Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia's motto (Bhinneka Tunggal Ika), like that of the United States (E pluribus unum), suggests a multicultural unity in diversity appropriate to such a large nation comprising hundreds of ethnic groups (suku bangsa). Not every ethnic group has been treated in the same way, however. Ethnic Chinese Indonesians have been classified as people of foreign descent (keturunan asing) rather than as a suku bangsa, although many peranakan Chinese families have been settled in Indonesia for centuries and have indigenous as well as Chinese ancestry. Why was itso difficult for peranakan Chinese to gain acceptance as Indonesians? Why were their counterparts, the mestizo Chinese, accepted so readily as Filipinos? The paper will consider the timing of the rise of the relevant national consciousnesses (Chinese, Filipino, Indonesian) and their interactions, as well as the policies of the relevant governments (colonial and Chinese) toward the ethnic Chinese population in the two countries. Partha Chatterjee has written about nationalist thought in the Third World as a derivative discourse. It will be argued that Indonesian nationalist thought, in its attitudes to the ethnic Chinese, has been heavily influenced by the policies and mentality of the Dutch colonial government."

"The amandement was made in article 27 paragraph (1) of UUD 1945 acknowledge the principle of equality before the law. On the the side, the position of women in all regulations in Indonesia is still discriminated, particularly when they want to work in public sectors. In act number 7, 1984 : The ratification of the Government Republic of Indonesia to the Convention of Elimination Discrimination Against Women, not automaticly to make the position of men and women become equal i Indonesia. The reality show that based on the regulations, customs and religion norms, the position of women is not clear yet enough."

"Sejak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Surat Keputusan No. 94/MENPAN/1986 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Perawatan dan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN No. 6I5/MENKES/LIIII/1987 dan No. 1715E11987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Keperawatan, maka kenaikan pangkat tenaga perawat yang menduduki Jabatan Tenaga Perawatan harus menggunakan penilaian Angka Kredit untuk menentukan kenaikan pangkatnya.RSUD Pasar Rebo sudah melaksanakan penilaian Angka kredit bagi Tenaga Perawatan. Namun dari laporan Residensi Budi Utomo di RSUD Pasar Rebo tahun 1993, didapat kendala- kendala mulai dari kesulitan pencatatan kegiatan, kurangnya bimbingan dari Tim Penilai Angka Kredit kepada karyawan, hingga kendala pengusulan penetapan angka kredit, serta kenyataan belum seorang pun dari Tenaga Paramedis Keperawatan yang diusulkan dapat berhasil naik pangkat dengan Angka Kredit.Penelitian ini merupakan studi kualitatif diskriptif. Data yang dikumpulkan mulai bulan November 1992 s/d Oktober 1993. Pengumpulan data diambil dengan cara pengambilan Kuesioner, Observasi, Wawancara Mendalam, Pengamatan Dokumentasi.Dari penelitian terbukti RSUD Pasar Rebo menjalankan akhir tahap Conditioning dari 4 (empat) tahap adaptasi pelaksanaan penilaian Angka Kredit Tenaga Perawatan serta belum mulai membuat petunjuk teknis pencatatan kegiatan.Atas dasar temuan diatas, disarankan RSUD Pasar Rebo mulai melaksanakan tahap membuat standart kerja melalui perawat unit pelayanan masing-masing dan membuat usulan tata cara penulisan rencana perawatan (form BP-1)."

"ABSTRAKTelah dilakukan suatu penelitian tentang Kendala-kendala kelancaran perolehan angka kredit jabatan tenagadokter dan perawatan di RSUD Kepanjen Kabupaten Malangdengan mengambil sampel sebanyak 50 tenaga perawat dan dokter. Penelitian yang dilatar belakangi oleh ketidak lancaranpelaksanaan perolehan angka kredit ini, bertujuan untukmendiskripsikan pelaksanaan, kendala dan prospek perolehanangka kredit di RSUD Kepanjen. Dalam parkembangan pengkajiandilapangan ternyata diperlukan pula kajian identifikasi ken-dala ditingkat tim penilai tingkat Kabupaten dan tingkatPropinsi, bahkan sampai ketingkat Tim Perumus DepartemenKesehatan, Asisten - II MENPAN dan Staf BAKN di Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tidak ber-jalannya pelaksanaan perolehan angka kredit di RSUD Kepanjenmerupakah akibat dari Kekurang pahaman karyawan tentanglatar belakang, tujuan dan proses perolehan angka kredit,yang ditunjukkan oleh bukti-bukti : banyaknya kesulitandalam pengisian formulir pelaporan kegiatan, dan hanyadirekamnya kegiatan pelayanan kesehatan saja karena tidaktahu unsur-unsur yang dinilai Telaah lebih lanjut membuk-tikan bahwa masalah ini merupakan akibat dari Kurang paham-nya Tim Teknis RSUD dan para manajer RSUD tentang SistemPerolahan Angka Kredit. Ini terbukti dari adanya : Kendalaalur data dari karyawan ke Tim Teknis, jumlah jenis formulirng hanya satu (Rl dan D1 saja), tidak adanya umpan balik,dan belum adanya rancangan kegiatan penqembangan profesisebagai unsur yang dituntut dalam penilaian. Kekurang pahaman Tim Teknis inipun ternyata merupakanakibat dari kurangnya proses komunikasi dan penyebaranpengertian sistem perolehan angka kredit mulai dari Depar-temen Kesehatan he Tim Penilai Tingkat Propinsi dan TimPenilai Tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan diidentifikasikannya sumber masalahini, saran-saran yang diajukan dapat mengurangi kendala-kendala pelaksanaan dimasa mendatang."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

---

ABSTRACTthe thesis discusses the syariah banking supervision in Indonesia, the subject matter in this study is the supervision of syariah banking is based on legislation and law in Indonesia and the comparison of syariah banking sipervision in Indonesia, Malaysia and Iran. The research method used is a normative legal research through a literature study. This study found that sipervision of compaliance to the principles of shariah banking pridential conducted by Bank Indonesia and oversight of Shariah principles in Islamic banking activities conducted by the Sharia supervisory board. Supervision of the shariah principle is inseparable from the role of the Nation Islamic Council of Indonesia Ulama Council issuing fatwas on islamic banking products and services."

"Bank syariah merupakan bagian dari sistem perbankan yang memiliki karakteristik usaha dan sistem operasi berbeda dengan bank konvensional, maka diperlukan peraturan yang bersifat khusus dalam sistem operasional perbankan syariah..."