Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kepentingan nasional Singapura dalam mengusulkan pembentukan rezim open sky kepada ASEAN pada tahun 2002. Analisa dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan domestik yang mempengaruhi Singapura memilih strategi untuk mengusulkan open sky dan tantangan yang dihadapi Singapura untuk meliberalisasi penuh pasar transportasi udara di ASEAN. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah keuntungan apa yang ingin diraih Singapura dengan menawarkan ASEAN untuk meningkatkan kerja sama transportasi udaranya menjadi liberalisasi penuh dengan cara mengikat perjanjian open sky?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori strategi penyesuaian internasional dari G. John Ikenberry. Kesimpulan yang ditemukan adalah open sky menjadi salah satu cara Singapura untuk menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar negara-negara ASEAN sebaiknya meninjau kembali sejauh mana mereka dapat membuka diri bagi open sky, sebab open sky hanya akan menguntungkan Singapura, dan tidak mendukung integrasi pasar transportasi udara domestik di masing-masing anggota ASEAN.

---

Focus of this study is Singapore's national interest in recommending open sky regime to ASEAN in 2001. The analysis was conducted by focusing on external and domestic environments of Singapore that influenced its selection of strategy to recommend open sky and challenges faced by Singapore to fully liberalise air transport sector in ASEAN. Research question of this study is what benefit that Singapore is keen to pursue, by recommending ASEAN to shift its air transport cooperation to full liberalization by establishing an open sky?This research is qualitative, using strategies of international adjustment developed by G. John Ikenberry. The study found that open sky is one of tools used Singapore to become hub of economics in Southeast Asia region. The researcher suggests that ASEAN members should review their policy on how far they could open themselves toward open sky as is only benefited more to Singapore and do not encourage integration of domestic air transport market in ASEAN."

"Transfer pricing merupakan praktik yang lazim digunakan oleh multinational enterprises dalam kegiatan usahanya. Transfer pricing yang dilakukan oleh multinational enterprises memungkinkan terjadinya pengenaan pajak berganda. Untuk mendapatkan kepastian dalam metode transfer pricing yang dilakukannya maka advance pricing agreement dapat digunakan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penerapan advance pricing agreement di Indonesia dan faktor-faktor yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan advance pricing agreement di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan bila dibandingkan dengan Singapura, faktor-faktor penghambat penerapan advance pricing agreement di Indonesia dan saran agar Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia memperbaiki peraturan pelaksana advance pricing agreement dan mengatasi faktor-faktor penghambat penerapan advance pricing agreement di Indonesia.

---

Transfer pricing is a common practices used by multinational enterprises in their business activities. Transfer pricing used by multinational enterprises leads to possibility of double taxation. To get a certainty on their transfer pricing method, multinational enterprises can use advance pricing agreement.

This study aims to provide an overview of advance pricing agreement application in Indonesia and obstacles faced by Directorate General of Tax in its application. The method use was a qualitative study with qualitative data analysis. Qualitative data was obtained through study of literature and in-depth interviews.

The result of this study is advance pricing agreement application in Indonesia still have many inadequacy compared with Singapore, obstacle on advance pricing agreement application in Indonesia and suggestion so Directorate General of Tax as Indonesian tax authority can make improvement on advance pricing agreement regulation and how to overcome obstacles on advance pricing agreement implementation in Indonesia."