Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK1. PendahuluanPada saat ini organisasi pelayanan kesehatan menghadapi dua tekanan secara simultan. Pertama, tekanan atau tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan harga terjangkau. Kedua, sulitnya mendapatkan sumber daya yang semakin terbatas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tersebut. Tekanan-tekanan tersebut membuat pimpinan organisasi terpecah konsentrasinya kepada dua pilihan yang secara bersamaan hares dikerjakan. Pada kondisi seperti ini kualitas pemimpin organisasi kesehatan sangat menentukan terhadap tingkat kinerja organisasi pelayanan kesehatan itu sendiri.Pada negara maju, umumnya dokter tidak pemah secara formal menjadi bagian organisasi kesehatan. Sebagai profesional, mereka memandang organisasi hanya sebagai tempat kerja atau laboratorium untuk menampilkan keahlian mereka. Organisasi kesehatan lebih merupakan media atau sarana untuk praktik profesi ilmu kedokteran mereka. Mayoritas dokter tidak merasa bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi kesehatan.Pada negara berkembang fungsi dokter berbeda, terutama yang bekerja di pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi administratif dan teknis medis. Mereka diharapkan mempunyai kinerja yang baik dalam kedua fungsi tesebut untuk mencapai tujuan organisasi kesehatan dengan sumber daya yang. terbatas. Tentu ini bukan.tugas dan kewajiban yang mudah untuk dicapai sekaligus.2. PermasalahanPenempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap (PTT) diharapkan dapat berperan sebagai agen pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Masalahnya apakah dokter PTT dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat dipenuhi. Melihat besarnya beban yang dipikul oleh dokter PTT, sedangkan imbalan relatif kecil, dengan status pegawai tidak tetap, banyak yang menyangsikan dan mempertanyakan tentang kinerja mereka di puskesmas.Pentingnya kajian tentang kinerja profesional kesehatan sebagai pemimpin puskesmas sangatlah dirasakan. Adanya kebijakan dokter PTT yang diperkerjakan di puskesmas merupakan kasus yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Berdasarkan pertimbangan pentingnya pecan dokter di puskesmas sebagai pemimpin pembangunan kesehatan rakyat maka penelitian dengan tajuk, Determinan Kinerja Dokter Puskesmas Kasus : Dokter Pegawai Tidak Tetap ini dilaksanakan.3. MetodologiRancangan penelitian ini adalah studi penampang. Lokasi penelitian mencakup 12 provinsi, 20 kabupaten, dan 405 kecamatan. Pada kelompok 6 provinsi pertama pengambilan data dilakukan melalui surat. Akan halnya, pada kelompok 6 provinsi kedua pengambilan data dilakukan dengan tatap muka. Pada kedua kelompok provinsi digunakan instrumen kuesioner yang diisi sendiri oleh responden (self administered questionaire).Pengelompokan provinsi dan terbatasnya sumber daya membawa konsekuensi berbedanya Cara pengambilan sampel. Pada provinsi kelompok pertama dilakukan total sampling. Adapun kelompok provinsi kedua dilakukan cluster sampling dan pengambilan data dilakukan secara tatap muka Penelitian ini mendapatkan jumlah sampel 405 responden. Penggunaan teknik cluster sampling maka pada analisis data dilakukan pembobotan (Ma) agar titik estimasi sampel penelitian tidal bias. Pengukuran kinerja pada penelitian ini dilakukan dengan teknik penilaian sendiri (self assesment) dengan menggunakan skala Likert.Analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan penggabungan kedua berkas data mailing dan non-mailing. Tahap kedua, dilakukan pemeriksaan konsistensi internal dari vaniabel kinerja. Tahap ketiga, dilakukan analisis faktor untuk setiap variabel komposit. Dengan diketahuinya faktor muatan, dapat dihitung skor setiap variabel komposit dengan formula nilai observasi dikalikan dengan faktor muatan setiap sub-variabel. Berdasarkan formula ini didapatkan skor variabel komposit yang standardized.Tahap keempat, dilakukan analisis univariat dan bivariat. Tahap akhir, dilakukan analisis multivariat. Sabelum dilakukan analisis multivariat dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap data penelitian yaitu 1) pemeriksaan konsistensi penilaian kinerja, 2) pemeriksaan multi-kolinieritas dan 3) pemeriksaan interaksi diantara variabel bebas.

---

ABSTRACT

1. Introduction

Concern toward better management of human resources has increased since last decade. Presently, almost all leaders realize that personnel are the most important component of organization. The effectiveness of the other resources is relied on how effective the organization manages the human resources.

The performance of health personnel is one of the important aspects that should be analyzed to maintain and to increase the health development. The literature review leads us to understand determinants of the personnel performance, which can be categorized into 3 groups. Those are individual characteristic, psychological, and organizational variables.

The individual characteristic variables consist of competency, skill, and demographic variables. The psychological variables contain of perceptions, attitudes, personality, learning, and motivation. The organizational variables include resources, leadership, reward, structure, and work design.

2. Problem

The policy for contracted doctors was set by the Ministry of Health, with a high expectation that they could take a role as an agent of the health sector development in a sub-district area. With relatively low rewards and' temporary personnel status, many people believe that the expectation seems remain as a dream. Issues are raised whether programs and services offered meet the performance standard. Such issues were never been sufficiently answered Therefore it is imperative to conduct analysis on the performance of contracted doctors who work in health centers.

3. Objectives

The objectives of this study were to explore the doctor performance in health centers and to establish whether this performance was associated to individual characteristics, sociodemography, and organizational factors.

4. Methodology

Mail surveys followed by interviews were conducted to 405 contracted doctors in twelve provinces. Those provinces were divided into two categories based on the geographic area. In West Kalimantan, East Timor, Southeast Sulawesi, Maluku, Bali, and Irian Jaya provinces, all eligible doctors were included in the survey. In the remaining provinces (East Java, Jambi, South Kalimantan, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, and Aceh) a cluster sampling was applied."

"Pelatihan Pratugas dokter/dokter gigi PTT merupakan program pelatihan prajabatan khusus, yang diselenggarakan oleh Bapelkes Pekanbaru. Pelatihan tersebut wajib diikuti oleh seluruh dokter umum maupun dokter gigi PTT yang akan melaksanakan masa bhakti. Didalam pelatihan pratugas ini dokter/dokter gigi PTT mendapatkan materi dasar, materi inti dan materi penunjang. Manajemen Puskesmas merupakan materi inti dari pelatihan ini dan dianggap yang paling panting dalam mencapai tujuan pelatihan. Pelatihan pratugas dokter/dokter gigi PTT yang dimulai sejak tahun 1992 di Balai Pelatihan Kesehatan Pekanbaru namun sampai saat ini pelaksanaan pelatihan yang dilakukan belum pernah dievaluasi pada saat pasta pelatihan sehingga tidak diketahuinya data tentang penerapan hasil pelatihan.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas pelatihan pratugas, kompetensi dokterldokter gigi PTT yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen Puskesmas. Disamping itu untuk melihat peran serta dokter/dokter gigi PTT dalam manajemen Puskesmas serta hal - hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan manajemen Puskesmas oleh dokterldokter gigi PTT.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi dan tes objektif terhadap informan dokter/dokter gigi PTT. Sebagai triangulasi sumber dilakukan wawancara mendalam dengan informan lainnya yaitu kepala Puskesmas, dokter Puskesmas, staf Puskesmas dan kepala seksi Puskesmas Dinas Kesehatan Kota.

---

Pre-employment training for contracted doctor/dentist is a special pre-employment training program that held by Bapelkes (Health Training Center) of Pekanbaru City. The training compulsory obligation for all contracted doctor and dentist who will conduct their duty. In this pre-employment training, they obtain basic, core, and supporting subjects. Management for health center is a core subject in this training and the most important part to aim the objective of the training. Pre-employment training which started since 1992 in Bapelkes of Pekanbaru, have never been evaluated, so the data of training implementation result is still undiscovered.

This study was conducted to obtain the information about effectiveness of the pre-employment training, competency of contracted doctor/dentist encompassing the knowledge, attitude, and skill in managing health center. Beside that, the study was conducted to know the participation of contracted doctor/dentist in management for health center and other things that supports and delays the implementation of management for health center.

This study used qualitative approach through in-depth interview, observation, and objective test with contracted doctors and dentists. As source triangulation, it was conducted in-depth interview to other informants: the head of health center, health center doctor, health center staff, and head of center health division from Health Office of Pekanbaru City. Document tracing was also conducted to the tools of management for health center: document of health center level planning, health center mini workshop, and health center stratification. Data processing was made in matrix form that gained from transcript of in-depth interview and objective test result. Content analysis was conducted to analyze the contents according to topic and then conducted the identification became several topics.

The result of study showed that pre-employment training was very useful in supporting the task of contracted doctor/dentist in health center, particularly in implementing management for health center. The evaluation of doctor's/dentist's competency in management for heath center showed the fairly result. The highest score was obtained by health center level planning followed by health center stratification and health center mini workshop. The attitude of contracted doctor/dentist showed positive attitude, which described by work discipline, leadership, teamwork, and initiative. Their skill in doing management for health center was good enough. It could be seen from their way in filling the forms of MP in PTP. Most of them could fill the forms well and completely. Most of doctor 1 dentist bad participate in management for health center : health center level planning, health center stratification, and health center month workshop.

It is recommended to the Health Office to review the implementation of management for health center accurately and the policy of implementation of health center mini workshop, and also to do capacity building for contracted doctor/dentist_ Recommendation to the health center is to give the chance for contractor doctor/dentist participating in managing health center such as making job description, and giving technical assistance. It is also recommended to Bapelkes of Pekanbaru to review the curriculum of pre-employment training by coordinating with the Health Office and health center.

References: 45 (1989-2002)"

"Pembangunan kesehatan antara lain diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan sumber daya manusia (GBHN 1993). Dengan keadaan status derajat kesehatan di Indonesia yang masih rendah yang dapat dilihat pada indikator kesehatan (angka kematian ibu dan angka kematian bayi), maka pemerintah rnengeluarkan kebijakan terobosan dengan menempatkan bidan di desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan peningkatan mutu kesehatan dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sehubungan dengan ketersediaan dana dan alokasi pengangkatan pegawal yang terbatas dari pemerintah maka kemudian kebijakan ini dilanjutkan dengan penempatan bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (PTT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan (1994). Dengan gaji yang relatif tinggi bidan PU diharapkan akan meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan Departemen Kesehatan tersebut tercapai.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lnformasi tentang kinerja bidan PU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat. Pemilihan daerah ini didasarkan pada cakupan program KIA di daerah ini yang masih rendah, selain itu jumlah diantara daerah Jobotabek (Bogor, Bekasi, Tangerang), daerah Bekasi jumlah penempatan bidan di desa di Bekasi yang paling rendah. Penelitlan ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain Kros Seksional, dengan populasi peneiltian adalah seluruh bidan Desa di Bekasi. Malisa menggunakan anafisa univartat, bivariat dengan statistik korelasi Pearson, multivariat dengan regresi linler sederhana. Hipotesis penelltian ini sebagai berikut: faktor motivasi, individu, sosialbudaya, geografi dan pendukung mempunyai hubungan searah dengan kinerja bidan PTT.Hasil analisis unlvariat, menunjukkan bahwa kinerja bidan PTT masih rendah akan tetapi bila dibandingkan dengan bidan PNS, maka bidan PTT tidak jauh berbeda. Faktor geografi adalah faktor yang berhubungan dengan bidan PTT. Pada analisis bivariat komponen dari faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan PTT adalah tanggung jawab dari faktor motivasi dan pengetahuan dari faktor Individu. sedangkan dari analisis multivariat faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan PTT adalah faktor geografi. Faktor-faktor lain selain faldor geografi tidak berhubungan untuk bidan PTT. Lebih dari separuh bidan PTT telah melaksanakan sistim pelaporan yang lengkap dan teratur yang berarti bahwa kewajiban bidan PTT sebagian terpenuhi.Saran untuk Pengelola program KIA Propinsi dan Departemen Kesehatan, adalah meningkatkan kinerja bidan PTT dengan komponen penyusun kinerja dan faktor keterjangkauan wilayah. Fakyor keterjangkauan artinya target cakupan untuk daerah yang sulit harus disesuaikan dengan keadaan geografi dan tidak boleh disama ratakan dengan target cakupan pada daerah yang biasa ( tidak terpencil). Untuk mengatasi keadaan geografi tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat, karena hal ini lebih banyak berhubungan dengan sektor lain yang terkait seperti Pemerintah Daerah (Departemen Dalam Negeri) dan sektor-sektor lain. Untuk itu saran yang lebih efisien dengan menempatkan lebih dari seorang bidan di desa pada daerah yang sulit dijangkau dengan maksud agar semua daerah yang sulit dijangkau dapat terjangkau. Untuk peneliti, masih banyak komponen dari faktor kinerja yang belum tergali karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik dalam metoda maupun analisis maka disarankan untuk mencarikan penelitian yang lebih dalam dengan menggunakan metoda yang dan analisis yang lebih akurat.

---

The health development among others is directed to improve the quality of the human resources (Outline of National Development, 1993) by way of increasing health services. The low health status in Indonesia are seen from the health indicators (infant and maternal mortality). In response, the government issued a breakthrough policy by placing midwives in the villages in order to distribute and increase the quality of health services, and resulting the decrease of infant and maternal mortality. However, due to the limited of fund and employment, the placement of the midwives in the villages is decided as a temporary employee (PTT) based on the decree of the Minister of Health. With a relatively higher salary, the midwives will increase their performance in order that the objectives of the Health Department policy is obtained.

This research is intended to obtain information regarding the performance of the temporary employee midwives and factors that influence them in the Regency of Bekasi, West Java Province. The selection of the province is based on the coverage of he MCH program in that area, even though the addition of the midwives is the lowest among the Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi). This research is a descriptive one with a cross sectional design, with the research population are the whole villages midwives in the Bekasi. The analysis is using the univariate, bivariate with Pearson correlation statistics, and multivariate with simple linear regression. The hypothesis follows. Motivation factors, individual, social cultural, geography and support have a positive relationship with the performance of the temporary employee midwives.

Based on the univariate analysis, the performance of the temporary employee midwives is still low, however, compared with the civil employee midwives, their performance is not too much difference. In other words, the temporary employee midwives have a good performance. The geographical factors are related to the temporary employee midwives performance. According to the bivariate analysis, the factors that related with the performance of the temporary employee midwives are of the motivation factors and knowledge. While based on the multivariate analysis, the factors that are related to the temporary employee midwives performance is the geographical factors. Other factors are not related to the midwives performance. More than half of the temporary employee midwives have performed a complete and regular report which means that half of their duties have been fulfilled.

It is suggested to the manager of the provincial MCH program and the Health Department, that placement of the temporary employee midwives should be continued, to increase the performance of the temporary employee midwives. Beside the performance criteria, the accessibility should be considered. It means that a difficult target coverage should be adjusted with the geographical factor and it should nat be generalized with a normal target area coverage ( a close area). Overcoming the geographic constraint can not be done in a short period, because it is related to other sectors such as the Provincial Government (Department of Internal Affairs) and other sectors. Therefore, the suggestion is to place more than one midwife in an area that hard to reach. Then all the areas that hard to reach can be accessed. In order to perform these activities, a proposal is needed from the Health Office to the Health Department asking for a cooperation to place midwives in the area of hard to reach. There are many components of the performance factors that can not be investigated due to the constraints, both in the methods and in the analysis. Therefore, it is suggested suggest to make a further research by using a more acurate method and analysis."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas) terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil, diperlukan tenaga dokter dalam jumlah yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pemerintah menetapkan Kep.Menkes No. 1540 tahun 2002 tentang kebijakan penempatan dokter sebagai pegawai tidak tetap. Kebijakan tersebut sesungguhnya mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan program kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada pengaruh kewenangan penempatan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penempatan dokter PTT di Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel babas yaitu Kewenangan Penempatan (XI) dan Kepatuhan Serta Daya Tanggap Pelaksana (X2) serta satu variabel terikat yaitu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penempatan dokter PTT.Metodologi penelitian adalah deskriprif dengan pendekatan kuantitatif Populasi dan sampel adalah seluruh unit organisasi pemerintah yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan penempatan dokter PTT di Kabupaten Lebak yang terdiri dari lembaga pemerintah pusat (Departemen Kesehatan) dan lembaga-lembaga pemerintah daerah ( Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Lebak yang memiliki tenaga dokter PTT). Jumlah responden adalah 65 orang terdiri dari 3 orang pejabat Departemen Kesehatan, 3 orang pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 3 orang pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 28 pejabat Puskesmas dan 28 orang dokter PTT. Metode pengumpulan data adalah metode survei, pengumpulan data primer dengan penyebaran kuesioner serta melalukan wawancara tersetruktur dengan beberapa pejabat pemerintah pusat dan daerah. Pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif (tabel induk, tabel tunggal, table silang) untuk mencari hubungan antar variabel dengan menggunakan statistik diskriptif serta analisis kuantitatif untuk membuktikan pengaruh antar variabel, karena data yang diolah berskala ordinal menggunakan analisis Uji Korelasi Rank Kendall diolah dengan software SPSS versi 10.Hasil analisis data ada pengaruh positif Kewenangan Penempatan (XI) terhadap Keberhasilan Implementasi (Y), besar nilai korelasi adalah 0,574 di atas 0,5 -berarti ada korelasi yang kuat antara variabel X1 dengan Y. Tanda (positif) dari nilai korelasi menunjukkan rendahnya skor variabel XI sehingga rendah pula keberhasilan implementasi kebijakan penempatan dokter PTT. Ada pengaruh positif Kepatuhan pelaksana (X2) terhadap Keberhasilan Implementasi (Y), nilai korelasi adalah 0.633 di atas 0.5 berarti ada korelasi yang kuat antara variabel XI dengan Y- Tanda + (positif) dari nilai korelasi menunjukkan semakin meningkatnya kepatuhan pelaksana akan meningkat pula keberhasilan implementasi kebijakan penempatan dokter PTT. Ada pengaruh positif antara Kewenangan Penempatan dan Kepatuhan Pelaksana (X 1+X2) terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penempatan dokter PTT (Y). Terdapat korelasi yang kuat antara (Xl+X2) terhadap (Y) dengan nilai korelasi 0.600, sehingga semakin tepatnya posisi Kewenangan Penempatan dan semakin meningkatnya Kepatuhan Pelaksana secara besama sama akan meningkatkan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penempatan dokter PTT.Saran - saran adalah : Satu, untuk mewujudkan pemeratan penempatan tenaga dokter ke seluruh wilayah Indonesia sebaiknya pengelolaan penempatan dokter PTT dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan), mengingat banyak daerah yang tidak diminati oleh dokter seperti daerah terpencil, sangat terpencil serta daerah-daerah yang tingkat ekonominya rendah. Dua, pengelolaan penggajian dokter PTT sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan) melalui Dana Alokasi Khusus (OAK). yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada dokter PTT. Tiga upaya meningkatkan kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan penempatan dokter PTT dengan cara: a) Memberikan insentif khusus kepada dokter PTT yang mau ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil, insentif bisa berupa uang atau penghargaan seperti menjadi TKHI atau menjadi PNS setelah menjalani masa bakti sebagai dokter PTT, b) Pengawasan dan pembinaan sebaiknya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

---

Implementation Policy For Doctor Placement As Contract EmployeeTo provide health services on health centers especially in remote and very remote areas, it is needed a sufficient number of medical officers and their placement in all Indonesia areas. For this instant. government launched Ministry of Health decree No. 1540/2002 about Policy of doctor placement distribution as a contract employee. The Policy has a strategic value on health provision program.

The goal for this research is to prove whether there are any authority influences in placement and compliance and responsiveness to success of implementation policy for doctor placement as contract employee at Lebak District. In this research there are two free variables i.e. Placement Authority (X1) and Compliance and Responsiveness (X2) and a tied variable i.e. The Success of Implementation Policy for Doctor Placement as Contract Employee.

This methodological research is descriptively to quantitative approach. Population and sample are entire government organization unit that involved in the process of implementation policy for doctor placement as contract employee in Lebak District containing central government organization (Ministry of Health) and regional government organization (Officials Health of Banten Province, Lebak District and entire Puskesmas in Lebak District that has doctor as contract employee).

Total respondent are 65 peoples consist of 3 persons from Puskesmas, and 26 doktor as contract employee. Data collecting methods are survey methods, prime data collecting with questioner spreading data also through structural interviews with some of central government and district government functionary. Data processing processed by qualitative analyzed (main tables, single tables, cross tables) to look the inter variable connection using descriptive statistic and quantitative analyzed to prove inter variable influences because processed data is ordinal sealed using Rank Kendall Correlation Test analysis processed with SPSS software 10 version.

Data analyzing result contains Placement Authority (X1) positive influence to Implementation Success (Y), correlation value is 0,574 up to 0,5 means there are strong correlation between X1 variable and Y. Positive sign from correlation value shows how low X1 variable score so the success of implementation Policy for Doctor Placement as Contract Employee also become low. There is positive influence between Placement Authority and Compliance and Responsiveness (Xl+X2) to the Success of the Implementation Policy for Doctor Placement as Contract Employee (Y). There is strong correlation between (Xl+X2) to (Y) with correlation value 0,6000, makes the position of Placement Authority correctly and raised more the Compliance and Responsiveness in time will rise the Success of Implementation Policy for doctor Placement as Contract Employee.

Advices are: First. to build even distribution of doctor placement to entire region of Indonesia will good if the doctor placement process done together between regional government with central government (Ministry of Health), considering there are many regions which are not interested by doctor for instances, unreached regions, very unreached regions, also some regions with low economics grade. Second, salary system handling for doctor as contract employee will be more good if being given to Regional government (Official Health) through Specific Allocation Fund, with the aimed to give authority to region in controlled, supervised and trained to doctor as contract employee. Third, effort to raise Compliance and Responsiveness to doctor as contact employee placement policy by two ways: a) Providing special incentive to doctor as contract employee who accept to be placed in unreached region and very unreached region, the incentive could be money or reward to be TKHI (Indonesian Health Provider for Hajj Services) or to be Government Officer for instances, after working period as doctor as contract employee, b) Supervising and Training would be good if done nicely by Official Health in District/City."

"Pelatihan Pratugas Dokter/Dokter Gigi PTT merupakan program pelatihan prajabatan khusus yang wajib diikuti oleh seluruh dokter umum maupun dokter gigi yang akan melaksanakan masa bhaktinya. Dalam pelatihan pratugas ini Dokter/Dokter Gigi PTT mendapatkan materi dasar, inti dan penunjang. Materi yang dianggap paling penting dalam pencapaian tujuan pelatihan adalah materi inti yakni manajemen puskesmas. Pelatihan pratugas Dokter/Dokter Gigi PTT dimulai sejak tahun 1991 di Balai Pelatihan Kesehatan Padang, namun sampai saat ini belum pernah dievaluasi pada saat pasca pelatihan, sehingga tidak diketahui data tentang penerapan hasil pelatihan.Penelitian ini bertujuan memperoleh informani tentang kompetensi Dokter/Dokter Gigi PTT yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen puskesmas dan untuk melihat peran serta dokter/dokter gigi PTT dalam manajemen puskesmas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, obsevasi dan test objektif dengan informan dokter/dokter gigi PTT sebagai informan utama. Dilanjutkan dengan triangulasi sumber kepada pimpinan puskesmas, staf puskesmas dan KaSubdin Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.Hasil penelitian menggambarkan, bahwa pelatihan pratugas sangat bermanfaat dalam menunjang tugas Dokter/Dokter Gigi PTT di puskesmas. Hasil evaluasi kompetensi Dokter/Dokter Gigi PTT dalam manajemen puskesmas, pengetahuan dokter/dokter gigi PTT cukup baik pada perencanaan tingkat puskesmas, selanjutnya penilaian kinerja puskesmas dan lokakarya mini puskesmas. Sebagian besar Dokter/Dokter gigi PTT menunjukkan sikap positif antara lain dalam disiplin kerja, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas di puskesmas. Peranserta Dokter/Dokter Gigi PTT dalam manajemen puskesmas sangat bervariasi, yang utama adalah pada perencanaan tingkat puskesmas, penilaian kinerja puskesmas dan lokakarya mini puskesmas.Untuk kesempurnaan dalam penyelengaraan pelatihan hendaknya dilakukan evaluasi pasca pelatihan secara berkesinambungan, dalam penyusunan kurikulum diharapkan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan puskesmas, agar materi yang diberikan bermanfaat dalam pekerjaan dokter/dokter gigi PTT di puskesmas.Daftar Pustaka : 45 (1984 - 2004 )

---

Evaluation of Physician/Dentist Competency as Temporary Employee on Public Health Center Management Assessed After Pre-Work Training in Padang Pariaman District year 2004Pre work training of temporary employee (PTT) physician/dentist is a special training program which is obligatory before physician/dentist could go the work field. During the training, physician/dentist obtain basic, core, and supporting materials. Core material of public health center management is considered as the most important material. The training firstly started in 199i in Padang Health Training Center but has never been. evaluated in a post-training evaluation, thus no data on training result and application were available.

This research aimed to obtain information on physician/dentist competency including knowledge, attitude, and skill in implementing public health center management and to investigate the participation of PTT physician/dentist in public health center management.

The study used qualitative approach through in-depth interview, observation, and objective test with PIT physician/dentist as main informants. This was followed up by source triangulation to public health center management and staff, and Head of Health Service Office in Padang Pariaman District Health Office.

The results show that pre work training was extremely useful in supporting PTT physician/dentist at their work in public health center. Results on competency evaluation indicate good knowledge on public health center level planning, public health center performance evaluation, and public health center mini workshop. The majority of PTT physician/dentist showed positive attitude e.g. in work discipline, leadership, cooperation, initiative, and also showed good skill in doing their work in public health center. However, participation of PTT physician/dentist in public health center was quite varied, with significant participation in planning at public health center level, evaluating public health center performance, and in public health center mini workshop.

In order to improve the training, it is suggested to conduct post-training evaluation routinely. Materials are to be updated and adjusted according to the needs of public health center as to provide most benefit to PTT physician/dentist as training participants and to further support their work in public health center.

References: 45 (1984-2004)"

"Program Bidan PTT bertujuan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatandalam rangkamenurunkan AKI dan AKB. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan hubungan take home income dengan kinerja bidan PTT di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan dua populasi dengan analisis univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkanbahwa kinerja bidan adalah baik dengan rata-rata take home income bidan PTT adalah Rp.4.143.198 dan bidan PNS adalah Rp. 5.395.388. Ada hubungan yang signifikan antaratake home income dengan kinerja bidan PTT sementara untuk bidan PNS tidak berhubungan. Untuk meningkatkan kinerja bidan perlu dibuat suatu pola insentif baik material dan non material dengan mempertimbangkan aspek keadaan daerah.

---

The impermanent midwives Programme aims to improve equitable distribution of health workers in order to reduce the MMR and IMR. Research purposes to gain insight and take home income relationship with the performance of impermanent midwives in Mukomuko district. This study is a survey of the two populations with univariate and bivariate analyzes.The results showed that the performance of midwives is well with the average take-home income is Rp.4.143.198 impermanent midwives and civil servants is Rp. 5.395.388. There is a significant relationship between the take home income with impermanent midwives performance while civil servants midwaves are not related. To improve the performance of midwives needs to be a good incentive pattern material and nonmaterial by considering local circumstances."

"Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkesinambungan sangat vital dalam mendukung pemberian layanan kesehatan yang berkesinambungan pula. Di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan; mengoptimalkan retensi menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran retensi dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap di daerah terpencil dan sangat terpencil serta faktor yang mempengaruhi retensi. Penelitian ini menggunakan desain cohort retrospective dengan analisis survival dancox regresi. Sampel penelitian 10.361 dokter dan 3.496 dokter gigi yang berasal daridata pengangkatan Pegawai Tidak Tetap tahun 2008 ndash; 2015 milik Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama masa penugasan minimum yang diwajibkan kepada dokter/dokter gigi PTT maka semakin banyak faktor yang mempengaruhi retensinya. Seiring peningkatan minimal masa tugas; pada 2 tahun pertama retensinya semakin meningkat; akan tetapi PTT yang berhenti sesudah penugasan pertamanyapun semakin meningkat. Tidak terdapat perbedaan retensi antar jenis kelamin; dan fasilitas kesehatan dengan kriteria sangat terpencil memiliki retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terpencil.

---

The availability of sustainable health workers is vital in supporting the delivery ofsustainable health services as well. In areas that are short of health personnel,optimizing retention is critical. This study aims to determine the retention of doctors anddentists in Non Permanent Personnel Appointment Program in remote and rural areas,and factors that affect their retention. This study used a retrospective cohort design withsurvival and cox regression analysis. The sample was 10,361 doctors and 3,496 dentistsin Non Permanent Personnel Appointment Program; from 2008 until 2015 that belongto the Bureau of Personnel Ministry of Health.

The results showed that the longer therequired minimum assignment period to the doctor dentist; the more factors will affectthe retention; and the longer minimum assignment the retention increase until the first 2years; There is no difference in retention between the types of marital status.Doctors dentists who are assigned to very remote criteria have higher retention than inremote criteria.Keywords retention of Non Permanent Personnel Appointment Program; retentionfactors; doctors dentists of Non Permanent Personnel Appointment Program. "

"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Untuk mencapai keadaan tersebut diperlukan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan tersebut dilakukan di Puskesmas, terselenggaranya kegiatan tersebut memerlukan sumber daya.Di Puskesmas sumber daya yang penting adalah sumber daya manusia terutama tenaga dokter karena dokter di Puskesmas akan berfungsi ganda yaitu sebagai pelayan kesehatan dan pemimpin Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan tersebut seorang dokter harus mempunyai dua kemampuan yaitu managerial skill dan medical skill, dengan demikian diharapkan kinerja Puskesmas di Kabupaten Musi Rawas dapat ditingkatkan.Kenyataannya di kabupaten Musi rawas, manajemen Puskesmas 80 % baik tetapi bila melihat strata Puskesmas maka yang berstrata I hanya 30 %, keadaan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang ada yaitu manajemen yang baik akan diikuti oleh kinerja yang baik, oleh karena itu informasi tentang manajemen Puskesmas di Kabupaten Musi rawas diragukan kebenarannya, sehingga menarik untuk diteliti.Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini mencoba untuk menggali informasi tentang manajemen Puskesmas yaitu perencanaan, penggerakan kegiatan dan Penilaian di Kabupaten Musi rawas yang dipimpin oleh dokter PTT karena sebagian besar Puskesmas dipimpin oleh dokter PTT.Penelitian ini dilakukan di 3 Puskesmas yaitu; Puskesmas Taba, Puskesmas Muara Kelingi dan Puskesmas Muara Kulam serta pendekatan yang digunakan kualitatif, untuk mendapatkan informasi dari responden digunakan wawancara mendalam dan observasi dokumen, sedangkan untuk menganalisa hasil penelitian dengan content analysis (analisa isi). Hasil penelitian tersebut ternyata perencanaan dibuat berdasarkan instruksi dari atasan, beberapa Puskesmas tidak memiliki uraian tugas, penunjukan petugas dilakukan secara lisan, koordinasi dengan lintas sektoral tidak dilaksanakan, lokakarya mini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, pimpinan Puskesmas tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi petugas, pengendalian tidak dilaksanakan dan masih terdapat beberapa petugas yang tidak mengetahui indikator tugasnya.Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Musi rawas tidak menunjuk dokter PTT menjadi pimpinan Puskesmas tetapi sebaiknya Sarjana Kesehatan atau Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga dokter diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan dengan baik.

---

Analysis Of Public Health Centers Management Realization Which Lead By Non-Permanent Physicians In Musi Rawas Regency, 2001"Health development aimed to achieve healthy life ability for every citizen, to do this it needs some integrated efforts through promotive, preventive, curative, and rehabilitative action, and these actions need resources.In primary Public health centers, non-permanent physicians beside as the head also as health service officer, which mean they should have managerial skill to improve Puskesmas performance.Data showed that in Musi Rawas regency 80% Puskesmas have good management, but that which in level 1 stratum just 30%, this information seem peculiar and doubted, so this research aimed to reveal and digging more information about Puskesmas management such as, planning, activity movement , and assessment in Puskesmas which headed by non-permanent physicians.This research carried out in 3 Public Health Centers Taba which representing city public healt center, puskesmas Muara Kelingi which representing ADB and sub district puskesmas, and puskesmas Muara Kulam which representing sub-urban or solated puskesmas. Using qualitative approach, collecting information from respondents by detailed interview, and documents observation, the results analysed by content analysing.Results of this research are: the planning was made by superintendent instruction, some puskesmas didn't have job descriptions, officer placed by direct order, there wasn't cross sectoraI coordination, not carrying out mini seminar routinely, the Head of puskesmas did not have ability to motivated officers, no controlling, and some do not know their tasks.It recommends the authority or local government not assigning non-permanent physicians to lead puskesmas, but only do their work in medical services not in managerial, and assign the other health officer which competence in managerial works."