Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In Indonesia, the privatization of some state owned firms have met strong external and internal stakeholders'resistance causing delay or even failure in spite-of-th-fact that privatization has swept the world. Starting in the UK in the early 1980s, privatization has spread to other developed and developing countries. This essay attempts to investigate the process if privatization in Indonesia when compared with the expereicne of other countries vis a vis country specific characteristics and strategies related to the privatization transactions as well as the acquiring parties' strategy. With regard to these variables, differences are noted between the practices in the former eastern block countries, developed and developing countries inclusive of in Indonesia."

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia daiam masa krisis Asia dan implementasinya. Hakekat privatisasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau pengembalian aktivitas perekonomian kepada masyarakat atau pasar dengan membatasi peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Privatisasi pun dilakukan dengan spektrum yang lebih luas yakni sebuah upaya reformasi (kebijakan) ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan Iiberalisasi. IMF melalui Letter of Intent yang disepakati bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong untuk dilakukannya Privatisasi BUMN. Hal tersebut seiring dengan permohonan bantuan pemerintah Indonesia kepada IMF sebagai Iembaga moneter internasionai Imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. IMF sebagai Iembaga monster internasional memberikan beberapa persyaratan untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang dikenai dengan sebutan Washington Consensus yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Kebijakan IMF yang diterapkan di Indonesia dengan melaksanakan paket kebijakan Structural Adjustment Policy (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan yang memadai.Privatisasi yang diiakukan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh bantuan dana untuk menutup APBN. Sedangkan tujuan seterusnya pemerintah RI melakukan privatisasi karena hal tersebut termasuk dalam program reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan IMF. Perkembangan selanjutnya terjadinya privatisasi PT. Indosat Tbk. sebagai saIah satu upaya penyehatan BUMN dan reformasi ekonomi secara umum. Akan tetapi motivasi privatisasi di Indonesia Iebih diwarnai oleh motivasi untuk mengurangi defisit anggaran daripada upaya restrukturisasi ekonomi.Untuk itu teori yang digunakan daiam peneiitian ini berdasarkan kepada IiberaIisme,sedangkan konsep utamanya Structural Adjustment Policy (SAP) , Washington Consensus. Rujukan yang digunakan untuk dapat memformulasikan konsep adaiah buku-buku Globalisasi, seperti Robert GiIpin,David Held maupun buku -buku kontemporer seperti karya Joseph E Stiglits. Selain itu juga digunakan beberapa buku Iainnya untuk melengkapi.Kesimpulan yang diperolen melalui penelitian ini adalah bahwa privatisasi di Indonesia sudah benar dan perlu, alfran tetapi harus secara bertahap. karena masyarakat Indonesia masih mempunyai keterbatasan untuk dapat ikut memiliki BUMN, terlebih dimasa krisis ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, tidak ada kekuatan ekonomi kelas menengah (bollow middle) dan kekuatan ekonomi kecil yang hidup day by day. Maka sebelum pelaksanaan privatisasi di Indonesia yang harus diiakukan terlebih dahuIu adalah restrukturisasi manjemen, profitisasi setelah itu privatisasi, sehingga pembelinya adalah masyarakat Indonesia sendiri.Kontroversi privatisasi di Indonesia dapat dihindari jika pemerintah pandai menentukan waktu yang tepat untuk memperoleh harga (price) dan perolehan (proceeds) yang optimal. Pilihan ternadap BUMN mana yang perlu diprivatisasi praktis sudah benar. Selain didukung teori (keduanya bukan natural monopoli), sifat industrinya amat kompetitif sehingga tidak perlu dikelola oleh pemerintah."

"Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap."

"ABSTRAKPerubahan sistem ekonomi dunia yang terjadi di era reformasi ini, adalah diakibatkan oleh globalisasi yang berimplikasi praktis pada sistem hukum dan ekonomi Indonesia. Globalisasi merupakan fenomena baru akibat perkembangan dan peningkatan kegiatan ekonomi dan bisnis antar negara-negara di dunia yang didukung oleh kemajuan teknologi seperti teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi.Salah satu pengaruh yang krusial dalam bidang hukum dan ekonomi adalah perubahan peran Negara dari sector public ke sektor swasta (privatisasi). Privatisasi mulai dikenal sejak tahun 1984. Pelopor munculnya konsep privatisasi yang pertama di gulirkan oleh Inggris terhadap perusahaan-perusahaan negara secara sukses. Di Indonesia istilah privatisasi dipopulerkan tahun 1991 oleh Menteri BUMN Tanri Abeng. Privatisasi secara garis besar diartikan sebagai penjualan seluruh atau sebagian kepemilikan negara dari suatu BUMN ke tangan swasta, asing atau domestik. Pro dan kontra terhadap privatisasi bukan hanya terjadi di negara berkembang, tapi di negara majupun privatisasi BUMN menimbulkan beragam opini yang anti dan berpihak terhadap privatisasi, serta menjadi isu yang sangat kontroversial. Hal ini sepatutnya dapat dihindari jika Negara dapat menjamin dan membuktikan bahwa aset milik negara tidak akan berpindah kepemilikannya kepada pihak swasta dengan dilaksanakannya privatisasi. Munculnya pro dan kontra terhadap privatisasi Indosat disebabkan karena prosedur yang tidak transparan dan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Privatisasi yang dilakukan secara Privatc Placement tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua pihak sehingga terkesan, adanya ?kepentingan? kelompok. Konsep yang ideal dan banyak di praktekkan di beberapa Negara adalah dilakukannya melalui IPO sehingga memberikan hak dan kesempatan yang sama serta transparansi terhadap proses privatisasi. Tafsir konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 terhadap konsep privatisasi pada sejumlah BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak masih memberi ruang ?ambigu? atau abu-abu pada praktik privatisasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tidak secara tegas memberikan koridor hukum mengenai makna dari ??hajat hidup orang banyak dan ?dikuasai negara?. Adanya makna yang tidak secara tegas kemudian akhirnya memunculkan polemik dan reaksi pro dan kontra terhadap privatisasi. Solusi yang terbaik agar tidak lagi muncul pro dan kontra terhadap privatisasi BUMN serta pelaksanaan privatisasi itu dapat dilaksanakan sesuai konstitusi maka dipandang perlu untuk menerbitkan Undang-undang Privatisasi yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi asset Negara yang menguasai hajat orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."