed more reduction in bony erosions and juxtaarticular osteoporosis. Ten patients showed nephrotoxicity with cyclosporin. Cyclosporin has an edge over azathioprine in reducing the rate of progression of joint change in Rheumatoid Arthritis but is associated with increased incidence of side effects that are generally manageable. (Med J Indones 2002; 11: 153-7)"

"ASBTRACTPurpose: The late postoperative complications of choledochal cyst (CC) surgery are serious and include intrahepatic stones and biliary carcinoma; therefore, long-term follow-up is crucial.Methods: The subjects of this retrospective study were patients who underwent surgery for CC at Kagoshima University Hospital between April, 1984 and December, 2016. We analyzed the operative results, early and late postoperative complications, and postoperative follow-up rate.Results: The study population comprised 110 CC patients (male/female: 33/77) ith a median age at surgery of 4 years, 3 months (range 12 days-17 years). The patients underwent hepaticoduodenostomy (n = 1; 0.9%) or hepaticojejunostomy (n = 109; 99.1%). Late complications included intrahepatic bile duct (IHBD) dilatation (n = 1; 0.9%), IHBD stones (n = 3; 2.7%), and adhesive ileus (n = 4; 3.6%). There was no incidence of biliary carcinoma in this series. The rates of follow-up at our institute within 10 years of surgery and more than 20 years after surgery were 69.2% (18 of 26) and 14.5% (8 of 55), respectively.Conclusions: The follow-up rate after definitive surgery declined with time. Late complications were observed within 20 years, but biliary carcinoma was not observed. The follow-up rate should be increased to detect late complications. Moreover, patient education on long-term follow up is essential to prevent life-threatening events after definitive surgery for CC."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kerangka ISSAI 12 Value and Benefit dengan menekankan peran serta stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur kepada pejabat yang ada dalam Tim TLHP dan dokumentasi dalam proses penyelesaian tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang meliputi tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sehingga berdampak terhadap rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut.  Dengan menerapkan konsep value and benefit yang melibatkan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the effectiveness of following up BPK recommendations in Polewali Mandar District using the ISSAI 12 Value and Benefit framework by emphasizing stakeholder participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out using semi-structured interviews with officials in the TLHP Team and documentation in the follow-up completion process. The results of the study indicated that there were problems which included follow-up not according to recommendations and recommendations that could not be followed up, which resulted in a low level of follow-up completion. By applying the concept of value and benefit involving stakeholders this research can provide benefits to the Polewali Mandar District Government in completing the follow-up of BPK's LHP recommendations."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan Model HOT Fit. Evaluasi difokuskan pada SIPTL eksternal atau dari sisi auditee. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan objek penelitiannya adalah Inspektorat Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Evaluasi dilakukan pada aspek human (penggunaan sistem dan kepuasan pengguna), organization (struktur organisasi), dan technology (kualitas sistem, informasi, dan layanan). Pada aspek human atau manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), menunjukan kesesuaian bidang pengalaman, pengetahuan, dan kompetensinya. Pada aspek organisasi, pengendalian (controlling) hak akses sudah sangat baik berupa password pada masing-masing admin dan inputer SIPTL. Pada aspek teknologi, kecepatan akses antar halaman dan penambahan fitur pada aplikasi SIPTL sangat memudahkan. Dengan demikian, secara umum aplikasi SIPTL eksternal pada Inspektorat Kabupaten Majene telah efektif berdasarkan Model HOT Fit. Kekurangan SIPTL saat ini adalah tidak adanya pelatihan secara berkala terhadap pengguna, komunikasi dengan pengguna yang belum berjalan maksimal, tidak adanya pergantian password secara berkala, dan belum adanya update aplikasi secara berkala. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengevaluasi SIPTL internal yaitu dari sisi BPK RI sebagai pengguna serta penambahan objek penelitian sebagai perbandingan analisis.

---

This study evaluated the effectiveness of the Follow-up Monitoring Information System (SIPTL) of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) based on the HOT Fit Model. Evaluation is focused on external SIPTL or from the auditee side. This research is a qualitative research with a case study approach and the object of the research is the Inspectorate of Majene Regency, West Sulawesi. Evaluation is carried out on human aspects (system use and user satisfaction), organization (organizational structure), and technology (quality of systems, information, and services). In the human aspect or Human Resources (HR) management, it shows the suitability of the field of experience, knowledge, and competence. In the organizational aspect, controlling access rights is very good in the form of passwords on each admin and SIPTL inputer. In the technological aspect, the speed of access between pages and the addition of features to the SIPTL application are very easy. Thus, in general, the application of external SIPTL to the Majene District Inspectorate has been effective based on the HOT Fit Model. The disadvantages of SIPTL today are the absence of regular training of users, communication with users that has not run optimally, the absence of regular password changes, and the absence of regular application updates. Further research is recommended to evaluate internal SIPTL, namely from the side of the BPK RI as a user and the addition of research objects as a comparison analysis."

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"