Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan Pemerintah Indonesia dibidang Perbankan sekarang ini (Tahun 2004-2020), mengacu kepada 2 (dua) kebijakan dari institusi yang membawahi perbankan khususnya Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian BUMN. Kebijakan BI adalah : Menciptakan fundamental sistem perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, melalui rekomendasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), sementara Kebijakan Menteri BUMN adalah melanjutkan kebijakan Liberalisasi Perbankan, Privatisasi BUMN dan Konsolidasi BUMN. Merger antar Bank Usaha Milik Negara perlu dikaji dengan munculnya Kebijakan BI yaitu Single Presence Policy (SPP) yang mengatur kepemilikan tunggal saham pengendali bank di Indonesia termasuk Pemerintah untuk melepaskan kepemilikan saham pengendali di 4 (empat) bank BUMN menjadi pemilikan saham pengendali di 1 (satu) bank BUMN Baja, salah satu alternatif Pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan saham pengendali tersebut dengan melakukan merger atau konsolidasi terhadap Bank BUMN tersebut. Merger Bank BUMN yang dikaji oleh penulis adalah rencana merger antara Bank Rakyat Indonesia (BRI] dan Bank Tabungan Negara (BTN) dimana akan dibahas mengenai kebutuhan merger antar Bank BUMN, perlunya merger bagi Bank BUMN serta permasalahan hukum yang terjadi dalam rencana merger tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif dan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur merger bank di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang diperkuat dengan wawancara serta metode pengolahan data secara kualitatif sehingga hasil penelitian berbentuk Preskriptif-Analitis. Penelitian ini setelah dianalisa dapat disimpulkan bahwa merger antara Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara perlu dilakukan untuk saling memperkuat kompetensi yang dimiliki masing-masing bank serta untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat dalam industri perbankan. Merger BRI dan BTN tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pihak-pihak yang merasa dirugikan memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan Perundangundangan tersebut. Oleh karena itu Merger BRI dan BTN perlu segera dilakukan dan rencana merger ini juga memperhatikan faktor lain selain hukum seperti politik dan ekonomi agar dapat memberikan sinergi bagi bank hasil merger dan mampu menghadapi internal shocks maupun external shocks."

"Penguatan struktur perbankan nasional menjadi program pertama yang dituangkan oleh Bank Indonesia dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum. Cara pencapaian program tersebut, dalam Arsitektur Perbankan Indonesia dilakukan antara lain melalui pelaksanaan merger bank. Keuntungan sampingan dari adanya merger bagi Bank Indonesia adalah jumlah bank yang sedikit akan lebih mempermudah Bank Indonesia melakukan fungsi pengawasannya. Merger bank dilakukan dalam rangka rescue program dan improving business. Intervensi Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi bank dalam proses merger bank merupakan pencerminan adanya intervensi negara dalam bidang kehidupan industri perbankan. Bank sebagai intermediary institution memiliki peran sangat penting dalam perekonomian nasional. Merger atas permintaan Bank Indonesia dilakukan apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan bank tidak dapat melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat meminta kepada bank melakukan merger. Permintaan Bank Indonesia untuk melakukan merger kepada suatu bank didasarkan pada Penilaian Tingkat Kesehatan Bank atas bank bersangkutan. Merger bank dilakukan dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak, selain kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas, karyawan bank, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Kewenangan Bank Indonesia memerintahkan bank untuk melakukan merger berkaitan dengan tindak lanjut pengawasan dan status bank, baik dalam status Pengawasan Intensif maupun Khusus. Bank Indonesia dan pemerintah memberikan insentif kepada bank-bank yang melaksanakan merger dengan dasar pemikiran untuk mempercepat terjadinya merger bank-bank. Dalam kerangka pembinaan bank, pemberian insentif kepada bank-bank yang melaksanakan merger, Bank Indonesia menggunakan pendekatan yang sistematis dan komprehensif."

"Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan secara bersama-sama melalui persetujuan para pihak yang akan bergabung. Ada tiga kategori penggabungan yaitu penggabungan horizontal antarperusahaan yang bersaing dalam pasar; vertikal antraperusahaan yang mempunyai hubungan sebagai pelanggan dan pemasok...."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendorong pembangunan ekonomi regional serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan peran BPD tersebut. BPD merupakan bank umum yang didirikan dengan tujuan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Hampir setiap provinsi memiliki BPD-nya sendiri dan hingga saat ini terdapat 27 BPD di Indonesia. Namun, total aset 27 BPD hanya sekitar 8% dari total aset bank umum nasional untuk periode 2008-2018, begitu juga dengan total kreditnya. Penelitian ini menggunakan panel data regression dengan membandingkan kredit antar bank umum pada 25 provinsi di Indonesia (2011-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit BPD positif dan signifikan meningkatkan PDRB per kapita. Hasil penelitian terkait determinan kredit BPD menunjukkan bahwa pertumbuhan simpanan, rasio non-performing loan (NPL) dan tingkat suku bunga dasar kredit signifikan terhadap pertumbuhan kredit BPD.

---

This study aims to identify the role of Regional Development Banks (RDB) in promoting regional economic development as well as factors that can enhance the role of the RDB. RDB is a commercial bank that was established with the specific purpose of promoting regional economic development in Indonesia. Almost every province has its own RDB and up to 2018, there are 27 RDBs in Indonesia. However, the total assets of 27 RDBs are only around 8% of the total assets of national commercial banks for the period 2008-2018, as well as the total credit. This study uses panel data regression by comparing credit between commercial banks in 25 provinces in Indonesia (2011-2017). The result shows that credit of RDB is positive and significant toward GRDP per capita. The result regarding the determinant of RDB shows that deposit growth, the ratio of non-performing loan (NPL) and base interest rates of credit are significant to credit growth of RDB."