Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh notaris di Indonesia untuk perkawinan campuran beda kewarganegaraan antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Australia yang mana perkawinannya itu dilangsungkan di negara bagian New South Wales - Australia berdasarkan hukum perkawinan Australia. Maka timbul permasalahan mengenai kedudukan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dalam hukum perkawinan di Australia. Apakah akta perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan diakui kedudukannya sebagai perjanjian perkawinan di Australia atau tidak. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif dan deskripsi analitis, yaitu berupa kajian terhadap asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan dilihat dari teori-teori Hukum Perdata Internasional yang terkait dengan masalah perjanjian perkawinan yang bersifat internasional ini. Serta peraturan dan perundang-undangan Australia yang mengatur mengenai perkawinan, perjanjian perkawinan dan pengakuan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar Australia. Sebagai hasil dari penelitian ini, bahwa Australia hanya mengakui perjanjian perkawinan asing bilamana segala persyaratan tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan Bindin Financial Agreement di Australia. Jadi dalam kasus tesis ini akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris di Indonesia tidak diakui dan secara hukum tidak mengikat. Perjanjian perkawinan tersebut hanya dipakai oleh hakim di Pengadilan Keluarga Australia sebagai bahan pertimbangan saja.

---

This thesis is the review of a prenuptial agreement deed that made in Indonesia by Indonesian Public Notary for a mixed marriage with different nationalities between an Indonesian nationality and an Australian nationality, where the wedding was held in New South Wales - Australia. Is the prenuptial deed above valid and recognise as prenuptial agreement in Australia. The above conflicts, has been reviewed and obsereved by the writer using a yuridis normative method and deskriptive analitic, law principles rules by Indonesian regulation related with mixed marriage prenuptial agreement subject, also using the principles by International Private Law, Australian Acts and regulation that rules international mixed marriage on how foreign prenuptual agreement is recognise in Australia. The result has come up that Australian only recognise foreign prenuptial agreement as long as it meet with all the requirements on how Australian make a binding financial agreement. So in this case, the prenuptial agreement deed made by Indonesian public notary in Indonesia does not recognise and does not binding in Australian. Its use for the judge in Family Court for a concideration only. "

"Pada 10 Juni 1838 terjadi pembantaian 28 orang Aborigin oleh sekelompok kulit putih di Myall Creek, New South Wales. Sejak awal kedatangan kulit putih di Australia, konflik memang seringkali terjadi antara kaum Aborigin dengan pendatang kulit putih. Tetapi dalam tragedi pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek tersebut, pertama kalinya Pemerintah Koloni menjatuhkan hukuman gantung terhadap para pelaku pembantaian. Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan terjadinya pembantaian kaum Aborigin di Myall Creek, kebijakan Pemerintah Koloni terkait pembantaian dan respon masyarakat atas kebijakan yang diterapkan Pemerintah Koloni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah George Gipps, gubernur daerah koloni New South Wales, menerapkan hukuman gantung terhadap orang kulit putih yang membunuh kaum Aborigin sebagai salah satu usahanya untuk menghapuskan sikap rasis kulit putih terhadap orang Aborigin. Respon masyarakat kulit putih atas kebijakan Gipps terpecah antara kalangan mayoritas yang menentang dengan kalangan minoritas yang mendukung kebijakan Gipps.

---

On June 10th 1838, there was a massacre of 28 Aborigines by a group of whites in Myall Creek, New South Wales. Since the whites arrived in Australia, it was often a conflict between Aborigines and white settlers. But the massacre of Aborigines at Myall Creek was the first time since Government Colonies gave the trial and sentence to death for the perpetrators of the massacre.

This thesis attempts to reveal the Aboriginal massacre at Myall Creek, Colony Government policies related to the massacre and the public responses to government policies. This research using historical methods which consist of four steps: heuristic, critic, interpretation and historiography.

The result of this research is George Gipps, the governor of the colony of New South Wales, applied death penalty to white people who killed the Aborigines as one of his efforts to abolish the white racist attitudes towards Aborigines. Response of the whites at the discretion of the Gipps torn between majority that opposed the policy and the minority that supported Gipps."

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Tesis ini tentang keberadaan komunitas Punk di masyarakat dan kecenderungannya mengalami keterpaan dari penyakit masyarakat serta kontribusinya pada masyarakat sekitarnya. Perhatian utama dalam tesis ini adalah keberadaan komunitas Punk yang berada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan. Tujuan tesis ini untuk melihat keberadaan komunitas Punk yang semakin berkembang serta pengaruhnya terhadap keamanan di masyarakat. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana keterpaan komunitas Punk dari penyakit masyarakat serta bagaimana kontribusi komunitas Punk di masyarakat khususnya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat serta tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat namun mengarah kepada tindak pidana. Pengkajian dalam tesis ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, pengamatan terlibat serta kajian pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa komunitas Punk yang ada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan sangat rentan diterpa oleh penyakit masyarakat. Diperoleh gambaran bahwa komunitas Punk tersebut rentan terhadap penyakit masyarakat seperti minum-minuman keras, penyalahgunaan obat dan narkotika, seks bebas dan pelacuran serta tindakan kejahatan, selain itu juga tentang kontribusi komunitas Punk tersebut terhadap penyakit masyarakat yang ada di lingkungannya. Dalam tesis ini juga dibahas mengenai peran dari petugas kepolisian dalam upayanya menekan angka kejahatan dengan mengendalikan perkembangan komunitas Punk. Kesimpulan penelitian dalam tesis ini bahwa komunitas Punk yang berada di jalan-jalan di wilayah Jakarta Selatan sangat rentan diterpa oleh penyakit masyarakat dan juga turut berkontribusi atas berkembangnya penyakit masyarakat di dalam lingkungannya. Dan pada bagian akhir terdapat beberapa saran guna perbaikan pada penelitian berikutnya dan juga saran kepada pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya agar melibatkan instansi terkait dan masyarakat dalam menekan pertumbuhan penyakit masyarakat.

---

The thesis talks about the existence of punk communities and its tendency to be contaminated by anomalies as well as its contribution to anomalies among South Jakarta society. The research employs qualitative approach and data are gathered using interview, involved observation and literature study.

The results of the research reveal that the punk communities on the streets of South Jakarta are vulnerable from anomalies among society, such as liquor, narcotics and drugs abuse, free sex, prostitution, as well as criminal acts. In addition, it is revealed that the punk communities have contributed to such anomalies where they exists. The thesis also discusses the roles of police officers in their efforts to repress down the crime rates by controlling the questioning punk communities.

The thesis concludes that punk communities on the streets of South Jakarta are vulnerable from anomalies. They also contribute to the development of anomalies where they exist. The final section of the thesis states some recommendation in order to be improved in the next research."