Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teks komersial seperti teks iklan dan teks surat edaran berperan tidak saja untuk memperkenalkan suatu barang atau produk yang ditawarkan, melainkan juga untuk mengajak, mempengaruhi, menganjurkan, menyarankan atau menyuruh seorang penerima atau seorang konsumen untuk mau membeli atau mempergunakan produk yang ditawarkan. Gaya bahasa yang dipergunakan untuk keperluan itu adalah selalu bentuk perintah (Liliweri, 1992: 33). Perintah dapat dikemukakan dengan bentuk kalimat yang berbeda-beda, tetapi bermakna sama yaitu sebuah perintah. Berdasarkan pendapat Geerts {1983) di dalam bahasa Belanda terdapat tiga bentuk kalimat perintah dengan menggunakan subjek dan enam bentuk kalimat perintah tanpa menggunakan subjek. Permasalahan yang muncul adalah bentuk kalimat perintah yang mama yang banyak dipergunakan di dalam teks komersial bahasa Belanda seperti teks iklan yang terdapat di dalam majalah dan teks surat edaran penawaran produk dari suatu bank. Penelitian dilakukan dengan mengadakan studi pustaka dan melakukan pengujian. Melalui studi pustaka diperoleh data menge_nai bentuk-bentuk kalimat perintah bahasa Belanda. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penggunaan bentuk kalimat perintah di dalam teks komersial dilakukan dengan. mengadakan pengujian di lima belas majalah dan empat edaran yang berbeda sasaran pembaca atau konsumennya. Data yang diperoleh dari kelima belas majalah dan keempat surat edaran tersebut adalah berupa persentase peng_gunaan bentuk kalimat perintah secara umum dan jugs di tiap pembagian kategori pembaca atau konsumen. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum persentase tertinggi penggunaan bentuk kalimat perintah adalah bentuk kalimat perintah bentuk dasar + Sisa (51,91%), kedua adalah bentuk kalimat perintah S + VF + Sisa (25,19%) dan ketiga adalah bentuk kalimat perintah baru di luar sembilan bentuk kalimat perintah yang diberikan oleh Geerts (9,16%). Selanjutnya secara berurutan penggunaan bentuk-bentuk kalimat perintah adalah: Bentuk kalimat perintah Sisa + Infinitif (6,49%), bentuk kalimat perintah Bentuk dasar Sisa (3,44%), bentuk kalimat perintah VF + S + Sisa(2,48%), bentuk kalimat perintah Infinitif Sisa (0,57%), bentuk kalimat perintah VF + S+ Sisa ? (0,38%) dan bentuk kalimat perintah Bentuk perfektum (0,38%). Sedangkan bentuk kalimat perintah Bentuk pluperfektum sama sekali tidak pernah dipergunakan.

---

"

"Hubungan dokter dan apoteker adalah berkaitan dengan pembuatan resep dan pemproduksian resep untuk pasien berkaitan dengan kosmetika. Obat-obatan beretiket biru digunakan untuk perawatan kulit menjadi obat khusus yang mana pemberian serta pemberlakuannya harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap pasien. Namun praktiknya penjualan kosmetika beretiket biru diperdagangkan secara bebas dengan tetap adanya pencantuman dokter dan apoteker yang melakukan praktik kefarmasian. Permasalahan hukum ini yang cenderung merugikan konsumen akibat penggunaan kosmetika beretiket biru yang diperdagangkan bebas dan dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Rumusan masalah yang digunakan oleh penulis adalah: Bagaimana tanggung jawab hukum dokter dan apoteker atas beredarnya kosmetik etiket biru di pasar bebas?, Bagaimana tanggung jawab profesi berdasarkan kode etik terhadap dokter dan apoteker yang diduga melakukan perdagangan dan penjualan bebas kosmetik beretiket biru?, dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait  kosmetik etiket biru illegal? Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal yang sifatnya adalah preskriptif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dengan sumber hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab dokter dan apoteker atas beredarnya obat atau kosmetika etiket biru harus dilandasi dengan teori pertanggungjawaban hukum dan pembuktian bahwa telah terjadi kerugian yang dirasakan oleh konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPer. Adapun pedoman yang digunakan untuk menilai atau menentukan adanya kesalahan tersebut adalah standar profesi apoteker yang menyangkut pekerjaan keprofesian apoteker di apotek khususnya dalam pelayanan obat berdasarkan resep dokter. Kode etik profesi apoteker diatur dalam Keputusan Kongres Nasional XVIII/2019 yang dikeluarkan oleh Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Nomor 006/KONGRES XVIII/ISFI/2009 Tentang Kode Etik Apoteker Indonesia. Sedangkan kode etik dokter diatur di dalam pengaturan mengenai kode etik kedokteran dalam hal ini diatur dan dijelaskan di dalam Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia. Dalam menyelesaikan permasalahan jual beli etiket biru atas obat atau kosmetika yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen yang dirugikan dalam hal ini dapat memilih penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Pilihan antara litigasi dan non litigasi sangat penting, tergantung pada keinginan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. 

---

The relationship between doctors and pharmacists is related to making prescriptions and producing prescriptions for patients related to cosmetics. Medicines with the blue label used for skin care are special medicines whose administration and application must be adjusted to the needs of each patient. However, in practice, the sale of cosmetics with the blue label is traded freely, with the inclusion of doctors and pharmacists who practice pharmacy. This legal problem tends to be detrimental to consumers due to the use of cosmetics with blue labels which are traded freely and are not made to suit each person's needs. The problem formulation used by the author is: What are the legal responsibilities of doctors and pharmacists for the circulation of blue label cosmetics on the free market? form of legal protection for consumers regarding illegal blue label cosmetics? The author uses doctrinal legal research which is prescriptive in nature using secondary legal materials with primary, secondary and tertiary legal sources. The research results explain that the responsibility of doctors and pharmacists for the distribution of blue label medicines or cosmetics must be based on the theory of legal responsibility and proof that there has been harm felt by consumers as explained in Article 1365 of the Civil Code. The guidelines used to assess or determine the existence of these errors are the pharmacist professional standards which concern the professional work of pharmacists in pharmacies, especially in providing medicines based on doctor's prescriptions. The professional code of ethics for pharmacists is regulated in the Decree of the XVIII/2019 National Congress issued by the Indonesian Pharmacy Graduate Association Number 006/KONGRES XVIII/ISFI/2009 concerning the Code of Ethics for Indonesian Pharmacists. Meanwhile, the doctor's code of ethics is regulated in the regulations regarding the medical code of ethics, in this case it is regulated and explained in the Guidelines for Implementing the Indonesian Medical Code of Ethics issued by the Indonesian Medical Ethics Honorary Council of the Indonesian Doctors Association. In resolving the problem of buying and selling blue labels for medicines or cosmetics which causes losses to consumers, consumers who are disadvantaged in this case can choose litigation and non-litigation dispute resolution. The choice between litigation and non-litigation is very important, depending on the desires and needs of the parties to the dispute."

"Penelitian mengenai ujaran perintah BP dan padanannya dalam BI bertujuan untuk menunjukkan bentuk padanan ujaran perintah BP dalam bahasa Indonesia. Sumber data terdiri dari lima karya bahasa Prancis serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian korpus. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori-teori dalam wawasan terjemahan, semantik, dan sintaksis. Dari wawasan terjemahan terdiri dari teori perpadanan dalam terjemahan yang mencakup perpadanan tekstual dan kesejajaran bentuk serta tentang probabilitas perpadanan; dari wawasan semantik terdiri dari, teori tentang perintah dan klasifikasi ujaran perintah; dan dari wawasan sintaksis terdiri dari teori mengenai tipe kalimat. Dari 134 data ujaran perintah yang terkumpul diklasifikasikan atas: suruhan, permintaan, larangan, ajakan/bujukan, nasihat, harapan, dan izin. Kemudian dari segi bentuk kalimat yang mengungkapkan ujaran perintah tersebut, data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: ujaran perintah yang diungkapkan dengan kalimat imperatif dan ujaran perintah yang diungkapkan dengan kalimat non-imperatif. Setelah menganalisis penerjemahan ujaran perintah BP dan melihat padanannya dalam BI, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Ujaran perintah BP semuanya mendapat padanan berupa ujaran perintah juga dalam BI. Berdasarkan klasifikasi ujaran perintah, semua jenis ujaran perintah BP mendapat padanan yang sama dalam BI. Dari segi bentuknya, ujaran perintah BP sebagian besar diungkapkan dengan kalimat imperatif dan padanannya dalam BI sebagian besar juga diungkapkan dengan kalimat imperatif BI. Ujaran perintah BP yang diungkapkan dengan kalimat non-imperatif terdiri dari kalimat deklaratif dan kalimat interogatif. Ujaran perintah yang berbentuk kalimat deklaratif mendapat padanan dalam BI berupa ujaran perintah yang diungkapkan dengan kalimat deklaratif dan imperatif. Sedangkan yang berbentuk kalimat interogatif semuanya mendapat padanan dengan bentuk yang sama dalam BI."

"ABSTRAKMasyarakat Jawa merupakan kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri paternalistik serta memegang teguh nilai-nilai agama yang diwariskan oleh para leluhurnya---Religius. Pada setiap kegiatan yang dilakukan mereka tidak meninggalkan ritual-ritual yang dianggap sebagai bentuk doa untuk meminta keselamatan kepada Tuhan. Dengan kata lain mereka telah memiliki nilai-nilai yang tertuju kepada Tuhan yang telah menjadi prinsip hi.dupnya. Hai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa begitu rnrens berhubungan dengan Tuhan. Berpangkal dari hal tersebut, penelitian ini saya ajukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Jawa menjalin hubungan dengan Tuhan. Berasal darimanakah konsep-konsep yang melandasi adanya pola hubungan tersebut. Kemudian disebut apakah pola-pola tersebut dalam terminologi ilmiah. Untuk itu saya melakukan penelitian dengan menelaah basil kebudayaan masyarakat Jawa yang berupa karya sastra, yaitu teks Wedatarna dan Wulangreh. Melalui kajian terhadap kedua teks tersebut saya menelusuri bagaimana prinsip hidup manusia Jawa dalam memahami keberadaan Tuhan. Manusia Jawa sangat menyadari posisi hidupnya atas Tuhan. Oleh karena itu menjadi tujuan hidupnya untuk selalu bersikap yang seharusnya terhadap Tuhan. Sikapsikap tersebut dilakukannya sebagai upaya untuk dapat menempati kedudukan sempurna di hadapan Tuhan. Hal-hal tersebut dapat diperoleh manusia jika melakukan ajaran-ajaran yang berupa nilai-nilai yang dianjurkan oieh para leluhurnya, seperti yang tertuang dalam teks Wedatama dan Wulangreh. Dengan penelilian kualitatif yang saya lakukan ini dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa memiliki konsep hidup yang berasal dari nilai-nilai yang telah diwariskan melalui karya sastra, yang berupa pola-pola dasar dalam berhubungan dengan Tuhan. Pola-pola tersebut berupa uraian deskriptif yang menunjukkan bagaimana kedudukan dan fungsi irianusia Jawa atas Tuhan. Perilaku-perilaku yang harus diwujudkan oleh manusia terhadap Tuhan serta irnplikasinya bagi kehidupan manusia itu sendiri terhadap lingkungan sekitarnya. Pola hubungan itulah yang saya sebut sebagai etika ketuhanan dalam masyarakat kebudayaan Jawa.

---

"

"ABSTRACTThe objective of this research is to find out the corelation between comprehension of ecology concept and environmental ethics with student's participation in environmenal conservationt. Research was accomplished in several State Senior High Schools in Bogor in 2012 with randomly with 139 samples. Methods used survey and data analysis technique using correlation regression, Result are: there is a significant correlation between comprehension of ecology concept and students' participation with regression equation of Ŷ = 59.174 + 1.871X1 and correlation coefficient ry1 = 0.4725. There is significant correlation between the ethics and students' participation with a regression Ŷ = 48.116 + 0.491X2 and correlation coefficient ry2 = 0.5453. There is significant correlation between comprehension concept and ethics with students' participation with regression Ŷ = 33.2467 + 0.9654X1 + 0.3954X2 and correlation coefficient ry120.2234. Based on above, it could be conclude that students' participation might be improved through comprehension of ecology concept and environmental ethics."