Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis Asia pada tahun 1997 merupakan suatu fenomena ekonomi yang cukup menarik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, likuidasi 16 bank di Indonesia, maraknya demonstrasi, hingga pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada B J. Habibie merupakan dampak dari krisis Asia. Tesis ini menjelaskan mengenai Kepentingan Jepang Dalam Bantuan Ekonomi Terhadap Indonesia di Masa Krisis Asia Tahun 1997-2000. Dalam hal ini berbagai bantuan ekonomi Jepang terhadap Indonesia didalamnya merupakan bagian dari kepentingan nasional Jepang. Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan luar negeri yang juga diperkuat dengan beberapa teori lainnya sehingga pada hasil penelitian dapat terlihat mengenai kepentingan Jepang terhadap Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997-2000.

---

Asian Crisis in 1997 was an interesting economic phenomenon. A weakening of the rupiah exchange to US Dollar, liquidation of 16 banks in Indonesia, widespread demonstrattion and the tum off the leadership president from Soeharto to BJ Habibie were the impact of Asian Crisis. This Thesis describes The Japan interest in economic aids to Indonesia in time of Asian Crisis 1997-2000. In this case, The Japan economic assistance to Indonesia is a part of the national interest of Japan. One of the theory used in this research is theory of foreign policy and also reinforced by some others theory so the research result can be seen on Japan interest to Indonesia in time of Asian crisis in 1997-2000."

"ABSTRAKHasil studi yang pernah dilakukan ternyata industri otomotif indonesia berperan besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai dengan tahun 1996 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata 6-7% per tahun sedangkan pertumbuhan industri otomotif indonesia 15 tahun terakhir mencapai 14-21% per tahun. Artinya terdapat korelasi positip antara pertumbuhan ekonomi indonesia dan tingkat pertumbuhan industri otomotif yang sekitar 2-3 kalinya (Aswita, 1997).Setidaknya terdapat 4 hal yang menunjang perlunya Indonesia mengernbangkan industri Otomotif di dalam negri, yakni penghematan devisa. kesempatan kerja/berusaha. penguasaan/ pengembangan teknologi dan strategi hankamnas. Dan sehubungan dengan krisis ekonomi saat ini, maka 4 hal tersebut semakin sukar untuk dicapai.Krisis ekonorni yang berkepanjangan rnengakibatkan tingkat penjuatan kendaraan saat ini turun sampai 90% dibanding penjualan tahun 1997 (sebelurn krisis), tingkat penggunaan kapasitas produksi turun dan 60% menjacli kurang dan 10%, kenaikan harga jual produk kendaraan mencapal 300% dan suku cadang yang rata-rata mencapai 200%. turunnya daya bell masyarakat, industri keuangan yang ikut terpuruk dan terhambatnya proses pengembangan dan alih teknologì serta terjadinya kerawanan dari sisi Hankamnas.Perubahan lingkungan eksternal industri otomotif Indonesia terjadi begitu cepat sebagal akibat krisis ekonomi diiringi deregulasi pemerintah bulan Juli 1999 yang memberlakukan kebijakan baru dibidang otornotif. Kebijakan tersebut menyangkut kepada hal-hal (I) penghapusan sistern jnsentif (2) penghapusan tataniaga impar kendaraan, (3) pengaturan tarif impor menurut sistem harmonis (I-IS) untuk kendaraan (CBU atau CKD), komponen dan bahan baku, dan (4) penurunan dan penghapusan tarif bea masuk (BM) dan bea masuk tambahan (BMT) serta pajak penambahan nilai (PPN) atas kendaraan niaga berdaya angkut dibawab 5 ton dan sedan 1.500 cc.Para pemain di industri otomotif Indonesia urnumnya mendapat perlindungan (proteksi) baik dari Pemerintah maupun mitra asing (prinsipal) sehingga tanpa mencapal skala ekonomis mampu bertahan di industrinya. Dengan adanya ketentuan baru yang sangat liberal diatas. para pemain harus segera melakukan-penyesuaian (akselerasi) baik dan sisi bisnis, korporasi maupun operasional intern perusahaan.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah mengidentifikasi permasalahan industri otomotif Indonesia sebelum dan saat krisis yang berfokus kepada hubungan partnership antara prinsipal dengan ATPM. upaya optmasi kapasitas pabrik kendaraan, kondisi pasar kendaraan di Indonesia dan kemampuan operasional industri kendaraan serta penguasaan rantai nilai (value chain).Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa sangat dibutuhkan deregulasi Pemerintah yang konsisten terutama dalam penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, misalnya dalam hubungan partnership perlu pengaturan pembatasan kepemilikan saham asing, upaya optimasi kapasitas produksi harus didukung dengan kemudahan ekspor, penghapusan berbagai hambatan (barrier) bagi komponen impor yang tidak dapat dipasok didalam negeri dan dukungan pendanaan. Selanjutnya pengembangan industri komponen sangat perlu dilakukan untuk mengurangi kelemahan akan akses pasar, modal, teknologi, ìnformasi dari manajernen sejalan dengan penciptaan pasar baik domestik maupun ekspor. Disisi rantai nilal dengan penyerahan aktifitas sepenuhnya kepada mekanisme pasar tentu akan mampu mernbentuk efisiensi sendiri sedangkan fungsi pemerintah cukup sebagai pengawas.Kesimpulan lain yang dapat dipetik dan hasil analisis adalah bahwa dalarn angka pendek secara alamiah pelaku bisnis otomotif indonesia khususnya ATPM akan terseleksi kedalam tiga kelompok, yaitu a) Keìornpok yang tetap eksis di jalur produksi (manufacturing) dengan pilihan strategi fungsional sebagai perusahaan manufaktur. strategi bisnis pada biaya rendah (untuk kendaraan komersial) atau diferensiasi untuk jenis sedan, sedangkan strategi korporat (grand) yang tepat adaìah diversifikasi konsentrik dan mengadakan aliansi strategis, b) Kelompok yang beralih usaha sebaai usaha perdagangan, sebagai importir atau pembeli produksi lokal dengan strategi fungsional yang tepat adalah marketing, strategi bisnis fokus pada biaya rendah atau pada produk yang unik untuk mengambil ceruk pasar (niche) dan pilihan strategi korporat (grandl) dalam bentuk integrasi forward atau aliansi strategis. dan e) Kelompok yang tersisih dari industri karena alasan voIume tidak mampu mencapai skala ekonomis dan pilihan strategi korporal (gmnd) berupa divestasi dan likuidasi."

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perelconomian negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang dilanda krisis, Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan Iamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat memgikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi arus masuknya dan keamanan investasi Sebab kerusuhan sosial dan politik akibat krisis ekonomi teriadi diharnpir semua selctor. Hal ini menjadi persoalan tersendin bagi negara-negara investor khususnya bagi Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan ikut melemahnya perekonomian Jepang yang tahim 1990-an mengalami stganasi. Hubungan ekonomi .Iepang-Indonesia telah teijalin sejak era Soekamo dan menunjukkan peningkatan yang signiiikan pada era Soeharto. Di era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting tidak hanya meningkamya. jumlah bantuan luar negeri Jepang tetapi juga mekanisme mendapatkan bantuan dan alokwinya Bagi Jepan, Indonesia telah menempati negara tidak sekedar penerima bantuan dan mitra perdagangannya tetapi juga dengan besamya angka bantuan dan investasi Arli penting Indonesia bagi Jepang ditunjukkan dengan upaya-upaya Jepang membantu Indonesia tidak hanya dalam situasi normal namunjuga situasi krisis. Di antaranya adalah Jepang benrsaha rnemenuhi tanggungjawab dan perhatiannya terhadap Indonesia yang dilanda Perhatian tersebut dilakukan Jepang melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi. Sejumlah bantuan ekonomi yang diberikan melalui lembaga dan organisasi ekonomi intemasiona seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan Forum ASEAN merupakan langkah kongkrit. Jepang juga memberikan bantuan tersebut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dan melalui pemerintah secara langsung. Kebijakan ekonomi Jepang dalam penyelesaian krisis juga ditunjukkan dengan rneningkatkan jumlah bantuan luar negeri atau ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fisal 1998 dan 1999. Kebijekan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tebap penting bagi kepentingan nasional Jepang, Dihandingkan dengan kebijakan banman tahun-tahun sebelumnya alasan Jepang memberikan bantuan tidak berubah, termasuk mekanisrne mernbenkan bantuan. Perubahan terjadi pada tingkat perbedaan situasi antara situasi normal dan kzisis, di mana Jepang membantu lewat forum-forum dialog dan keijasama ekonomi seperti ASEAN+ 3, Japan and ASEAN SummirMeering, Forum Paris Club, CGI dan lain-lain."

"ABSTRAKDalam merespons krisis finansial Asia di tahun 1997-1999, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang berbeda. Pemerintah Indonesia menaikkan suku bunga, mengurangi alokasi anggaran, melepaskan intervensi nilai tukar, dan meliberalisasi berbagai sektor ekonomi; sementara pemerintah Malaysia menurunkan suku bunga, melakukan ekspansi anggaran, mempertahankan intervensi nilai tukar, dan mengaplikasikan kontrol modal. Mengapa krisis yang sama direspons dengan kebijakan ekonomi makro berbeda? Mengapa krisis ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih liberal di Indonesia, sementara tidak di Malaysia? Dalam riset-riset sebelumnya, faktor paradigma ekonomi terkesan kurang diperhatikan sebagai penentu preferensi kebijakan pemerintah sewaktu krisis. Lewat penelitian ini, penulis berargumen bahwa perbedaan kebijakan ekonomi makro saat krisis disebabkan oleh perbedaan paradigma yang berkembang di masing-masing rezim pemerintahan sebelum krisis. Paradigma ekonomi membangun ekspektasi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil sebelum krisis. Kemunculan krisis finansial mendorong perubahan kebijakan ekonomi makro karena (i) krisis tersebut memfalsifikasi ekspektasi paradigma ekonomi yang dianut pemerintah dan (ii) pendukung paradigma alternatif berhasil masuk ke dalam proses perumusan kebijakan ekonomi makro untuk mendelegitimasi paradigma lama, kemudian melembagakan paradigma baru. Dua faktor ini hadir di Indonesia, namun tidak di Malaysia."