Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan dwibahasa dalam konteks sekolah negeri Amerika yang berkembang sejak 1968 adalah pengajaran untuk siswa yang tidak berbahasa Inggris oleh seorang guru yang menggunakan bahasa ibu siswa sekurangnya sebahagian waktu belajarnya dalam sehari. Pendidikan dwibahasa dilaksanakan seiring dengan banyaknya imigran masuk ke Amerika, dan ditentukan sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah pendidikan anak-anak imigran yang tidak berbahasa Inggris tersebut. Pendidikan dwibahasa dalam pelaksanaannya diwarnai pro-kontra pendukung dan penentangnya. Masing-masing kubu mempertahankan pendapat mereka dengan argumentasi masing-masing. Disamping itu, prakarsa-prakarsa yang dibidani oleh pihak penentang ikut meramaikan suasana pendidikan dwibahasa itu.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dalam permasalahan pendidikan dwibahasa di Amerika Serikat, ideologi multikultural berhadapan dengan ideologi monokultural, dan akan ditunjukkan mana yang lebih dominan berdasarkan konteks kepentingan-kepentingan yang dikemukakan kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan sumber primer, yaitu pro-kontra pendidikan dwibahasa yang diperoleh dari data kepustakaan, dan didukung oleh sumber sekunder yang meliputi buku-buku sejarah, artikel internet, jurnal serta CD-ROM.

---

Pro-Contra of Bilingual Education in California after 1980sBilingual education in the context of American public school programs since 1968 refers to instruction of children who do not speak English by a teacher who uses their native language at least part of the day. Bilingual education was established as a result of the influx of immigrants into America, so that it was decided to be the best choice to overcome the problems faced by immigrants' children in education. The implementation of bilingual education has been accompanied by both its proponents and opponents. Each group maintain their views with their own arguments. Besides, some initiaves `created' by the opponents have `fueled' the atmosphere which is against the bilingual education so that the programs of bilingual education do not go smoothly.This thesis is intended to show that the problem of bilingual education in the United States is the reflection of the conflict between multicultural ideology versus monocultural ideology, and which of the two ideologies is more dominant based on the context of interests of the two parties. The methods used in this investagation is library research, with qualitative approach, which relies on the primary sources, they are the pros and the cons of bilingual education collected from library data, and supported by secondary sources including history books, Internet articles, journals, and CD ROMs."

"Skripsi ini berupaya melihat perkembangan kekuatan-kekuatan yang saling bertikai pada saat setelah naskah Persetujuan Linggarjati diparaf pada pertengahan Nopember 1945 sampai ketika naskah tersebut diratifikasi oleh KNIP pada 5 Maret 1947 yang bersidang di Malang. Soekarno dan Hatta yang lebih memilih jalan berunding dalam mencapai kemerdekaan dari pada bertempur berusaha mempengaruhi ialannya perdebatan pro-kontra di sekitar naskah persetujuan tersebut melalui PP No. 6/1946. Akibat perbedaan pendapat tentang naskah lahir dua koalisi yang bertentangan yaitu Sajap Kiri yang mendukung naskah dan Benteng Repoeblik Indonesia yang menentang naskah persetujuan. PP No. 6/1946 yang berisi ketentuan presiden tentang penambahan anggota KNIP (yang akan meratifikasi naskah persetujuan) segera menjadi bahan perdebatan. Mari isi PP No. 6/1946 terlihat jelas bahwa presiden berusaha merubah KNIP yang ketika itu dikuasai oleh penentang naskah persetujuan, koalisi Benteng Repoeblik Indonesia. Ketika BP KNIP kemudian menolak PP No.6/1946, krisis pemerintahan terjadi. Konflik antara BP KNIP dengan Soekarno-Hatta terjadi, karena BP KNIP merupakan miniatur KNIP maka suara KNIP bisa dipastikan akan sama dengan suara BP KNIP. Dalam sidang KNIP di Malang akhir Februari 1947, Hatta akhirnya menawarkan pengunduran diri presiden dan wakil presiden jika PP No. 6/1946 tetap ditolak. Koalisi Benteng Repoeblik yang terdapat dalam KNIP akhirnya menyerah. PP No. 6/1946 diterima dan kemudian segera disusul oleh ratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati. Pertikaian antara pihak Benteng Repoeblik dengan pemerintah Sjahrir yang didukung oleh sajap Kiri adalah kelanjutan dari pertikaian yang terjadi sebelumnnya. Sementara PP No. 6/1946 merupakan intervensi presiden dalam pertikaian yang juga menunjukkan konsistensi sikap Soekarno-Hatta yang pro-diplomasi. Kemenangan Soekarno-Hatta atas pihak oposisi telah semakin membuktikan kenya-taannya bahwa Soekarno-Hatta adalah penentu akhir bagi jaiarrnya revolusi Indonesa ketika itu..."

"Komisi III DPR RI tengah menuntaskan revisi UU MK . Pertimbangan pokok yang mendasari revisi ini karena ada kecurigaan yang makin berkembang di kalangan ahli hukum bahwa MK tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia...."