Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum posit if di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang secara tegas mengancamkan pidana terhadap pelacur maupun orang yang melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Keterbatasan hukum pidana (KUHP) ini menjangkau masalah pelacuran, telah memungkinkan daerah-daerah tertentu di Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk menanggulanginya.Topik kajian dalam tesis yang mengetengahkan tema tentang PENANGGULANGAN MASALAH PELACURAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA PENAL ini, dilatarbelakangi oleh suatu premise bahwa tidak semua daerah di Indonesia mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pelacuran dengan segala macam bentuknya. Hal yang demikian tentunya tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang ada dan hidup dalam pandangan masyarakat pada setiap daerah tersebut.Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai sepuluh (10) wilayah Daerah Tingkat II, yang terdiri dari sembilan (9) wilayah Kabupaten dan satu (1) wilayah Kotamadya. Dengan menggunakan metode purposive sampling, Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar dipilih sebagai sampel lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa daerah ini merupakan satusatunya Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Pelacuran/Tuna Susila, sedangkan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan observasi (wawancara). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa disatu sisi terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk menetapkan pelacuran sebagai tindak pidana, namun disisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penanggulangan masalah pelacuran dengan menggunakan sarana penal (Perda) tidak berjalan efektif. Sedangkan di masa datang, selain digunakannya upaya penal melalui pengaturan hukum pidana (positif) mengenai masalah pelacuran, juga disertai upaya non penal melalui kebijakan sosial, yakni berupa upaya menghapuskan atau setidaktidaknya meminimalisasikan berbagai faktor kondusif yang dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya pelacuran, termasuk kebijakan lokalisasi pelacuran."

"Adegium menyatakan bahwa umur pelacuran seumur dengan keberadaan umur manusia di muka bumi, oleh karena itu keberadaannya seringkali sulit sekali untuk ditanggulangi. Kota Tangerang sebagai kota industri memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi wanita yang berurbanisasi untuk mencari pekerjaan ketika mereka tersisih dan tidak mendapat pekerjaan akibat terbatasnya pendidikan dan keterampilan maka alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan ialah telibat sebagai pelacur.Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah EFEKTIVITAS PERDA NO. 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN DI KOTA TANGERANG (Analisa Terhadap Usaha Menaggulangi Masalah Pelacuran dan Pornografi), di mana penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda No 8 Tahun 2005, sejauh manakah mampu menekan angka pelacuran di kota Tangerang, dan dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat Kota Tangerang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengharuskan peneliti melibatkan dirinya dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap masyarakat umum Kota Tangerang, responden dari lembagal institusi, Praktisi lainnya yang bergerak di bidang penanganan masalah pelacuran di Kota Tangerang, para pelacur yang tertangkap dan dimasukan ke Panti Rehabilitasi Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta UtaraHasil penelitian menunjukan bahwa bentuk implementasi. Perda No 8 Tahun 2006 ialah pengenaan saksi pidana dalam Pasal 9 yang berfungsi untuk menjerakan para pelanggar ketentuan Perda No.8 Tahun 2005, Hasil nyatanya, bisa dilihat dari menurunnya jumlah angka pelacuran, dan juga dari mereka yang telah dibina umumnya hanya 10% saja yang kembali menjadi pelacur dan dikirim kembali ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Adapun dampak positif bagi masyarakat ialah berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Tangerang dan dampak negatifnya ialah perlu "extra energi" dari Satpol PP Kota Tangerang dan menurunnya omset para pedagang yang tempatnya dijadikan tempat transaksi bagi pelacur."