Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak dulu masyarakat dan kebudayaan Bali telah menerima unsur Jawa Kuna dalam bentuk bahasa, sastra, budaya. Kemudia unsur itu diolah disesuaikan dengan konsep dan pola pikir masyarakat Bali, sehingga karya sastra yang lahir ciptaan baru. Nilai Jawa Kuna dalam budaya Bali mengalami perubahan atau transformasi ke dalam bentuk baru. Dalam transformasi itu terjadi proses pembelian yakni proses dari nilai Jawa Kuna menjadi nilai budaya Bali. Pigeaud membagi dalam empat proses pembelian meliputi bidang etika dan religi, sejarah dan mitologi, susastra, ilmu pengetahuan, seni hukum, kemanusiaan dan lain-lain. Proses pembelian parwa Mahabharata yang di Bali disebut Asta Dasa Parwa (18 parwa). Parwa yang awalnya bersumber dari epos Mahabharata India yang berbahasa Sansekerta, kemudian disadur ke dalam tradisi bahasa Jawa Kuna dan kembali berkesinambungan dalam proses pembalian dibuat karya berbahasa Bali yang disebut parikan atau geguritan. Parikan berarti saduran. Parikan adalah satu bentuk sastra yang berbahasa Bali, bisa diambil dari Mahabharata Jawa Kuna dan karya sastra lainnya. Disinilah terjadi pengalihbahasaan, berbeda dengan terjemahan. Pengalihbahasaan yaitu menyadur karya asalnya berbahasa Jawa Kuna kedalam bahasa Bali, memilih dan memilah bagian mana dari cerita (episode) yang diambil biasanya ada yang secara bebas, ada yang merunut dengan tertib dari sumbernya (babon). Misalnya sastra Bali yang bersumber dari Mahabharata, yaitu parikan Salya, Bhagawan Domya, Sarpayajnya dan Geguritan Kicaka. "

"Penelitian ini mempertimbangkan upaya penurunan emisi CO2 dari sistem jaringan listrik yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit listrik: batubara, gas alam, minyak, dan energi alternatif. Model diformulasikan sebagai programa linier dan diimplementasikan dalam LINGO 10. Model diterapkan dalam cakupan Sistem Interkoneksi Jawa-Bali dan dikembangkan untuk memenuhi target emisi CO2 yang telah ditentukan. Dua strategi mitigasi CO2 yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah fuel balancing dan fuel switching. Untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 26% pada tahun 2021, PLN diperkirakan akan menghasilkan hingga 30% listrik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 617,765 per kWh untuk strategi fuel balancing sedangkan untuk strategi fuel switching, PLN harus menghasilkan 29% listrik dari EBT dan biaya ketenagalistrikan diperkirakan menjadi Rp 532,96 per kWh.

---

This research considers the problem of reducing CO2 emissions from a power grid consisting of a variety of power-generating plants: coal, natural gas, oil, and alternative energy. The problem is formulated as a linear programming and implemented in LINGO 10. The model is applied to Java-Bali Power Generation Interconnected System and was developed for a nation to meet a specified CO2 emission target. Two carbon dioxide mitigation options are considered in this study: fuel balancing and fuel switching. In order to reduce the CO2 emissions by 26% in 2021, PLN has to generate up to 30% of electricity from Renewable Energy (RE) and the cost of electricity (COE) is expected to increase to Rp 617.765 per kWh for fuel balancing option While for fuel switching option, PLN has to generate 29% of electricity from RE and the COE is expected to increase to Rp 532.96 per kWh."

"Ratifikasi United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Protokol Kyoto oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6/1994 dan Undang-Undang Nomor 17/2004 memberikan peluang bagi Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam upaya dunia mengatasi masalah perubahan iklim akibat pemanasan global. Perwujudan dari partisipasi tersebut antara lain dengan terlibat dalam Clean Development Mechanism (CDM) di sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali (JAMALI). Tulisan ini menentukan kelayakan suatu PLTP untuk dijadikan proyek CDM dengan membandingkan IRR dari suatu PLTP dengan MARR-nya. Hasil analisis pada tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa PLTP yang paling layak dikembangkan adalah PLTP Salak Tahap I dengan kapasitas 165 MW.

---

Ratification of UNFCCC and Kyoto Protocol by the Government of Indonesia trough Law Number 6/1994 and Law Number 17/2004 give the opportunity to Indonesia to participate with the world effort in solving the climate change problems caused by global warming. The form of that participation is by being involved on the Clean Development Mechanism (CDM) in energy sector trough the development of geothermal power plant in Jawa-Madura-Bali (JAMALI) power system. This writing determines the feasibility of geothermal power plant to be proposed as a CDM project by compare its IRR and MARR. The analysis resulted that Salak Phase I geothermal power plant is the most feasible to develop."

"Dalam sistem tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik yang baik merupakan hal yang vital dalam memenuhi kebutuhan beban. Pada sistem tenaga listrik Jawa Bali, terdapat permasalahan dalam transmisi tenaga listrik dari timur ke barat Jawa, yaitu ketidakseimbangan pembebanan jalur utara (Sirkit Ungaran-Mandiracan 1&2) dan jalur selatan (Sirkit Pedan-Tasik & sirkit Pedan-Kesugihan-Tasik) karena perbedaan impedansi saluran, juga masalah penurunan tegangan pada sisi barat Jawa. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan memasang UPFC pada sistem tenaga listrik Jawa Bali. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pemasangan UPFC pada sirkit Pedan-Tasik dapat membantu meningkatkan transfer jalur selatan sampai sebesar 5% dan menurunkan transfer jalur utara sampai sebesar 5% untuk semua skenario transfer. Peningkatan nilai tegangan pada sisi barat Jawa yaitu region 1 dan 2 juga bisa didapat. Kestabilan sistem setelah terjadi gangguan juga bisa dicapai dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan sistem tanpa UPFC.

---

In electric power system, a good power transmission is vital in meeting the needs of the load. In Java Bali electric power system, there are problems in the transmission of electric power from east to west of Java, namely the loading imbalance of north transmission line (Ungaran-Mandiracan 1 & 2) and the south transmission line (Pedan-Tasik & Pedan-Kesugihan-Tasik) because of differences in line impedance, also the voltage drop problem on the west side of Java. Those problems can be solved by using the UPFC in the Java-Bali power system. The simulation results show that UPFC installation on Pedan-Tasik circuit can improve the transfer of the south transmission line up to 5% and lower the transfer of north transmission line up to 5% for all transfer scenarios. Increasing the voltage on the western side of Java, the region 1 and 2, can also be obtained. In addition, the stability of the system after an interruption can be achieved in a shorter time compared to system without UPFC."

"Pemerintah Indonesia menargetkan dapat mencapai Net-Zero Emission (NZE) di sektor energi pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT), terutama yang berasal dari variable renewable energy (VRE). Kondisi sistem tenaga listrik Jawa, Madura, Bali (Jamali) yang saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik berbasis fosil telah memberikan tantangan dalam upaya transisi ke energi bersih. Di samping itu, karakteristik intermittency yang dimiliki oleh pembangkit VRE berpotensi meningkatkan ketidakpastian di sisi pasokan energi dan tekanan pada pengoperasian pembangkit termal. Salah satu solusi untuk mengatasi kendala intermittency dari pembangkit VRE adalah sistem Jamali harus dibuat fleksibel. Pada penelitian ini, dilakukan analisis terhadap fleksibilitas sistem Jamali untuk tahun 2030, 2040, dan 2050 dengan bantuan perangkat lunak IRENA Flextool, dengan tujuan mengevaluasi kemampuan sistem JAMALI dalam mengakomodasi integrasi pembangkit VRE yang masif di tahun 2030, 2040, dan 2050. Perangkat lunak beroperasi dengan prinsip economic load dispatch untuk memperoleh kondisi generation dispatch yang optimum dengan biaya operasi semurah mungkin. Dari hasil analisis, sistem Jamali tahun 2030 diperkirakan memiliki kemampuan fleksibilitas yang memadai untuk mengakomodasi integrasi VRE dengan presentase sebesar 5%. Sistem Jamali tahun 2040 juga diperkirakan memiliki kemampuan fleksibilitas yang cukup memadai untuk mengakomodasi integrasi VRE sebesar 36,97% dari total kapasitas terpasang pembangkit di tahun tersebut. Sedangkan sistem Jamali tahun 2050 diperkirakan memiliki kemampuan fleksibilitas yang tidak memadai untuk mengakomodasi integrasi VRE sebesar 51,95%. Hal ini disebabkan pada tahun 2050, sistem mengalami kehilangan beban sebesar 109,79 TWh dan pembatasan kapasitas VRE sebesar 706,69 MW.

---

The integration of variable renewable energy (VRE) into the JAMALI power system, characterized by intermittency and high uncertainty, has the potential to disrupt reliability and increase the operational complexity of the power system. These challenges can be mitigated if the power systems possess adequate flexibility. An analysis of the flexibility of the JAMALI power system is carried out to assess power system flexibility due to the increasing share of VRE in the JAMALI power system, phased as follows 5% in 2030, 37% in 2040, and 52% in 2050. The analysis is performed with the assistance of the IRENA FlexTool, running on the principle of economic dispatch. Based on the analysis results, it is observed that the greater the share of VRE in the JAMALI power system the lower the power system’s flexibility. This is evidenced by a VRE curtailment of 706.62 MW and a loss of load of 109.79 TWh in the JAMALI power system in 2050."