Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contributed articles presented at the International Seminar on "Composite Culture in a Multicultural Society" organized by the National Book Trust in 2006; with special reference to India."

"What does it mean to be a citizen in a multicultural society? And what role must patriotism play in defining our relationship with our country and fellow citizens? In The Virtuous Citizen Tim Soutphommasane answers these questions with a critical defence of liberal nationalism. Considering a range of contemporary political debates from Europe, North America and Australia, over issues including multiculturalism, national history, civic education and immigration, Soutphommasane argues that a love of country should be valued alongside tolerance, mutual respect and public reasonableness as a civic virtue. A liberal form of patriotism, grounded in national identity, is if anything essential to a successful polity in a diverse society. This book is required reading not only for political theorists and philosophers but also researchers and professionals in political science, sociology, history and public policy."

"Kondisi niscaya multikultural masyarakat mendorong usaha rekonseptualisasi kewarganegaraan berbasis negara-bangsa. Kewarganegaraan berbasis negara-bangsa memiliki ketidaksesuaian dengan gerakan multikulturalisme. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong usaha rekonseptualisasi kewarganegaraan dalam rangka menyinkronkan kondisi masyarakat multikultural dan tantangan multikulturalisme dengan negara-bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dengan pendekatan tersebut, digunakan beberapa sumber pustaka yang dianggap relevan. Informasi yang terkumpul kemudian diolah kembali melalui interpretasi yang berfokus pada pembuktian urgensi rekonseptualisasi kewarganegaraan baru sebagai usaha penyesuaian ulang dengan kondisi masyarakat multikultural dalam rangka pencapaian kompromi sosial di masyarakat. Melalui interpretasi terhadap pemikiran konsep multikulturalisme Kymlicka serta adopsi semangat gerakan kosmopolitanisme, peneliti melakukan pembuktian urgensi rekonseptualisasi kewarganegaraan baru sebagai usaha penyesuaian ulang dengan kondisi masyarakat multikultural dalam rangka pencapaian kompromi sosial di masyarakat. Kehidupan bersama masyarakat yang setara hanya dapat dicapai apabila terjadi rekognisi keanekaragaman kebudayaan masyarakat secara setara serta konstruksi solidaritas masyarakat yang bersifat inklusif melalui sebuah usaha penyesuaian ulang secara konseptual.

---

The multicultural conditions of societies encourage efforts to reconceptualize nation-based citizenship, which is incompatible with the movement of multiculturalism. This research aims to encourage efforts to reconceptualize citizenship in order to synchronize the conditions of multicultural societies and the challenges of multiculturalism with nations. The method used in this research is the qualitative method. With this approach, it uses several library sources that it considers relevant. The information collected is then re-processed through an interpretation that focuses on proof of the urgency of reconceptualization of new citizenship as an attempt to re-adjust to the conditions of a multicultural society in order to a social compromise in society. Through interpretation of the thinking of the concept of multiculturalism Kymlicka as well as the adoption of the spirit of the movement of cosmopolitanism, the researchers carry out proofs of the urgence of reconception of a new citizenry as a attempt of re-adaption to the circumstances of a multicultural society with a view to achieving social compromises in the society. An equal coexistence can only be achieved by recognizing the cultural diversity of equal communities and building a social solidarity of an inclusive nature through an attempt to reconcile conceptually."

"Multicultural society as a way of being-with-others needs a certain form of public reasoning. Unfortunately, the current yet dominant form of public reasoning is infiltrated by biases from occidental culture. This mode of reasoning does nothing but uproot participants from their cultural identity for the sake of universal consensus. Multicultural society, however, consists of identities which are embedded in the individuals? cultural tradition. This sociological fact demands a richer form of rationality that does not deny the multiplicity of cultural values and embedded identities. We need a form of public reasoning which emphasizes cultural understanding rather than abstract consensus. We might call it a multicultural, contextualized and other-regarding form of public reason."

"Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka."