Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena tuntutan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik, mulai mencuat sebagai salah satu dampak dari agenda reformasi tahun 1998. Komisi Yudisial dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung melakukan inisiatif untuk melakukan seleksi rekam jejak sebagai salah satu tahapan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjabat seorang hakim agung. Disebut sebagai “benteng terakhir” pencari keadilan di Mahkamah Agung memiliki fungsi sentral yang mendapat sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengaturan hingga implementasi akan seleksi sebuah rekam jejak sebagai sebuah indikator yang akan mempengaruhi kelulusan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini disusun dengan metode sosiolegal yang merupakan sebuah kombinasi tidak hanya terbatas pada studi doktrinal, namun termasuk dengan studi non-doktrinal terkait sebuah fenomena hukum dalam sebuah arena sosial tertentu. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi eksistensi seleksi rekam jejak calon hakim agung. Penulis menguraikan hasil penelitian dari aspek peraturan, aspek lembaga rekrutmen (dalam hal ini Komisi Yudisial), serta aspek motivasi masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada sebuah seleksi rekam jejak calon hakaim agung. Penelitian akan fokus menggali tiga unsur kualifikasi, validasi, serta motivasi yang terkait dengan sebuah seleksi rekam jejak.

---

The phenomenon of public demand to know the track record of the public officials began to emerge as one of the impacts of the reform agenda in 1998. The Judicial Commission, with the auhority to propose the appointment of Supreme Court Justices, has taken the initiative to carry out track record selection as one of the phase in determining a person’s suitability to serve as a Supreme Court Justice. Referred to the “last bastion” for the justice seekers in the Supreme Court, Supreme Court Justice has a central function that related to the public attention. This research aims to identify how the Judicial Commission regulates and implements the selection of a track record as an indicator that will take affect to the graduation of the candidates for Supreme Court Justice to be proposed to the House of Representatives. This research was conducted with a sociolegal method which is a combination not only limited to doctrinal studies, but also includes non-doctrinal studies related to a legal phenomenon in a particular social arena. In practice, there are non-legal factors that incfluence the existence of track record selection for candidates for Supreme Court Justices. The author elaborates the research results from the regulatory aspect, the recruitment agency aspect (in this case the Judicial Commission), as well as the society motivation aspect which has a major contribution to the selection of the track record of candidates for Supreme Court Justices. The research will focus on exploring the three elements of qualification, validation and motivation related to the track record selection."

"Kepala daerah adalah salah satu aktor yang menentukan dalam perekonomian sebuah daerah. Kapasitas dan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya akan membawa dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala daerah dipilih lewat sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Secara umum seorang kandidat yang berkontestasi dalam pilkada harus memiliki popularitas yang baik. Untuk menunjang popularitas, seorang kandidat membutuhkan modal sosial dan modal finansial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau kandidat untuk terpilih menjadi Kepala Daerah baik Gubernur di level Provinsi, Bupati di level Kabupaten, dan Walikota di level Kotamadya. Penelitian ini menggunakan data Pilkada 2017 sebanyak 101 pilkada dengan 309 pasangan calon yang berkontestasi. Dengan menggunakan metode regresi logit penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan uang yang diasosiasikan dengan harta kekayaan dan besarnya dana kampanye yang dikeluarkan, rekam jejak kandidat dengan status sebagai incumbency, dan dukungan mayoritas partai politik pengusung kandidat berkorelasi positif dan signifikan terhadap keterpilihan kandidat dalam pilkada.

---

The regional head is one of the decisive actors in the economy of a region. The capacity and leadership of a regional head in leading the region will have an impact on the economy and the welfare of its people. The regional head is elected through a regional head election (pilkada) which is conducted regularly every 5 (five) years. In general, a candidate who contests in the election must have good popularity. To support popularity, a candidate needs social capital and adequate financial capital. This study aims to find out what factors influence a person or candidate to be elected as the Regional Head of both the Governor at the Provincial level, the Regent at the Regency level, and the Mayor at the Municipality level. This study used data from 2017 regional elections as many as 101 local elections with 309 candidates who contested. By using the logit regression method, this study shows that the ownership of money associated with assets and the amount of campaign funds issued, candidate track records with incumbency status, and support of the majority of candidate political parties is positively correlated and significant to candidate electability in regional elections."

"Di Indonesia ketidaktertiban masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pembentukan UU yang banyak mendapat sorotan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dibawah periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maaruf Amin. Kegaduhan tersebut disebabkan oleh adanya fenomena dalam pembentukan Undnag-Undang yang kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru (fast track legislation). Mekanisme fast track legislation tidak dikenal di Indonesia, namun terhadap beberapa kasus terkesan mengadopsi mekanisme tersebut seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Mineral dan Batu Bara, UU Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, dan UU Ibu Kota Negara. Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan: Pertama, Bagaimana pengadopsian fast track legislation dalam pembentukan UU; Kedua, Problematika apa saja yang ditimbulkan dari pengadopsian fast track legislation dalam pembentukan UU di Indonesia; dan Ketiga Bagaimana gagasan alternatif dalam pengadopsian pembentukan UU melalui pendekatan fast track legislation. Adapun metode penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian dengan analisis argumentatif dapat disimpulkan, bahwa beberapa kasus pembentukan undang-undang terkesan mengadopsi prosedur fast track seperti Pertama, UU KPK (waktu 12 hari). Kedua, UU Minerba (waktu kurang dari 3 bulan dan dilakukan rapat secara tertutup); Ketiga, UU MK (waktu 7 hari dan dibahas secara tertutup); Keempat, UUCK (waktu 167 hari dan merupakan revisi dari 79 UU) dan Kelima, UU IKN (waktu 43 hari). Bahwa pembentukan UU yang dilakukan tergesa-gesa berdampak terhadap demokrasi, minus legitimasi, minimnya partisipasi publik, dan terjadi politik akomodatif MK.

---

In indonesia one of the reasons the public disorders occurred was caused by the lawmaking process in which made it to the centre of public eye within the last two years under the President Joko Widodo and Vice President Maaruf Amin period. The disruption occured because the phenomenon of law making process was lack of quality as a result of the lack of transparency and the fast track registration. The fast track registration is highly unknown in Indonesia yet in some cases, the fast track registration was implemented for instance on the Corruption Eradication Commission Law, the Mining and Coal Law, the Constitutional Court Law, Omnibus Law and Capital City Law.

This research is focused on issues: First, how does the fast track registration implement on the law making process; Second, what are the issues arised on the implementation of fast track registration on the lawmaking process; Third, How does the alternative concept on adopting law making process by implementing fast track legislation approach. Though this thesis is based on juridical-normative research.

The results of research with the argumentative analysis are in some cases on law making process seemingly implementing the fast track registration such as on: first, the Corruption Eradication Commission Law (12 days), second the Mining and Coal Law (less than 3 months and discussed privately), third the Constitutional Court Law (7 days and discussed privately), fourth Omnibus Law (167 days and revisions of 79 law) and fifth Capital City Law (43 days). Whereas, the lawmaking process was done feverishly in which made impacts on democracy, lack of legitimacy, lack of public participation and political accommodation."