Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Policies in forestry development have been based solely upo a view that forestry resources are assets of national development. The implication of such approach, among others, is that the business involved only a few people with big money. At the same time, indigenous people living in the forest can only be spectators. With the reform in all sectors, the development paradigm in forestry sector changed. The forestry development today and in the future is directed toward conservation resources rehabilitation and public participation in forestry development. This article is to expose how to involve the public in forestry development."

"ABSTRAKLatar belakang masalah adalah, bahwa setiap program pembangunan yang direalisir pada orang Amungme masih banyak menunjukkan kurangnya peranserta aktif mereka. Timbul pertanyaan: Mengapa orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam pembangunan ? Tulisan ini berusaha mengungkapkan pertanyaan tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan antara pola pembangunan yang ada dengan pola tradisional orang Amungme. Menurut peneliti perbedaan ini terletak pada perbedaan persepsi peranserta dan jenis peranserta orang Amungme dengan persepsi pelaksana pembangunan. Lebih lanjut peneliti mengungkapkan bahwa perbedaan itu terwujud dalam hubungan antara pola program pembangunan dengan aspek kekuasaan dalam keluarga, kepemimpinan dan pengambilan keputusan.Studi ini berupaya mendeskripsikan, mencari, menjelaskan sistem peranserta, kepemimpinan, kekuasaan dan pengambilan keputusan orang Amungme. Analisa dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik observasi langsung dan partisipasi serta wawancara. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, dan wawancara terbuka dilakukan juga terhadap berbagai orang dan pada berbagai kesempatan. Selain pengumpulan data di lapangan, dilakukan juga di perpustakaan dan lembaga-lembaga terkait di Irian Jaya dan Jakarta.Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peneliti menemukan bahwa persepsi peranserta dalam pembangunan menunjukkan perbedaan. Persepsi peranserta orang Amungme dalam pembangunan lebih mengarah pada wujud gotong royong tolong menolong dalam berbagai aktivitas hidup yang dinyatakan dengan suatu perhitungan secara tajam dan spontanitas berdasarkan kategorisasi kegiatan. Sedangkan persepsi peranserta pelaksana pembangunan lebih mengarah pada upaya keterlibatan aktif penduduk dalam pengambilan keputusan, pengalokasian kebijaksanaan, dan distribusi serta implementasi perencanaan. Di sini dituntut bahwa orang Amungme harus terlibat dan memelira serta mengembangkan program pembangunan sebagai bagian untuk mereka. Dalam pelaksanaan, pelaksana pembangunan lebih banyak menerapkan bentuk kekuasaan paksaan atau coercive power.Dikaitkan dengan kekuasaan secara tradisional pada orang Amungme yang masih menerapkan bentuk kekuasaan konsensus atau consensual power, menujukkan adanya perbedaan. Selain itu peranan Me-ki sebagai pemimpin tradisional dalam pengambilan keputusan, kurang memainkan peranan penting. Kepala desa serta istrinya lebih banyak memainkan peranan dalam pengambilan keputusan. Akibat perbedaan tersebut di atas, maka orang Amungme kurang berperanserta aktif dalam segala program pembangunan yang direalisir."

"Program Pembangunan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP) yang dilaksanakan di Desa Pandam Gadang Timur Kecamatan Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakal melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Program PAB-PLP dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat (community based management) yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat, melalui institusi pengelola program, agar mereka mampu mengeiola dan memelihara sarana yang telah dibangun sehingga tercapainya kelestarian dan pengembangan program PAB-PLP. Hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya upaya pemberdayaan yang intensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima dan melestarikan program.Pencrapan model pengembangan masyarakat merupakan salah satu intervensi pemerintah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan intsiatif (prakarsa) dan kemampuan (swadaya) masyarakat. Olch karena itu ruang lingkup tesis ini meliputi kebijakan program PAB-PLP yang diterapkan dengan model pengembangan masyarakat, proses penerapan program PAB-PLP, falctor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemeliharaan dan pengembangan program PAB-PLP. Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif terhadap pelaksanaan program PAB-PLP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara secara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program PAB-PLP.Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa upaya pemberdayaan yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menerima program PAB-PLP mulai tahap persiapan sampai pasca proyek, belum mencapai hasil yang menggembirakan. Ketidakpahaman institusi dan warga masyarakat sejak awal mengakibatkan mereka kesulitan memasuki tahap selanjutnya sehingga partisipasi masyarakat hanya sampai tahap bekerja ke arah pcruhahan, belum pada tahap generalisasi dan stabilisasi perubahan serta terminasi relasi perubahan. Hal ini antara lain disebabkan : penjabaran kebijakan dari Pemerintah Kabupaten yang kurang tepat, kurangnya pemahaman petugas terhadap program sehingga penerapan strategi pemberdayaan lebih diarahkan pada masyarakat dari pada institusi pengelola program di tingkat desa, rendahnya kemampuan pengurus UPS untuk melanjutkan peran pemberdayaan kepada masyarakat setelah peran pendampingan petugas berakhir. dan nilai-nilai budaya masyarakat yang kurang mendukung.Walaupun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut sangat berarti dalam merubah pandangan tentang pola pembangunan selama ini. Pembangunan yang dilaksanakan lebih ditekankan pada pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga memandang masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan ketimbang hanya sebagai sasaran (obyek) dari pembangunan."

"Hutan Angke Kapuk merupakan kawasan hutan mangrove yang berlokasi di DKI Jakarta. Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk, perkembangan industri yang semakin cepat menimbulkan dampak negatif pada Hutan Angke Kapuk yang merupakan kawasan hijau bagi kehidupan penduduk DKI Jakarta. Melihat kondisi tersebut maka penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kondisi Hutan Angke Kapuk yang saat ini cukup memprihatinkan keberadaannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranserta masyarakat sekitar hutan mangrove dalam menunjang keberadaan kawasan Hutan Angke Kapuk. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk penkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan Selain itu juga dtharapkan dapat meningkatkan nilai tambah baik bagi Hutan Angke Kapuk itu sendiri maupun masyarakat sekitar.Berdasarkan permasalahan diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikutHo : Tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke KapukHa,: Tinggi atau rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat peranserta masyarakat terhadap Hutan Angke KapukPenelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk menguji hipotesis digunakan tes signifikansi Uji Kai Kuadrat dan Analisis Regresi dengan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 10.00. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan berpedoman pada kuesioner dengan masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk.Hasil dari penelitian ini adalah:Pendidikan dan pendapatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat peranserta dari masyarakat sekitar Hutan Angke Kapuk, jadi Ho tidak ditolak. Bagi warga sekitar Hutan Angke Kapuk baik yang tingkat pendidikannya tinggi maupun rendah dan tingkat pendapatannya tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi mereka untuk melakukan peranserta dalam pengelolaan Hutan Angke Kapuk.Saran-saran dari penelitian ini adalah:Sebaiknya dilakukan penyuluhan yang intensif dengan melibatkan masyarakat sekitar, misalnya anggota Karang Taruna sehingga menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berperanserta. Tapi semua ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dan LSM untuk ikut mendorong masyarakat sekitar kawasan Hutan Angke Kapuk dalam berpartisipasi.Daftar Kepustakaan : 31 (1978-2001)

---

Angke Kapuk Forest is a mangrove forest area which is located in Province of DKI Jakarta. The growth Ievel of population and industry which happen faster nowadays have caused negative impacts to Angke Kapuk Forest which is a green zone for people's live at DKI Jakarta. Because of this forest plays an important role for DKI Jakarta development then there is special emphasis in implementation of policy and regulation/laws between central and local government especially for regional development which balances between local mangrove forest conservation and coastal area developing activity.Based on the statement above, this research is focus on the aspect of social economy from the society surronding Angke Kapuk Forest which influences indirectly to the condition of Angke Kapuk Forest where for nowadays its existence has really been not good.This purpose of this research is to know people participation surrounding Angke Kapuk Forest in order to support the existence of area management of Angke Kapuk Forest. Also, this research can be used as an input for decision makers in deciding to expand sustainable development which has environment perception. Beside that, it is hoped that it can increase added value for this forest itself and people surrounding it.This hypotheses of this research are stated below:Ho : low or high education level and people income will not influence people participation level to Angke Kapuk ForestHa: low or high education level and people income will influence people participation level to Angke Kapuk ForestMethod of this research is descriptive with type of this research is case study. To test the hypotheses above, it is used chi quadrate test signification by using statistical product and service solutions (SPSS) version 10.00. Data are collected from literature study, observation, and deep interview with use questionnaires to people surrounding Angke Kapuk Forest.The results and conclusion of this research are education and income level actullay are not influencing people participation level at surrounding Angke Kapuk Forest, so Ho is accepted. People at surrounding Angke Kapuk Forest both low and high education and income level is not influencing them to participate in Angke Kapuk Forest management.The suggestions of this research are:It is better to do an intensive guidance which involves people at surrounding forest, such as Karang Tanzna so people has responsible feel for environmental preservation and then people desires to participate. But this whole things need government and non-government organization role to support people at surrounding Angke Kapuk Forest to be participated.Number References : 31 (1978-2001"