Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3929 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Budyanto Putro Sudarsono
"In achieving and securing national interests, diplomacy always plays significant role. In its implementation, the state uses all of its nationally available resources including military, economy, politics, intelligence and any other resources available. The use of military as an instrument in diplomacy is inevitable. The general consensus is that negotiation forms a core component of diplomacy. Winning in negotiation, therefore, can be likened to winning in diplomacy. In order to gain leverage during negotiations, gaining a better bargaining position is an important requirement and this strongly relies on a nation's power of which one of the key components is the military. In this regard, the military power cannot be separated from state diplomacy. This research is designed to understand the role of Indonesia's defense diplomacy in achieving national interests. The objectives of this research are: First, to analyze the role of Indonesian defense diplomacy in achieving national interests and how to optimize it, and secondly, to analyze the factors that influence this role. This research employs qualitative method. All data is obtained through observation, interviews and literature studies. Data analysis is carried out simultaneously with data collection when the researcher is in the field. The research location is at Jakarta City. We can draw two conclusions from the result of the research: 1) The role of defense diplomacy in achieving national interests has not been optimal and its achievements are still limited to defense issues only; 2) Factors influencing the role of defense diplomacy include the capacity and capability of Indonesian Armed Forces (TNI), cooperation between agencies, and formulation of diplomacy strategy."
Bogor: Indonesia Defense University, 2018
355 JDSD 8:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hayes, Margaret Daly
Boulder, Colo.: Westview Press, 1984
337.730 HAY l
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mahbub Junaidi
"Beberapa negara memiliki ketentuan domestik di bidang Antidumping yang mengharuskan otoritas penyelidiknya melakukan evaluasi terhadap penerapan tindakan antidumping guna kepentingan umum yang lebih besar (kepentingan nasional). Dengan kata lain, sebelum tindakan Antidumping dikenakan, harus dipertimbangkan lebih dahulu dampaknya terhadap berbagai kelompok lain selain industri dalam negeri yang mengajukan petisi serta untuk menjamin kepentingan yang lebih besar secara keseluruhan. Otoritas penyelidik dapat memutuskan untuk tidak mengenakan tindakan Antidumping apabila berdasarkan temuan diketahui akan bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional, meskipun telah terbukti adanya injury, dumping, dan hubungan kausal di antara keduanya. Selama Putaran Uruguay, beberapa negara anggota WTO telah mencoba menegosiasikan klausul kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi klausul wajib dalam Perjanjian Antidumping, namun usaha tersebut gagal. Selama Putaran Doha beberapa negara anggota WTO kembali mengusulkan masalah ini, namun tetap saja tidak tercapai kesepakatan. Tesis ini secara singkat membahas analisis pertimbangan National Interest dalam penyelidikan Antidumping, baik dalam level hukum domestik maupun internasional pada saat ini, masalah dan solusi yang memungkinkan untuk memperkuat ketentuan National Interest dalam penyelidikan Antidumping. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan kajian historis, analitis, dan studi banding. Singkatnya, Tesis ini mendukung dicantumkannya klausul National Interest dalm Perjanjian Antidumping Indonesia, karena menjunjung tinggi prinsip-prinsip proporsionalitas, proses hukum, dan keadilan. Disamping itu, tujuan dari WTO sebagaimana didefinisikan dalam Mukadimah the Marrakesh Agreement akan tercapai. Bagian akhir Tesis menyimpulkan bahwa penguatan hak-hak prosedural perlu diberikan kepada para pengguna industri, organisasi konsumen, dan pihak lain yang terkena dampak negatif dari pengenaan tindakan Antidumping. Juga diharapkan adanya perbaikan terhadap ketentuan National Interest dalam Antidumping untuk menjamin terlindunginya kepentingan nasional yang lebih besar.

Some countries have provisions in their domestic Antidumping laws obliging the investigating authorities to evaluate whether the application of Antidumping measures is in the public or greater national interest. In other words, before imposing the measure, its impact on groups other than domestic industry and the country?s overall interest should be studied. The investigating authorities may decide not to impose the Antidumping measure based on the finding that such a measure is in contradiction with public or national interest, notwithstanding an affirmative injury, dumping, and causation. During the Uruguay Round some GATT Contracting Parties tried to negotiate a mandatory public or national interest clause in the Antidumping Agreement, but failed to do so. During the Doha Round several WTO Members again raised this issue, but the agreement has not been reached so far. This thesis will shortly explore the legal concept of national interest in Antidumping disciplines, its use in current domestic and international laws, problems and possible solutions for strengthening international disciplines on public interest. In achieving these objectives, historical, analytical, comparative, and case study methods of analysis are used. The thesis, in short, supports the idea to include national interest consideration clause into Indonesian Antidumping Agreement, which would respect the principles of proportionality, due process, and fairness as well as the objectives of the WTO as defined in the preamble of the Marrakesh Agreement. The thesis concludes that the strengthening of procedural rights granted to industrial users, consumer organizations and other negatively effected parties. It also desired to develop substantial rules on national interest pursuant to greater public interest (national interest) in future.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31602
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kepentingan Nasional, 2002
Paskal 1(2
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Krasner, Stephen D.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978
332.6 KRA d (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gulardi Nurbintoro
"The drafters of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) have left behind a lacunae
in terms of the regulations concerning Biodiversity in the Areas Beyond National Jurisdiction
(BBNJ). As living organisms are found in the deep seabed in areas beyond national jurisdiction,
as well as the utilization of marine genetic resources beyond national jurisdiction for commercial
purposes, States are currently deliberating on the proper regime in dealing with the management
and exploitation of the biodiversity. Some States argue that Part XI UNCLOS applies hence BBNJ
is also part of the Common Heritage of Mankind. On the other hand, some States believe that Part
VII UNCLOS applies which will allow individual States to exploit the resources in accordance with
the principle of the freedom of the high seas. Since 2004, the UN General Assembly has established
a Working Group to discuss the issue. Indonesia as a Party to UNCLOS which in general advocates
the importance of the rule of law in the oceans has the interest that the discussion in the UN
will allow developing countries, including Indonesia, to enjoy the result of the exploration and
exploitation of non-mineral resources at the bottom of the ocean.
"
University of Indonesia, Faculty of Law, 2016
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ismail Hafidzy Tawakal
"Saat ini, pemerintah sedang gencar dalam membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu aspek terpenting dalam pembangunan PSN adalah ketersediaan tanahnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan PSN, cara utama yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu melalui studi kepustakaan baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya membawa beberapa pengaturan baru terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memberikan dampak signifikan dalam kemudahan pembangunan PSN. Namun, pengaturan pengadaan tanah baru tersebut menimbulkan permasalahan karena terdapat pengaturan yang bertentangan dengan esensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seharusnya. Dalam pelaksanaannya, kemudahan yang diberikan untuk pengadaan tanah PSN tidak selamanya berjalan dengan baik. Seringkali pelaksanaan  pengadaan tanah PSN mendapatkan penolakan yang besar dari masyarakat. Hal tersebut karena kemudahan pengadaan tanah yang diberikan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat dan bahkan mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengadaan tanah PSN sudah seharusnya dilakukan dengan merujuk pada esensi pengadaan tanah seharusnya. Dengan begitu, hak-hak dari masyarakat yang terdampak dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

Currently, the government is intensively promoting National Strategic Projects (PSN) to meet domestic infrastructure needs. One of the most critical aspects of PSN development is the availability of land. To fulfill land requirements for PSN development, the primary method employed by the government is land acquisition for public interest. This research examines the policies surrounding land acquisition for public interest in the context of National Strategic Projects (PSN), particularly after the enactment of the Omnibus Law (Job Creation Law), and evaluates the implementation of these policies. The research adopts a doctrinal method, utilizing a literature-based approach by analyzing statutory regulations and other relevant sources. The Job Creation Law and its derivative regulations introduce several new provisions related to land acquisition for public interest, significantly facilitating the development of PSN. However, these new regulations pose challenges as some provisions conflict with the fundamental principles of land acquisition for public interest. In practice, the ease provided for PSN land acquisition does not always proceed smoothly. Frequently, the implementation of PSN land acquisition faces strong resistance from the public. This resistance arises because the ease of land acquisition often disregards community rights and even neglects environmental sustainability aspects. Therefore, PSN land acquisition should adhere to the essence of proper land acquisition. By doing so, the rights of affected communities can be safeguarded, and public welfare can be improved. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Kellison, Stephen G.
Boston: McGraw-Hill, 2009
332.8 KEL t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>