Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam memilih penolong persalinan. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi sebagai variabel utama dan sebagai variabel penjelas lainnya adalah umur ibu, kunjungan pemeriksaan kehamilan, pekerjaan, dukungan suami, asuransi, jarak ke fasilitas kesehatan, tempat tinggal dan jumlah anak. Idealnya, persalinan haruslah dilakukan oleh tenaga kesehatan modern. Persalinan yang aman akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi logistik model logit. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 12.703 dari Demographic and Health Survey Program tahun 2012. Penelitian dibatasi pada responden yang mempunyai anak balita dan merupakan kelahiran terakhir saat survey dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku ibu dalam memilih penolong persalinan. Responden dengan tingkat pendidikan minimal SLTA mempunyai kemungkinan 3 kali untuk memilih tenaga kesehatan modern dibandingkan dengan responden yang tingkat pendidikan tertingginya SLTP. Responden yang termasuk golongan kaya mempunyai kemungkinan 2,7 kali memilih tenaga kesehatan modern dibandingkan responden yang masuk golongan miskin.

---

This research attempts to analyze factors that influence maternal behavior in choosing birth attendants. As question of interest, we choose education and socioeconomic level, and as additional questions are age, antenatal care, occupation, husband?s support, insurance, distance to health facilities, residence and number of child. Ideally, delivery should be helped by modern health personnel. Safe delivery would reduce maternal mortality and infant mortality.

This research used logistic regression analysis, logit model method. The number of samples included was 12.703 samples by using DHS 2012 data. The study is limited to respondents who have children under five years and the last born when the survey was conducted.

The results of this study indicate that education and socioeconomic levels have a significant impact on maternal behavior in choosing birth attendants. Respondents with education level at least senior high school have 3 times possibility to choose modern health personnel compared with respondents with the highest education were junior high school. The rich respondents have possibility at around 2.7 times to choose modern health personnel compared with poor respondents."

"Di Indonesia, desentralisasi sektor kesehatan tidak selalu berdampak baik pada upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. Desentralisasi tidak hanya memberi kewenangan pengembangan kebijakan lokal spesifik yang tepat, tetapi juga kebijakan yang tidak mendukung kebijakan nasional sehingga berdampak pencapaian yang rendah.Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas desentralisasi kesehatan dalam mendorong pemerintah daerah menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara semi terstruktur, observasi, dan diskusi kelompok terarah pada informan kunci yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tiga kabupaten dipilih secara purposif berdasarkan expert judgement meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kupang.Kebijakan desentralisasi ditemukan bukan saja memberikan kewenang pelayanan kesehatan, tetapi juga menuntut kreativitas penyusunan kebijakan kesehatan. Tiga kabupaten tersebut ternyata mampu membuat kebijakan kesehatan yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di setiap daerah, ditemukan inovasi kebijakan yang mengarah pada perbaikan sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi mengembangkan kebijakan kesehatan sehingga target MDGs bidang kesehatan pada tahun 2015 dapat tercapai."

"Stroke merupakan salah satu penyakit saraf gawat darurat yang harus segera ditolong dan ditanggulangi. Jika diketahui dengan cepat dan diberikan terapi dengan tepat, maka hasil pengobatan akan sangat memuaskan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini angka kematian karena stroke masih tetap tinggi. Di negara maju, USA, stroke merupakan penyebab kematian urutan ketiga setelah penyakit jantung koroner dan kanker. Sedangkan di Indonesia sampai tahun 1990 stroke masih menduduki peringkat kematian ke 3 sesudah penyakit infeksi saluran nafas bawah dan penyakit jantung. Akan tetapi sejak tahun 1991 sampai 1995 stroke telah menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian di rumah sakit (merupakan 11,7% dari seluruh kematian di Rumah Sakit). Di RSPAD Gatot Soebroto kematian stroke di tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 adalah berkisar 30 sampai dengan 43,37 %. Angka kematian ini cukup tinggi dibanding dengan angka kematian di Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia, apalagi bila dibandingkan dengan luar negeri. Dengan meningkatnya insiden karena bertambahnya usia harapan hidup, haruslah dibuat rancangan penanganan stroke yang lebih terpadu, agar angka kematian stroke dapat dikurangi. Dalam membuat rancangan penanganan stroke akut/unit stroke dalam upaya menurunkan angka kematian penderita stroke di RSPAD Gatot Soebroto, dilakukan observasi prosedur pelayanan penderita stroke akut di RSPAD Gatot Soebroto selama ini, observasi pengelolaan Unit Stroke di RSCM, studi kepustakaan tentang pengelolaan stroke akut di luar negeri dan tentang pengelolaan stroke yang ideal. Faktor-faktor yang diteliti disini terutama tentang organisasi unit stroke, fasilitas, SDM, pendanaan dan prosedur pelayanan. Sebagai hasilnya organisasi unit stroke di RSPAD Gatot Soebroto perlu ditempatkan dibawah Departemen Saraf dan diketuai oleh Dokter Ahli Penyakit Saraf. Kemudian dalam menangani penderita stroke akut perlu dibentuk satu tim terpadu yang terdiri dari Dokter Ahli Penyakit Saraf sebagai Ketua Tim, Dokter Ahli yang terkait, misalnya ; Jantung, Paru, Penyakit Dalam, Gizi, Ahli Rehabilitasi Medis, Perawat yang telah terlatih khusus merawat penderita stroke akut. Perawat perlu terlibat secara aktif dalam prosedur mobilisasi dan rehabilisasi, dan keluarga penderita perlu dilibatkan sedini mungkin dalam merawat penderita stroke melalui Program Edukasi Keluarga (PEK). Stroke Pathway diberlakukan sejak pasien masuk melalui bagian gawat darurat. Penderita dipulangkan atau pindah ke ruangan lain diluar unit stroke setelah melalui Ease akut dan minimal dapat duduk. Disarankan agar kemandirian pasca stroke penderita di follow up setelah 3 bulan pasca stroke dengan Indeks Barthel.

---

Stroke Unit Plan For Lowering Patient Death Rate In Gatot Soebroto Central Army HospitalStroke is one of emergency nerve diseases which must be helped and managed as soon as possible. A fast and right therapy will give a good result. At present however its death rate still remain high. In developed country such as USA, stroke is the third cause of the death after heart disease and cancer.

In Indonesia until 1990 stroke was in the third cause of death after low respiratory tract infection and heart disease. But from 1991 until 1995 stroke had become the first cause of death in hospital and accounted for 11,7% of the entire death in hospital.

In The Gatot Soebroto Central Army Hospital care fatality of stroke from 1994 to 1996 ranged from 30 to 43,37 %. This rate was higher than the rate in educated hospitals in Indonesia and far higher if it was compared with other countries. As the incidence was increasing caused by higher expectancy of life, it was necessary to make a stroke integrative management plan in order to reduce the stroke death rate.

To plan the stroke unit, a study was conducted to observe the existing services, in this hospital and the management of stroke unit in RSCM. Existing literatures on the management of acute stroke in abroad and about the ideal management of stroke were studied. The observations were focused on organization, facilities, human resources, fund and service procedures.

Based on this study, the stroke unit in Gatot Soebroto Central Army Hospital should be placed under the Department of Neurology and chaired by a Neurologist. An integrative team should be built to manage the unit, which consist of a neurologist as the Chief, other related specialists such as a cardiologist, a pulmonologist, an internist, a nutrician, a rehabilitative expert and nurses well trained for acute stroke management.

The nurse should involve actively in mobilization and rehabilitation procedure. An early family involvement to care stroke patient through family educated program should be encouraged. The stroke pathway began as patients admitted in the emergency unit. Patient should be discharged or moved to other room out of stroke unit after passed from a critical phase and at least after able to sit. Three months after stroke, a follow up evaluation should be conducted to measure the patient independency using the Barthel Index."

"ABSTRAKImplementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategipemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaandarah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjanganimplementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yangterjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan,lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam,diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsurpimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS.Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegonyang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal inikarena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturankepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitasstruktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dankesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa adamodifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Bantenmenyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perludilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besarefektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerjasama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanankesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI.

---

ABSTRACTThe policy implementation on blood service cooperation (Quickwins) is a governmentstrategy to solve the problem of high maternal mortality and limited blood availability inIndonesia. Since it was implemented in 2015, there are still implementation gaps betweendistricts / cities in Banten. This study discusses how and what happened in theimplementation of blood service cooperation policy in Banten Province in 2018 in terms ofthe ability of technical instructions in Minister of Health Regulation No. 92 of 2015 tostructure the implementation process, tractability of the problems, external policyenvironment, supporting factors and barriers. This research is a qualitative study using indepthinterviews, focus group discussions and document review. The criteria of the researchinformants were elements of the leadership and policy management officers in the Ministryof Health, Banten Provincial Health Office, Cilegon City Health Office, CHC, BTC, andHospital. The study found that only 1 out of 8 regencies / cities in Banten, namely Cilegon,had a memorandum of understanding (MoU) in accordance with Minister of HealthRegulation No. 92 of 2015. This was because the urgency of the MoU was not yetunderstood, and there were conflicts of interest with other policies. Technical barriers toimplementation are the complexity of the implementor structure, the budget for donorrecruitment, misperception in the community, and coordination difficulties due toorganizational fragmentation. The result concluded that there was a modification in theimplementation of the blood service cooperation policy in Banten Province in accordancewith the conditions and capacities of each district / city. It is necessary to monitor how farthe modifications are made, how effective and whether there is a deviation from the goal.The implementation of a blood service cooperation policy needs to be supported bystrengthening the referral system and maternal health services.

---

"

"Masalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi perhatian pemerintah untuk mengeluarkan Kebijakan  dalam rangka mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Pentingnya untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) karena Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu negara. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan target pembangunan global yang telah terintegrasi dengan pembangunan nasional yang terdapat pada Millenium Development Goals (MDGs) kemudian sekarang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Pentingnya mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) tertuang dalam Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Garut belum diimplementasikan dengan baik karena beberapa hal yaitu sosialisasi Pogram Jaminan Persalinan (Jampersal)  kurang merata ke seluruh masyarakat terutama pada masyarakat yang tinggal di desa, tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat masih kurang, struktur organisasi walaupun bertingkat-tingkat tetapi memudahkan koordinasi, namun tugas tim Monitoring dan Evaluasi dalam memantau dan mengevaluasi kelengkapan fasilitas kesehatan belum terlihat. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk persalinan, selain itu kondisi ekonomi, sosial budaya belum dapat mendudukung program ini. Penelitian ini memberikan saran sosialisasi dilakukan secara merata sampai ke pelosok desa, menambah tenaga kesehatan dan upaya pemerataannya di  seluruh Puskesmas, meningkatkan peran dan tugas Tim Monitoring dan evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan fasilitas persalinan di seluruh Puskesmas, menambah sarana dan prasana kesehatan, menanamkan sikap perlunya ibu hamil menjaga kesehatan dan lebih mengutamakan persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan yang lebih terdidik.

---

The problem of high Maternal Mortality Rate (MMR) becomes the government's attention to issue Policy in order to reduce Maternal Mortality Rate (AKI). The importance of reducing Maternal Mortality Rate (MMR) because Maternal Mortality Rate is one indicator of the prosperity of a country. Maternal Mortality Rate (MMR) is a global development target that has been integrated with national development in the Millennium Development Goals (MDGs) and is now continued with Sustainable Development Goals (SDGs). The importance of achieving the target of Sustainable Development Goals (SDGs) is set out in Presidential Decree No.59 of 2017 on Sustainable Development Objectives.

 This study used a qualitative approach through in-depth interviews. This study aims to analyze the implementation of Maternity Assurance Program (Jampersal) in Garut regency. The results of this study indicate that Pampam Guarantee of Labor (Jampersal) in Garut regency has not been implemented well because some things that is socialization Pogram Guarantee of Labor (Jampersal) is not evenly distributed to all society, especially in people who live in village, health workers such as doctors and nurses are still lack , although the structure of the organization of multiple levels but facilitate coordination, but the task of the Monitoring and Evaluation team in monitoring and evaluating the completeness of health facilities has not been seen. Inadequate facilities and infrastructure for childbirth, in addition to economic conditions, socio-culture has not been able to support this program. This research provides socialization suggestions to be conducted equally to the remote areas of the village, increasing health personnel and equity efforts throughout Puskesmas, increasing the role and duties of the Monitoring and Evaluation Team to monitor and evaluate the completeness of the delivery facilities throughout Puskesmas, add health facilities and facilities, instilling the attitude of the need for pregnant women to take care of health and to give priority to delivery is handled by health workers who are more educated"

"Intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi warga desa Sumurugul melalui pembangunan jaringan sosial dengan pengusaha lokal dalam mendukung program penurunan angka kematian ibu (AKI) di daerahnya. Secara spesifik, tujuan yang hendak dicapai adalah tumbuhnya kesadaran target group akan pentingnya sistem jaringan sosial, guna peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan meningkatkan kapasitas inisiatif mandiri dari target group dalam membangun sistem jaringan sosial di desa Sumurugul.Pendekatan community development partnerships dan community development corporation memberikan kerangka landasan teoritis dan arah pengembangan jaringan sosial sebagai faktor strategic dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa Sumurugul. Kontribusinya dapat dikembangkan untuk memfasilitasi pengembangan jaringan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan lainnya di Indonesia.Hasil yang dicapai dalam program intervensi merujuk dan terakumulasi pada rangkaian teknik seperti: (1) Pelaksanaan diskusi terlaksana dengan baik, peserta sangat tertarik akan penjelasan fasilitator dan peserta dapat memahami akan arti pentingnya membangun jaringan sosial, (2) Melalui pelatihan pertama, tentang keterampilan pembuatan proposal, dalam hal ini pembuatan surat menyurat formal, awalnya peserta belum semua memahami aturan tata lulls surat menyurat yang resmi. Setelah diadakan pelatihan, peserta mampu membuat surat resmi berupa undangan formal, (3) Pada pelatihan kedua, keterampilan pelatihan pemetaan, peserta mampu mengidentifikasi potensi kelebihan dan kekurangan dirt dan mitra, sehingga kemampuan memetakan potensi sudah mereka kuasai, dan (4) Pelatihan ketiga berupa simulasi kunjungan ke pejabat negara teijadi perubahan sikap dan perilaku yang tampak, dimana peserta terlihat menjadi percaya diri, dan muncul snail] pemahaman barn, bahwa bertemu dengan pejabat pemerintah adalah hal yang tidak sulit, sepanjang aturan yang berlaku dilakukan.

---

This intervention held in intention to improve the economics of Sumurugul village society through social network development with the local businessmen to endorse the local Maternity Death Rate reduction program.

Specifically, the purpose is the development of group target's conscience due importance of the social network, in order to improve society's economics, and enhancing an active participatory of the target group in developing the social network system in Sumurugul village.

The results are; (I) the discussion was performed successfully, participants were attracted to facilitator's explanation and they are able to understand the importance of this social network development. (2) On the first training material, proposal training, this in the case is to create formal papers. Initially, participants did not entirely understand the formal papers conduct, whereas after the training, they are able to create a formal paper, a formal invitation. (3) In the second training of mapping, participants are able to identify their and their partners' potentials and shortcomings, thus, they have the ability to map the potentials, and (4) changing in attitude and behaviour is apparent upon the third training of simulation in visiting a state's official, where participants become more confident, and incurred a new understanding that meeting with a government official was not adifficult thing to do , as long as they obey the effective rules."