Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berangkat dari keinginan memahami “banjir” di Jakarta, saya menyusun pertanyaan untuk memahami adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir yang melekat dengan identitas nama Kota Jakarta. Sebagai orang yang juga sering menikmati banjir di Jakarta, saya ingin mengkaji bagaimana masyarakat ‘berdamai’ dengan banjir. Saya kemudian merumuskan kerangka berpikir untuk mengeksplorasi pengalaman sensorik masyarakat dalam menghadapi banjir dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi persepsi risiko serta strategi adaptasi mereka. Kerangka analisis yang digunakan saya adalah konsep desensitised disaster perception, sebuah konsep yang menggabungkan unsur-unsur affect dan emotion dalam interaksinya di realitas sosial. Konsep ini mengacu pada bagaimana pengalaman berulang terhadap suatu bencana membuat individu atau komunitas menjadi kurang sensitif terhadap risiko tersebut. Metode penelitian saya meliputi observasi, wawancara mendalam, serta pencarian data publikasi di situs pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Sunter Muara bersikap tenang selayaknya berdamai dengan banjir. Mereka memiliki cara unik dengan menanam keyakinan bahwa ada daerah lain yang lebih rentan terdampak banjir dibandingkan mereka. Mereka menganggap bahwa kondisi mereka tidak terlalu mengancam bermodalkan pemikiran “tinggi air cuma sebetis.” Adaptasi lainnya pun nampak dari pemanfaatan ruang atap rumah sebagai area mengungsi saat terjadinya banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan pengalaman menghadapi banjir telah membentuk persepsi masyarakat hingga perasaan panik tak lagi membebani persepsi mereka. Penelitian ini memberi gambaran tentang adaptasi masyarakat Jakarta, terutama di daerah dataran rendah, dalam menghidupi situasi banjir. ‘Berdamai’ dengan banjir menunjukkan adaptasi mereka yang tak hanya diwujudkan secara fisik, tapi juga ketubuhan dan pemikiran.

---

Starting from a desire to understand the “floods” in Jakarta, the author formulated questions to understand the adaptation of the community to the flood disasters that are closely associated with the identity of Jakarta. As someone who also often experiences floods in Jakarta, the author wanted to study how the community ‘makes peace’ with the floods. The author then developed a framework to explore the sensory experiences of the community in facing floods and how these experiences influence their risk perception and adaptation strategies. The analytical framework used by the author is the concept of desensitised disaster perception, a concept that combines elements of affect and emotion in their interaction within social reality. This concept refers to how repeated experiences of a disaster make individuals or communities less sensitive to the associated risks. The author's research methods included observation, in-depth interviews, and data collection from government websites. The research findings showed that the community in Sunter Muara remained calm as if they had made peace with the floods. They had a unique way of believing that other areas were more vulnerable to floods than their own. They considered their situation not too threatening with the thought, “tinggi air cuma sebetis.” Other adaptations were also evident, such as the use of rooftops as evacuation areas during floods. These findings indicate that the habits and experiences of dealing with floods have shaped the community’s perceptions to the point where panic no longer burdens their perception. This research provides an overview of the adaptation of Jakarta's community, especially in low-lying areas, in living with flood conditions. 'Making peace' with floods shows their adaptation, which is not only manifested physically but also bodily and mentally."

"Masalah kesehatan dalam jangka panjang akan membebani negara dalam pembiayaan sektor kesehatan serta mengancam kualitas dan produktivitas sumher daya manusia. Hal itu dapat dicegah jika segera dilakukan tindakan dan kebijakan yang tepat dan akurat. Untuk mencegah terlambatnya penanganan kasus-kasus kesehatan di masyarakat, khususnya penduduk miskin, dibutuhkan institusi yang bersedia membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka. Hal ini merupakan implementasi nyata kemitraan dan pemberdayaan komponen masyarakat dalam membantu pemerintah mengentaskan masalah kemiskinan.Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) menjadi salah satu pionir dalam hal ini. Tujuan utama LKC adalah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan mendasar bagi kaum dhuafa dan membantu mereka mendapatkan hak hidup sehat. Untuk mencapai kondisi tersebut, LKC berusaha mengoptimasikan pelayanannya dengan cara menempatkan minimal 1 unit LKC di lokasi-lokasi strategis dari tiap kotamadya di DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan.Dalam skripsi ini dilakukan penelitian terhadap 42 alternatif lokasi kecamatan. Metode Proses Hirarki Analitis digunakan untuk mengembangkan model keputusan rating. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data kualitatif yang diisi oleh para responden yang terdiri dari pegawai LKC yang telah berpengalaman dalam hal penentuan lokasi LKC terdahulu. Data kuantitatif pendukung berupa jumlah penduduk miskin dan persebarannya serta keterangan dari suku dinas DKI juga digunakan untuk memperkuat penelitian ini.Hasilnya digunakan untuk mendukung penyusunan hirarki keputusan, yang terdiri dari tujuan utama, kriteria-kriteria utama, dan kelas-kelas skala intensitas dari setiap kiiteria. Kriteria-kriteria tersebut meliputi keamanan lokasi LKC, kemudahan akses peserta LKC, kemacetan lalu lintas sekitar, biaya transportasi peserta LKC, dan kedekatan lokasi dengan daerah berjumlah dhuafa besar.Berdasarkan metode perbandingan berpasangan antara kriteria utama dan skala intensitas, metode rating terhadap alternatif-alternatif lokasi serta hasil forecasting penduduk miskin dan peserta LKC selama ini, didapatkan priorilas lokasi LKC untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

---

Health problems in long terms will burden the state in health sector cost, threatening the quality and the productivity of human resources. This problem can be avoided if we carry out some exact and accurate actions and policies. In order to avoid the lateness of health cases handling in the society, particularly in poor society, we need institutions which is willing to help providing health services for them.

This may concluded as real partnership of implementation and empowerment society elements to help the government solving out poverty problems Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) becomes one of pioneer in this issues. The main goal of LKC itself is to help the government providing basic health services to the poor and to help them getting the right to live healthy. In order to achieve such conditions, LKC tries to optimize its services by locating I unit of LKC at some strategic locations from each regency in DKI Jakarta for the next 5 years.

In this research, the writer examined 42 alternatives locations. Analytical Hierarchy Process was used to develop rating decision model. Questionnaire, which was filled in by LKC's employees was used to get qualitative data. They are considered as experts in determining previous LKC location. Supporting quantitave data, which are the amount of the poor and their spread on DKI Jakarta and information from Suku Dinas DKI were also used to strengthen this research.

The results was used to support decision hierarchy arrangement, which consists of main goal, main criterion, intencity scales from each criteria. Those criterion consist of the security of LKC’s location, the simplicity of LKC’s member access. The jamming of surrounding traffic, the transportation cost of LKC's member, and the nearness of LKC with regions which have large amounts of poor society.

Based on pairwise comparison method between main criterion and intencity scales, rating method to alternatives locations, and forecasting calculation, the writer resulted with the priorities of LKC’s location for the next 5 years."

"Pemakaian Sendiri dan Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000,walaupun dalam perubahan ketentuan tersebut diatur dalam pasal yang berbeda, tetapi secara materiil ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Niiai atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma tidak mengalami perubahan.Sebagai petunjuk pelaksanaan dari ketentuan tersebut oleh Direktur Jenderal Pajak diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-091PJ.0311985 tanggal 30 Januari 1985 tentang Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma. Lebih lanjut pada tanggal 4 Januari 1991 diterbitkan Surat Edaran Nomor SE-011PJ.11991 tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan pembebanannya sebagai biaya perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2002diterbitkan Keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-871PJ.12002 dan Surat Edaran Nomor SE-04IPJ.5112002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak. Dalam Keeentuan baru tersebut terdapat beberapa perubahan aturan yang mengandung unsur kontroversial, diantaranya tidak dikenakannya Pajak Pertambahan.Nilai dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif Barang Kena Pajak karena belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak, dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak PenjuaIan Barang Mewah (PPnBM) atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual. Aturan pelaksanaan tersebut menimbulkan permasalahan terhadap netralitas Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi dan perhitungan pajak terhutang.Permasalahan Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak dalam pengertian barang berwujud dianalisa menggunakan metode penelitian diskriptif analisis. Dengan berpedoman pada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan landasan teori tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pengenaan Pajak penjualan atas Barang Mewah terdapat beberapa temuan bahwa ketentuan bare (KEP-871PJ.12002) tesebut bertujuan untuk memperbaiki ketentuan lama (SE-O IIPJ.11991), yang dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak negative bagi penerimaan Negara, terutama pada pengenaan PPN atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif.Barang Kena Pajak yang tidak tergolong Barang Mewah. Ketentuan baru tersebut juga berusaha untuk mengenakan PPN dan PPnBM atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak yang diserahkan menyatu dengan barang yang dijual dan berpotensi terjadinya pengenaan pajak berganda. Perbaikan dalam ketentuan baru tersebut selain menimbulkan distorsi terhadap Netralitas Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi, apabila ditinjau dari landasan yuridis formal dan material ketentuan baru tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang PPN 1984. Perhitungan Pajak terhutang untuk pemakaian sendiri tujuan produktif atas Barang Kena Pajak basil produksi sendiri yang tergolong mewah, dalam ketentuan baru sangat merugikan penerimaan Negara karena tidak dikenakannya PPN dan PPnBM dan dari kebijakan baru tersebut menimbulkan potensi pengenaan pajak berganda (cascading) baik untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma dan ketidakadilan pengenaan pajak atas pemberian cuma-cuma berupa sumbangan yang bersifat sosial.Kesimpulan dari analisis permasalahan tersebut bahwa upaya perbaikan mekanisme pengenaan pajak dalam ketentuan baru terhadap ketentuan lama tidak mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang PPN dan filosofi pengenaan PPN sebagai Pajak atas konsumsi, pengenaan pajak atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma menjadi tidak netral dan pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam perhitungan pajak terhutang dapat menimbulkan dampak positif dan negatif yang akan berpengaruh pula terhadap penerimaan Negara. Diusulkan upaya perbaikan dengan mengganti aturan pelaksanaan yang secara yuridis formal dan material tidak bertentangan dengan undang-undang PPN dan sejalan dengan filosofi PPN sebagai Pajak atas konsumsi, walaupun pengenaan PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma lebih terfokus pada mekanisme pengkreditan pajak masukan, namun perbaikan sistem tersebut diupayakan sedapat mungkin tidak menimbulkan kerugian bagi Negara."