Ditemukan 6966 dokumen yang sesuai dengan query
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"This paper investigates the impact of the growth rate of labour , growth rate of resident saving and growth rate of consumption expenditure to economic growth in Daerah Istimewa Yogyakarta Province during period 1993.1 - 2006.4. In our empirical analysis of economic growth for Daerah Istimewa Yogyakarta Province, ordinary least square have been used...."
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Westover, Tara
"Lahir dari keluarga komunitas penyintas di pegunungan Idaho, Tara Westover berusia tujuh belas tahun saat pertama kali menginjakkan kakinya di ruang kelas. Keluarganya sangat terisolasi dari masyarakat kebanyakan sehingga tidak ada yang memastikan apakah anak-anak mereka mendapatkan pendidikan, dan tidak ada yang turun tangan ketika salah seorang kakak laki-laki Tara melakukan kekerasan. Ketika seorang kakak laki-lakinya yang lain masuk perguruan tinggi, Tara memutuskan mencoba kehidupan baru. Pencariannya akan pengetahuan mengubahnya, membawanya melintasi lautan dan benua, ke Harvard dan Universitas Cambridge. Baru setelah itu dia bertanya-tanya apakah dia telah bepergian terlalu jauh, apakah masih ada jalan pulang. “Memikat dan memberi semangat… Terlepas dari keistimewaan hidup masa kecil Tara, pertanyaan yang diajukan buku ini bersifat universal: Seberapa jauh kita harus memberikan diri kita sendiri kepada orang-orang yang kita cintai? Dan seberapa jauh kita bisa menyangkal mereka agar kita bisa tumbuh dewasa?” --Vogue “Kisah yang luar biasa, dan benar-benar menginspirasi. Bahkan lebih bagus daripada yang Anda dengar.” --Bill Gates “Menyentuh hati… bukti indah akan kekuatan pendidikan untuk membuka mata dan mengubah kehidupan.” --Amy Chua, The New York Times Book Review “Westover membawa pembaca jauh ke dunianya, ke lingkungan yang biasanya tersembunyi dari orang luar.” --The Economist"
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021
823 WES t
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Laksmi
2009
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Soedjatmoko, 1922-1989
Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2010
370.959 8 SOE m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dwi Lestari Widayanti
"Sistim ekonomi antara tahun 1870-1900 yang dikenal dengan sistim liberal telah melandasi tata caa kehidupan di Hindia Belanda yang diawali dari perubahan di negeri Belanda sendiri, kemudian merambah ke negeri jajahannya. Lebreralisme adalah suatu aliran yang mengutamakan kemerdekaan individu, sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan kehidupan. Perubahan ekonomi yang terjadi di negeri Belanda dan kemudian merambah ke Hindia Belanda, ternyata mengakibatkan semakin mundurnya perekonamian penduduk Jawa. Keadaaan ini membangkitkan semangat baru bagi kaum nasionalis untuk dapat mempertahankan kehidupan. Koperasi yang berarti kerjasama atau saling tolong menolong bukan merupakan kata baru bagi bangsa Indonesia. Namun gotong royong yang mereka lakukan sebelum mengenal koperasi sifatnya statis, sedangkan koperasi ini bersifat dinamis. sengaja diadakan dengan sadar dan nyata untuk memperbaiki nasib orang yang lemah ekonominya dengan jalan bekerja lama. muncul dari Westerrode yaitu orang Belanda yang melihat nasib perekonomian bangsa jajahannya sangat memprihatinkan. Ide ini kemudian didukung bukan hanya dari kalangan mereka tetapi terutama dari kalangan nasionalis. Untuk pertama kalinya seorang tokoh nasionalis mendirikan koperasi bagi golongan bumi putera yang menyebut organisasinya Boedi Oetomo tahun 1908, tujuan organisasi ini untuk mengalang kerjasama guna memajukan tanah dan bangsa Jawa- Madura. Kemudian golongan Islam juga mendirikan satu perkumpulan dagang sekitar tahun 1913. Perkumpulan ini lebih tampak nyata untuk mempersatukan para pedagang-pedagang Islam yang bersama-sama menghadapi persaingan dagang dengan orang_-orang Cina dan Arab. Untuk menghadapi pertumbuhan koperasi pada masa ini pemerintah jajahan mengatasinya dengan melahirkan Undang-undang koperasi tanggal 7 April 1915 yang tercantum dalam Staatblad No. 431, yaitu mengatur perkumpulan koperasi di Hindia Belanda. Kemudian untuk menguatkan undang-undang koperasi ini dibentuklah Cooperasi Commmissie tahun 1920 dan Commissie ini lebih memperinci lagi keberadaan koperasi dengan dibuatnya UU koperasi pada tahun 1927. Aturan koperasi untuk bumi putera ini diberi nama Regeling Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen (Peraturan Perkumpulan Koperasi Bumi Putera). Sampai tahun 1929 koperasi telah berjumlah 1540 buah."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1991
S12194
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hasril Hertanto
"Perkembangan masyarakat membawa pengaruh pada tingkat kejahatan. Semakin berkembang kehidupan sosial masyarakat, maka semakin berkembang pula bentuk kejahatan. Sistem peradilan pidana dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hakim sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting terutama dalam upaya memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Namun dalam perkembangan saat ini, pengadilan dan hakim khususnya mengalami penurunan dalam hal kualitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar anggota masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam mekanisme peradilan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah adanya hakim yang memiliki keahlian dan pemahaman atas suatu permasalahan. Hakim ad hoc merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum. Eksistensi hakim ad hoc telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan hakim ad hoc pada dasarnya adalah untuk menemukan kebenaran materiil melalui sudut pandang keahlian tertentu. Konsep hakim ad hoc telah diadopsi dalam beberapa pengadilan khusus antara lain pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan. Pembentukan hakim ad hoc dalam pengadilan khusus disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat permasalahan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum dalam kaitannya dengan eksistensi hakim ad hoc. Analisis melalui kerangka teori hukum responsif diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Hukum responsif tidak hanya memberikan legitimasi perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan sosial, tetapi juga menjelaskan adanya dilema antara integritas dan keterbukaan dalam institusi kekuasaan kehakiman. (Hasril Hertanto).
Development of society brings about quality of criminal law affairs. The more developed of society the more developed of criminal affairs. Judge as one of components of criminal justice system plays an important role, especially in providing justice to society. However, due to the recent development, court and judges in particular the quality and giving trust to the society are decreasing. Therefore, some member of societies wants changes in court mechanism. One of the changes needed is the availability of professional judges who has high expertise and understanding of the problems. The formation of Ad hoc judge is a policy taken by the government and parliament in order to overcome the obstacle of law enforcement. The existent of ad hoc judges has been launched the law Number 5, 1986 concerning Administrative Court take place. The basic formation of ad hoc judges is to find the material truth through a certain expertise. The concept of ad hoc judge is adopted in some special courts, namely Human Right Court, Anti Corruption Court and Fishery Court The formation of ad hoc in special court above is a push factor in the form of social changes in Society. The thesis, therefore, deals with the problem of relationship between social change and law system. Analysis through theory of responsive law hopefully will be able to explain the relationship of social changes and law changes. Responsive law is not only provide legitimate of law changes which is caused by social change but also explain the dilemma between integrity and transparency of justice authority institution. Based on analysis it is found out that the formation of special court is a result of accumulation of community distrust, lack of judges expertise and to understand the changes of circumstances."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37605
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
A. M. Lilik Agung
Jakarta: Grasindo , 2002
658.3 LIL m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Heru Nugroho
Cirebon: Pustaka Pelajar, 2000
303.33 HER m
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Iwan Darmawan
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
TA3598
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library