Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambangan mempunyai kekuatan yang signifikan untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan di daerah terpencil dimana pertambangan itu berada. Namun, apabila kebergantungan daerah tersebut cukup besar pada pertambangan, pada suatu saat apabila kegiatan pertambangan berakhir maka dapat menyebabkan shock pada banyak aspek, misalnya terhentinya kegiatan perekonomian, pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan keresahan sosial lainnya. Hasil Proses Hierarki Analisis menunjukkan bahwa pada perencanaan penutupan tambang yang menunjang pembangunan berkelanjutan, para pihak pemangku kepentingan sepakat faktor perlindungan dan kelestarian fungsi lingkungan mendapat bobot paling besar untuk diperhatikan, kemudian diikuti oleh pembangunan dan keberlanjutan ekonomi, serta sosial dan kesehatan masyarakat. Para pihak pemangku kepentingan sepakat bahwa penggunaan lahan bekas tambang diprioritaskan untuk kawasan perkebunan, dengan alternatif lain untuk dikembangkan adalah budidaya perairan Sena kawasan wisata. Pemerintah Daerah dan perusahaan tambang dipandang sebagai pihak yang mempunyai peran besar pada keberhasilan perencanaan dan plaksauaan penutupan tambang. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling konvergen (sesuai) untuk menggantikan sektor pertambangan pada masa pasca tambaug. Permodelan system dynamics menunjukkan bahwa kombinasi pengusahaan tanaman karet, kelapa sawit, dan hutan dengan dana investasi dari royalti batubara, dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kutai Timur pada masa pasca tambang. Manfaat ekonomi dari penanaman hutan diperoleh dari kompensasi penyerapan karbon melalui Mekanisme Pembangunan Bersih, basil hutan non kayu, dan pemanenan hasil kayu secara berkelanjutan. Reinvestasi dari bagian pendapatan hasil tambang melalui mekanisme Dana lnvestasi Pembangunan Berkelanjutan (DIPB), mampu difungsikan sebagai MODAL untuk pembangunan berkelanjutan. Daerah-daerah yang mempunyai kebergantungan yang tinggi pada hasil tambang, perlu menyusun kebijakan tentang alokasi pemanfaatan pendapatan dari pertambangan, agar pembangunan dapat berlaujut pada periode pasca tambang.

---

Mining industry has a significant potency as the prime mover of the development in the area where mining is developed, especially in remote area. But if the region too dependent on mining revenue, some day, whenever the mining is ceased it will shock some aspects; it could stop the economic activities, it will cause unemployment, the raise of crime, and some other social disquiets.

Result of Analytical Hierarchy Process shows that factor of protection and continuation of environmental functions gets the largest portion to be concerned in mining closure plan that supporting the sustainable development, followed by the social, economic and public health development and continuation. Stakeholders agreed to define post mining land use for plantations and water preserve and also as a tourism site. Local Government and mining company were assumed have very important role on the efficacy ofthe planning and the practice of mining closure. In the period of post mining, agriculture sector is the most convergent sector to replacing the mining sector.

Simulation with system dynamics shows that a combination of palm oil and rubber plantation, and forestry funded by invested fund ji-om the coal royalty, so called as Investment Fund for Sustainable Development, could support the sustainable development in the period of post mining. Economic rent from forestry obtained by compensation through Clean Development Mechanism, sustainable forest products, non timber forest products, and environmental services provided by forest. Reinvestment of fund generated from mineral royalty through Investment Fund for Sustainable Development is able to be functioned as CAPITAL for sustainable development.

Regions with high dependency to mineral revenue, need to formulate policy with regard to mineral revenue allocation and utilization for supporting sustainable development in the post mining period."

"Penelitian ini mengenai tenaga kerja yang melakukan mobilitas berkaitan dengan aktifitas kegiatan pertambangan PT Kaltim Prima Coal. Perilaku ini dilatarbelakangi oleh adanya kesempatan kerja akibat peningkatan aktiitas pertambangan, yaitu seiring peningkatan produksi. Dan kemungkinan adanya faktor pendorong dari daerah asal untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian dihitung seberapa besar perpindahan penduduk dari luar daerah yang dituju. Persentase orang yang keluar dari Region I (Kec. Bengalon dan Kec. Sangatta) sangatlah kecil, dan sebaliknya orang yang masuk jauh lebih banyak. Selanjutnya hubungan antara peningkatan aktifitas kegiatan tambang dan laju orang yang migrasi ke daerah tersebut diuji dengan trend polynomial regression dan linear regression.

---

This study is concerning about the labor mobility related to mining activities of PT. Kalimantan Prima Coal. This behaviour is motivated by the job opportunities due to mining activities increase and production increases. And the possibility of motivate factors of the origin area to get a better prosperity. Then calculated how much the migration people from outside of designated area. The percentage of people who come out from Region 1 (sub district Bengalon and district Sangatta) is very small, otherwise people who come are much more. Furthermore the relation between mining activities increases and the rapid of migration people into the area tested with polynomial regression and linear trend regression."

"Tulisan ini membahas mengenai isu penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur sebagai sebuah isu kejahatan lingkungan. Tulisan ini menggunakan tiga bidang analitis dari perspektif green criminology yaitu, ecological justice, species justice, dan environmental justice. Data yang dikumpulkan dalam tulisan ini berasal dari data milik Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dan beberapa sumber online lainnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hasil menunjukkan bahwa penambangan batu bara mengakibatkan dampak kerusakan tersendiri bagi lingkungan seperti adanya lubang bekas tambang batu bara, banjir, pencemaran sungai, kurangnya Ruang Terbuka Hijau dan mempengaruhi habitat spesies tertentu. Isu penambangan batu bara juga tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan saja, namun juga berkaitan dengan isu sosial lainnya

---

This paper discusses the issue of coal mining in East Kalimantan as an environmental crime issue. This paper uses three analytical fields from the perspective of green criminology, namely, ecological justice, species justice, and environmental justice. The data collected in this paper comes from data belonging to Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur and several other online sources in the last 10 years. The results show that coal mining causes its own damage to the environment such as holes from former coal mines, floods, river pollution, lack of Green Open Space and affects the habitat of certain species. The issue of coal mining is also not only related to environmental issues, but also related to other social issues."

"PT XYZ mengoperasikan tambang batubara di Kalimantan Timur dan merupakan salah satu tambang batubara ekspor terbesar di dunia. Perusahaan memiliki conveyor belt sebagai salah satu peralatan utama untuk menangani material pertambangan. PT XYZ bermaksud untuk melibatkan Kontraktor yang memenuhi syarat (PT ABC) untuk melaksanakan C26 conveyor belt change out. Pekerjaan tersebut meliputi the work management and preparation, provision of special equipment, trial splicing, stacking and pre-splicing, change out, dan commissioning. PT ABC harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang terbukti dalam pekerjaan ini yang didukung dengan teknisi terampil, pekerja dan peralatan yang baik. PT ABC juga harus mematuhi seluruh kebijakan, prosedur dan peraturan perusahaan khususnya Kualitas, Keselamatan, kesehatan, dan Lingkungan saat melakukan pekerjaan tersebut di lokasi PT XYZ. Untuk memenuhi target proyek yang diharapkan oleh PT XYZ, PT ABC merancang ruang lingkup pekerjaan, metodologi, tenaga kerja, peralatan dan jadwal untuk melaksanakan change out pada conveyor belt overland C-26. Dalam proyek ini, penulis berperan sebagai project sponsor/champion. Jabatan ini merupakan pimpinan tertinggi yang mewakili manajemen PT ABC dalam proyek ini dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan segala dukungan dan persetujuan dari manajemen puncak yang diperlukan baik mengenai aspek teknis maupun non teknis, misalnya rencana anggaran biaya (RAB), keselamatan-kesehatan-lingkungan (SHE), manajemen proyek, desain teknik, dan lain-lain untuk keberhasilan proyek. Metode yang disiapkan adalah dengan fokus pada measuring conveyor belts, belt disassembly, belt installation, and hot splicing, serta testing belt splicing results menggunakan the splicing inspection test procedure dan pull-out test.  Hasil akhir yang dicapai penulis dan PT ABC adalah pekerjaan dapat selesai seluruhnya dalam waktu 18 hari kalender, atau lebih cepat tiga hari dari waktu yang ditentukan. Hasil penyambungan belt adalah diameter kabel 5,0 mm, jumlah kabel sebanyak 81 kabel, penutup atas 7 mm, penutup bawah 5 mm, dan ketebalan total 16,8 mm (+1,8/-1,00 mm). Hasil akhir tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Sedangkan untuk hasil uji tarik diperoleh nilai kekuatan tarik sebesar 104,33 N/mm; nilai tersebut telah memenuhi target yaitu minimal 90 N/mm. Seluruh proses pekerjaan dari awal hingga akhir telah mengikuti peraturan yang berlaku baik di PT XYZ maupun pemerintah daerah. Hingga proyek selesai, tidak terjadi insiden atau penalti akibat pelanggaran kode etik atau peraturan yang berlaku.

---

PT XYZ operates a coal mine in East Kalimantan and is one of the largest exports coal mines in the world. The company owned conveyor belt as one of its main equipment to handle mining materials. PT XYZ intends to engage qualified Contractor (PT ABC) to carry out the change out of C26’s Belt. The work comprises the work management and preparation, provision of special equipment, trial splicing, stacking and pre-splicing, change out, and commissioning. PT ABC shall have capability and proven experience in this work that are well supported with skillful technicians, laborers and good equipment. PT ABC shall also comply with all policies, procedures and regulations of the company particularly Quality, Safety and Environment while conducting such work in the premises of PT XYZ. In order to meet the project target was expected by PT XYZ, PT ABC designed a scope of work, methodology, manpower, equipment and schedule to carry out partial belt change-out of the C-26 overland conveyor. In this project, the author has the role of project sponsor/champion. This position is the highest leader representing PT ABC management in this project and has the duty and responsibility to provide all support and approval from top management that is needed both regarding technical and non-technical aspects, for example, cost budget plans (RAB), safety-health-environment (SHE), project management, design for engineering, and others for the success of the project. The method prepared was to focus on measuring conveyor belts, belt disassembly, belt installation, and hot splicing, as well as testing belt splicing results using the splicing inspection test procedure and pull-out test. The final result achieved by the author and PT ABC is that the work can be completed completely within 18 calendar days, or three days faster than the specified time. The results of belt splicing are a cord diameter of 5.0 mm, a total of 81 cords, a top cover of 7 mm, a bottom cover of 5 mm, and a total thickness of 16.8 mm (+1.8/-1.00 mm). The final result was in accordance with the specified specifications. Meanwhile, for the pull-out test results, the pull-out strength value was 104.33 N/mm; this value has met the target, namely a minimum of 90 N/mm. The entire work process, from start to finish, has followed the regulations in force both at PT XYZ and local government. Until the project was completed, no incidents or penalties occur due to violations of the code of ethics or applicable regulations."

"Kewajiban divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum berlakunya Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 diatur dalam perjanjian yang dibuat antara perusahaan pertambangan dengan pemerintah. Namun ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur proses pelaksanaan divestasi bagi saham asing. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mengakibatkan terhambatnya proses divestasi tersebut.Analisis atas permasalahan yang menghambat proses divestasi ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta mengambil tiga contoh perusahaan pertambangan besar yang mengalami masalah dalam pelaksanaan proses divestasi tersebut, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah atas ketiga kasus tersebut, namun hingga saat ini proses divestasi ketiga perusahaan tersebut masih bermasalah.

---

Before the effectivity of Law No. 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the obligation of divestment for foreign investor in mineral and coal mining has been regulated in a contract between the mining corporation and the government. Nevertheless, those contract did not arrange the process of divestment clearly. Because of that, many problems that can obstruck the divestment process have been arise.The analitical review of this problems is using the legal-normative method with explaining the cases of three big mining companies which have problems around the divestment process. The three companies are PT Kaltim Prima Coal, PT International Nickel Indonesia Tbk, and PT Newmont Nusa Tenggara. Various efforts have been tried to solve divestment problems in those companies, but until this time there are still problems around their divestment process."

"Di Kalimantan Selatan diperkirakan deposit batu bara yang tersimpan di dalam tanah daerah ini berkisar 4,7 milyar ton. Semakin tingginya permintaan batu bara ternyata tidak dapat dicukupi oleh penawaran atau supply dari pengusahaan pertambangan yang ada (legal). Disisi lain untuk mendapatkan izin pengusahaan pertambangan ini sangat sulit. Selain birokrasinya yang berbelit-belit yang memakan waktu berbulan-bulan, pengusaha juga harus mengeluarkan "uang pelicin" yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini membuat pengusaha daerah "enggan" untuk mengurus izin tersebut. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan berusaha tanpa memiliki izin, sehingga saat ini dikenallah istilah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batu bara. Akibatnya walaupun sektor pertambangan dan penggalian ini meningkat pesat, namun tidak memberikan kontribusi atau pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain sistem penambangan yang mereka jalankan cenderung tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kemudian salah satu hal yang membuat masalah PETI ini semakin pelik adalah, ada diantara pengusaha yang membuka usaha tambangnya di daerah konsesi perusahaan lain (PT. Arutmin). Hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian dalam kerangka penanggulangan masalah PETI batu bara ini. Penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian, yang pertama yaitu analisis Analitical Hierarcy Process (AHP). Dari kuesioner yang dibagikan kepada Pemda dan PT. Arutmin, hasil analisis dengan menggunakan alat ini ditemukan aktor atau pelaku yang dianggap paling berkompeten dalam menanggulangi masalah PETI ini adalah Pemerintah Daerah (yang lebih difokuskan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru). Dengan kepentingan yang diutamakan adalah masalah kelestarian lingkungan. Sedangkan kebijakan yang diambil adalah Kebijakan Kemudahan Perizinan dan Relokasi PETI batu bara. Kemudian untuk mendapatkan suatu strategi yang lebih terfokus dan mengena pada sasaran, peneliti menggunakan alat analisis Managemen Strategis (SWOT). Sehingga diharapkan dengan menganalisa faktor Internal dan Eksternal dari stake holder utamanya yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kotabaru, akan dihasilkan suatu rumusan strategi yang efektif, komprehensif dan tepat sasaran. Dari hasil analisis ini dirumuskan strategi yang dibagi dalam dua kurun waktu, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pada strategi jangka pendek, ditemukan strategi S - O, dengan skor 265, 484. Sedangkan untuk jangka panjang ditemukan strategi W-0 dengan skor nilai 240, 631. Diperlukan suatu kesamaan visi kedua belah pihak (Pemda dan Pengusaha PETI) agar tercipta suatu tujuan yang sama-sama berusaha untuk memajukan daerah. Hantaman krisis yang berkepanjangan seharusnya makin membuat kita bersatu dan bahu-membahu untuk bekerja sama menggerakkan roda perekonomian bangsa. Apabila kita lihat dan kaji lebih mendalam, pada dasarnya PETI adalah merupakan bangsa Indonesia, saudara kita sendiri, juga perlu dipertimbangkan peralatan yang mereka gunakan sudah cukup bagus baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu pada dasarnya keberadaan pengusaha PETI ini merupakan "aset daerah" yang perlu diarahkan sehingga dapat membantu memberi pemasukan keuangan kepada daerah dalam kerangka melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Kotabaru pada khususnya."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang implementasi strategi pencegahan pencurian aset pada salah satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur, yaitu PT. Kaltim Prima Coal yang merupakan Objek Vital Nasional. Dalam melakukan operasi penambangan batubara, PT. KPC juga sering kali mengalami ancaman dan gangguan keamanan, contohnya seperti pencurian aset. Dengan menggunakan data sekunder, tulisan ini menunjukkan bahwa PT. KPC telah melakukan strategi pengamanan yang sesuai dengan tahapan manajemen sekuriti, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Tulisan ini juga menggunakan teori situational crime prevention dan Physical Protection Design (PPS) untuk menjelaskan implementasi strategi pencegahan pencurian aset melalui hubungan antara kehadiran manusia (petugas sekuriti) dan peralatan penunjang pelaksanaan pengamanan untuk melindungi aset yang terdapat di perusahaan.

---

This final project discusses the implementation of asset theft prevention strategies at one of the coal mining companies in East Kalimantan, namely PT Kaltim Prima Coal which is a National Vital Object. In conducting coal mining operations, PT KPC also often experiences security threats and disturbances, such as asset theft. Using secondary data, th is paper shows that PT KPC has carried out a security strategy in accordance with the stages of security management, namely planning, organising, directing, supervising and controlling. This paper also uses situational crime prevention theory and Physical Protection Design (PPS) to explain the implementation of asset theft prevention strategies through the relationship between human presence (security officers) and equipment supporting the implementation of security to protect assets in the company."

"Dalam era otonomi daerah keterlibatan kontraktor dan pekerja lokal pada kegiatan pertambangan umum cenderung meningkat, sementara pendidikan dan pengalman mereka kurang memadai sehingga kecelakaan tambang juga cenderung meningkat dan pada umumnya melibatkan mereka.Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengkajian terhadap program K3,menganalisa statistik kecelakaan tambang selama lima tahun (1997-2001) serta melakukan survai dengan menggunaka kuesioner terhadap tiga tingkatan jabatan sebagai responden yaitu Pekerja,Pengawas Lini serta Middle/top Manajemen , dengan mengambil PT Kaltium Prima Coal dan PT INCO sebagai studi kasus.Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman K3 dari pekerja kontraktor masih rendah, untuk itu perlu melakukan upaya yang sesegera mungkin agar kecelakaan bisa diminimalkan dengan cara membuat program K3 yang khusus untuk kontraktor mulai dari tahap penseleksian, pembinaan serta pengawasan pada saat mereka bekerja.

---

In line with era of local autonomy, involvement of contractors and local employees in general mines are prone to increase whereas local employees? education and experience are less than adequate. This condition leads to a tendency of increasing mine accidents that in majority involve local workers.

The thesis is aimed to find out a solution to cope with above issue. The research methodology applies assessment of safety & health programs, analysis of a five-year mines accident statistic (1997-2001), and survey using questionnaire toward respondents of three position levels; i.e. Employees, Line Supervisors, and Middle/Top Management. Respondents are taken from PT Kaltim Prima Ccal and PT INCO as case studies.

The findings show that safety & health awareness and understanding of contractor employees are still low. Continuous efforts shall be immediately made to minimize accidents by establishing specific safety & health programs for contractors; from phase of selection, guidance, and close supervision when they are performing jobs."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan berdasarkan keadaan dunia pertambangan secara umum mengalami berbagai hambatan salah satunya sengketa pertambangan yang diakibatkan oleh masalah pertanahan. Hambatan penyelesaian sengketa tanah juga dialami oleh PT Kaltim Prima Coal merupakan salah satu produsen batubara di Indonesia. PT Kaltim Prima Coal melakukan kegiatan operasi pertambangan batubara berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor J2/Ji.Dn/16/82 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal pada tanggal 8 April 1982 ldquo;PKP2B rdquo; . PT Kaltim Prima Coal dalam melakukan kegiatan operasional pertambangan di wilayah PKP2B seringkali terhambat akibat adanya warga yang menyatakan memiliki tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal. Namun kenyaataan dasar hukum memiliki hak atas tanah perwatasan di dalam wilayah PKP2B PT Kaltim Prima Coal tidak sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

ABSTRACTThis research is based on general mining practice facing many obstacles one of the major problem is land dispute. The land dispute issue is also being faced by PT Kaltim Prima Coal, one of the largest coal producers in Indonesia. PT Kaltim Prima Coal conducts its mining activity based on Coal Contract of Work Number J2 Ji.Dn 16 82 made between the Government of Republic Indonesia and PT Kaltim Prima Coal dated April 8, 1982 ldquo CCoW rdquo . PT Kaltim Prima Coal in conducting mining activity in the CCoW area is mostly disturb by residents that claims the tanah perwatasan ownership inside the CCoW area. This issue is against Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining and Law No. 5 of 1960 on Agrarian Law."