Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents: Voorwoord (bij de Nederlandse vertaling) ; Levensloop van de Auteur ; Onleiding ; De strijd der moslims ondervindt een achteruitgang van vijf en twintig jaar ; Oorzaken van achteruitgang ; De Toekomst van de Indonesische moslems ..."

"ABSTRAKStrategi Perjuangan Politik Abdoel Moe is dalam Sarekat Islam, 1915-1923. Di bawah bimbingan Dr. Anhar Gonggong. Fakultas Sastra Univereitas Indonesia.Studi ini adalah kajian Sejarah Pergerakan Nasional dengan mengambil peran central pada sikap politik Abdoel Moeis terhadap kebijaksanaan pemerintah Kolonial belanda dalam kurun waktu antara tahun 1915-1923. Dalam kurun wahtu tersebut, persoalan Indie Weerbaar dan Vo1ksraad menjadi diskursus politik yang hangat, tidak lain karena munculnya pendapat yang berbeda.Dalam hal ini terlihat cara pandang atau sikap kaum pergerakan dalam memandang persoalan-persoalan di atas. Pro dan kontra muncul dalam mensikapi politik kolonial tersebut.Cara pandang yang berbeda terhadap persoalan itu dapat dipandang sebagai suatu strategi dalam mensikapi kebijaksanaan pemerintah kolonial.Politik Abdoel Moeis yang bekerjasama dengan pemerintah yang menyetujui diadakannya Indie Weerbaar dan Volksraad bukan berarti menyetujui politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal itu dapat dipandang sebagai strategi perjuangan politiknya dan dapat dipandang sebagai suatu sasaran antara. Artinya, dengan penerimaan itu ada target-target tertentu yang hendak dicapai oleh Abdoel Moeis lewat institusi atau persoalan-persoalan politik yang menyangkut Bumiputera.Dengan adanya pergerakan Indie Weerbaar misalnya, Moeis memandang bahwa dengan ikut sertanya rakyat dalam pergerakan itu, bukan berarti hendak mengumpankan menjadi peluru meriam, namun rakyat diajak ikut serta berpartisipasi memikirkan nasib bangsanya lewat persoalan-persoalan itu. Rakyat diharapkan dapat secara sadar bahwa persoalan itu adalah juga kelak akan ada buahnya untuk bangsa ini.Begitu juga halnya dengan persoalan partisipasi partai dalam Volksraad. Moeis melihatnya juga dalam kerangka strategi. Artinya, dengan masuk ke dalam sistem pemrintahan kolonial itu, selain dapat mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, juga melalui institusi itu dipandang sebagai sarana proses pembelajaran politik bagi bangsa ini jika kelak nanti siap untuk berpemerintahan sendiri, sebagaimana yang sering ia dengungkan dalam setiap tulisan--tulisannya, yaitu Zelfbestuur. Terlepas dari sasaran akhir yang hendak dicapainya itu, adalah melalui proses. Yang jelas, dalam batas-batas tertentu ia telah mencapai apa yang diinginkannya demi memajukan Bumiputera (rakyat)."

"Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam.Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan.Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya.Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara."