Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."

"Konsumsi ikan laut makin meningkat di masyarakat, tetapi beberapa jenis penyakit zoonosis yang berasal dari ikan laut telah ditemukan, salah satunya anisakiasis. Anisakiasis adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi larva stadium III cacing nematode anisakis, dan dapat menginfeksi manusia (zoonosis). Transmisi larva stadium III Anisakis sp. ke manusia terjadi ketika manusia mengkonsumsi ikan laut mentah. Anisakis sp. Menyebabkan penyakit granuloma eosinofilik dalam usus manusia. Penemuan larva Anisakis sp. dalam beberapa ikan laut dapat digunakan sebagai indikator kualitas daging ikan berdasarkan nilai intensitas parasit. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi Anisakis sp. pada beberapa ikan laut di 3 tampat pelelangan ikan (TPI) Cilacap. Metode penelitian adalah surveii dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Area sampling di 3 TPI yaitu: Pelabuhan samudra, Teluk Penyu, dan Lengkong. Ikan sampel berupa kembung, selar, dan ikan tenggiri swanggi. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Parasitologi dan Entomologi, Fakultas Biologi Unsoed, yang meneliti organ internal, tubuh, dan daging ikan. Identifikasi Anisakis sp. dilakukan berdasarkan Moller dan Anders, 1986. Larva Anisakis sp. ditemukan dan diidentifikasi adalah larva stadium III Anisakis sp. Jumlah Anisakis sp. tertinggi ditemukan pada ikan selar. Nilai Prevalensi larva Anisakis sp. yang itemukan di selar, kembung, dan ikan tenggiri swanggi dapat menunjukkan bahwa ikan-ikan tersebut memiliki kualitas daging yang relatif buruk. "

"Tesis ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi nelayan terhadap pemenang lelang pada pelaksanaan lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke di Jakarta Utara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Pelaksanaan Lelang Ikan berdasarkan Vendu Reglement (VR) Pasal 49 lelang ikan merupakan lelang dikecualikan karena pada pelaksanaan lelang ikan tidak dilakukan di hadapan pejabat lelang sebagaimana lelang pada umumnya. Tetapi mengingat fungsi dan tujuan lelang ikan untuk kesejahteraan nelayan maka pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pelelangan Ikan ini terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Angke dilakukan dengan beberapa tahapan, di mana tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan seperti prosedur lelang pada umumnya tetapi terdapat beberapa tahapan yang berbeda. Namun kenyataannya perlindungan hukum terhadap nelayan yang melakukan lelang ikan di TPI Muara Angke masih lemah, hal tersebut terlihat dari munculnya kekurangan pembayaran lelang ikan di TPI Muara Angke. Penyebabnya adalah karena pembeli yang sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh TPI tidak segera menyelesaikan pembayaran harga lelang, tetapi ikan telah diserahkan kepada pembeli, untuk mencegah ikan membusuk. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang ikan peneliti mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang ikan dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Lelang ikan di Jakarta saat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 149 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah kurang mengakomodasi dengan baik kebutuhan nelayan, karena itu diperlukan peraturan baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pihak-pihak peserta lelang terutama nelayan pada pelaksanaan lelang ikan.

---

This thesis discusses about the legal protection for the fishermen to the winning bidder at fish auction in the Muara Angke Fish Auction Place in North Jakarta, using normative research methods and qualitative analysis methods. Vendu Reglement (VR) Article 49 stipulates that the fish auction is not conducted before government auctioneer. But the function and purpose of fish auction is for the welfare of fishermen therefore the fish auction in Muara Angke Fish Auction Place is regulated by the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. In the auction pursuant to the Governor of Jakarta Decree about the fish auction there are some differences with the auction according to VR and Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. Implementation of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place done in several stages. Every stages are implemented as an auction procedure in general but there are several different stages. But in reality the legal protection of fishermen joining fish auction at Muara Angke Fish Auction Place is still weak, it can be concluded from the appearance of lack of payment of the fish auction at Muara Angke Fish Auction Place. The reason is the buyer does not immediately settle auction price, but the fish have been delivered to the buyer, in order to prevent the fish from rotting. To find out more about the auction of fish this thesis examined the relationship and differences of fish auction between the aforementioned regulations. Fish auction in Jakarta today refers to the Governor of Jakarta Decree No. 149 of 1994 on Procedures for Implementation of the fish auction. This thesis concludes that the local governments needs to revise the fish auction regulation in order to provide more legal protection to fishermen."

"Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Indonesia, yang terdiri dari Teritorial 0,3 juta Km2, Nusantara 2,8 juta Km2 dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta Km2, dengan potensi lestari sumberdaya hayati perairan tercatat sebesar 6.6 juta ton/tahun, meliputi berbagal jenis komoditi Ikan pelagis dan lion demersal, seperti Cakalang, tuna, udang, dan ikan karang. Sumber daya hayati perairan ini telah dimanfaatkan sekitar 60 %. Selama tahun 1989-1999, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 produksi perikanan taut mencapal 4 juta ton atau mencapai 75% dari total produksi perikanan di Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap, 2000).Karena potensi yang begitu besar, sub-sektor perikanan memberikan peranan yang berarti dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat pedesaan, terutama yang menetap di pesisir pantai dan daerah-daerah kepulauan, serta merupakan salah satu sumber devisa negara. Hasil sub-sektor perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga merupakan salah satu komoditas ekspor.Pengembangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan, memperbaiki tingkat hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan, yaitu melalui peningkatan pendapatan, konsumsi protein hewani, ekspor dan mengurangi impor hasil perikanan. Akan tetapi usaha pengembangan ini selama ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : ciri hasil tangkapan nelayan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya : sifat sumberdaya perikanan yang mudah busuk, produksi yang sulit diramalkan, proses produksi sangat tergantung pada musim serta resiko ketidakberhasilan yang tinggi. Semua ini membuat nelayan berada pada posisi tawar yang rendah. Lemahnya posisi tawar ini juga disebabkan oleh system."

"Sanitasi sudah diketahui sebagai hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Akses terhadap sanitasi harus terus ditingkatkan. Sanitasi di tempat pelelangan ikan terkadang lupa untuk diperhatikan. Sanitasi ini penting karena pengaruhnya terhadap kualitas hasil tangkapan para nelayan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang ketersediaan dan kriteria sanitasi dasar di tempat pelelangan ikan Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah deskriptif observasional. Variabel yang diteliti adalah jamban, air bersih, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan tempat mencuci tangan. Metode pengumpulan data menggunakan formulir observasi.Hasil penelitian ini adalah dari 12 jamban yang tersedia hanya 5 jamban yang digunakan oleh nelayan. Dari 5 jamban tersebut hanya 2 jamban yang dikategorikan jamban yang bersih. Secara kualitas, air bersih di tempat pelelangan ikan sudah memenuhi kriteria air bersih secara fisik. Untuk sumber air bersih, menggunakan PAM dan perpipaan. Saluran pembuangan air limbah masih jauh dari keriteria SPAL yang bersih. Air limbah tidak mengalir lancar serta SPAL menjadi tempat sarang tikus, kecoa, dan vektor penyakit lainnya. Fasilitas sanitasi dasar yang tidak terdapat di tempat pelelangan ikan Lempasing adalah tempat pembuangan sampah dan tempat mencuci tangan. Sampah-sampah dari kegiatan, yang sebagian besar merupakan bangkai ikan, dibuang di jalan-jalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing ini sebaiknya lebih diperhatikan karena sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing akan berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual.Sanitation has been known as the important effect toward of health degree. Access of sanitation must be increased. Santation at the fish auction occasionally forget to observe. This sanitation is important because of the impact to fishes quality.

The objective of this research is to find out the description of availability and criteria of sanitation at Lempasing fish auction, Teluk Betung, Bandar Lampung. The method is the descriptive observational. The variables is latrine, clean water, wastewater discharge line (SPAL), garbage can, and handwash facility. This research use form observation to collect data.

The result is from 12 latrines available, only 5 latrines are used by fisherman. Clean water at Lempasing fish auction has been appropriated with physic quality of clean water. The source of clean water that used at Lempasing fish auction is from PAM (using pipe to distribute water). Wastewater discharge line (SPAL) still far from the criteria good wastewater discharge line. Wasterwater is not stream smoothly also it become place of mouse, cockroach, and other diseases vector. In there, the garbage can and handwash facility are not available. The garbages from activities, that most of them are fish carcass, are threw in the street. The conclusion from this research is sanitation at Lempasing fish auction should be more attention because sanitation at Lempasing fish auction will be related to fishes that fisherman will sell."

"ABSTRAKIkan merupakan bahan pangan yang cepat mengalami pembusukan (perishable food) sehingga perlu penanganan yang baik dari penanganan di atas kapal, distribusi, pengumpul, pemasaran sampai dengan pengolahan untuk mengetahui kaitan konsumsi ikan dengan kesehatan masyarakat. Spesies ini adalah salah satu tangkapan dominan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu dan mengevaluasi kesesuaian penanganan ikan tongkol abu-abu (Thunnus tonggol) terhadap persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Metode diperoleh dari penilaian mutu organoleptik selama proses pembongkaran. Analisa organoleptik dilakukan dengan metode sesuai dengan SNI 2346: 2011, penentuan kesesuaian standar menggunakan gap analisis sedangkan perumusan strategi menggunakan Analisa SWOT. Kesenjangan dinilai dengan membandingkan proses aktual dengan peraturan pemerintah (KEPMEN KP No.52A/KEPMENKP/2013). Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai organoleptik adalah 7 dengan batasan nilai 7,32 ≤ µ ≤ 8,1. Terdapat kesenjangan sebesar 1,79 dengan tingkat kesesuaian sebesar 64,30 %. Diperoleh enam strategi pemenuhan persyaratan dengan tujuan utamayaitu ikan bermutu baik. Adapun langkah jangka pendek yang harus dilakukan untuk pencapaian strategi antara lain melakukan pembersihan lingkungan TPI higenis beserta perlengkapan & peralatan pendukungnya, menambah poster peringatan di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan tentang pentingnya penanganan ikan yang baik, serta sosialisasi & pendampingan penggunaan teknologi informasi yang baru pada proses pelayanan perijinan.

---

ABSTRACTAs a perishable food, fishes required a proper handling from onboarding, unloading, marketing and processing. This handling closely related to the effect of fish product consumption to public health. This species is one of the dominant catch that landed at the Pekalongan Archipelagic Fishing Port (AFP). This research aims to evaluate Longtail tuna handling to ensure the standard of quality insurance and safety of fisheries product. Data was collected by organoleptic assessment of fish quality during unloading process. Organoleptic analysis was carried out using a method in accordance with SNI 2346 : 2011, determining the suitability of the standard using gap analysis while the formulation of strategies using SWOT analysis. The gap will assess by comparing the actual process and the goverment regulation (KEPMEN KP No. 52A/ KEPMENKP/2013). The result showed that the quality of longtail tuna landed in Pekalongan AFP was quite acceptable by 7 with range 7,32 ≤ µ ≤ 8,1 and total average 7,85. The suitability with the handling standard was poor by 64,30% with the gap at 1,79. There are six strategies to ensure the standard of quality and safety insurance system standards fisheries product with the main goal of good quality fish. The short-term step that must be taken to achieve the standard fulfillment strategy is to clean the hygienic fishing port environment along with its supporting equipment, adding warning posters in the Pekalongan AFP area about the importance of good fish handling, as well as socialization & mentoring for the use of new information technology in each process of licensing services."

"ABSTRAKPenggunaan es dalam mengawetkan ikan agar tetap segar bukanlah hal baru dalam dunia perikanan. Es bubur adalah media pendingin yang baik untuk mengawetkan ikan. Es slurry dapat menjaga kesegaran dan menjaga ikan agar tidak mudah busuk karena es slurry dapat menghambat bakteri yang ada pada ikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan kinerja dari ice slurry generator yang dirancang sebelumnya dengan yang baru. Dimana pada desain baru ini dilakukan perubahan pada daya condensing unit yang digunakan yaitu 2 PK dengan kondisi variasi salinitas air laut yang digunakan sebesar 10ppt, 20ppt dan 30ppt. Dari pengambilan data didapatkan bahwa laju produksi dan nilai daya alat yang paling optimum diperoleh pada salinitas air laut 10ppt dengan hasil masing-masing 0,239 Ton/12Hours dan 1090,3 Wh. Hasil dari bubur es ini digunakan untuk mendinginkan ikan selama perjalanan di dalam cooler box mobil dari TPI Binuangen menuju pasar ikan Rangkasbitung yang memakan waktu 3 jam perjalanan. Dari pengujian dan penelitian didapatkan hasil Cooling Load sebesar 4,5 kW atau 1,28 TR, dibutuhkan sekitar 145 kg Ice Slurry untuk menjaga suhu ikan selama perjalanan dengan suhu akhir ikan sebesar 0,29°C.ABSTRACTThe use of ice in preserving fish to keep it fresh is not new in the world of fisheries. Ice porridge is a good cooling medium for preserving fish. Slurry ice can maintain freshness and keep fish from rotting easily because slurry ice can inhibit bacteria in fish. This research was conducted to compare the performance of the previously designed ice slurry generator with the new one. Where in this new design, changes are made to the condensing unit power used, namely 2 PK with conditions of seawater salinity variations used of 10ppt, 20ppt and 30ppt. From the data collection, it was found that the production rate and the most optimum tool power value were obtained at seawater salinity of 10ppt with the results respectively 0.239 Ton/12Hours and 1090.3 Wh. The result of this ice slurry is used to cool the fish during the journey in the car cooler box from TPI Binuangen to the Rangkasbitung fish market which takes 3 hours of travel. From testing and research, it was found that the Cooling Load was 4.5 kW or 1.28 TR, it took about 145 kg of Ice Slurry to maintain the temperature of the fish during the trip with the final temperature of the fish at 0.29°C."

"ABSTRAKDalam penelitian ini disoroti dua kasus, yaitu penyelenggaraan pelelangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penyelenggaraan di Jawa Tengah dengan menerapkan teori kelembagaan model Bromley (1989).Sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1917, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1959 dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahtin 1962 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1984. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan Institutional Arrangement di tingkat policy dan sebagian merupakan landasan di tingkat organisasional.Baik di Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun di Jawa Tengah, sebagai lembaga di tingkat policy adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan di tingkat penyelenggaraan/organisasional adalah Dinas Perikanan Daerah Tingkat I. Adapun ditingkat operasional atau di tingkat pelaksanaan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Dinas Perikanan Tingkat I sebagai pelaksana dan sebelumnya pernah dipercayakan kepada Koperasi Pusat Perikana Laut (KPPL).Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan sebagai pelaksana/tingkat operasional adalah lembaga bersama (Dinas Perikanan bersama Koperasi Perikanan) sedangkan lembaga pelaksana yang pemah diberikan kepercayaan adalah Dinas Pendapatan Daerah dan sebelumnya koperasi perikanan.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa lembaga pelaksana pelelangan atau Iembaga; di tingkat operasional berdasarkan hasil wawancara dan konfirmasi adalah: lembaga bersama (Dinas Perikanan dan Koperasi Perikanan).Saran-saran inovatif yang dapat dikemukakan antara lain :1. Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai lembaga di tingkat policy, harus peka terhadap tuntutan perkembangan.2. Dinas Perikanan Tingkat I sebagai penanggung jawab penyelenggaraan (di tingkat organisasional) perlu membina dan mengawasi agar kepentingan nelayan dan Kepentingan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan seimbang.3. Penerapan lembaga bersama (Dinas Perikanan dan Koperasi Perikanan) perlu dilaksanakan bertahap sesuai situasi dan kondisi daerah setempat."