Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data merupakan hal pokok dari sebuah kebenaran informasi. Kesalahan memberikan data, berakibat pada ketidakakuratan informasi yang diterima oleh penerimanya, sebaliknya jika data adalah sesuai dengan fakta, maka informasi yang diterima adalah kebenaran. Dunia informasi tidak lepas dari data, sehingga perpustakaan sebagai pengelola informasi wajib melindungi datanya dari kerusakaan maupun dari pengrusakan. Tulisan ini memberikan informasi tentang pentingnya perlindungan data yang perlu dilakukan oleh perpustakaan, sebab-sebab kerusakan data, contoh kasus kerusakan data dari berbagai organisasi atau instansi, serta bagaimana cara melindungi data. Meski sepintas ulasan, diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan."

"Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut."

"Nutritional status and morbidity are the causes of children under five child mortality in Indonesia ...."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan penelitian kualitatif mengenai urgensi teknologi manual di era teknomatisasi. Di era teknomatisasi, perkembangan teknologi yang berawal dari manual menuju otomatis menyisakan pertanyaan mengenai peran manusia dan kemampuannya dalam mengontrol teknologi. Ketidakmampuan teknologi modern memberikan kontrol penuh merupakan konsekuensi dari teknologi automatic. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan gagasan Jacques Ellul untuk memberikan distingsi karakteristik antara teknologi manual dengan automatic. Dengan begitu, kita mampu memahami apa saja kekurangan dari kedua bentuk teknologi tersebut. Sebagai pisau analisis, penulis menggunakan metode fenomenologi untuk membedah karakteristik dari kedua bentuk tersebut dan relasinya dengan manusia. Sebagai manusia yang sudah terlahir dalam situasi modern, individu cenderung bergantung pada teknologi. Kebergantungan tersebut berdampak pada degradsasi skill manusia untuk mengontrol teknologi. Oleh karena itu, teknologi manual menjadi penting di era teknomatisasi seperti saat ini agar kemampuannya tidak musnah akibat teknologi.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis is a qualitative research in the field of manual technology in the era of technomatization. In the era of technomatization, technology was evolving from manual to automatic and leave us the problem about human control and his role. The inability of modern technology to give us a full control is a consequences from automatic technology. In this study, the author use the Ellul rsquo s idea to distinguish about characteristic of technology, both are manual and automatic. Therefore, we are able to understand the deficiency of them. As an analysis, the author use the phenomenological method to dissect the form of both technology and it rsquo s relevance to human being. We are, as a human who was born in the modern situation tend to depend our life to the automatic form, so it rsquo s gave us an impact on human degradation skills to control technology fully. Therefore, manual technology now becomes important in the technological era, so human being will not lost his capability and skill to control it due to modern technology. "

"Masalah penyediaan perumahan dan penertiban permukiman merupakan salah satu masalah serius yang kini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang. Masalah tersebut timbul akibat angka pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang yang cukup tinggi. Dalam Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan tentang Restrukturisasi dan Revitalisasi Pelayanan lJmum Kota Tangerang Tahun 2002 tercatat pertumbuhan penduduk Kota Tangerang sebesar 4,86% pertahun. Hal ini disebabkan baik karena kelahiran maupun karena banyak pendatang baru yang berasal dari luar Kota Tangerang.Pentingnya masalah perumahan terutama untuk penyediaan rumah-rumah yang murah dan Iayak huni dengan fasilitas pendukung yang memadai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang. Perhatian Pemerintah Kota Tangerang terhadap masalah perumahan setidaknya dapat dilihat dari Rencana Strategis Pemerintah Kota Tangerang yang memasukkan masalah perumahan menjadi salah satu core business.Untuk mengatur dan menjamin tersedianya perumahan yang layak beserta fasilitas pendukungnya, telah dibentuk suatu Dinas Perumahan dan Perrnukiman (Disperkim) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perumahan, permukiman, teknik penyehatan dan pemakaman.Dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) apa raja yang digunakan dalam memberikan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman di Kota Tangerang. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui Iebih jauh altematif model-model aransemen kelembagaan dalam kegiatan pelayanan perumahan dan permukiman yang dapat dikembangkan.Untuk mendukung penelitian ini, penulis banyak menggunakan teori-teori yang dikemukakan oleh E.S. Savas dalam buku Privatization and Public Private Partnership (2000). Menurut Savas (2000:66), penggunaan model-model aransemen kelembagaan dapat dipahami dengan memperhatikan hubungan dan interaksi antara tiga elemen panting yang mempengaruhi penyediaan layanan publik, yaitu: pelanggan (customer), produser (producer) dan penyedia (provider/arranger). Lebih jauh Savas menjelaskan 10 model yang sering ditemui dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu: government service, intergovernmental agreements, government vending, contracts, franchise, grants, free market, voluntary service, self-service, dan vouchers. Tujuh model aransemen yang disebut terakhir dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk privatisasi dimana peran pemerintah semakin berkurang sementara peran swasta dan masyarakat semakin besar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kwalitatif agar peneliti dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana model-model aransemen kelembagaan (Institutional arrangement) yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan.Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat enam model aransemen kelembagaan yang digunakan dalam pelayanan bidang perumahan dan permukiman, yaitu: government service, franchise, contract, voluntary service, free market dan aransemen kombinasi. Dari kelima aransemen tersebut, model aransemen kontrak dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teknik penyehatan. Sedangkan model aransemen free market juga dapat dikembangkan untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa. Model institutional arrangement pelayanan bidang perumahan dan permukiman yang dapat dikategorikan kedalam bentuk-bentuk privatisasi, menjadi sesuatu yang panting untuk dilaksanakan agar tujuan pelayanan yang cepat, tepat dan murah dapat tercapai. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan pemerintah tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur sendiri bentuk dan model-model layanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat."