Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam rangka menyalurkandana untuk masyarakat yang banyak mengandung banyak resiko, sehinggadibutuhkannya suatu jaminan akan kembalinya dana yang diberikan kepadadebitur melalui kredit. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam praktekperbankan adalah melalui jaminan asuransi, dalam bentuk asuransi jiwa nasabahkredit. Peran bank dalam asuransi jiwa nasabah kredit ini sangat penting, karenajika tidak dijalankan penuh kehati-hatian, perusahaan asuransi dapat tidakmenanggung kerugian yang dialami bank. Berdasarkan hal tersebut, skripsi inimembahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian dalam asuransi jiwanasabah kredit dan penerapannya pada putusan No. 2427 K/PDT/2012. Penelitianini menggunakan metode yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa pengaturanprinsip kehati-hatian terkait asuransi jiwa nasabah kredit dalam KebijakanPerkreditan Bank, Costumer Due Diligence, Manajemen Resiko Bank, serta GoodCorporate Governance dan dalam prakteknya penerapan prinsip kehati-hatian inimasih belum dijalankan sepenuhnya oleh bank dalam kasus putusan No. 2427K/PDT/2012 sehingga menyebabkan kerugian pada pihak bank.

---

ABSTRACTCredit is one of the main bank activities in order to provide funds, that consist ofmany risks, to the society. Thus, there should be a collateral to guarantee that thefund given to the debtor will be returned through credit. One of the most usedcollaterals in the banking world is a credit life insurance. The role of banks in thecredit life insurance is very important, since, if not conducted with precaution, theinsurance company will not cover the loss suffered by the bank. Based on thosematters, this undergraduate thesis discusses about the regulation on precautionaryprinciple in credit life insurance and its implementation in Decision No. 2427K/PDT/2012. The type of research used is juridical normative, with theconclusion that the regulation on precautionary principle in regards to credit lifeinsurance is regulated in Bank Credit Policies, Costumer Due Diligence, BankRisk Management, and Good Corporate Governance, while in practice, theimplementation of said principle has not yet been conducted fully by the bank inthe case of Decision No. 2427 K/PDT/2012, therefore, causing losses to the bank."

"Dalam penulisan tesis ini diangkat sebuah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris selaku PPAT. Kasus ini diambil dari putusan Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pid/2013, dimana pihak yang berperkara adalah Notaris/PPAT dan pihak klien yang menggunakan jasa Notaris/PPAT tersebut untuk mengurus surat pajak guna kepentingan pembayaran Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam kasus tersebut, surat pajak yang dibutuhkan ternyata palsu sehingga Notaris/PPAT dimintai pertanggungjawabannya. Penulis juga menyorot penerapan asas kehati-hatian dalam tindakan Notaris selaku PPAT dalam kasus tersebut. Pembahasan mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris dan PPAT juga akan dituangkan dalam tesis ini dan akan menjadi landasan teori yang menghasilkan kesimpulan apakah tindakan Notaris/PPAT pada kasus yang diangkat sudah sesuai dengan asas-asas jabatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bentuk hasil penelitian yang berupa preskriptif analitis.

---

This thesis raised a case relating to the duties execution of Notary as PPAT. This case is taken from the Supreme Court number 46 PK / Pid / 2013, which the litigants are Notary/PPAT versus the clients of the Notary/PPAT, who need to get tax letters for the purpose of payment of Income Tax and the Tax on Acquisition of Land and Building. In such case, the letter turned out to be false tax letters and therefore Notary/PPAT held accountable. In addition to legal liability, the author want to highlight the application of the precautionary principle in action of the Notary as PPAT in the case. The authority and obligation Notary and PPAT, as well as the guidance and supervision of these positions will also be outlined in this thesis, all of which will become a theorical basis that lead to the conclusion whether the acts of Notary/PPAT in this case in accordance with the principles and rules legislation in force. This writing is using normative legal research method with results in the form of prescriptive analytical research."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Jakarta yang diinisiasi sejak zaman Orde Baru masih menjadi polemik. Pasalnya, kajian lingkungan yang menunjukkan bahwa reklamasi menimbulkan banyak aspek yang negatif diabaikan. Saat ini, reklamasi masih diteruskan karena proses hukum di tingkat banding membatalkan putusan PTUN. Kondisi risiko yang tergambar dalam klaim keamanan pulau G berdampak tidak terkajinya aspek-aspek lain. Akibatnya, prinsip kehati-hatian diabaikan.Klaim keamanan dari pihak pengembang atas pulau G yaitu telah ada keterpaduan dengan rencana tata ruang. Selain itu, tidak pernah terdapat pembatalan terhadap AMDAL tersebut. Hal ini tidak tepat karena tidak adanya penilaian rinci dari proses penilaian dampak melainkan kajian parsial per pulau. Selain itu, terdapat perbedaan nilai-nilai, pandangan, ketidaksepakatan antara disiplin ilmu, dan persoalan keadilan yang membuat reklamasi berada dalam kondisi ambigu secara sosial-politik. Kajian teknokratis dari AMDAL bukan sebuah solusi. Melainkan, perlu ada analisis mendalam melalui sebuah pemetaan multi kriteria yang akan menjawab dampak kumulatif dari perencanaan reklamasi. Kata Kunci: reklamasi, prinsip kehati-hatian, klaim keamanan, kerangka incertitude

---

ABSTRACTThe reclamation of the Jakarta Bay which was initiated since the New Order has been a polemic because environmental studies which shown the negative aspects of reclamation was neglected. Currently, reclamation still continues as the Court of Appeal decision cancelled the Administrative Court decision. The security claims of G Island based on incertitude theory by the Government have left many other aspects unproven. As a result, the precautionary principle is ignored.The security claims by the Developers of G Island is a partial claim, which fails to consider other aspects. In addition, there is no cancellation of AMDAL Environmental Impact Analysis . That is not appropriate because there is no detailed assessment yet partial study. Moreover, there are matters of ethics, point of view, disagreement between disciplines, and matters of equity which made the condition of the reclamation on incertitude framework social politically ambiguous. The technocratic approach is not a solution. There has to be an in depth analysis through a multi criteria mapping which will address the cumulative impact of reclamation planning. Keyword reclamation, precautionary principle, the security claim, incertitude"