Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui garnbaran umum tentang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peran Lembaga Kalyanamitra Jakarta dalam menanganai kasus KDRT serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan. Fenomena ini diambil karena kekerasan dan ketidakberdayaan (powerless) lingkup KDRT kini semakin menonjol, dan menurut data yang ada setiap tahun kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara upaya-upaya dari pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut juga sangat terbatas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode lebih ditekankan pada verstehen, yaitu memberi tekanan interpretatif terhadap pemahaman informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan non-probability sampling yang meliputi dewan pimpinan Lembaga Kalyanamitra, Koordinator Divisi Pendampingan, Pendamping lapangan, psikolog dan korban KDRT. Untuk mengumpulkan data dari penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipan dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk saling melengkapi, sehingga dapat mengungkap realitas sosial dari berbagai jawaban informan. Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah teori proses pekerjaan sosial (social work process) yang dikemukakan oleh Compton & Galaway (1994) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk dalam penanganan kasus korban KDRT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks ini, kasus kekerasan suami terhadap istri masih dipandang sebagai aib, bila dibawa ke sektor publik atau diperkarakan secara hukum, tetapi dianggap sebagai kewajaran, yaitu sebagai bentuk pendisiplinan suami terhadap istri. Secara sosiologis, mereka lebih tepat disebut korban-korban tindak kekerasan suami terhadap istri atau KDRT. Pemahaman ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar dari mereka merupakan korban kejahatan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, juga termasuk menerima ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan ganda dan pada umumnya korban tidak menyangka kalau suami korban akan tega melakukan kekerasan terhadapnya. Dampak kekerasan yang dialami oleh korban adalah menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama (jangka panjang), menimbulkan kerugian moril dan materil, bahkan ada korban yang mengalami depresi berat sehingga membutuhkan pendampingan psikiater dan sampai sekarang kondisi jiwanya labil.Kendala yang dihadapi lembaga dalam proses penanganan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan keterbatasan dana dan tidak dimilikinya tenaga pengacara untuk menangani kasus ligitasi; tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur anti-KDRT, sikap pelaku dan keluarga korban pada umumnya tak peduli terhadap program yang diselenggarakan Lembaga Kalyanamitra, dan sikap korban sendiri yang cenderung mengalah, pasrah dan ketidaktahuan dalam mencari akses bantuan.Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan kepada Lembaga kalyanamitra untuk : menggali dana dari funding lain (fundraising), membentuk network yang solid dengan stakeholder dan pihak terkait di tingkat lokal, nasional maupun internasional sehingga basis sosial Lembaga Kalyanamitra kuat dan isue KDRT diangkat sebagai isue politis, perlu dipersiapkan petugas khusus yang menangani data pendukung (case record), merekrut atau mendidik pendamping yang berpendidikan ilmu pekerjaan sosial, tanggung jawab pendamping sesuai dengan jumlah korban dampingannya hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak penanganan antara korban dan lembaga."

"Keptihatinan peneliti akan kasus anak yang menyaksikan KDRT karena adanya jumlah kasus yang memprihatinkan dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak tersebut. Faktor lain yang mendukung kasus tersebut adalah adanya krisis sosial ekonomi yang melanda Indonesia.Istilah umum yang biasa dipakai mengacu pada kekerasan fisik, penelantaran (neglect), kekerasan seksual, dan kekerasan emosional adalah salah asuh pada anak (child maltreatment) (Mash & Wolfe, 1999). Anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelantaran emosional.Anak-anak yang menyaksikan KDRT seperti T, mengalami distorsi kognitif serta dampak lain yang membuat perkembangannya tidak optimal. Distorsi kognitif rnerupakan fokus masalah bagi Cognitive Behavior Therapy (CBT). CBT merupakan intervensi yang paling banyak memiliki evaluasi empiris dibandingkan intervensi lain yang menangani simptom yang berksjtan dengan trauma pada anak.Hasil penelitian juga menunjukkan adanya bukti yang cukup kuat bahwa intervensi kognitif memiliki peranan dalam memulihkan simptom yang berhubungan dengan peristiwa traumatik akibat pengalaman anak dari bermacam-macam sumber tekanan.Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti ingin menerapkan penanganan dengan pendekatan CBT terhadap anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga dengan tiga tahapan, yaitu : Identifikasi distorsi kognitif Mencari fakta-fakta yang melawan distorsi kognitif yang telah teridentifikasi dan membentuk pemikiran yang positif; serta mengajarkan subjek kemampuan kognisi baru.Hasil penanganan dengan pendekatan CBT terhadap T, anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya pembentukan awal cara pandang altematif pada T mengenai peristiwa tersebut. Hasil tersebut belum mencapai tujuan yang direncanakan. Beberapa hal yang menghambat proses terapi adalah dari faktor metode terapi dan peneliti serta karakteristik T sendiri."

"Penelitian ini mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI. Mengingat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI sangat jarang terungkap, maka penulis memutuskan untuk mengangkat tema ini. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berupa studi kasus. Dimana terdapat data yang menunjukkan adanya sistem birokrasi yang sangat hirarkis dalam kasus Tia ini. Pelaku tidak dapat ditindak secara tegas oleh kesatuan militernya dan korban tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri anggota militer. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Lenore E.A. Walker mengenai tiga fase lingkar kekerasan yang terdiri dari Tension Building Phase, An Acute Battering Accident dan Honeymoon Phase. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja yang lambat dan proses birokrasi yang sangat rumit dari institusi militer membuat korban menderita dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban maupun sebagai istri anggota TNI. Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan dalam budaya patriarki telah berlangsung dalam mayarakat dan berkembang ke lembaga - lembaga kenegaraan seperti institusi militer tersebut. Dengan demikian sebaiknya pemerintah menggalakkan program-program yang dapat mendidik dan memberikan penanganan pada setiap institusi militer yang ada di Indonesia.

---

This research is about victims of domestic violence by members of the TNI. Considering the cases of domestic violence carried out by members of the TNI are rarely revealed, the authors decided to pick up this theme. The method that researchers use in this research are qualitative methods such as case studies. Where there are data showing the existence of a very hierarchical bureaucratic system in this case Tia. Batterer cannot be dealt with firmly by the unity of the military and the victims are not getting their rights as wives of military members. Theory used in this research is the theory of Lenore E.A Walker on a three-phase violence circumference consisting of Tension Building Phase, An Accident and Honeymoon Acute Battering Phase. From this study we can conclude that performance is slow and bureaucratic process is very complicated from a military institution to make the victim suffer and not get their rights as victims and as the wife of a member of the TNI. In this case of violence against women in a patriarchal culture has been going on in society and developing the institutions - state institutions such as the military institution. Thus the government should promote programs that can educate and provide treatment at any military institution in Indonesia."

"Tesis ini membahas kecenderungan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu apakah pemidanaan berupa pidana penjara tersebut telah mempertimbangkan masa depan pelaku dan korban serta apakah tujuan yang diamanatkan oleh UU PKDRT telah tercapai dengan pemidanaan berupa pidana penjara. Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa alasan penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah karena alasan ekonomi dari pelaku. Pidana yang dijatuhkan bukan untuk membebani pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak sepenuhnya memperhatikan masa depan pelaku dan korban dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun di dalam proses persidangan, pada saat pembuktian khususnya telah dipertemukan secara langsung antara pelaku dan korban, yang mana pada kesempatan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Hakim dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak dari pelaku dan korban terhadap kelangsungan rumah tangga mereka. Penegak hukum hanya mempertimbangkan kemampuan perekonomian dari pelaku dan korban itu sendiri sebagai salah satu faktor untuk tidak menjatuhkan pidana denda. Tujuan yang diamanatkan dalam UU PKDRT selaras dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan bukan hanya sebagai sarana balas dendam bagi pelaku dan pencegahan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat. Namun hanya tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif) dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif) dapat dikatakan tercapai melalui pidana penjara.

---

This thesis discusses the tendency of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment for criminal of domestic violence. The purpose of this paper is to investigate the reasons of law enforcement in particular the Public Prosecutor and the judges who impose imprisonment to perpetrators of domestic violence. Also whether the punishment of imprisonment has been considering the future of the perpetrator and the victim and whether the objectives mandated by the Act (PKDRT) have been met with punishment of imprisonment. This study using a normative juridical method which is then presented as descriptive analysis.

The research that reason in particular law enforcement Prosecutors and judges who impose imprisonment for criminal domestic violence is due to economic reasons of the perpetrator. Imposed criminal not to burden the perpetrator. The penalties imposed are not fully consider the future of the perpetrator and victim in the continued sustainability of their domestic life. Although in the trial process, especially when the proof has been met directly between perpetrator and victim, which, on occasion, both public prosecutor and the judge can find out what the will of the perpetrator and the victim to the continuation of their household.

Law enforcement considers only the economic capability of the perpetrators and the victims themselves as one factor to not impose a fine. Goals mandated by the Act (UU PKDRT) in line with the objectives punishment, that punishment is not only as a means of revenge for the offender and the prevention of crime in society. But the only purpose of preventing all forms of domestic violence (preventive purposes) and prosecution of domestic violence (repressive purposes) can be said to be achieved through imprisonment."

"Karakteristik perkara KDRT (domestic violence) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku.

---

Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view aloning to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi."

"Topik bahasan dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan, dengan fokus pada pole pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Unit RPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meng u.nakan studi kasus. Teknik nengumpulan data didasarkan pada pengamatan dan wawancara.Tesis ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT telah memberikan pengaruh yang besar dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dianggap merupakan masalah intern keluarga. Pole pelayanan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit VIIRPK Pokes Metro Jakarta Selatan meliputi tiga cars. Pertama, dengan menerima Iaporan pengaduan. Kedua, melakukan pernyidikan apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan merupakan tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh awak RPK mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat jelas tindak pidana. Hasil dari pemeriksaan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Selain proses penyidikan juga dilakukan konseling bagi korban KDRT. Tahap akhir adalah menyelesaikan perkara untuk diserahkan kepada kejaksaan dalam rangka penuntutan. Ketiga, jika kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan memberikan pelayanan konseling. Dalam tahap konseling, penyidik Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan rnelakukan analisis, apakah perkara dapat dilanjutkan atau tidak. Jika sekiranya membrukan penanganan yang lebih khusus, Unit VIIRPK Sat Reskrim Pokes Metro Jakarta Selatan akan menindak lan_iuti dengan menyalurkan ke PKT Melati RS. Mintoharia atau LKBH Peke.Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya memberikan bekaI keterampilan dan kemampuan pengetahuan kepada anggota Unit RPK; (2) Perlunya dibangun hubungan kerjasama yang aktif antar instansi terkait dalam lingkup Criminal Justice System (CJS); (3) Perlunya dibuat sistem pelayanan satu atap; (4) Perlunya menggugah kesadaran masyarakat tentang pemahaman penghapusan kekerasan dalam rurnah tangga dengan membangun jaringan komunikasi masyarakat.

---

The thesis discusses about domestic violent cases handled by Special Service Room (RPK) Unit of Criminal Investigation Department (CU)) of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The focus of the thesis is the service patterns delivered by the investigators of RPK Unit of CID of South Jakarta Metropolitan Resort Police. The writer employs qualitative approach with case study. Data is collected by using several methods such as observation and interview.The results of thesis reveal that Law No. 23/2004 regarding Domestic Violent has given great influence in uncovering domestic violent cases that have been long considered as internal problems of families. The service patterns of RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police comprises: First, accepting reports or complaints. Second, doing investigation if the domestic violent cases reported are criminal cases. In this case, RPK Unit investigators collect evidence in order to prove the criminal act. Then they enforce the laws based on the result of the investigation and in accordance with the Criminal Law Procedure (KUHAP). In addition to the investigation, the police also give counseling to the victims. Third, processing the case in order to be forwarded to the prosecution. While giving counseling to the victims, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will analyze whether the case will be forwarded to the prosecution or not. If they think the case needs a special attention, RPK Unit of South Jakarta Metropolitan Resort Police will follow up the case by sending the victims to PKT Melati Mintoharjo Hospital or LKBH (Law Aid Institution) Peka.Based on the result of the research, the author recommends that, (1) it is necessary to give special skills and knowledge to the members of RPK Unit; (2) it needs to establish an active cooperation among the agencies belong to Criminal Justice System (CJS); (3) it is necessary to establish an integrated service system; and (4) it needs to move peoples' conscience about the elimination of domestic violent by establishing a community communication network."

"Topik dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus yang masuk ke Bidbinkum Polda Jawa Tengah, dengan fokus pada mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bidang Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah terhadap Provos dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Hasil Penelitian menunjukan bahwa(1) Penanganan pelanggaran penelantaran keluarga yang dilakukan oleh anggota Polri selama ini selalu diproses melalui sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 7 PP No. 2 tahun 2003.(2) Provos dalam penerapan pasal dimasukkan dalam pasal disiplin yang didalamnya juga diuraikan mengenai undang-undang yang dilanggar, tetapi Bidbinkum sebagai pembina Hukum dalam penerapan pasal terhadap kasus tersebut diatas hanya mencantumkan pasal disiplin dan tidak menjelaskan undang-undang yang dilanggar.(3) Pemberian saran dan pendapat hukum yang dilakukan anggota Bidbinkum berdasarkan pada putusan yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan.(4) Masih ada kasus-kasus lama yang tidak terselesaikan dengan tuntas.(5) Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan dalam kasus penelantaran keluarga tidak membuat jera karena masih banyak yang melakukan penelantaran keluarga dan pelanggaran terhadap hak perempuan.Saran yang dapat diberikan adalah :(1) Perlu dipertegas peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang hukum disiplin yang dapat memberikan hukuman yang membuat jera dan tidak akan mengulangi karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan.(2) Bidbinkum harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap(3) Perlu peningkatan kemampuan anggota Bidkum yang mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan anggota Polri sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik.(4) Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk menangani kasus yang terjadi pada isteri anggota Polri khususnya dan perempuan pada umumnya.

---

Topic in this thesis is made from the case which enter into ?Bidbinkum? of Central Java Police with focus on handling mechanism on criminal and indiscipline actions conducted by Legal Consultation Unit of Central Java Police against Provos unit in household abuse case. Method used is qualitative with case per case study approach. To collect the data, the researcher had performed observation, involving in interview.

The study shows that

(1) the police-conducted household abandonment abuse handling so far has been processed through disciplinary hearing according to Article 7 No. 2 of Government Regulation.

(2) in the practice, the provos is included in disciplinary articles which in the articles the breaching against articles are mention yet Bidbinkum as the legal counselor only mentioned the disciplinary article and did not mention the law which have been breached.

(3) the advise and legal consultation done by Bidbinkum shall be based on existing regulation, due to lack of understanding against the regulation.

(4) there have been old cases which have not been completely settled.

(5) Disciplinary measures done in the case of family abandonment abuse do not serve as a lesson because there are still many abandon their families and also breaching against woman rights.

Advices and inputs given are:

(1) regulation needs to be clarify on disciplinary law which may give punishment as a lesson so that they shall not recur because feeling that the punishment is light.

(2) Bidbinkum must give complete legal consideration.

(3) Improvement on Bidbinkum personnel capability needs to be done covering understanding on prevailing law and regulation especially those related to police members so that can implement law well.

(4) High commitment is needed in handling case which occur to police wives especially women in general."