Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Privatisasi untuk sementara waktu menjadi trend di banyak negara tentang bagaimana suatu negara merestrukturisasi state owned enterprise (SOE). Tidak banyak penelitian dan analisa yang meliaht proses transformasi organisasi setelah privatisasi dilakukan oleh pemerintah suatu negara (post-provatisasi). Tulisan ini akan memfokuskan pada proses transformasi organisasi di periode post-privatisasi dan bagaimana proses ini bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan."

"Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia daiam masa krisis Asia dan implementasinya. Hakekat privatisasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau pengembalian aktivitas perekonomian kepada masyarakat atau pasar dengan membatasi peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Privatisasi pun dilakukan dengan spektrum yang lebih luas yakni sebuah upaya reformasi (kebijakan) ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan Iiberalisasi. IMF melalui Letter of Intent yang disepakati bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong untuk dilakukannya Privatisasi BUMN. Hal tersebut seiring dengan permohonan bantuan pemerintah Indonesia kepada IMF sebagai Iembaga moneter internasionai Imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. IMF sebagai Iembaga monster internasional memberikan beberapa persyaratan untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang dikenai dengan sebutan Washington Consensus yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Kebijakan IMF yang diterapkan di Indonesia dengan melaksanakan paket kebijakan Structural Adjustment Policy (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan yang memadai.Privatisasi yang diiakukan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh bantuan dana untuk menutup APBN. Sedangkan tujuan seterusnya pemerintah RI melakukan privatisasi karena hal tersebut termasuk dalam program reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan IMF. Perkembangan selanjutnya terjadinya privatisasi PT. Indosat Tbk. sebagai saIah satu upaya penyehatan BUMN dan reformasi ekonomi secara umum. Akan tetapi motivasi privatisasi di Indonesia Iebih diwarnai oleh motivasi untuk mengurangi defisit anggaran daripada upaya restrukturisasi ekonomi.Untuk itu teori yang digunakan daiam peneiitian ini berdasarkan kepada IiberaIisme,sedangkan konsep utamanya Structural Adjustment Policy (SAP) , Washington Consensus. Rujukan yang digunakan untuk dapat memformulasikan konsep adaiah buku-buku Globalisasi, seperti Robert GiIpin,David Held maupun buku -buku kontemporer seperti karya Joseph E Stiglits. Selain itu juga digunakan beberapa buku Iainnya untuk melengkapi.Kesimpulan yang diperolen melalui penelitian ini adalah bahwa privatisasi di Indonesia sudah benar dan perlu, alfran tetapi harus secara bertahap. karena masyarakat Indonesia masih mempunyai keterbatasan untuk dapat ikut memiliki BUMN, terlebih dimasa krisis ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, tidak ada kekuatan ekonomi kelas menengah (bollow middle) dan kekuatan ekonomi kecil yang hidup day by day. Maka sebelum pelaksanaan privatisasi di Indonesia yang harus diiakukan terlebih dahuIu adalah restrukturisasi manjemen, profitisasi setelah itu privatisasi, sehingga pembelinya adalah masyarakat Indonesia sendiri.Kontroversi privatisasi di Indonesia dapat dihindari jika pemerintah pandai menentukan waktu yang tepat untuk memperoleh harga (price) dan perolehan (proceeds) yang optimal. Pilihan ternadap BUMN mana yang perlu diprivatisasi praktis sudah benar. Selain didukung teori (keduanya bukan natural monopoli), sifat industrinya amat kompetitif sehingga tidak perlu dikelola oleh pemerintah."

"Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan privatisasi/restrukturisasi PT PLN (Persero), pengaruh atau dampaknya terhadap percepatan pembangunan di daerah, khususnya kota Cilegon. Dalam penelitian ini dibahas mengenai program kebijakan privatisasi/ restrukturisasi PT.PLN (Persero) yang berpengaruh pada iklim investasi di daerah khususnya di bidang kelistrikan.Pembahasan mengenai program privatisasi/restrukturisasi PT. PLN tersebut diulas pula latar belakang munculnya kebijakan tersebut dimana Pemerintah, akibat pemenuhan kebutuhan sektor lainnya yang semakin mendesak, tidak mampu lagi memberi subsidi kepada sektor ketenagalistrikan.Sesuai dengan Kebijakan program restrukturisasi yang dirumuskan oleh Departemen Pertambangan Republik Indonesia, privatisasi PT. PLN memiliki empat tujuan pokok yakni:a. Kelayakan keuangan,b. Peningkatan daya saing,c. Partisipasi aktif pihak swasta, dand. Transparansi.Untuk dapat melakukan perbandingan, dalam tesis ini juga dikemukakan beberapa studi kasus privatisasi pada utilitas publik termasuk sektor ketenagalistrikan di negara Inggris, Amerika, dan negara-negara lainnya. Kecenderungan pelaksanaan program privatisasi berdasarkan data yang ada adalah terjadinya gejolak internal yang mengakibatkan menurunnya kinerja layanan.Penelitian dalam tesis ini dilakukan secara normatif dan empirik dengan analisis secara kualitatif dengan menggunakan anafisis SWOT berdasarkan kolektif data lapangan baik secara langsung maupun kepustakaan. Sebagai nara sumber dalam penelitian ini antara lain para pejabat di Iingkungan PT. PLN (Persero), PT. Krakatau Daya Listrik, dan Pemda kota Cilegon karena dipandang sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam pelayanan bidang kelistrikan di kota Cilegon.Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi listrik di kota Cilegon ternyata menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, keberhasilan realisasi investasi tersebut juga bergantung pada bagaimana pihak Pemda mengantisipasi secara proaktif melalui berbagai kebijakannya untuk menarik investor."

"Berkembangnya wacana privatisasi akhir-akhir ini merupakan suatu akibat dari kondisi buruknya pelayanan, inefisiensi, ketidakmampuan pengeloaan aset negara dan tidak mampu bersaing serta semakin berkurangnya kontribusi kepada stakeholder. Situasi ini menjadi perhatian utama terhadap pokok permasalahan peneliti. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik privatisasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan daerah-daerah serta permasalahan-permasalahan apa yang mendorong serta menghambat privatisasi BUMN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Privatisasi memberi dampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan yang sehat memungkinkan perseroan merekrut SDM yang berkualitas. SDM yang baik akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat/customer. Selain itu program-program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR dapat dilakukan dengan baik yang juga berakibat pada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan . Kinerja BUMN yang tidak sehat, defisit anggaran pemerintah dan tuntutan globalisasi menjadi pendorong utama reformasi. Sedangkan pada tahap implementasinya kendala yang terjadi seperti kapasitas pasar modal, keterbatasan pengalaman serta belum adanya kesamaan persepsi dalam hal regulasi menjadi hambatan yang berarti pencapaian tujuan reformasi ini. Peran pemerintah selaku regulator dan fasilitator serta parlemen sebagai controller yang didukung pemberdayaan masyarakat menjadi dominan bagi keberhasilan program privatisasi BUMN. Dalam penelitian ini akan dilakukan investigasi pola-pola pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk kemudian disusun model yang mampu memadukan pola yang ada dan sesuai dengan kondisi karakteristik Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian adalah deskriptif analisis. teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi (kasus) banding. Analisis data yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa prinsip mendasar dalam komersialisasi infrastruktur transportasi harus didasarkan pada empat landasan. Keempat landasan tersebut adalah: (i) mengarahkan tanggung jawab; (ii) menciptakan kepemilikan yang jelas; (iii) menjamin keamanan dan; kestabilan pembiayaan infrastruktur; (iv) serta mengenalkan praktek bisnis yang kokoh. Penggunaan pendekatan pasar dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu aspek penting dalam penyertaan swasta dalam peningkatan pelayanan, penyediaan, peningkatan kualitas/kapasitas, maupun pemeliharaan infrastruktur transportasi adalah kondisi dimana terdapat pendekatan pasar. Pendekatan pasar tersebut selian berpatokan pada efektivitas, efisiensi juga peningkatan pelyanan. Dengan kata lain, bahwa terdapat mekanisme ekonomi pasar yang dapat dipelajari oleh swasta baik pelaksana maupun financier, sehingga perencanaan dan apraisal dapat dilakukan. Privatisasi yang telah dilaksanakan selama ini pada kenyataannya mengalami banyak hambatan, antara lain : (i) terbatasnya jumlah investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indonesia. (ii) tidak jelas dan tidak konsistennya peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, kurang transparannya pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan privatisasi, (iii) serta kurangnya sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan BUMN yang akan diprivatisasi.

---

The emergence of privatization issues recently was a result of poor public services, inefficiency, low capacity of managing state assets and low competitiveness, and less contribution to the stakeholders. This condition had drawn the attention of the researcher towards the core issues. The core issues in this study were to what extent the privatization practice of State-Owned Enterprises in infrastructure development and Local-Owned Enterprises in the framework of Public-Private Partnership and what obstacles that impeded and hindered the involvement and participation of private sectors in funding the infrastructure development in Indonesia. Privatization provided an impact towards the company finance. Healthy finance allowed the public limited company to recruit qualified human resources. Qualified human resources would provide better services to the public. In addition, company social responsibility programs could also be well implemented which impacted to a wide public so that it could give wide impacts towards the prosperity improvement and environmental preservation. Poor performance of State-Owned Enterprises, government budget deficit, and demands of globalization had become the main driver to reform. Whereas in the implementation stage, the occurrence of such problems as capital market capacity, limited experience and diverse perceptions in terms of regulations had hindered the attainment of the reform goals. Government roles as regulator and facilitator and parliament roles as controller supported by public empowerment had become a dominant force for the success to privatization program of State-Owned Enterprises. In this study it would investigate the patterns of infrastructure development in Indonesia through various cooperation schemes between government and private sectors which would, later, design a model that integrated available format in accordance with Indonesian characteristics. The methodology of the research was qualitative method with descriptive analysis. The technique of data collection was through literature review and case study. Data analysis conducted was qualitative analysis. Based on the results of the analysis it was found that basic principles in commercialization of transportation infrastructure had to be based on four pillars. They are: (i) responsibility oriented; (ii) creation of clear ownership; (iii) security assurance and; stabilized infrastructure costs; (iv) and introducing strong business practices. The market approach was used in the provision of infrastructure. One of the important aspects of the private sector involvement in improving services, quality/capacity, as well as maintenance of transportation infrastructure was a condition where market approach present. Such approach not only focused on effectiveness and efficiency, but it also focused on service improvement. In other words, there was a market economy mechanism that could be learnt by the private sectors both by the implementers and financier, so that planning and appraisal could be conducted. Privatization that had been conducted all this time had, in fact, encountered many obstacles, amongst others: (i) limited number of investors that had an interest to invest their capital to the State-Owned Companies in Indonesia. (ii) unclear and inconsistent regulations related with investment, un-transparent government when making policies related with privatization, (iii) and lack of dissemination to the concerned parties whose company would be privatized."