Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dalam menghadapi pemberlakuan kesepakatan AFTA agar memperoleh kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi Indonesia dan Implementasi kesepakatan tersebut.Dalam tesis ini diuraikan ketentuan pokok kesepakatan AFTA, kebijakan yang diambil Indonesia selama periode 1992-2003. Kondisi perdagangan luar negeri Indonesia dengan Kawasan ASEAN dan upaya pengembangan kegiatan perdagangan dengan kawasan ASEAN yang meliputi fasilitasi perdagangan, pengembangan ekspor nasional dan hambatan bagi upaya peningkatan daya saing.

---

This thesis analyze the policy of foreign trade Strategy of Indonesia in facing the implementation of AFTA agreement. In order to gain huge benefit dealing with implementation of the agreement : as free trade is a must for most states in the world including Indonesia as a consequence of globalization.The basic norm of the AFTA agreement, the free trade policy of Indonesia during 1992-2003, the condition of foreign trade of Indonesian with ASEAN region and efforts to develop cooperation among region mentioned in in this thesis, included trade facilities, developing national export and barriers of the competitive advantage."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."

"ABSTRAKTurki merupakan salah satu negara yang sedaang berkembang saat ini.Selama ini Turki dikenal sebagai negara yang probarat dan menganut pahamsekularisme. Akan tetapi, Turki mulai berpindah fokus kebijakan luar negerinya,khususnya kebijakan dalam perdagangan luar negeri. Peristiwa revolusi dikawasan Timur Tengah dan Afrika Utara semakin menegaskan bahwa Turki di eraPerdana Menteri Erdoğan sudah mulai meninggalkan dunia barat, khususnyadalam masalah ekonomi. Oleh karena itu. penelitian ini mempertayakan apakahkebijakan perdagangan luar negeri Turki mulai berpindah dari dunia Barat (UniEropa dan Israel) menuju dunia Timur (Timur Tengah dan Afrika Utara).Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah prosespenyusunan dan pengambilan kebijakan luar negeri menurut perspektif aktor dankonstruktivisme. Data primer yang digunakan adalah pidato serta pernyataanPerdana Menteri Erdoğan di dalam maupun di luar negeri. Pidato/pernyataan inimerupakan representasi dari upaya Perdana Menteri Erdoğan untuk melakukankonstruksi sosial yang menghasilkan identitas kebijakan perdagangan luar negeriyang dijalankan oleh Turki.Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Turki masihbelum berpindah fokus kebijakan perdagangan luar negerinya. Turki masihprobarat. Kedua, secara politik dan keamanan, identitas Turki terhadap dunia barat(Uni Eropa dan Israel) sebagai musuh dan di sisi lain sebagai teman dalam halekonomi. Ketiga, kebijakan luar negeri Turki mengandung idealisme (identitaskeislaman dan ingin menjadi pemimpin kawasan) dan pragmatisme (keragamanpangsa pasar) dalam waktu yang sama. Turki ingin mendapat legitimasi dari duniainternasional sebagai pemimpin kawasan baik secara politik-keamanan danekonomi.

---

ABSTRACTTurkey is well known as a secularism and prowestern nation since the timeof Mustafa Kemal At-Türk. Latest development after Flotilla and ?Arab Spring‟,some of scholars perceived that the focus of Turkish foreign trade policy underPrime Minister Erdoğan administration was shifting from the West (EuropeanUnion and Israel) to the East (Middle East and North Africa).The approaches of this research is an actor-based analysis and aconstructivism approach toward the foreign policy analysis. This researchobserves the speeches and the statements of Prime Minister Erdoğan in local andinternational events (e.g. his speech toward Turkish General Assembly and hisinterview on CNN). This research assumes that the speeches/statements representthe identity of social construction in Turkish foreign trade.This research found several conclusions. First, Turkey still has notchanged the focus of its foreign trade policy. Turkey is still pro-western nation.Second, the identity of Turkey to the West as the enmity and on the other side as afriend in economic terms. Third, the Turkish foreign policy consist of idealism(Islamic identity) and pragmatism (the diversification of market) in the same time.Turkey wanted to get a legitimacy from the international community as a regionalleader both in politico-security and economic context."

"Tinjauan pustaka ini ditujukan untuk memetakan literatur akademik yang membahas kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Sebagai salah satu negara dengan latar belakang perekonomian yang tertutup dan tidak mengalami demokratisasi dalam sistem pemerintahannya, Tiongkok menjadi studi kasus yang unik dalam perdagangan global karena negara tersebut dapat berkembang pesat dan perlahan menggeser kedudukan AS dan Jepang dalam perdagangan. Pemetaan literatur ini dilakukan secara taksonomi dengan mengelompokkan 39 literatur ke dalam tiga subtema, yakni (1) karakter kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok; (2) Tiongkok dalam perdagangan bilateral; dan (3) Tiongkok dalam perdagangan regional. Adapun temuan-temuan literatur yang ada menunjukkan bahwa strategi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dari masa ke masa tidak menggambarkan pola yang pasti. Namun, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tiongkok selalu menjadikan tujuan nasional sebagai landasan pembentukan sekaligus penentu orientasi arah kebijakan. Selain itu, penulis menemukan bahwa politik domestik senantiasa memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok di tiap periode perkembangan. Hal tersebut masih menjadi perdebatan apakah keterlibatan pemerintah justru membantu mengurangi dampak buruk liberalisasi atau justru mendistorsi progress perdagangan Tiongkok. Masih belum terdapat konsensus akan sejauh mana pemerintah dapat mengintervensi atau terlibat dalam kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok. Selain itu, penulis mengidentifikasikan tiga kesenjangan literatur, yakni (1) bahasan terkait aktor yang memengaruhi kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok terbilang masih minim; (2) dominasi kajian kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok dengan mitra negara maju; dan (3) dominasi konsep-konsep Barat dalam pengkajian literatur kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok.

---

This literature review is intended on mapping the academic literature that discusses China’s foreign trade policy. As one of the countries with a closed economic background and has not experienced democratization in its government system, China is a unique case study in global trade because the country can develop rapidly and slowly shift the position of the US and Japan in trade. This literature mapping was carried out taxonomically by grouping 39 literatures into three sub-themes, namely (1) the character of China’s foreign trade policy; (2) China in bilateral trade; and (3) China in regional trade. The findings of the existing literature show that China’s foreign trade policy strategy from time to time does not describe a definite pattern. However, the author can conclude that China has always made national goals the basis for forming as well as determining the orientation of policy directions. In addition, the author finds that No. politics has always influenced China’s foreign trade policy in each period of development. It is still a debate whether the government’s involvement actually helps reduce the negative impact of liberalization or distorts China’s trade progress. There is still No. consensus on the extent to which the government can intervene or be involved in China’s foreign trade policy. In addition, the authors identify three literature gaps, namely (1) the discussion regarding actors influencing China’s foreign trade policy is still minimal; (2) domination of China’s foreign trade policy studies with developed country partners; and (3) the dominance of Western concepts in the study of China’s foreign trade policy literature"