Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The rule of law is a valuable human achievement. It is valuable not only instrumentally, but also for its own sake as a significant aspect of social justice. Only in a society that enjoys the rule of law is it possible for people to regard one another as fellow free citizens; no one the master of anyone else. Nevertheless, the rule of law is poorly understood. In this book, Frank Lovett develops a rigorous conception of the rule of law that is grounded in legal positivism, and offers a civic republican argument for its value in terms of freedom from domination. Bridging persistent methodological gaps that divide legal philosophy, social science, and political theory, Lovett demonstrates how insights from all three can be united in a single powerful theory. This book will appeal to anyone interested in the rule of law, including scholars, legal officials, and policy-makers."

"Korea lekat akan nilai-nilai Kolektivisme dalam kehidupan masyarakatnya. Korea yang identik dengan jeong sebagai salah satu karakteristik dari Kolektivisme kini mulai meninggalkan nilai tersebut. Dengan kata lain, dewasa ini nilai-nilai kolektivisme sudah tidak penting bagi masyarakat Korea. Rasa kolektivis yang memudar di Korea dapat terlihat dari munculnya perilaku dan gaya hidup individualis yang mendorong perkembangan fenomena budaya Honjok. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku dan gaya hidup masyarakat modern Korea dalam membentuk budaya Honjok berkaitan dengan nilai-nilai individualis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku dan gaya hidup individualis dalam budaya Honjok dan kaitannya dengan memudarnya nilai-nilai kolektivis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku individualis seperti menjadi unit rumah tangga satu orang, memilih untuk tidak menikah, melakukan kegiatan makan dan minum sendiri, dan meluangkan waktu dengan diri sendiri adalah suatu gaya hidup individualis yang banyak dilakukan oleh masyarakat modern Korea yang membentuk perkembangan fenomena budaya Honjok. Gaya hidup ini memberikan perubahan dalam aspek sosial-budaya masyarakatnya. Perubahan aspek sosial yang muncul seperti, masyarakat Korea yang semakin individualis. Sedangkan perubahan dalam aspek budaya, yaitu perubahan gaya hidup dan perkembangan penyebaran budaya melalui teknologi digital.

---

Korean society lives alongside their strongly attached collectivism values. Korea which is characterized by jeong as one of the collectivism characteristics now begin to abandon that value. In other words, now the values of collectivism are not as important to them anymore. The fading collectivist sense in Korea is observed through the emergence of individualist behavior and lifestyles that encourage the development of the Honjok culture phenomenon. The research question is how the behavior and lifestyle of modern Koreans in shaping the Honjok culture are related to individualist values. This study aims to analyze the behavior and lifestyle of individualists in Honjok culture and its relation to the fading of collectivist values using a qualitative method. The results indicate that individualist behaviors such as being a single-person household unit, choosing not to marry, doing eating and drinking activities alone, and spending time with oneself are an individualistic lifestyle that is carried out by modern Korean society that shapes the development of Honjok culture phenomenon, thus change the socio-cultural aspects of the community. Changes in social aspects include Korean society becoming increasingly individualistic. While in cultural aspects include lifestyle changes and the development of culture spread through digital technology."

"The adoption of Law Number 22 Year 1999 led to the expansion of regional governments? autonomy,applying autonomy in the broadest sense of the word, by focusing merely on ?decentralization?,while disregarding the principle of de-concentration. Governmental affairs submitted based ondecentralization refer to authority by attribution, whereas de-concentration refers to authority bydelegation. Prior to the reform era, the management of mining was based on Law Number 11 Year1967, whereby the basis of management authority was the classification of excavated materialsnamely category a, category b, and category c. Subsequently, with the implementation of thereform era, Law Number 11 Year 1967 was negated by the adoption of Government RegulationNumber 75 Year 2001, granting mining management authority to the Minister, Governor, Regentor Mayor concerned in accordance with their authority respectively. As a result of the above, theconcept as provided for in Law Number 11 Year 1967 became inapplicable. This continued to be thecase up to the adoption of Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which inprinciple adopts the concept which has been adjusted to the concept of granting autonomy to theregional government as set forth in Law Number 22 Year 1999.Berlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, membawa dampak pembesaran otonomipemerintah daerah, terutama pada Kabupaten dan Kota, dengan diterapkannya otonomi seluasluasnya,dimana asas yang diterapkan hanya ?desentralisasi? semata, tanpa penerapan asasdekonsentrasi. Urusan pemerintahan yang diserahkan berdasarkan desentralisasi merujukpada kewenangan atribusian, sedangkan dekonsentrasi merujuk pada kewenangan delegasian.Sebelum era reformasi pengelolaan pertambangan didasarkan pada Undang-undang Nomor 11Tahun 1967, dimana kewenangan pengelolaan didasarkan pada penggolongan bahan galiangolongana, golongan b, dan golongan c. Kemudian setelah berlangsungnya era reformasi, UndangundangNomor 11 Tahun 1967 ternegasikan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor75 Tahun 2001, yang memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri,Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian konsepsebagaimana diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi tidak dapat diterapkan. Halini berlangsung sampai terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, yang pada dasarnya menganut konsep yang disesuaikan dengan konseppemberian otonomi kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 22Tahun 1999."