Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."

"Kemiskinan masih dialami oleh negara berkembang dan saat ini kemiskinan masih berpusat di wilayah pedesaan seperti yang dialami Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan melalui Kelompok Budi Luhur sebagai strategi mengurangi kemiskinan. Kemudian, PT Nestle selaku dari sektor privat yang memiliki kewajiban untuk mendukung dan membantu memecahkan permasalahan kemiskinan yang dialami oleh negara yaitu dengan mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Budi Luhur. Kelompok Budi Luhur adalah salah satu kelompok peternak sapi perah yang berhasil di Jawa Timur. Keberhasilan yang dicapai tentu juga berkat bantuan dan peran PT Nestle yang selalu mendukung kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu menarik dilihat mengenai bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam Kelompok Budi Luhur dan yang dilakukan PT Nestle. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif agar hasil yang didapat lebih dalam dan tajam. Berdasarkan penelitian menghasilkan kesimpulan, bahwa pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Budi Luhur berjalan baik walaupun masih terdapat kendala. Sedangkan, pemberdayaan yang dilakukan PT Nestle kurang baik atau program banyak yang belum terlaksana karena banyak peternak memiliki midset tradisional. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan Kelompok Budi Luhur dan PT Nestle memberikan pengaruh positif khususnya dalam hal berkurangnya pengangguran, peningkatan pendapatan dan kelestarian lingkungan alam seperti keberadaan tumbuhan hijau yang terus dijaga untuk dikonsumsi sapi perah.

---

Poverty is experienced by many developing countries like Indonesia and nowadays it is centered in rural areas. Therefore, this study attempts to discuss about the social empowerment --- through Budi Luhur Dairy Farmers Group --- as one of the strategies to reduce poverty. PT Nestle as part of the private sector has an obligation to support and help to solve problems of poverty experienced by the state, namely by supporting community empowerment efforts through Budi Luhur group. The Budi Luhur Dairy Farmer Group is one of the successful dairy farmer groups in the East Java. The success achieved, is of course because of to the help and role by PT Nestle who always supports their empowerment activities. Hence, it is interesting to see further how the process of community empowerment by Budi Luhur Dairy Farmer Group and by PT Nestle. The method used is qualitative approach in order to get deeper result.

Based on the research, the empowerment by Budi Luhur Group was carried out well even though there were still obstacles they experienced. And empowerment by PT Nestle has given positive results even though many programs provided have not been maximized so progress has been obtained for a long time because of many dairy farmer have traditional mindset. But overall, this empowerment it has had a positive influence, especially of reduced unemployment, increased income and the preservation of the natural environment such as the existence of plants that are continuously maintained for consumption by dairy cows."

"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kemitraan serta persepsi perusahaan dan kelompok tani tentang kebijakan tersebut, 2) mengidentifikasi persepsi perusahaan dan kelompok tani mengenai hubungan kemitraan diantara keduanya, 3) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan, 4) mengidentifikasi bantuan yang diterima oleh kelompok tani dari perusahaan mitra kerjanya serta tingkat kesesuaiannya, 5) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh perusahaan dari kelompok tani mitra kerjanya, 6) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai peran dinas/instansi pemerintah dalam kemitraan, dan 7) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai masalah-masalah dalam kemitraan. Penelitian dengan metode survai ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari populasi kelompok tani yang melakukan kemitraan dengan perusahaan dan populasi perusahaan yang melakukan kemitraan dengan kelompok tani di empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu: Bogor, Cianjur, Bandung dan Purwakarta. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi kelompok tani dan persepsi perusahaan, masing-masing mengenai aspek-aspek dalam hubungan kemitraan diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima. Dari penelitian ini diketahui bahwa perlunya peraturan pemerintah dalam upaya untuk mendorong kemitraan ditanggapi secara berbeda oleh kelompok responden kelompok tani ( 92,9 % menyetujui) dan oleh kelompok responden perusahaan ( 61,5 % tidak menyetujui). Namun demikian, kedua kelompok responden mempunyai persepsi yang sama mengenai hubungan kemitraan, hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan dan peran dinas/instasi pemerintah dalam kemitraan. Terdapat empat persyaratan utama yang dituntut oleh kelompok responden perusahaan terhadap kelompok tani mitra kerjanya, yaitu: 1) mutu produk, 2) komoditas yang bersifat on-line dengan bisnis perusahaan, 3) kemampuan menepati perjanjian, dan 4) usaha tani dilakukan oleh tenaga yang profesional."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai proses pemberdayaan ibu rumah tangga anggota kelompok wanita tani Matahari dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan tanaman obat keluarga sebagai upaya perubahan kondisi ekonomi keluarganya. Ibu rumah tangga merupakansalah satu komponen sumber daya manusia dalam pembangunan sosial dan ekonomi, terutama yang tergabung dalam kelompok wanita tani.Proses pemberdayaan di komunitas ibu rumah tangga menjadisalah satu kegiatan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ibu rumah tangga tersebut di lakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahap-tahap yang dilalui antara lain adalah tahap persiapan dan penjalinan relasi, tahap pengkajian, tahap pelaksanaan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, tahap pengkajian ulang, dan pengembangan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil tempat dan informan di wilayah lingkungan RW 09 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur.Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani, menciptakan perubahan kondisi ekonomi keluarga anggota kelompok wanita tani dan juga memberikan manfaat lingkungan hidup yang asri dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tanaman obat keluarga yang menjadi unggulan dalam budidaya tanaman obat.

---

ABSTRACTAbstract This study discusses about proces empowerment housewife as a member of women farmers Matahari in utilizing the house yard to the develop of family medicinal plants in an effort to change their economic condition, is one component of human resources in social and economic development.The empowerment processes of housewives communities will become one of the focal point in activities program of East Jakarta Administration in accelerate diversification of food consumption.For the implementation is through several stages, follows preparation phase and interlacement relations, implementation phase to accelerate diversification of food consumption, stage of the review and development program to accelerate diversification of food consumption. This research usesqualitative approach with descriptive design and qualitative method, the implementation took place and informants at RW 09 Kelurahan Kebon Pala, Districs Makasar of East Jakarta Administration. This empowerment process creates changes in economic conditions of the members of the group. "

"Pelembagaan petani ke dalam organisasi formal seperti kelompok tani merupakan bentuk dari pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah saat ini. Petani diisyaratkan untuk berkelompok oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian bantuan serta distribusi pupuk bersubsidi yang harus melalui mekanisme kelompok. Kelompok tani kian banyak dibentuk sebagai sebuah tuntutan secara tidak langsung dari pemerintah. Keberhasilan kelompok tani sebagai wadah kerjasama diantara petani kian dipertanyakan karena banyaknya kelompok yang tidak lagi aktif menjalankan perannya. Meskipun demikian masih ada juga kelompok tani yang aktif menjalankan kegiatan kolektifnya sebagai sebuah wadah kerjasama petani. Skripsi ini membahas bagaimana kelompok tani mampu menjadi basis ekonomi bagi para anggotanya. Metode yang digunakan adalah menggunakan Soft Systems Methodology. Melalui metode tersebut didapatkan beberapa aktivitas yang terdapat dalam kelompok tani yang digunakan dalam analisa sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

---

Instituting farmers into formal organizations like farmer groups is government's mean to develop farmings. The governments suggest farmers to group. This appears in the distributing aids and subsidized fertilizers through the groups? mechanisms. It seems as though these farmer groups are indirect demand from the government. The success of farmer groups as a form of cooperation among farmers is still questioned because there are many inactive farmer groups nowadays, which functions ineffectively. Even so, there are others which functions their collective activities as a form of cooperation among farmers. This study aims to see how the farmer groups function as economic bases for their members. The method used to collect data is Soft Systems Methodology. By using this method, the results show that there are several human activities in the farmer groups which are employed in the analysis to answer the research question."

"Latar belakang dari penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan terkait perluasan hutan konservasi melalui taman nasional dan berdampak secara signifikan kepada masyarakat sekitar hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan adaptasi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, yaitu salah satu komunitas masyarakat yang adaptasinya dikatakan berhasil karena tidak kembali merambah hutan sebagai dampak positif pendampingan dan bantuan yang diberikan oleh taman nasional Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari anggota dan ketua Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, tokoh utama pendampingan yang juga direktur Negri Kopi, serta salah satu karyawan Negri Kopi yang berperan di bagian pemasaran. Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana proses petani beradaptasi untuk mempertahankan penghidupannya dan memanfaatkan berbagai kelebihan yang mereka miliki untuk mencapai sustainable livelihood. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah lokal, untuk mendukung dan membantu promosi dari berbagai produk yang menjadi komoditas utama masing-masing kampung seperti Kampung Pojok dengan kopi, ataupun Kampung Sarongge dengan ekowisata, sebagai bentuk apresiasi atas usaha petani dalam beradaptasi dengan perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

---

The background of this research is the policy issued by the Ministry of Forestry on expanding conservation forest through national parks which has a significant impact on the communities surrounding the forest. This research aims to describe the adaptation activities which is conducted by Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, one of the forest community that was said to be successful because they did not return to the forest as a positive impact of the assistance and aid by external parties and the National Park itself. This research uses a qualitative method with a descriptive type of research. Informants on this research were chosen using snowball sampling technique. It consists of members and leader from the Satria Mandiri Forest Farmers Group and their partners who assist them in adaptation, who are also the chief directors of the Negri Kopi. This thesis discusses how Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri way of adaptation and livelihood strategy are able to protect their livelihood, utilizing their advantages to reach sustainable livelihood. In an effort to a better understanding the adaptation of Kelompok Tani Hutan Satria Mandiri, this research uses the Household Livelihood Framework (HLS).

"

"Keberadaan social capital dalam kelompok-kelompok sosial akan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada. Kelompok-kelompok sosial yang mampu memanfaatkan struktur sosial dalam setiap kegiatannya maka kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sementara kelompok yang tidak dapat memanfaatkan keberadaan struktur sosial tersebut maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat berjalan lancar. Dengan demikian keberadaan social capital haruslah berada di dalam struktur sosial yang ada.

Tesis ini memfokuskan perhatian pada keberadaan social capital dalam suatu kelompok sosial yang diwakili dua jenis kelompok yaitu Kelompok Tani "Mardi Utomo" dan Kelompok PKK. Pembagian kedua kelompok ini didasarkan pada model pembentukan kelompok, dimana Kelompok Tani "Mardi Utomo" merupakan kelompok yang dibentuk oleh seluruh anggota (bottom up) sedangkan kelompok PKK merupakan kelompok yang dibentuk oleh pemerintah (top down).

Penelitian ini bersifat kualitatif agar mampu mengungkap secara mendetail mengenai keberadaan social capital pada kedua kelompok tersebut. Dengan demikian akan memahami pola pikir dan tindakan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kelompoknya. Untuk mengungkap hal tersebut, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa cara yaitu; studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.

Yang menjadi fokus awal dari penelitian ini bagaimana kelompok sosial tersebut mampu memanfaatkan struktur sosial yang ada dalam setiap kegiatannya. Sehingga kegiatan yang dilakukan mendapat dukungan dari seluruh anggota. Kegiatan yang mendapat dukungan anggota dapat berjalan dengan lancar sementara yang tidak mendapat dukungan tidak dapat berjalan. Tindakan yang seperti ini dilakukan terus menerus sehingga diantara anggota timbul perasaan saling percaya. Perasaan saling percaya inilah yang menyebabkan kegiatan dapat berjalan lancar.

Dengan menggunakan kerangka Coleman yang mengemukakan bahwa aspek-aspek struktur sosial dapat digunakan oleh aktor sebagai sumberdaya untuk mencapai kepentingannya maka tesis ini berusaha menjawab kebenaran kerangka konsep tersebut melalui penelitian di Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Struktur sosial Jawa yang ada di Desa Bakalan sangat membantu keberadaan social capital di dalam kelompok. Adanya perbedaan status akan menentukan peran masing-masing orang. Orang yang berlatar belakang priyayi akan disegani di desa terlebih kalau yang bersangkutan memiliki umur tua, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki pendidikan tinggi, yang bersangkutan akan mudah menduduki jabatan baik formal maupun informal di desanya. Begitu juga dengan Kelompok Tani "Mardi Utomo" yang menjadi ketua adalah seorang priyayi yang memiliki pengaruh di kelompok karena faktor status yang dimiliki tersebut. Sedangkan kelompok PKK, di dalam memilih seorang ketua tidak memperhatikan faktor status karena jabatan ketua PKK merupakan jabatan yang diperoleh karena jabatan suami yang menjabat kepala desa.

Berjalannya kegiatan di Kelompok "Mardi Utomo" karena adanya trust yang kuat diantara anggota, trust yang ada didukung pula oleh pengalaman sosial, ketetanggaan, dan harapan dari anggota. Trust bersama-sama dengan faktor penyangga yang lain seperti tujuan kelompok sosial, pekerjaan sebagai petani, dan adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif menyebabkan social capital Kelompok Tani "Mardi Utomo" dapat berjalan.

Disisi lain, pada kelompok PKK semua kegiatan yang ada ditentukan oleh pengurus, sehingga pengurus tidak mengerti keinginan dan kemampuan anggota yang sebenarnya, akibatnya banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan struktur sosial Jawa yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh pengurus tersebut akan berpengaruh pada tingkat trust antar anggota, begitu juga dengan mekanisme kontrol sosial yang ada, tidak dapat berjalan efektif. Kendala yang berasal dari intern pengurus tersebut juga dipengaruhi oleh kendala lain yang bersifat organisatoris seperti jumlah anggota yang mencakup seluruh desa, dan tujuan yang masih abstrak. Kendala-kendala yang ada tersebut menjadikan faktor-faktor penyangga social capital berjalan tidak efektif.

Tesis ini dalam kesimpulannya menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Coleman bahwa struktur sosial dapat mempermudah social capital merupakan sesuatu hal yang harus ada. Disini berarti, keberadaan social capital harus berada di dalam struktur sosial yang ada Hal ini sekaligus merupakan implikasi teoritis dari temuan di lapangan yang diwakili oleh dua kelompok sosial. Di akhir tulisan, ada beberapa rekomendasi yang dimaksudkan agar keberadaan gotong royong sebagai salah satu bentuk social capital tidak hilang karena adanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu rekomendasi yang memuat hal tersebut adalah peraturan desa (perdes) yang harus dirumuskan secara bersama-sama antara pemeriritahan desa dengan kelompok-kelompok sosial yang ada, hal ini juga menunjukkan adanya sinergi antara kelompok-kelompok sosial dengan pemerintah desa. Adanya peraturan desa (perdes) yang mengatur gotong royong secara tegas dengan melibatkan kelompok-kelompok sosial maka keberadaan gotong royong dapat dipertahankan meskipun ada berbagai program pembangunan yang berpotensi mematikan gotong royong."