Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia mencanangkan swasembada gula pada 2014, dimulai sejak 2009. Namun, produksi gula hingga musim giling 2013 belum menggembirakan sehingga sulit menggapai swasembada tepat waktu. Sebelum kemerdekaan, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor gula, namun produksi gula terus menurun hingga akhirnya menjadi negara pengimpor gula terbesar kedua setelah Rusia. Pada tahun 2013, produksi gula sekitar 2,6 juta ton, mendekati posisi ketika Indonesia menjadi pengekspor gula pada tahun 1930-an dengan produksi 2,9 juta ton. Namun, pencapaian produksi saat ini lebih disebabkan oleh perluasan area tebu. Peningkatan produksi melalui perluasan area di masa depan sulit diandalkan karena adanya kendala terkait dengan kependudukan, kepemilikan/status lahan, dan alih fungsi lahan. Peningkatan produksi gula ke depan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, rendemen, efisiensi industri gula, dan rekayasa sosial. Pemanfaatan sumber daya genetik untuk mendapatkan varietas tebu dengan produktivitas >120 t/ha dan rendemen >12% masih sangat memungkinkan. Teknologi budi daya cukup tersedia, walaupun terjadi pergeseran usaha tani tebu dari lahan beririgasi ke lahan kering. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara tropis memungkinkan usaha tani tebu memperoleh hasil optimum dengan memanfaatkan intensitas cahaya secara maksimum. Saat ini yang diperlukan ialah motivasi yang tinggi, perencanaan yang baik dan fokus, dengan menghindari usaha yang cenderung instan untuk mewujudkan swasembada gula dalam waktu dekat."

""Selama 4 tahun mulai tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Suharto yang otoriter sentralistik dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai instrument untuk melanggengkan kekuasaannya. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis cukup mendukung perlunya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat.Dilihat secara kuantitatif dan kualitatif perubahan yang dilakukan dalam sidang MPR sangat banyak dan mendasar sehingga Undang-Undang Dasar aslinya tidak dikenali lagi karena secara prinsipil sudah berubah sama sekali. Dapat dikatakan bahwa melalui 4 kali amandemen tersebut MPR sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Dasar baru dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis, berdasarkan hukum, dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antar organ negara disertai prinsip check and balances, perluasan jaminan hak asasi manusia dan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukannya tanpa masalah.Terdapat sejumlah kelemahan sistimatika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Akibatnya setelah lebih dari 10 tahun perubahan Undang-Undang Dasar praktek penyelenggaraan negara kita masih jauh dari harapan, karena kegamangan aturan dasar dalam bernegara maupun karena budaya birokrasi kita belum banyak berubah. Masih diperlukan waktu dan upaya yang lebih serius serta konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. Untuk itu penyemaian dan pemupukan spirit konstitusionalisme diberbagai lapisan masyarakat merupakan suatu keharusan disertai keteladanan dari para pemimpin.""