Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"This research examines whether there is any market overreaction in Indonesia Capital Market during period 2003 - 2005. Market overreaction in this research means the short term overreaction indicated by stocks price reversal that has the highest positive and negative returns in one trading day..."

"Kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal semakin menurun. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah emiten telah memberikan informasi yang cukup dan tidak menyesatkan bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Bapepam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public da1am hubungannya dengan ketentuan Bapepam, PAI, NPA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan untuk pengumpulan dan analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran dalam laporan keuangan emiten yang 1010s dari perhatian Bapepam. Oalam menyatakan opininya masih banyak yang tidak memenuhi ketentuan dalam NPA baik dalam menyebutkan istilah-istilah maupun komponen laporan keuangan. Dalam mengklasifikasikan pos pos transaksi ke dalam kelompok aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva lain-lain masih ban yak yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapepam dan PAI. Masih ada perusahaan yang mempunyai perusahaan anak atau afiliasi tetapi tidak menyebutkan adanya hubungan afiliasi. Banyak perusahaan yang tidak menyajikan pos hutang pajak yang ditangguhkan. Terdapat ban yak perbedaan kebijakan dalam metode penilaian, penyusutan dan dana pensiun dalam suatu industri yang sama. Untuk pos-pos yang material masih banyak yang kurang jelas pengungkapannya. Masih ada emiten yang kurang terbuka akan adanya kejadiankejadian yang bersifat insidentil, akan tetapi berdampak besar bagi emiten. Kesimpulan dari hasil analisa atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Bapepam dan PAI Saran dari hasil penelitian antara lain laporan keuangan untuk masyarakat sebaiknya bentuk panjang; Bapepam sebaiknya menentukan penjelasan tambahan apa saja yang harus ada untuk tiap jenis industri; Bapepam seharusnya menstandardisasikan laporan keuangan perusahaan go public; Bapepam sebagai pengawas agaknya perlu bertindak lebih tegas atas pelanggaran-pelanggaran terhadap laporan keuangan emiten."

"Kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal semakin menurun. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah emiten telah memberikan informasi yang cukup dan tidak menyesatkan bagi para pemegang saham sesuai ketentuan Bapepam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public dalam hubungannya dengan ketentuan Bapepam, PAI, NPA dan ketentuan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan untuk pengumpulan dan analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran dalam laporan keuangan emiten yang lolos dari perhatian Bapepam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyangkut komponen-komponen laporan keuangan dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan di atas, baik yang material maupun yang tidak material. Dalam menyatakan opininya masih banyak yang tidak memenuhi standar ketentuan NPA. Dalam mengklasifikasikan pos-pos transaksi ke dalam kelompok-kelompok perkiraan masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapepam dan PAI. Banyak perusahaan yang tidak menyajikan transaksi hubungan khusus/afiliasi secara tersendiri dan beberapa di antaranya tidak memberikan keterangan mengenai hal ini. Banyak perbedaan kebijakan dalam metode penilaian dan metode penyusutan dalam suatu industri yang sarna. Untuk pos-pos yang material masih banyak yang kurang jelas pengungkapannya. Kesimpulan dari hasil analisa atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Bapepam dan PAl. Saran dari hasil penelitian antara lain laporan keuangan untuk masyarakat sebaiknya bentuk panjang; Bapepam sebaiknya menentukan penjelasan tambahan apa saja yang harus ada untuk tiap jenis industri; Bapepam seharusnya menstandardisasikan laporan keuangan perusahaan go public, Bapepam sebagai pengawas agaknya perlu bertindak lebih tegas atas pelanggaran-pelanggaran terhadap laporan keuangan emiten."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti tingkat pemahaman, ketelitian dan kepatuhan emiten terhadap prinsip dan ketentuan dalam laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh PAI dan ketentuan Bapepam no. SE-24/PM/1988 yang mengatur pelaporan keuangan perusahaan yang go publik. Dimana hal tersebut akan menjadi indikator minimum sejauh mana informasi investor dalam pasar modal dapat terpenuhi.Metode yang digunakan adalah penelitian terhadap laporan keuangan dari 11 perusahaan industri plastik dan kimia yang telah go publik disertai dengan penelitian kepustakaaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini emiten belum cukup serius dan bersungguh-sungguh mengacu pada ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan.Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penyimpngan yang ditemui. dan sebenarnya bukan merupakan hal yang sulit untuk meluruskannya untuk memenuhi ketentuan yang ada. Hal tersebut sebenarnya didukung juga oleh faktor-faktor diluar emiten.Antara lain pihak Bapepam sendiri yang kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap emiten yang masih belum memenuhi syarat dajam menyajikan laporan keuangan. Selain itu pihak akuntan publik juga masih diharapkan fungsinya untuk menyarankan tindakan koreksi terhadap emiten bila terdapat kesalahan ataupun keterangan yang kurang diungkap dalam laporan keuangan. Disamping itu masih terdapatnya kelemahan pada ketentuan Bapepam merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan.Skripsi ini memberikan saran kepada berbagai pihak, antara lain kepada pihak emiten untuk lebih transparan dan benar dalam menyajikan informasi keuangan perusahaannya,sehingga investor dan pembaca laporan keuangan lain dapat mengetahui informasi dengan jelas dan menyeluruh serta tidak menyesatkan.Dari pihk akuntan publik juga dituntut untuk tidak membiarkan adanya penyajian yang salah atau kurang diungkap dalam laporan keuangan. Dipihak Bapepam juga hendaknya lebih tegas lagi dalam menindak emiten yang tidak memenuhi syarat dalam penyajian laporan keuangannya. Ditambah lagi perlunya penyempurnaan yang terus menerus dari ketentuan pelaporan yang dikeluarkan oleh Bapepam"