Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong pengembang swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang berlaku saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 dianggap tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal rendah dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan disimulasikan untuk dua skenario teknologi berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.ABSTRACTTarif energi baru dan terbarukan (EBT) adalah kebijakan yang paling umum dan biasanya digunakan di dunia untuk mendorong swasta memasuki pasar pembangkit listrik EBT. Namun di Indonesia, tarif EBT yang sesuai saat ini berdasarkan Permen ESDM No. 50/2017 respon tidak mencukupi menguntungkan bagi pengembang swasta karena tarif EBT berbasis biaya Pembangkit PLN berbasis daerah (BPP, Harga Pokok Produksi) yang kena flat dengan pembangkit bahan bakar fosil, yang saat ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan biaya investasi pembangkit EBT. Karena itu Dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik Karena kasusnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seperti apa struktur tarif tersebut EBT saat ini sesuai dengan kelayakan finansial dari potensi yang ada Pembangunan PLTS Fotovoltaik tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 -2028. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pemodelan keuangan yang disimulasikan untuk dua skenario teknologi yang berbeda yaitu 1) PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa menggunakan sistem baterai dan 2) PLTS Fotovoltaik on-grid menggunakan sistem baterai. Adapun, hasilnya dari studi ini adalah struktur tarif EBT saat ini, hanya sesuai kelayakan finansial 60% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028 dalam skenario PLTS Fotovoltaik on-grid tanpa sistem baterai. Sedangkan pada skenario PLTS Fotovoltaik menggunakan sistem baterai, Tarif EBT hanya sesuai dengan kelayakan finansial 24% dari potensi pengembangan PLTS Fotovoltaik dalam RUPTL 2019-2028.

---

Tariff policy is important to induce RE developers to enter the market of electricity power plants. In Indonesia, the developers face uncertainty in business they experienced several changes in tariff structure for the last two years. According to MEMR Regulation No.50/2017, the current tariff structure is not the ideal case since the tariff uses mixed energy generation cost per region as the basis instead of renewable energy generation cost. Therefore, using solar PV generation as the case,this study aims to examine how the current tariff structure fits the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028. This research will be conducted using financial modeling to look at two scenarios, which are 1) Solar Photovoltaic on-grid without a battery system, 2) Solar photovoltaic on-grid with a battery system. The result of this study is the current tariff structure is only fits 60% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario without battery system and 24% of the potential development of solar PV power plants based on RUPTL 2019-2028 in a scenario with a battery system. "

"Kebijakan energi terbarukan saat ini berperan dalam terhambatnya pengembangan dan pencapaian target bauran energi terbarukan yang telah ditetapkan. Permasalahan tersebut yaitu terkait regulasi sektoral yang inkonsisten, penetapan prioritas pemerintah dalam kebijakan energi, skema kerja sama, serta penetapan harga jual beli tenaga listrik. Penulis menggunakan desain penelitian yuridis-normatif. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data tersebut disusun kualitatif, melalui uraian teks dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan kritis. Kesimpulan, pertama, regulasi pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik yang mengatur klausul-klausul kunci PJBL sangat dinamis mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Kedua, dalam penyusunan KEN, RUEN, dan RUPTL pemerintah masih memberikan prioritas utama untuk pemanfaatan energi fossil dibandingkan energi terbarukan. Beberapa hal yang menghambat investasi diantaranya: a) biaya investasi EBT yang tinggi; b) prioritas pengembangan PLTU Mulut Tambang; c) perubahan penentuan biaya pokok produksi; d) terbitnya Permen ESDM 10/2017 mengakibatkan minimnya kesempatan investor untuk Business-to-business dalam PJBL; e) inkonsistensi penerapan pola kerja sama; f) hambatan dalam penyediaan lahan dan hutan. Ketiga, upaya pemerintah dalam mendukung penyediaan energi terbarukan yaitu melalui skema penugasan, kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, serta melalui pemberian jaminan kelayakan usaha kepada pengembang. Selain itu untuk memaksimalkan pengembangan energi terbarukan Pemerintah harus mampu mewujudkan: 1) Kepastian Hukum dari Segi Pengaturan Pemanfaatan energi Baru dan Terbarukan; 2) Optimalisasi Kesempatan Ekonomi (economic opportunity) Indonesia dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; 3) Mengubah Paradigma Pemangku Kebijakan yang menganggap batubara sebagai sumber energi murah; dan 4) Mewujudkan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan yang Berkeadilan (fairness).

---

New and renewable energy utilization is one of the pillars for reaching national energy independence and security by maximizing the usage of renewable energy by considering the economic level. The current renewable energy policy inhibits the development and achievement of the established renewable energy mix target. This is due to inconsistent sectoral regulations, government priority in energy policy, cooperation scheme, and electricity buying and selling price setting. The author used judicial-normative research design. The present study used secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was prepared qualitatively through text description and analyzed using descriptive and critical analysis technique. The conclusions are, first, renewable energy utilization regulations for electricity supply that regulate the key clauses of PJBL are very dynamic and change within a brief period of time. Second, when preparing KEN, RUEN, and RUPTL, the government still prioritizes fossil energy utilization over renewable energy.

Some obstacles for investment are: a) high cost of EBT investment; b) priority of PLTU Mulut Tambang development; c) change of cost of production setting; d) the issuance of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources 10/2017 that reduces investor's chance for Business-to-business in PJBL; e) inconsistency of cooperation pattern implementation; f) obstacle in land and forest provision. Third, government efforts to support renewable energy provision through assignment scheme, government cooperation with businesses, and provision of business viability guarantee for developer. Moreover, to maximize renewable energy development, the government must: 1) Create Legal Certainty in Terms of New and Renewable Energy Utilization Regulation; 2) Optimize Indonesia's Economic Opportunity in New and Renewable Energy Development; 3) Change the Paradigm of Policy Maker who think of coal as cheap source of energy; and 4) Create Fair New and Renewable Energy Policy (fairness)."

"Energy occupies most sector of life including economy, environment and security. The recent decade and its events have marked an interesting development in energy issues; it grows not only as a nation's home-demade concern..."

"Indonesia mengalami pertumbuhan permintaan energi yang pesat, dengan kebutuhan energi listrik nasional meningkat sebesar 31% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia masih bergantung pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Potensi energi terbarukan di Indonesia, terutama tenaga surya, sangat besar dan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan. Namun, kemunculan teknologi baru baru seringkali dihadapkan pada masalah penerimaan sosial masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan sosial dengan menggunakan metode Willingness to Adopt (WTA) bagi penduduk yang bermukim di Pulau Jampea dan Pulau Bembe di Sulawesi Selatan terhadap panel surya berdasarkan karakteristik pengetahuan dan sikap mereka serta kebutuhan listrik rumah tangga, dengan mempertimbangkan perbedaan geografis antara pulau yang terfasilitasi oleh PLN dan yang belum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, serta menggunakan data profil desa sebagai data pendukung. Analisis spasial dilakukan dengan cara mengasosiasikan karakteristik lokasi informan, dengan pengetahuan dan sikap mereka, serta kebutuhan listrik rumah tangga dengan tingkat WTA panel surya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 48 informan, sebanyak 18 informan menunjukkan adanya tingkat WTA yang tinggi (willing), 26 informan pada WTA sedang (conditional willing), sedangkan 4 informan lainnya menunjukkan WTA yang rendah (unwilling). Kesimpulan penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap WTA panel surya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sikap positif, kondisi ekonomi, dan kondisi kelistrikan yang terbatas. Secara geografis, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di pulau yang belum mendapatkan fasilitas listrik dari PLN memiliki WTA yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di pulau yang sudah dilayani oleh PLN. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses listrik yang mendorong masyarakat di pulau-pulau tersebut untuk mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan.

---

Indonesia is experiencing rapid growth in energy demand, with national electricity needs increasing by 31% in 2022 compared to the previous year. However, meeting these electricity needs still relies heavily on fossil fuels, which negatively impact the environment. Indonesia's potential for renewable energy, especially solar power, is vast and could provide a sustainable solution to energy needs. Nonetheless, the introduction of new technologies often faces challenges related to societal acceptance. This study aims to analyze social acceptance using the Willingness to Adopt (WTA) method among residents of Jampea Island and Bembe Island in South Sulawesi towards solar panels, based on their knowledge, attitudes, and household electricity needs, while considering geographic differences between islands with and without PLN services. Data collection involved interviews with residents based on their location, supported by village profile data. Spatial analysis was conducted by associating informants' location characteristics with their knowledge and attitudes, as well as household electricity needs, to determine the level of WTA for solar panels. The results indicate that out of 48 informants, 18 showed a high level of WTA (willing), 26 had a moderate level of WTA (conditionally willing), and 4 had a low level of WTA (unwilling). The study concludes that factors influencing WTA for solar panels include knowledge levels, positive attitudes, economic conditions, and limited electricity supply. Geographically, the findings suggest that residents on islands without PLN electricity services have a higher WTA compared to those on islands served by PLN. This is due to limited access to electricity, which drives residents on these islands to seek more sustainable energy alternatives."

"ABSTRAKKonsumsi energi final terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan memperhatikan trend dan intensitas energi proyeksi permintaan energi sampai dengan tahun 2025 menunjukkan konsumsi energi tiap sektor pengguna yaitu rumah tangga, transportasi, industri dan komersial meningkat dengan ratarata pertumbuhan 1,4% 2,9% 3,2% dan 3% berturut-turut. Jenis energi fosil yang dikonsumsi tiap sektor meningkat oleh karena itu perlu adanya kebijakan diversifikasi sehingga dapat mendorong pemanfaatan energi terbarukan di tahun 2025 untuk mensubtitusi energi fosil. Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan per sektor dilakukan dengan pertimbangan biaya,efisiensi teknologi, demand persektor dan potensi energi terbarukan. Dengan mengetahui pola pemanfaatan energi terbarukan yang optimal pada tahun 2025 diharapkan Pemerintah dapat menyusun strategi untuk mencapainya. Dari hasil optimalisasi dengan programa linier sederhana didapatkan hasil tenaga panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk industri pembangkit sebesar 157,2 juta SBM, untuk mensuplai listrik ke sektor komersial sebesar 10,3 juta SBM, biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk sektor transportasi sebesar 92,42 juta SBM dan Bioetanol yang dapat dimanfaatkan untuk sektor transportasi sebesar 62,98 juta SBM dan Biooil yang dimanfaatkan untuk sektor rumah tangga sebesar 8,9 juta SBM dan biogas yang dapat dimanfaatkan untuk sektor rumah tangga sebesar 5,2 juta SBM.

---

ABSTRACT

Energy final consumption always increase in accordance to economic growth, due to energy intensity and energy trend, energy demand projection from 2010 until 2025 will show energy consumption per sector increase for household sector, transportation sector, industrial sector, and commercial sector with average growth rate are 1,4% 2,9% 3,2% dan 3% respectively. Renewable energy utilization optimization per sector based on criterias as follows: cost, efficiency, technology, renewable energy potency, and energy demand per sector. After knowing renewable energy optima utilization in 2025, Government can propose strategies to reach it. From simple linier programing calculation, we can get the patern of renewable energy optimal utilization in 2025 as follows : geothermal power for industry can be utilized amount of 157,2 million TOE, geothermal for commercial sector 10,3 million TOE, Biodiesel for transportation sector 92,42 million TOE and Bioethanol for transportation sector 62,98 million TOE and Pure Plant Oil for household 8,9 million TOE and Biogas for household sector approximately 5,2 million TOE."

"buku ini membahas tentang pendekatan praktis pembangkit energi baru dan terbarukan di bagi atas beberapa topik adalh eneri, biomas, biogas, matahari, angin, air."

"Perubahan struktur ekonomi di Indonesia dari pertanian ke industri serta meningkatnya aktivitas ekonomi diberbagai sektor sangat mempengaruhi laju peningkatan konsumsi energi di sektor industri dan transportas, termasuk sektor rumah tangga. Selama ini, 90% kebutuhan energi dipenuhi melalui eksploitasi sumber daya energi yang tidak terbarukan, dan setengahnya berasal dari minyak bumi.Peningkatan konsumsi energi yang semakin tinggi, mendorong bangsa Indonesia untuk tetap menjaga keseimbangan antara pasokan dan cadangan energi nasional dengan laju permintaan terhadap energi itu sendiri. Apabila terjadi kelidakseimbangan antara cadangan dan laju permintaan, cadangan energi akan terkuras habis dengan cepat.Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi Nasional, peranan atau kegiatan diversifikasi energi menjadi sangat penting. Diversifikasi energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, dalam rangka optimasi penyediaan energi nasional yang paling ekonomis dan untuk mengurangi laju pengurasan sumber daya hidrokarbon untuk secara nasional mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya (maximum net benefit) sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana.Indonesia masih memiliki potensi/sumber daya yang belum banyak dikembangkan untuk menghasilkan energi (energi surya, tenaga air, tenaga angina, panas bumi, biomassa, hingga berbagai bentuk energi samudra). Sumber energi ini disebut sumber Energi Terbarukan (ET) karena sifat persediaannya yang tidak terbatas atau tidak habis. ET dari segi lingkungan sangat ramah. Hampir semua ET tidak menghasilkan gas rumah kaca (GRK) bila dikonversikan ke bentuk energi lain, kalau ada yang menghasilkan kadarnya jauh lebih kecil dibanding energi fosil.Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk melihat kondisi kebijakan ET serta implementasi di lapangan: (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan ET: serta (3) Untuk mencari masukan atau strategi yang dapat digunakan untuk optimasi pengembangan dan pemanfaatan ET.Penelitian ini dipandu dengan hipotesis kerja bahwa: Kepemimpinan yang berpihak pada ET serta aturan ET yang jelas mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan ET di lapangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, melalui survey, dengan pengambilan sampel purposif berdasarkan pada keahlian (expert), keterlibatan (involvement), pengalaman (experience) serta dapat dipercaya (accountable), dimana peneliti melibatkan 30 orang termasuk 11 ahli dibidang energi, sebagai responden / nara sumber yang mewakili golongan: DPR, LSM, Investor, Pemerintah, Masyarakat / Assossiasi. dan Akademisi. Penentuan responden dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Depok. Tangerang, Bogor dan Bandung).Penelilian ini menggunakan teknik kuesioner secara terstruktur dan tertutup, untuk melihat kondisi kebijakan dan implemenlasi ET di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara terbuka untuk menjawab pertanyaan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan dan pemanfaatan E disamping tetap mcngacu pada studi pustaka, untuk menjawab pertanyaan tentang strategi kebijakan yang dianggap paling efektif untuk optimasi pengembangan dan peralatan ET, kuesioner tersusun berdasarkan metode AHP yang terdiri dari 3 (tiga) hirarki, yaitu manfaat, sasaran, serta alternatif kebijakan ET.Untuk melihat kondisi kebijakan dan implementasi ET, penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif kualitatif, sedangkan untuk mencari strategi optimasi dalam pengembangan dan pemanfaatan ET, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan Proses Analisis Hirarki (Analytical Hierarchs Process / AHP) dengan bantuan perangkat lunak Expert Choice Versi 9,Hasil dari penelitian menyimpulkan sebagai berikut:1. Kondisi Kebijakan dan implementasi ET saat ini adalah:(a) Secara keseluruhan baik kebijakan maupun implementasi energi angin "tidak memuaskan": (b) Kebijakan energi dan implementasi surya secara umum "tidak memuaskan"; (c) Beberapa kebijakan dan implementasi energi air mempunyai kategori tertinggi "cukup": (d) Untuk semua kebijakan dan implementasi energi biomass mempunyai kategori tertinggi "tidak memuaskan": (e) Kebijakan energi panas bumi mempunyai kategori yang bervariasi, walaupun masih didominasi oleh kategori ?tidak memuaskan?. sedangkan implementasi secara keseluruhan "cukup" kecuali untuk keterlibatan masyarakat "tidak memuaskan".Dalam hal kinerja institusi 54% responden menyatakan "tidak memuaskan" dan 3% menyatakan "memuaskan". Koordinasi antar instansi terkait, 50% responden menyatakan koordinasi tersebut "tidak memuaskan" dan 3% menyatakan "sangat memuaskan". Untuk level kebijakan, 53% responden menyatakan bahwa ET seharusnya diatur dalam bentuk UU. 30% melalui PP, masing-masing 7% melalui Kepmen dan Keppres: serta 3% melalui ketentuan lain.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan ET adalah: regulasi/peraturan, harga energi, implementasi, financial, pajak / fiscal, insentif, serta kerjasama antar stakeholder.3, Optimasi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi terbarukana. Analisis Hasil Simulasi AHP: berdasarkan pada manfaat maka, manfaat ekonomi memiliki nilai tertinggi (53%): manfaat ekologi (33%); serta manfaat sosial (14%). Untuk manfaat Ekonomi, strategi yang paling relevan untuk dilaksanakan adalah pemanfaatan ET di lokasi setempat (energi lokal) dengan nilai 56%: konservasi energi (32%); dan program langit biru (12%). Untuk Manfaat Ekologi, strategi yang dapat diharapkan adalah pemerataan energi (67%: investasi (23%): dan eksternalitas (10%). Sedangkan manfaat social strategi yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan (65%): manajemen (23%); serta kelembagaan (12%).b. Rekomendasi Kebijakan: secara keseluruhan alternatif kebijakan yang diharapkan dapat mendukung upaya optimasi pengembangun dan pemanfaatan ET, adalah: (1) Kebijakan Harga Energi: (2) Pengembangan Kapasitas: (3) Standarisasi dan Sertifikasi.

---

Energy Policy within the Framework of Renewable Energy Development and Utilization Transformation of Indonesia's economic structure from agriculture to industry and improvement of economic activities al the various sectors has the consequence to the increasing of energy consumption at the industry, transportation and household sectors. All this time, 90% of energy demands have been complied with exploitation of non renewable energy resources and hailer it comes from petroleum.The intensity of energy consumption enormously needs to serious action to keep harmonizing between stock & supply of- the national energy and demand or energy. If any unbalancing between stock and speed of demand. it will lead to energy resources depletion promptly. Therefore, the role of energy diversification activities to meet national energy demand will be important things.Energy diversification is aimed to diversify and expand energy utilization both renewable and non renewable, in the framework of optimizing the national energy supply economically and to reduce hydrocarbon depletion for national maximum net benefit, hence the sustainable development will be performed.Indonesia has potentially resources that have not developed yet to generate the energy, i.e. solar, Hydro, wind, geothermal, biomass and ocean (thermal and wave). They are identified as renewable energy (RE) resources, because or their characteristics are unlimited and environmental friendly. All of RE resource almost not produce green house gas (GHG) if converted to other type of energy (if any the content of GHG is lower than fossil fuel).The objectives of research are: (1) to look into the description between polio: and implementation of RE, (2) to find out the elements which being consideration and success factors for development and utilization of RE: and (3) to find out inputs or strategy for optimizing development and utilization of RE.This research is guided by hypothesis: strong commitment of the Government of Indonesia (GOI) and well-defined of rule of RE have the strong influence to he success factors in the implementation of RE.Method of this research is descriptive by survey, with purposive sampling bused on expertise, involvement, experience and accountability. This research engaged 30 respondents as resource persons including 11 experts in energy issues and represents of: House of Representative, Non Governmental Organization, Investor, Government, Community/Association, and Academic. This research was held on around of Jakarta (DKI Jakarta- Depok- Tangerang. Bogor clan Bandung),This research carried out by closed and structured questioner. to obtain description between policy and implementation of RE. This research has confirmed to the potential experts and desk study to answer the factors «hick influenced successful of RE development and utilization. To answer the most effective policy strategy for optimizing RE development and utilization. the questioner composed based on Analytical Hierarchy Process (AHP) method which contain of 3 (tree) hierarchies (benefits, strategies, objectives, and alternatives of RE policy).Quantitative & qualitative analysis used to obtain description between RE policy and implementation. Analytical Hierarchy Process software version 9 is used to obtain the strategy for optimizing of RE development and implementation.The conclusions of research are:1. Description between policy and implementation of RE for the time being are: (a) Wind energy policy & implementation are dominated by "unsatisfied"; (b) Solar energy policy & implementation are "unsatisfied" in general; (c) Policy & implementation of hydro is "sufficient" as a highest category for several issues. Policy for hydro have been supported relatively (Ministerial Degree No. 064.k/40/M.PE/1998); (d) Policy & implementation for biomass energy have a highest category "unsatisfied" for all aspects: (e) Geothermal policy has variant category even though still dominated by "unsatisfied". Policy for geothermal is the most advances among RE policies (Presidential Degree No. 76/2000). This policy has been influenced its implementation, where the geothermal is the one of RE in progress "sufficient'".Based on respondents: (a) The performance of the Agency of National Energy Coordination (BAKOREN) is 54% "unsatisfied" and 3% for "satisfied": (b) Coordination inter institution related is 50% "unsatisfied" and 3% "very satisfied": (c) Policy level for RE is 53% stated that RE should be regulated in the Act form, 30% in the Governmental Regulation. 7% in the Ministerial Decree, and in the Presidential Decree and others regulation is 3% for others regulation.2. The factors which influence successful of RE development and implementation are:-regulation; price of energy, implementation: financial aspect: tax/fiscal; incentives: and coordination among stakeholder.3. The optimizing of RE development and utilizationa. The output of AHP simulation: based on benefits are: economic benefit has a highest value (53%): ecology benefit (33%): and social benefit (14%). Strategies for economic benefit which most relevant to be implemented is utilization of RI= at the local area (energy local) (56%); energy conservation (32%): and blue sky program (12%). Strategies for ecology benefit which could he applied are energy distribution (67%): investment (23%): and externalities (10%i. Strategies for social benefit that need to pay attention are leadership (65%); management (23%): and institution (12%).b. Alternative Recommendation: policy alternatives that expected to support optimizing RE development and utilization in general are: (1) Policy of energy price: (2) Policy liar capacity building: (3) Standardizes and Certification Policy."