Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perekonomian Indonesia minyak sawit merupakan salah satu bahan baku utama minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu dari barang kebutuhan pokok masyarakat. Dari tahun 1979-1998, luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat sebesar 11,3% per tahun, produksi minyak sawit meningkat sebesar 11,6% per tahun, dan ekspor minyak sawit Indonesia meningkat 12,2% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi minyak sawit Indonesia mempunyai peranan, potensi dan prospek yang baik bagi perekonomian Indonesia. Namun di dalam pelaksanaannya, penawaran minyak sawit Indonesia sering dihadapkan pada dua pilihan yang agak rumit antara apakah lebih ke pasar ekspor atau lebih ke pasar domestik. Keadaan dilema tersebut, diduga sering menjadikan penawaran minyak sawit Indonesia tidak mencapai tingkat keseimbangan antara produsen, konsumen di dalam negeri, dan pemerintah. Begitupun kebijakan Pemerintahnya diduga lebih mementingkan kepentingan Pemerintah (stabilitas harga dan inflasi). Analisis Kebijakan industri Minyak Sawit Indonesia: Orientasi Ekspor dan Domestik, Marimba mengungkap dan menganalisanya. Analisis ini bertujuan untuk: i) Memberikan gambaran penawaran minyak sawit Indonesia; ii) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran minyak sawit Indonesia; iii) Memberikan gambaran kebutuhan minyak sawit industri minyak goreng di dalam negeri dan ekspor, iv) Memberikan gambaran arah atau orientasi kebijakan penawaran industri minyak sawit Indonesia, dan v) Memberi masukan pada pengembangan kebijakan pemerintah pada industri minyak sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan: i) Secara deskriptif pada: luas areal perkebunan, produksi minyak sawit, produktivitas tenaga kerja, alokasi penawaran ke pasar ekspor dan domestik, harga minyak sawit, perdagangan minyak sawit dunia; ii) Analisa Regresi pada penawaran minyak sawit Indonesia di pasar ekspor dan domestik; dan iii) Analisa Struktur Pasar pada industri minyak sawit dan minyak goreng sawit Indonesia. Dari hasil penelitian didapat temuan dan kesimpulan sebagai berikut: 1) Dari tahun 1979-1985 perkebunan kelapa sawit Indonesia paling besar dikuasai oleh Perkebunan Besar Negara, yaitu luas arealnya 64%-67% dari luas areal kelapa sawit seluruh Indonesia. Dari tahun 1989-1998 paling besar dikuasai oleh Perkebunan Besar Swasta, yaitu luas arealnya 37%-50% dari luas areal kelapa sawit seluruh Indonesia. 2) Pada tahun 1997 luas areal kelapa sawit Indonesia terkonseritrasi di propinsi Sumatera Utara yaitu 42,4% dari luas areal seluruh Indonesia. 3) Dari tahun 1979-1988 produksi minyak sawit Indonesia yang paling besar dihasilkan dari Perkebunan besar Negara, 47%-68% dari seluruh produksi minyak sawit Indonesia. Dari tahun 1989-1998 produksi minyak sawit yang paling besar dihasilkan dari Perkebunan Besar Swasta, 39%-50% dari produksi minyak sawit di Indonesia. 4) Dari tahun 1979-1998 rata-rata produksi per ha per tahun Perkebunan Rakyat adalah 0,85 ton/ha, Perkebunan Besar Negara adalah 3,18 ton/ha, dan Perkebunan Besar Swasta adalah 2,09 ton/ha. Rata-rata produksi per ha per tahun nasional adalah 2,21 ton/ha. Produksi per ha perkebunan kelapa sawit Indonesia per tahun masih rendah masih dapat ditingkatkan. 5) Produktivitas tenaga kerja per tahun industri minyak sawit Indonesia pada tahun 1993 adalah 46,4 ton/tk (tk= tenaga kerja), dan pada tahun 1997 adalah sebesar 103 ton/tk. Pada tahun 1996 produktivitas tenaga kerja per tahun mencapai yang paling tinggi yaitu sebesar 133,6 ton/tk. Produktivitas tenaga kerja industri minyak sawit Indonesia masih rendah, masih dapat ditingkatkan misalnya sebesar yang dicapai pada tahun 1996. 6) Dari tahun 1993-1997 industri minyak sawit Indonesia merupakan pemasok terbesar minyak makan nabati Indonesia. Jumlah produksi industri minyak sawit Indonesia dari tahun 1993-1997 adalah antara 88,5%-92,6% dari seluruh produksi industri minyak nabati Indonesia. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 1993-1997 penawaran minyak nabati di pasar domestik dikuasai oleh penawaran industri minyak sawit Indonesia. 7) Dari tahun 1988-1997 pabrik pengolahan minyak sawit Indonesia telah berkembang cukup pesat, yaitu dalam 9 tahun dari tahun 1988 jumlah pabrik telah meningkat sebesar 135 pabrik (195,6%), kapasitasnya meningkat sebesar 6.020 ton TBS/jam (293%). 8) Struktur pasar industri minyak sawit Indonesia di dalam negeri dari tahun 1993-1997 mempunyai tingkat konsentrasi (CR4) yang relatif rendah yaitu antara 0,10-0,20. Hal ini berarti di pasar domestik minyak sawit Indonesia tidak terdapat sekelompok kecil yang cukup dominan menguasai pasar atau sisi penawaran industri minyak sawit Indonesia di pasar domestik tidak dikuasai oleh sekelompok kecil perusahaan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sering terjadinya ketidakseimbangan penawaran dan permintaan di pasar dalam negeri bukan karena kondisi struktur pasar industri minyak sawit. 9) Struktur pasar industri minyak goreng sawit Indonesia di dalam negeri terkonsentrasi cukup tinggi yaitu angka CR4-nya sekitar 0,65-0,80. Karena angka CR4 dihitung dari pangsa jumlah pengadaan bahan baku, make berarti pasar minyak sawit di dalam negeri telah dikuasai oleh pembelian bahan baku 4 perusahaan terbesar industri minyak goreng sawit Indonesia. Atau penawaran dan permintaan minyak sawit di pasar dalam negeri dikuasai oleh 4 perusahaan terbesar industri minyak goreng sawit. 10) Realisasi alokasi penawaran minyak sawit Indonesia di pasar ekspor dari tahun 1967-1980 antara 55%-97% dari seluruh produksi minyak sawit Indonesia. Berarti dari tahun 1967-1980 arah penawaran industri minyak sawit Indonesia lebih ke pasar ekspor dari pada pasar dalam negeri. 11) Realisasi alokasi penawaran minyak sawit Indonesia di pasar dalam negeri dari tahun 1981-1996 adalah rata-rata per tahun 50% dari produksi minyak sawit seluruh Indonesia. Berarti dari tahun 1981-1996 arah penawaran industri minyak sawit Indonesia lebih ke pasar dalam negeri. 12) Beralihnya arah atau orientasi penawaran minyak sawit Indonesia diantaranya karena kebutuhan minyak sawit di dalam negeri memang meningkat banyak dan diarahkan oleh pemerintah melalui kebijakan pajak ekspor. 13) Perilaku penawaran minyak sawit Indonesia di pasar domestik dan ekspor dapat digambarkan dengan model regresi sebagai berikut: LQDN t = 4,68 + 1,39 LHSD t - 0,54 LHSI t + 0,58 LKURS t LQEK , = 2,69 + 0,16 LHSD , + 0,79 LHSI t + 0,80 LKURS1 QDN = jumlah penawaran di pasar dalam negeri QEK = jumlah penawaran di pasar ekspor HSD = harga minyak sawit di pasar dalam negeri HIS= harga minyak sawit di pasar ekspor KURS = nilai tukar rupiah terhadap dolar. 14) Pasar ekspor memang sangat menggiurkan produsen minyak sawit Indonesia. Hal ini karena disamping harganya di pasar internasional cenderung meningkat terus, harga minyak sawit di luar negeri dalam nilai rupiah selalu lebih tinggi dari harga di dalam negeri, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar jugs cenderung meningkat terus. 15) Di dalam perdagangan minyak sawit dunia, minyak sawit Indonesia masih mempunyai peranan yang cukup besar dan penting. Produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia menduduki posisi terbesar ke dua di dunia setelah negara Malayasia. Pangsa ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia dalam perdagangan minyak sawit dunia pada tahun 1997 adalah 24% untuk ekspor dan 29% untuk produksi semua. Oleh karena itu pasar ekspor dapat menjadi aiternatif yang menguntungkan. 16) Penawaran minyak sawit Indonesia lebih menguntungkan jika penawarannya ditujukan di pasar ekspor semua dari pada untuk pasar domestik. 17) Di dalam perdagangan minyak sawit dunia, komoditi minyak sawit Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan. Produksi minyak sawit dunia masih di bawah kebutuhan minyak sawit dunia. Permintaan minyak sawit Indonesia di pasar ekspor juga cenderung meningkat terus. 18) Kebutuhan minyak sawit industri minyak goreng Indonesia adalah pada tahun 1979 sebesar 0,13 juta ton, pada tahun 1997 adalah sebesar 3,15 juta ton atau telah naik sebesar 19,3% per tahun. 19) Dari tahun 1978-1997 terdapat 3 kebijakan pemerintah pada industri minyak sawit Indonesia yaitu: (1).kebijakan pengadaan minyak sawit di dalam negeri; (2) kebijakan penetapan harga minyak sawit di dalam negeri; dan (3) kebijakan pajak ekspor minyak sawit. Yang sering dilaksanakan pemerintah adalah kebijakan pajak ekspor minyak sawit Indonesia. 20) Kebijakan-kebijakan pemerintah pada industri minyak, sawit Indonesia dapat dikatakan kurang tepat karena tujuannya hanya untuk stabilitas harga di pasar domestik. Terbukti jika targetnya tercapai, sifatnya sementara, dan kemudian sering muncui ketidak seimbangan permintaan dan penawarannya. Sebenarnya kebijakan pemerintah pada industri minyak sawit Indonesia dapat dikatakan tidak berhasil mencapai sasarannya dan tujuannya. Target yang diharapkan pemerintah dan konsumen di dalam negeri, hampir semuanya tidak tercapai. Harga minyak sawit dan harga minyak goreng di dalam negeri terlihat sering tidak stabil dan sering bergejolak. Pasokan minyak sawit di dalam negeri sering terjadi kelangkaan. Ekspor minyak sawit juga sering berfluktuasi tajam. 21) Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang diperlukan industri minyak sawit Indonesia adalah kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas. Dengan meningkatkan produksi minyak sawit di dalam negeri, maka permintaan di pasar ekspor dan pasar domestik dapat dipenuhi semua serta pasar ekspor dapat dipelihara tetap meningkat untuk mengumpulkan devisa. Harga di dalam negeri juga dapat dipelihara stabil karena kebutuhannya terpenuhi.Untuk jangka pajang kebijakan publik yang diperlukan adalah kebijakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di pulau Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya yang cocok untuk tanaman kelapa sawit dan mempunyai potensi yang cukup besar. 22) Juga dapat disimpulkan yang menjadi masalah utama industri minyak sawit Indnesia adalah masalah penentuan alokasi penawaran untuk pasar ekspor dan pasar dalam negeri, bagaimana agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi produsen dan petani minyak sawit di dalam negeri, konsumen di dalam negeri (khususnya konsumen minyak goreng), dan pemerintah."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan suatu kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel harga, pendapatan dunia, nilai tukar rill, harga minyak dunia, pungutan ekspor dan kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap ekspor CPO Indonesia. Kebijakan liberalisasi perdagangan di ukur dengan menggunakan variabel dummy yang menandakan perrnulaan dilaksanakannya kebijakan tersebut. Data yang akan dipakal dalam penelitian ini ad.alah data runtun waktu (time series) kuartalan sekunder. Periode penelit[an mulai dari tahun 1990 triwulan pertama sampai tahun 2007 triwulrm keempat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasl dan model koreksi kesalahan errror correction model (ECM). Estimasi dilakukan terhadap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara varlbel terikat dan varibel bebas. Untuk estimasi jangka panjang dipakai metode johansen multivariate cointegmtion dan estimasi jangka pendek menggunakan modelkoreksi kesalahan Engle-Granger. Dari hasil uji kointegrasi bahwa pada jangka panjang kebijakan liberalisasi memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekspor CPO Indonesia. Sedangkan dalam jangka pendek, pungutan ekspor dan kebijakan !iberalisasi tidak memberikan berpengaruh terhadap ekspor CPO Indonesia. Koefisien ECM menunjukkan nilai yang negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang dan jaogka pendek atau ada kemampuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan untuk menuju kondisi keseimbangan."

"Sebagai salah satu bahan malcanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruhlapisan masyarakat Indonesia, balk yang berada dipedesaan maupun diperkotaan, minyak goreng dapat dikategorikan sebagai kornoditas yang eukup strategis, karena dari pengalaman, terlihat bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonornis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Selama ini yang terjadi adalah jika harga minyak sawit kasar dunia meningkat dan nilai tukar mata uang rupiah terdepresiasi maka akan terjadi peningkatanekspor minyak sawit kasar secara besar-besaran sehingga ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng berkurang yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan harga minyak goreng dalam negeri. Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, deregulasi perdagangan minyak sawit (CPO) terhadap stabilisasi harga minyak goreng dornestik berdasarkan pada produksi CPO, nilai impor dan ekspor CPO, harga CPO domestik dan luar negeri, permintaan danpenawaran CPO domestik dan luar negeri serta perubahan nilai tukar mata uang. Adapun tujuan akhir dari penulisan ini adalah tersusunnya model simulasi kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memperkirakan dampak mengikuti perubahan yang terjadi.Studi ini menggunakan model ekonometrik dengan model persamaan simultan dinamik yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 7 persamaan struktural dan 4 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 21 dengan variabel endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 10 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyakempat persamaan perilaku mempunyai koeiisien determinasi (RZ) antara 0.906 hingga 0.994 dan tiga persamaan mempunyai R2 antara 0.759 hingga 0,886, nilai F, berkisar diantara 23.102 hingga 1232.826 dan Durbin-Watson (DW) berkisar antara 1.448 hingga 2.470.Daya prediksi model untuk digunakan dalam simulasi rnemberikan hasil yang cukup baik, 5 persamaan merniliki nilai R2 antara 0.97 - 0.99, 3 persamaan antara 0.71 - 0.81, 9 persamaan memiliki nilai MPE dibawah 30%, 8 persamaan memiliki nilai RMSPE diatas 50%, seluruh persamaan memiliki U dibawah 0.2, 9 persamaan memiliki nilai Um dibawah 0.16, 7 persamaan merniliki nilai Ur dibawah 0.13, 8 persamaan merniliki Ud diatas 0.72. Nilai-nilai dckomposisi koeiisien U-Theil mengindikasikan bahwa bias (error) yang terjadi dalam simulasi model Iebih banyakdisebabkan oleh faktor non sistematik.Dari hasil penelitian terlihat bahwa harga CPO dunia dan depresiasi rupiah mempengaruhi harga minyak goreng sawit Indonesia dan dari hasil simulasi terlihat, penunman maupun penghapusan pajak ekspor akan meningkatkan ekspor CPO sehingga harga minyak goreng meningkat. Dari hasil simulasi historls, simulasi krisis maupun simulasi ramalan dapat disarankan bahwa pajak ekspor dapat diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng domestik."

"Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ.

---

This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008, this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs."

"Sesungguhnya pengertian teniang hak-hak buruh pada tingkat iternasional masih beragam. Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dipandang sebagai lembaga yang rnclindungi dan mempromosikan hak-hak buruh telah mengeluarkan ratusan konvensi. Namun masih belum lerdapat kesepakatan ienlang konvensi apa saja yang dapat dipandang sebagai bagian integral dari hak-hak buruh. Terlepas dari keragaman ini, terdapat beberapa hak-hak buruh yang dikeluarkan melalui konvensi ILO yang sangat pararel dengan dan sukar dipisahkan dari pengertian tentang hak-hak asasi manusia (HAM). Beberapa hak tersebut misalnya antara lain adalah hak kebebasan berserikat (tahun 1948), hak pengupahan yang adil bagi wanita dan pria (1951), penghapusan tenaga kerja paksa (1957), dan diskriminasi dalam imbalan pekerjaan dan jabatan (1958).' Dalam derajat tertentu kepedulian masyarakal internasional terhadap hak-hak buruh mendahuli kepedulian terhadap HAM. Fakta bahwa ILO didirikan pada 1919 jauh mendahului pernbentukan PBB rnenunjukkan hal ini. Terlepas dari faktaini.namun sangat jelas bahwa hanya setelah PD II lerdapat perhatian yang lebih serius dari ILO terhadap hak-hak buruh. Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia oleh Majelis Umum PBB yang bam dibuat pada tahun 1948 tampaknya memberikan dorongan bagi ILO untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan lanjutan tentang hak buruh.-Tulisan berikut tidak bertujuan untuk menyoroti hubungan antara HAM dengan Hak-Hak Buruh. Yang ingin disorot adalah kesulitan-kesulitan yang muncul untuk menghonTiati hak-hak buruh dalam konleks liberasi perdagangan di negara berkembang. Seperti diketahui setelah terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995, komitmen negara-negara anggota untuk terus bergerak ke arah tindakan-tindakan liberalisasi perdagangan terus dilakukan.' Walau lidak secara langsung berhubungan dengan liberalisasi perdagangan. terdapal berbagai isu baru yang muncul yang akan menentukan masa depan si stem perdagangan dunia. Satu diantara berbagai isu baru tersebut terkait dengan hak-hak buruh dan perdagangan intemasionalDumping Sosial atau Imperialisme Sosial"

"Perkembangan Cina ke dalam industri dan perdagangan yang begitu cepat mengakibatkan peta perdagangan dunia mengalami perubahan. Keunggulan Cina terletak pada besamya jumlah tenaga kerja, sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Industri elektrik dan Blektronika yang mcmbutuhkan kcmampuan tinggi dari teknologi dan tenaga kelja, Cina telah memanfaatkan keunggulannya tersebut yang mengakibatkan penurunan produksi di berbagai dunia. khusus untuk wilayah ASEAN-4, produk elektrik dan elektronika merupakan produk unggulan ekspor.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Iibcralisasi pcrdagangan Cina dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor negara-negara ASEAN~4, apakah peningkatan perdagangan ncgara Cina ke dunia dapat mengurangi ekspor negara-ncgara ASEAN (trade diversion) atau peningkatan tersebut dapat mengakibatkan persaingan dengan negara-negara ASEAN (trade competition) untuk industri elektrik dan elektronika.Penelitian ini menggunakan model gravity untuk mengestimasi ekspor industri elektrik dan elcktronika ncgara-ncgara ASEAN tcrhadap mitra dagangnya. Metode ekonometri yang digunakan model analisis panel data dengan metode instrumen variabel (IV). Hasil estimasi yang di dapat menunjukkan bahwa Iiberalisasi perdagangan Cina telah meningkatkan pangsa pasar ekspor negara-negara ASEAN-4 walaupun peningkatannya tidak terlalu bcsar, scdangkan pcningkatan pcrdagangan ncgara Cina mengakibatkan pengaruh negatif terhadap ekspor negara-negara ASEAN-3 dan meningkatkan ekspor negara Indonesia.Kebijakan yang dapat diambil khususnya untuk Indonesia yaitu adanya masler plan investasi, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan-pendidikan yang berkualitas Serta kebijakan pcrbaikan iklim invcstasi antara lain infrastuktur yang memadai dan kemudahan dalam pengurusan perizinan."