Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menemukan bahwa implementasi dari program desentralisasi di Indonesia selama 1999-2002 tidak selalu mencerminkan akuntabilitas yang lebih baik dan mampu membawa keuntungan sosial berdasarkan rent based on transfer arrangement ketimbang sistim sentralisasi dari rejim Orde Barn. Terlihat bagaimana rents based on transfers secara massive di zaman Orde Baru diatur berdasarkan aliansi dari militer, birokrasi, dan kapitalis, yang dengan aturan dan institusinya menangani masalah koordinasi dan meminimasi ongkos politik (political cost). Sebagai hasilnya, pembangunan kapitalis masih nampak. Di lain pihak, desentraUsasi sejak 1999, meskipun secara signifikan telah memindahkan rents based on transfer kepada tingkat lokal (kabupaten), belumfah memperlihatkan tipe baru dari kapitalis yang lebih produktif. Selain itu, desentralisasi, hingga data 2002, meningkatkan biaya dalam niengorganisasikan rents based on transfer yang baru."

"Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

---

One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.

The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.

First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia"

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."

"Tujuan penelitian mempelajari pengaruh status kemiskinan terhadap perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas dengan memperhitungkan faktor aksesibilitas dan faktor sosial demografi dengan menggunakan data Susenas 2013 dan Podes 2014. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa status kemiskinan signifikan mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas, baik tidak berobat, berobat sendiri maupun berobat jalan ke fasilitas kesehatan modern. Setelah memperhitungkan faktor aksesibilitas, penyandang disabilitas miskin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berobat ke fasilitas kesehatan modern jika memiliki jaminan kesehatan selain jamkesmas, memiliki kendaraan dan terdapat fasilitas kesehatan di daerah tempat tinggalnya. Setelah memperhitungkan faktor sosial demografi, faktor terkuat dalam menentukan pencarian pengobatan penyandang disabilitas adalah status bekerja, terutama untuk berobat menggunakan fasilitas kesehatan modern.

---

This study examines the effect of poverty status on health seeking behavior of persons with disabilities by controlling variables such as accesibility factor and social demography factor using Susenas 2013 and Podes 2014 data. Results of multinomial logistic regression analysis show that poverty status affect health seeking behavior of persons with disabilities, either no treatment, selftreatment, or outpatient treatment to modern health facilities. According to accessibility factor as control variables, if the poor persons with disabilities have the other health insurance besides Jamkesmas, have a vehicle and health facilities in the area where they lives, more likely to have outpatient treatment using modern health facilities. According to social demography factors, the strongest determinants of health seeking behavior of person with disabilities was work status, especially for outpatient treatment using modern health facilities."

"Skripsi ini mengkaji tentang fenomena praktik Rent Seeking antara negara dan bisnis yang terjadi pada tingkat nasional. Adapun studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BPK, hingga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana praktik rent seeking dijalankan dalam kasus ini. Teori rent seeking Tullock (1967) digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan bagaimana rent seeking dapat terjadi dan melalui mekanisme apa praktik rent seeking dalam kasus ini dijalankan. Konsep rent creation, rent extraction, dan rent seizing Michael L. Ross penulis gunakan untuk mengklasifikiasi cara-cara yang digunakan oleh rent seeker dalam melancarkan aksinya. Sementara teori Kruger digunakan untuk melihat penyebab hingga bentuk-bentuk praktik rent seeking yang muncul dalam kasus ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik rent seeking pada kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dijalankan oleh tiga aktor yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, dua dari tiga aktor rent seeker tersebut menggunakan cara yang disebut oleh Ross (2001) sebagai rent creation. Mayoritas pelaku lebih memilih untuk menggunakan mekanisme secara frontal dengan mengeluarkan sejumlah dana atau yang disebut oleh Tullock (1967) sebagai transfer cost daripada melakukan pendekatan melalui negosiasi atau lobbying (competing rent).

---

This thesis examines the phenomenon of Rent Seeking practice between the state and business that occurs at the national level. The case study taken in this research is the case of PT Newmont Nusa Tenggara's share divestment dispute involving several parties such as the central government, local government, DPR, BPK, to the Constitutional Court. This research was conducted to see how the practice of rent seeking is carried out in this case. Tullock's (1967) rent seeking theory is used as the main theory to explain how rent seeking can occur and through what mechanism the practice of rent seeking in this case is carried out. The author uses the concepts of rent creation, rent extraction, and rent seizing Michael L. Ross to classify the methods used by rent seekers in launching their actions. Meanwhile, Kruger's theory is used to look at the causes and forms of rent seeking practices that appear in this case. The findings of this study show that the practice of rent seeking in the case of the PT Newmont Nusa Tenggara share divestment dispute is carried out by three different actors. In carrying out their actions, two of the three rent seeker actors use a method called by Ross (2001) as rent creation. The majority of actors prefer to use a frontal mechanism by issuing a number of funds or what Tullock (1967) calls transfer costs rather than approaching through negotiation or lobbying (competing rent)."