Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pokok yang ingin dibahas oleh tesis ini adalah tentang penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.Dalam beberapa tahun terakhir ini, tema desentralisasi dan otonomi daerah telah cenderung mendominasi wacana di bidang kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Gejala ini bisa dibaca sebagai kebangkitan kesadaran masyarakat akan makna reformasi di bidang pemerintahan terhadap masa depan kehidupan bangsa.Otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan pasca orde baru yang paling Iuas tingkat penerimaannya. Respons seluruh lapisan masyarakat terhadap kebijakan ini pada dasarnya bersifat positif. Namun tetap diakui bahwa terdapat berbagai sorotan terhadap kebijakan ini antara lain yang menyangkut komitmen pemerintah pusat, kinerja pemerintah daerah dan berbagai faktor yang berkenaan dengan cara implementasinya.Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji, bagaimana perkembangan penerapan desentralisasi itu, faktor-faktor apa saja sebetulnya yang mendorong negara kita menerapkan prinsip desentralisasi. Apakah karena pemerintahan sentralistis dimasa lampau telah menerapkan sistem politik otoriter? Memang sistem politik orde baru telah menuai banyak ketidakpuasan yang perlahan dihawatirkan akan menimbulkan proses disintegrasi bangsa. Ketidakpuasan daerah yang pada awalnya hanya dilakukan secara terselubung, belakangan telah ditunjukkan secara terbuka.Pertanyaannya adalah apakah kebijakan desentralisasi itu sebuah pilihan atau keterpaksaan? lalu apa implikasi keberlanjutan kebijakan ini? Jika ini sebuah pilihan maka ia berpijak pada teori yang mana, dampak apa saja yang kemudian muncul dalam implementasi selama beberapa tahun ini, serta hal apa saja yang diprediksi akan muncul atas penerapan kebijakan ini. Perkembangan ini penting ditelusuri, mengingat sebagaimana disebutkan diatas bahwa tema desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia merupakan topik yang tidak pemah berhenti dibicarakan orang sebagai konsekwensi pergeseran paradigma pemerintahan.Sebagaimana diketahul format kebijakan politik yang menyangkut desentralisasi dan otonomi daerah dalam konstitusi diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Kemudian pada tataran konsepsi kenegaraan prinsip ini diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 (yang sebelumnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan daerah.Tahun 1999 merupakan titik balik penting sejarah desentralisasi di Indonesia. Islam waktu yang cukup lama, orde baru telah menggiring pemerintah Indonesia menjadi agen utama pembangunan nasional. "Pembangunan" dimasa lampau dijadikan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari semua kebijakan pemerintahan, sementara "GBHN dan Repelita"."

"Reformasi yang terjadi dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia, yang ditandai dengan Iahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah mendorong beberapa perubahan, diantaranya adalah perubahan pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik (Otonomi Daerah).Penataan ruang yang merupakan produk kebijakan yang dirumuskan di dalam UU No. 24 tahun 1992, menggariskan bahwa rencana tata ruang antar daerah, Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota, dibuat berjenjang hirarkis, rencana di daerah bawahan merupakan penjabaran rencana daerah atasan, implikasinya adalah keterbatasan bagi daerah di bawahnya untuk mengembangkan daerahnya.Hal semacam ini bertentangan dengan paradigma pada era otonomi saat ini, bahwa dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti UU No. 22/1999, daerah mempunyai otonomi penuh untuk mengelola daerahnya untuk mensejahterakan masyarakatnya.Adanya ketidakkonsistenan antara UU No. 24 Tahun 1992 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam kegiatan penataan ruang, menyebabkan peranan UU No.24/1992 tentang Penataan ruang tidak akan optimum dan tampaknya perlu ditinjau lagi, mengingat paradigma saat ini berbeda dengan paradigma yang berlaku pada saat UU No. 24/1992 disusun.Di dalam penataan ruang di daerah, baik kebijakan penataan ruang maupun kebijakan otonomi dengan paradigmanya masing-masing mempunyai implikasi positif dan negatif. Untuk solusi masalah ini, hal-hal yang bersifat positif dari kedua kebijakanlah yang diiadikan prinsip untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di daiam penataan ruang.Mengingat otoritas daerah saat ini, solusi hanya dapat dilakukan dengan prinsip koordinasi untuk memadukan dan mensinkronkan beberapa rencana atau keinginan daerah dalam penataan ruang, terutama daerah yang berbatasan. Implikasi terhadap kebijakan penataan ruang yang dirumuskan di dalam UU 24/1992 adalah perlunya revisi beberapa substansi UU terutama yang paradigmanya masih bersifat sentralistik."

"Evaluasi secara periodik terhadap rencana penerimaan dan implementasinya merupakan usaha optimalisasi penerimaan PBB Kab. Tangerang dan Kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah. Permasalahan pokok dalam penelitian adalah :1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan antara realisasi penerimaan PBB dibandingkan dengan rencana penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2000 melampaui 10 %.2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan rencana penerimaan PBB dan tingkat pertumbuhan realisasi PBB pada KP PBB Tangerang berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 1996/1997 s/d 2000, yaitu 17,2 %; 18,9 %; 4,1 % dan 2,4 % untuk pertumbuhan rencana penerimaan PBB serta 21,5 %; 22,0 %; 4,0 % dan 16,5 % untuk pertumbuhan realisasi penerimaan PBB.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala upaya optimalisasi perencanaan penerimaan PBB dan implementasinya.Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Data yang dianalisis meliputi : Rencana penerimaan dan realisasi PBB secara nasional; Rencana penerimaan dan realisasi PBB; Pokok, tunggakan dan potensi PBB serta kondisi sosial ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan staf seksi perencanaan penerimaan, staf seksi penetapan, Kepala seksi penerimaan dan Laporan bulanan KP PBB Tangerang; Laporan Biro Pusat statistik dan studi pustaka.Kesimpulan bahwa rencana penerimaan KP PBB Tangerang dilakukan dengan pendekatan "atas-bawah". Berdasarkan target penerimaan nasional ditentukan target provinsi dan kemudian target kabupaten atau kota dengan hanya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta perkembangan sosial ekonomi wilayah secara global. Pendekatan ini tidak mencerminkan perencanaan penerimaan dari potensi rill wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Optimalisasi penerimaan PBB tidak didukung penuh oleh jajaran pemerintah daerah serta pelaksanaan administrasi PBB yang tidak memadai.Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi penerimaan PBB perlu keseimbangan antara pendekatan perencanaan "atas-bawah" dengan pendekatan "bawah-atas". Sistem yang seimbang ini lebih mencerminkan resource base wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan perlu koordinasi dengan pemerintah daerah dengan didukung usaha peningkatan profesionalisme sumber daya manusianya."

"Kebijakan otonomi daerah ysng dilshirksn sejalan pada pengguliran era reformasi bangsa ini , terasa semakin sulit di prediksi. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah , agaknya masih belum menemukan cara ampuh dalam memulai dunia pemerintahan baru yang bernama otonomi daerah...."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) arah kebijakan pengalokasian dan pemanfaatn sumber dana pendidikan dan 2) model penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Pusat ke sekolah pascaotonomi daerah. Metode penelitian tang digunakan yaitu deskriptif dengan sampel 22 sekolah/madrasah negeri dan swasta yang tersebar di 15 provinsi. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan dianalisis dengan teknik persentase...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu dari 14 (empat belas) daerah di Propinsi Sumatera Barat. Dalam rangka menghadapi penerapan otonomi daerah, penilaian kemampuan ekonomi (kelulusan dari sisi ekonomi) dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas indikator dan metode penilaian PP 129 tahun 2000 yang mengatur tentang persyaratan pembentukkan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang dikumpulkan dari data yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik, dan instansi lain yang terkait. Data-data yang diperlukan antara lain, PDRB Kota Payakumbuh, Payakumbuh Dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah Tingkat II dan PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Untuk lebih mendalami hasil dari data sekunder juga dilakukan wawancara dengan responden Kepala Dispenda, Bagian Keuangan dan Bapeda Kota Payakumbuh serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan rata-rata keseluruhan di Sumatera Barat berdasarkan metode penilaian PP 129 tahun 2000 mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan total skor dan terbobot sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal keharusan dari sisi ekonomi, yang mencerminkan bahwa kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh mendekati kategori penilaian agak baik dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat. Skor yang diperoleh tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 1991, total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Hal ini juga berarti dari sisi kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan pada tahun 1991 tidak adanya peningkatan kemampuan ekonomi secara relatif dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat, di mana total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Sedangkan total skor dan total skor terbobot rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang di atas, Kota Payakumbuh, di mana total dan skor terbobot kemampuan ekonomi rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang berada sedikit di atas skor minimal kelulusan yaitu total skor 18,8 (delapan belas koma delapan) dan total skor terbobot 470 (empat ratus tujuh puluh) pada tahun 1991 dan total skor 18,4 (delapan belas koma empat ) dan total skor terbobot 460 (empat ratus enam puluh) pada tahun 1998. Dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, kelemahan Kota Payakumbuh pada PDRB per kapita, kemampuan PDS menutupi pengeluaran rutin dan upaya pengumpulan PDS Kota Payakumbuh baik pada tahun 1991 maupun 1998, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sedangkan kontribusi PDRB terhadap PDRB Total (Propinsi). Rata-rata kota lainnya di luar Padang memberikan kontribusi berkisar antara 1 sampai 3,2 persen terhadap PDRB Propinsi dan dengan skor berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua), secara kualifikasi termasuk sangat buruk dibandingkan keseluruhan daerah di Propinsi Sumatera Barat yang memberikan kontribusi sebesar 7,1 persen. Untuk sub indikator laju pertumbuhan pada tahun 1998 Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, dimana mengalami pertumbuhan minus sebesar 4,5 persen sedangkan rata-rata daerah kota lainnya di luar Kota Padang tumbuh minus 6,2 persen dan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan minus 5,1 persen, hal ini mengakibatkan skor Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, skor masing-masing yaitu 5 (lima) dan 3,8 (tiga koma delapan). Dibandingkan tahun 1991 rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan tahun 1991 yaitu dari 5 (lima) menjadi 3,8 (tiga koma delapan) dengan kualifikasi baik menjadi agak baik dibandingkan rata-rata ke seluruhan daerah di Sumtera Barat, sedangkan Kota Payakumbuh sama dibandingkan tahun 1991. Berdasarkan letak geografis dan potensi Kota Payakumbuh berpotensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pada sektor perdagangan. Hal ini akan membuka peluang ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan. Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan selanjutnya akan menggerakan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan sendiri juga akan meningkatkan penerimaan daerah. Serta lebih meningkatkan upaya pengumpulan peneriman daerah sendiri yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sekurang-kurangnya dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam membiayai pengeluaran rutin, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang."

"Management of local government and development basically cannot be discharged from participative,transparent, and responsive linkage to the pillars of good governance,they are state-societyand private sectors...."