Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."

"Peran televisi sebagai bagian dari konstruksi identitas dalam ranah kebudayaan global pascamodern tidak dapat dielakkan lagi. Kini televisi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat urban tanpa memandang kelas. Sementara itu, film menempati posisi yang sama, sebagai bagian dari konstruksi kebudayaan masa kini. Film menawarkan realitas baru dan menggagas konstruksi sosial baru dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menjadikan integrasi kedua media tersebut patut diamati. Fasilitas yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi informasi abad keduapuluh satu memberikan peluang film dan televisi untuk mempercepat proses penyebarannya ke seluruh dunia.Celestial Movies Channel merupakan salah satu contoh kasusnya. Sebagai stasiun televisi dalam jaringan televisi global, Celestial memosisikan diri sebagai stasiun khusus sinema Cina yang dapat diakses dari tempat manapun di seluruh dunia. Kasus ini menjadi lebih menarik untuk diamati ketika konstruksi kultural baru yang digagas Celestial dalam jaringan media global dipertemukan dengan aspek ruang yang terkonstruksi dalam media tersebut. Ruang, pada kenyataannya merupakan aspek penting dalam sebuah konstruksi kultural.Penelitian ini mencoba menelusuri bagaimana Celestial memproduksi sebuah ruang bagi identitas kecinaan dalam ruang media global. Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba mengetahui identitas kultural apa yang terkonstruksi dalam ruang maya seperti itu. Melalui pendekatan ruang, penelitian ini mencoba menjawab bagaimana konstruksi identitas kultural dapat terjadi. Hal yang menarik adalah, konstruksi yang akan ditelusuri tersebut berlangsuug dalam ruang virtual (maya), yakni sebuah ruang yang hanya dapat mewujud dalam jaringan elektronik.Pendekatan ruang dipergunakan untuk membongkar bagaimana pertarungan wacana dalam ruang tersebut bcrlangsung. Selain itu juga untuk menemukan bagaimana wacana tersebut berperan dalam proses produksi ruang virtual Cina yang digagas Celestial tersebut. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian ini dapat membantu proses pemahaman tentang bagaimana konstruksi kultural dalam ruang media.

---

The role of television as a part of identity construction in the global post-modem culture is inevitable. Television now has taken part in daily lives of the urban disregarding the social class. At the same time, film has also positioned itself equally as a major part in the contemporary culture. Film offers new realities and giving ideas of how new social construction in the society would be. Integration of the two medias made it worth observed. The twenty-first century?s advanced infomation technology gives an opportunity for both film and television to accelerate their dissemination process throughout the globe.

Celestial Movies Channel is one example. As a television station in a globalized broadcasting network, Celestial has positioned itself exclusively as a station dedicated for Chinese Cinema, that can be accessed from any part of the world. The case is worth observing while new cultural construction as proposed by Celestial in the global broadcasting network is faced with spatial aspects constructed within the media. Space, as a matter of fact, is a crucial aspect in a cultural construction.

This research attempts to trace on how Celestial produces a space for Chinese identity in the global media space. Furthermore, this research also attempts to perceive the formation of cultural identity in such virtual space. By using the spatial approach and theories, this research primary objective is to find out how the cultural construction operates and works. Interestingly, the construction which to be observed occurs within a virtual space, a space which is formed in an electronic network.

Spatial approach is used to reveal the discursive formation in such contested terrain. On the other hand, to discover the way the discourses play a significant role in constructing the China?s virtual space that Celestial offers. This research can provide knowledge and better understanding in how cultural construction works in an electronic media space."