Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan orang lain (self-interested behavior) merupaka salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat inilah yang memicu timbulnyua masalah keagenan (agency problem) manakala perusahaan perseorangan berkembang lebih besar sehingga kepemilikan dan pengelolaan dilakukan secara terpisah. Oleh karena masalah keagenean dapat timbul antara berbagai pihak di dalam persahaan (stakeholders) maka masalah tersebut dipilah dalam tiga bentuk: pertama masalah keagenan antar manajer dengan pemegang saham; kedua masalah keagenan antara pemegang saham dengan kreditur; dan ketiga masalah keagenen antara perashaan dengan konsumen. Guna memninimisasi masalah keagenan maka perusahaan harus menanggung biaya keagenenan (agency cost) seperti pembuatan kontrak atau biaya pengawawan (audit). Beberapa solusi lain yang dapat diterapkan adalah strip financing dan mezzanine financing go public, corporate governance, security analysis dan multilevel organization"

"Secara teoritis core product bank syariah adalah produk bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, namun mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syariah. Justru produk perbankan non bagi hasil yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank syariah. Rendahnya proporsi pembiayaan produk bagi hasil terutama mudharabah disebabkan produk ini menimbulkan inefisiensi dan sekaligus beresiko tinggi. Hal ini terjadi karena model kontrak tersebut diindikasikan sarat dengan agency problem yang disebabkan oleh adanya asymmetric information antara shahibul mal dan mudharib berupa moral hazard dan adversed selection. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah bank syariah dapat menggunakan kriteria yang spesifik dengan melakukan screening terhadap karakteristik proyek dan kualitas mudharib yang akan dibiayai. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sampel penelitian adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah screening yang efektif terhadap atribut proyek dan atribut mudharib secara signifikan mempengaruhi agency problem. Dan screening secara bersama-sama atribut proyek dan atribut mudharib mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap agency problem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa screening terhadap atribut proyek dan mudharib dapat dilakukan guna meminimalisir peluang terjadinya agency problem dalam kontrak mudharabah.

---

Theoritically, sharia bank?s core product is profit-loss sharing product, which is develop in the form of musyarakah and mudharabah financing. However, profit-loss sharing scheem can not be perform completely by sharia bank, meanwhile murabahah sceem is perform dominantly. The lower level of mudharabah financing portofolio mainly is due to the perception that profit-loss sharing scheem is high risk and inefficient. This happen because the contract model of prfi-oss sharing scheem is indicated containing agency problem cause by asymmetric information between shahibul mal (investor) and mudharib (investee). One solution to overcome this problem is to apply effective screening process to the project financed and to credit worthiness of mudharib. the sample of this riset where sharia banks and unit usaha syaria. To analyze the relationship within variable, the multiple regression was conducted. The result this riset shows that effective screening the atribute of the project financed and mudharib individualy or jointly influece significantly the agency problem, meaning the screening to the project and mudharib atribut can minimize the possibility of agency problem in mudharabsh contract."

"Permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi tidak ada habis-habisnya dalam perjalanan petani berbudidaya padi. Sewaktu pupuk dibutuhkan biasanya menjadi barang langka sehingga harganya membumbung tinggi....."

"In this article the author looks into social conflict and alternative solutions to the problem. He begins by discussing the merits of a conflict model in viewing society, as expounded by Dahrendorf, bailey, and others. The author argues that, in contrast, the New Order Regime of Indonesia followed a model of equilibrium , characteristic of most pseudo-democratic or authoritarian states...[...] the author suggest that with a conflict model, differences are given, and conflict give rise to competition where there exist rules for competition that are fair and well-enforced. These ruled must be enforced b and impartial police. However, the incorporation of the police into the Indonesian military for the past 32 years has placed emphasis on the use of military tactics for resolving conflicts. In fact, one solution to the problem of conflict is the presence of one institution or organization that can be trusted and depended upon by all partied involved; and this should be the police."

"In this article the author looks into social conflict and alternative solutions to the problem. He begins by discussing the merits of a conflict model in viewing society, as expounded by Dahrendorf, Bailey and others. The author argues that, in contrast, the New Order Regime of Indonesia followed a model of equilibrium, characteristic of most pseudo-democratic or authoritarian states. With an emphasis on gotong royong. uniformity, balance and harmony, any move toward individuality or anti-stability was seen as having no function in the maintenance of the system. Holding to this latter model, any view deviating from official policy was removed. Different views could only be expressed by those with power, who were in fact those in power. By setting the rules of the game, their own views were never seen as a form of deviation. This led to the emergence of conflict between various groups, whereby some were stripped of their identities, dignity and/or material resources in the interest of the state or more powerful groups. Conflicts between ethnic groups present a special problem, because any attack on the group is seen as an attack on the individual, and vice versa. The author suggests that with a conflict model, differences are a given, and conflicts give rise to competition where there exist rules for competition that are fair and well-enforced. These rules must be enforced by an impartial police. However, the incorporation of the police into the Indonesian military for the past 32 years has placed emphasis on the use of military tactics for resolving conflict. In fact, one solution to the problem of conflict is the presence of one institution or organization that can be trusted and depended upon by all parties involved; and this should be the police."

"Petani di kabupaten Temanggung sejak nenek moyang hingga kini mata pencaharian pokok petani adalah bertanam tembakau dan menurut sejarah belum pernah tembakau tidak laku jual atau belum pernah tengkulak tidak membeli tembakau....."

"Indonesia merupakan negara maritim terbesar di Dunia danProvinsi Bengkulu merupakan Provinsi yang memiliki pantai terpanjang diPulau Sumatera yang memiliki potensi perikanan laut 126.217 Ton pertahun, pemanfaatannya baru mencapai 21.421 Ton (16,97 %). Kehidupannelayan kecil sejak dulu relatif miskin. Disisi Iain perhatian Pemerintahterhadap upaya mengentaskan kemiskinan di kalangan nelayan sudahcukup besar. Namun hasil yang diharapkan oleh Pemerintah dan nelayanmasih belum optimal. Hal ini disimpulkan dari belum adanya perubahantaraf hidup nelayan. Bahkan permasalahan yang dihadapi nelayan kecilsemakin kompleks, tidak hanya masalah kemiskinan tetapi kesenjanganantara nelayan besar dan nelayan kecil serta antara nelayan kaya dannelayan miskin semakin lebar. Atas dasar itulah periu dilakukan penelitianuntuk mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan danalternatif pemecahannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahkombinasi metode penelitian kuantitatif dan dan kualitatif. Penelitian inidilakukan di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan jumlah respondensebanyak 35 orang dan nara sumber sebanyak 10 orang.Setelah dilakukan penelitian ternyata dari data primer dansekunder yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabkemiskinan nelayan adalah pertama, dari sisi masyarakat nelayan yaknibudaya nelayan dan struktur/system masyarakat nelayan itu sendiri.Budaya nelayan disini adalah : sikap pasrah, kurang hemat, sulit diatur,tidak menyukai prosedur yang berbelit-belit dan sulit menerima teknologibaru. Struktur/system masyarakat nelayan selalu membuat nelayan kecilberada dibawah nelayan yang memiliki faktor produksi (pemilik modal) danmendapat bagian terkecil. Kedua, dari sisi Pemerintah dalam hal iniprogram perencanaan yang dibuat Pemerintah sering tidak memperhitungkan kondisi, kemampuan dan budaya masyarakat setempat.Sehingga perencanaan yang cugup ideal sulit diimplementasikan.Pemecahan masalah nelayan dilakukan secara bertahapmulai dari mencari akar penyebab masalah, membuat konseppemberdayaan nelayan, melaksanakan pembangunan yang berorientasirakyat dan pada akhirnya akan terjadi perbaikan struktur/system secaraberangsur."