Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan oleh calon pasangan suami isteri untuk mengatur harta benda yang mereka miliki masing-masing setelah dan selama perkawinan berlangsung. Landasan dari suatu perjanjian perkawinan ialah perkawinan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus dilihat status dari perkawinannya. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah, bagaimana keabsahan suatu perjanjian perkawinan yang berlandaskan perkawinan beda agama, sedangkan hukum di Indonesia tidak mengenal jenis perkawinan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data secara kualitatif. Dengan bentuk penelitian yuridis normatif, dan menggunakan jenis data sekunder serta data pendukung data sekunder berupa hasil wawancara dengan Informan. Keabsahan perjanjian perkawinan yang dilandaskan dari perkawinan beda agama jika dipandang dari ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian perkawinan tersebut merupakan akta otentik, karena telah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Namun akta perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan dan batal demi hukum karena perkawinan yang melandasinya melanggar syarat material khusus perkawinan yaitu ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikarenakan perkawinan tersebut mengandung cacat hukum maka berlakulah ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Prenuptial agreement is an agreement entered into by and between prospective husband and wife so as to manage their respective properties during and after their marriage. Basis for the prenuptial agreement is a marriage. Therefore, drafting of a prenuptial agreement shall consider the status of the marriage. This work attempts to study the legality of a prenuptial agreement between prospective husband and wife of different religions since Indonesian laws do not recognize such inter-religion marriage. Method used herein is qualitative data analysis in the form of normative juridical and using secondary data and supporting data thereof in the form of interviews with informan. According to Article 1868 of Indonesia Civil Code, a prenuptial agreement between prospective husband and wife of different religions constitutes an authentic deed as it meets the criteria specified therein. However, deed of prenuptial agreement can not be authenticated and shall be void at law as the inter-religion marriage does not meet the special material requirement as set out in Article 8(f) of Law No. 1/1974 concerning Marriage. As such marriage is legally defective, the provisions of Article 29(2) of Law Number 1/1974 concerning Marriage shall apply."

"The paper discusses about the fatwa of Ibn taymiyya an polygamy. It is well known that as one of the famous jurisconsults in the end of the thirteenth century, Ibn Taymiyya has dispensed many of his responses to Islamic legal cases arose in his time....."

"AbstrakArticle 7 paragraph (1) of Law No. 1 Year 1974 on Marriage determines marriage permitted if the man is 19 years old and female 16 years old. The age limit of marriage for 16-year-old women is considered an early age and is a problem. Child marriage in this paper is a marriage performed by men and women under the age of 18 years. It is able to cause divorce and obstruction of education. In addition to article 7 paragraph (1), child marriage is also due to pregnancy due to free sex (zina) of teenagers. According to Islamic Law, zina is an out-of-wedlock marriage committed deliberately and consciously by man and woman with their individual willingness, likes, without coercion. How is the protection of Article 7 paragraph (1) on child marriage and women under18 years old who commit zina in terms of Islamic Law? The method of research is normative-juridical and descriptive-qualitative, apply the theory ofmaqashid al sharia and neo receptio a contrario theory"

"Penelitian ini bertujuan menyelidiki keputusan menikah dikalangan perempuan terhadap pengaruh ekpektasi dari output perkawinan dalam proses pengambilan keputusan dan mengkaji premi upah pernikahan bagi laki-laki dan perempuan serta mencoba mengeksplorasi bias seleksi pada karakteristik yang dapat diamati. Data yang digunakan adalah data cross-sectional dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 4 (IFLS4). Pertama, penelitian ini membuat sebuah model empiris dimana variabel probabilitas bekerja dan probabilitas memiliki anak sebagai variabel proksi terhadap ekspektasi dari output pernikahanan yang akan mempengaruhi probabilitas keputusan pernikahan perempuan. Kedua, untuk mengkaji premi upah, penelitian ini mempertimbangkan pernikahan sebagai perlakuan non-acak dengan potensi hasil upah yang heterogen untuk mengkaji premi upah di Indonesia. Kemudian, dengan menggunakan propensity score matching, bias seleksi antara pria dan wanita yang menikah dan lajang dapat ditentukan. Kesimpulannya pertama, keputusan menikah perempuan ditentukan oleh ekspektasi dari output perkawinan, yaitu peluang untuk bekerja dan peluang untuk mempunyai anak, serta oleh karakteristik individu itu sendiri, seperti usia, agama, dan suku. Kedua, terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan pernikahan perempuan, namun dalam skala yang lebih kecil. Kecil kemungkinan untuk menikah bagi perempuan yang tinggal di kota dan ditemukan premi upah pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan meskipun perempuan mempunyai premi upah pernikahan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

---

This study tries to investigate the decision to marry among women on the effect of expected marital output in the decision-making process, examines the marriage wage premium for men and women, and tries to explore selection bias on observable characteristics using cross-sectional data from IFLS4. First, an empirical model is proposed where probability to work and probability to have children are used as proxies of expected marital output which will influence the probability of women’s marriage decision. Second, the study considering marriage as a non-random treatment with heterogenous potential outcomes of wage to examines wage premium in Indonesia. Then, using propensity score matching, selection bias between married and single men and women has been determined. The conclusions are first, women’s marriage decision determined by the expected marital output, which are probability to work and probability to have a child or children, and by the individual characteristics itself, such as age, religion and ethnicity. Second, other factors affect women’s marriage decisions, but to a lesser extent. Marriage is less likely for women who live in urban area and we find a marriage wage premium for both men and women though women have smaller marriage wage premium as compared to men."

"ABSTRAKDalam peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, Pemerintah telah melakukan penetapan tarif nikah. Peningkatan tarif pencatatan nikah dapat berpengaruh pada jumlah pernikahan yang tercatat di KUA.Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui pengaruh tarif nikah terhadap jumlah pernikahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel metode Fixed Effect. Pengaruh kebijakan kenaikan tarif nikah akan menurunkan jumlah pernikahan di Indonesia. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Perkapita setiap provinsi tidak mempengaruhi banyaknya jumlah pernikahan.

---

ABSTRACTIn the improvement of services or refer the marriage registration, the Government has nikah tariff setting.Improved recording rates of marriage can affect the number of marriages recorded at KUA. This study was conducted to determine the effect of marriage rates to the number of marriages in Indonesia. This study uses panel data methods Fixed Effect. The influence policies marriage rate increase will decrease the number of marriages in Indonesia. While the Gross Regional Domestic Product GDP per capita each province does not affect the number of marriages."

"ABSTRAKMakalah ini menulis tentang pandangan masyarakat Indonesia terhadap pernikahan dengan keturunan Arab di Indonesia. Metode yang saya gunakan yaitu mencari sumber melalui beberapa buku. Dalam tulisan ini saya menemukan bagaimana tradisi keturunan arab di Indonesia dalam melakukan pernikahan dan tradisi yang masih digunakan hingga saat ini. Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian penting arti dari perkawinan ini dikarenakan manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Pada awalnya keturunan bangsa Arab yang berada di Indonesia mempunyai kedudukan sangat kuat terhadap pernikahan sesama keturunan Arab ini.Terdapat dua perbedaan golongan dalam masyarakat Arab dan terdapat perbedaan sejarah menurut asal-usul kelahiran masing-masing golongan tersebut. Terkadang terjadi juga perselisihan antara sesama bangsa arab yang berbeda golongan dan bahkan terkadang terjadi larangan jika akan dilakukan pernikahan dengan berbeda golongan tersebut. Dalam makalah ini akan dibahas beberapa perbedaan dan ulasan mengenai pernikahan yang terjadi di Indonesia yang dialami oleh masyarakat keturunan Arab sendiri.

---

ABSTRACTThis paper writes about the views of Indonesian society on marriages with Arab descendants in Indonesia. The method I use is to search the source through several books. In this paper I discover how the tradition of Arabic descent in Indonesia in marriage and tradition that is still used today. In writing this journal the method used is the method of writing history consisting of four stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Marriage is a very important event in human life. So important is the meaning of this marriage because humans will not be able to develop without marriage, because marriage causes offspring, and the offspring cause families to develop into relatives and communities. So marriage is an element of rigging that continues the lives of people and society. At first the descendants of the Arabs who reside in Indonesia have a very strong position against the marriage of fellow Arab descent ini.Terdapat two different groups in Arab society and there are differences in history according to the origin of each of these groups. Sometimes there are also disputes between Arabs of different groups and sometimes even a prohibition if a marriage is to be conducted with different groups. In this paper will be discussed some differences and reviews about the marriage that occurred in Indonesia experienced by people of Arab descent itself."

"Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai kemungkinan penyimpangan terhadap harta benda suami dan istri di dalam perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan kepada calon suami dan calon istri untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai pembentukkan harta bersama, penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaaan. Dalam hal terjadi perkawinan di luar wilayah Indonesia, yang mana sebelum perkawinan calon suami dan calon istri telah membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan di Indonesia, dengan demikian status perjanjian perkawinan yang demikian tetap berlaku tidak menjadi batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku sebagai akta otentik bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi akta perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan status perjanjian perkawinan tersebut, maka Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri adalah apabila terdapat permasalahan atau sengketa yang menyangkut harta kekayaan suami dan istri maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap mereka saja sedangkan terhadap pihak ketiga tetap menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta. Agar perjanjian perkawinan tersebut dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka suami dan istri dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Surat Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut.

---

In the Law Number 1/1974 on Marriage, it doesn’t explicitly provide the possible aberration on a married couple’s property in a marriage contract. Article 29 of Law Number 1/ 1974 on Marriage gives possibility to the prospective husband and prospective wife to commit violation of the provisions on the formation of joint property, such violation is committed by entering into a marriage contract before a marriage takes place. A Marriage Contract forms a joint agreement between prospective husband and prospective wife that is legalized by Marriage Registrar to govem the marriage consequences against their properties that aberrate from the unity of property. If a marriage takes place outside the territory of Indonesia, in which prior to a marriage the prospective husband and wife have entered into a marriage contract, the said mairiage contract doesn’t obtain an approval from a Marriage Registrar in Indonesia, there by such marriage contract status remains in effect and not invalid except, its drafling process violating the law, public order and morality. Such marriage contract shall become effective as an authentic deed for the parties who entered into it; however such marriage contract deed shall only bind on both parties who entered into it. With such marriage contract status, the Legal Protection against a married. couple’s property is, in case of any problem or dispute in respect of a married couple’s property then such marriage contract shall be effective for them only while against the third party remains considering them to have solemnized a marriage with the confusion of property. In order that the said marriage contract can be legalized by a Marriage Registrar then a married couple may file an application for obtaining an approval from the District Court in the form of a Stipulation of the District Court instructing the Civil Registration Office is willing to legalize the said marriage contract."