Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara kepulauan terbesar, peranan transportasi laut di indonesia menjadi sangat penting dan vital. Dalam transportasi laut terdapat dua hal pokok yang saling bergantung satu sama lain, yaitu antara sarana (kapal laut) dan prasarana (fasilitas pelabuhan).Pelabuhan sebagai salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang perekonomian nasional dan daerah, karena merupakan tempat peralihan antarmoda transportasi darat dan laut.Pelabuhan memiliki fungsi untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, barang dan keselamatan berlayar. salah satu pelabuhan yang tergolong cukup besar di indonesia adalah pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan ini dituntut untuk memberikan pelayanan, utamanya pelayanan bongkar muat kapal yang dapat memuaskan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, beberapa indikdtor pelayanan yang baik adalah kapal tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat dan waktu pelayanan bongkar muat yang relatif lehih cepat, terutama di dermaga konvensionl.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif jenis studi kasus, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data teritung berapa lama kapal harus menunggu dari pelabuhan Tanjung Priok sebelum mendapatkan pelayanan bongkar muat, berapa jumlah antrian kapal di pelabuhan tanjung priok dan berapa lama kapal berada dalam sistem antrian adalah metode analisis sistem antrian. Dengan metode ini pula dapat ditentukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa.Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok dapat dikatakan belum optimal, yaitu dengan rata-rata kedatangan (a.) kapal adalah satu kapal per dua hari dan rata-rata waktu pelayanan nol koma enam ratus tujuh puluh sembilan kapal perhari. dengan kondisi tersebut, kapal harus antri rata-rata selarna dua hari lebih untuk mendapatkan pelayanan.Untuk itu, pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional di pelabuhan Tanjung Priok perlu ditingkatkan sehingga kapal tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. hal ini terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dari pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut. semakin lama kapal menunggu maka biaya yang dikeiuarkan semakin besar. biaya tersebut meliputi biaya anak buah kapal (abk), perbekalan, biaya anchorage, biaya tambat dan lain-lain."

"Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beribu pulaunya dan lautnya yang luas. Potensi laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar untuk dikembangkan guna peningkatan pendapatan negara. Akan tetapi potensi ini belum tergali dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah produktivitas pemakaian terminal bongkar muat yang belum maksimal pada PBM di Indonesia. Untuk peningkatan pelayanan pelabuhan, dibutuhkan suatu PBM yang mampu menangani bongakar muat, khususnya pada muatan petikemas yang berkembang pesat pada saat ini. Untuk melihat kesiapan PBM dalam pelayanan bongkar muat petikemas, maka dilakukan analisis produktivitas bongkar muat petikemas pada pelabuhan domestik (terminal konvensional). Tingkat produktivitas PBM di lihat dari segi waktu pelayanan bongkar muat, jumlah tenaga kerja yang di gunakan, jumlah muatan yang dapat di tampung dan jumlah kapal yang bertambat pada terminal. PBM yang di katakan efesien apabila PBM tersebut dapat melakukan operasional bongkar muat hingga batas maksimal yang disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan produktivitas bongkar muat petikemas pada PBM. Namun keberhasilannya belum dapat di pastikan, karena keterbatasan waktu untuk melakukan percobaan.

---

Indonesia is an archipelago country with thousands of islands and vast ocean. Potential of Indonesia's ocean is one of the biggest opportunities for the development of its state income. But the potency is not exploied well. One of the causes is the un productive using of the Indonesian container terminal. To improve the seaport services, we need a PBM which is able to handle containers properly, especially in anticipating the recent rapid development of container cargoes. To observe the readiness of PBM in handling the containers, we analyze the productivity of container handling at domestic terminal (Conventional Terminal) in Tanjung Priok. The analisys is conducted in order to see the productivity rate of the PBM in term of its time limit, the total usege of labors, the total capacity that can be accommodated and the total of ships that anchor at the terminal. The PBM can be considered as efficient if it can handle the containers up to its optimum limit based on the available facilities and equipment. The results of this analyses can be used as the basis in developing the productivity of containers handling at PBM, but the success is still uncertain due to the limited time for conducting the experiment."

"Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni adalah jalur lintas penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dengan perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi antar pulau, diharapkan kelancaran pergerakan penumpang dan barang dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan penerapan manajemen yang baik, maka akan mengurangi waktu dan banyaknya antrean karena harus menunggu kapal ferry Ro-Ro yang sedang bongkar muat. Bongkar muat yang lama/melebihi ketentuan akan membuat jarak tempuh/waktu tempuh menjadi panjang/lama . Oleh karena itu optimalisasi dari waktu bongkar muat perlu dilakukan untuk memperlancar arus penyeberangan dan antrean kendaraan. Dan juga perlunya penyeragaman kendaraan yang masuk ke dalam kapal Ro- Ro agar tata letak kendaraan di dalam kapal menjadi mudah dan cepat sehingga efisien terhadap waktu.

---

Merak - Bakauheni port is connecting pathway between Java and Sumatra Island. Consistent with its role as a driver of economic growth between islands, hopefully smooth movement of passengers and freight to be carried out effectively and efficiently. With the use of time as closely as possible and good management practices, it will reduce the time and number of queue because they have to wait for Ro-Ro ferry is loading and unloading. Loading and unloading of the old / excess provision will make the mileage / time period to be long / long. Therefore, optimization of loading and unloading time should be done to facilitate the crossing of currents and vehicle queue. And also the need for the standardization of vehicles into the ship Ro-Ro transport so that the layout of the craft to be easy and fast so efficient with time."

"Kawasan Asia Psifik merupakan tujuan utama pemasaran komoditi ekspor negaranegara di dunia dan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat oleh karena itu diprediksi abad 21 mendatang merupakan Abad Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang teletak diantara dua benua dan dua samudera yang merupakan salah sate pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Asia Pasifik. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia memiliki potensi besar dalam percaturan perdagangan di dunia internasional, sehingga kontribusi indonesia bagi perkembangan perdagangan dan ekonomi di kawasan ini akan semakin meningkat. Arus perdagangan yang makin pesat ini sangat berpengaruh pada sistim angkutan muatan dari segala sisi, balk darat, laut, maupun udara. Terutama pada arus angkutan laut sebagai modes terbesar dalam transportasi barang akan memegang peranan penting pada proses perkembangan mendatang. Untuk menunjang dan memperlancar distribusi barang pada transportasi laut maka diperlukan suatu sarana angkutan dan sistim angkutan yang memenuhi segi-segi keamanan, kecepatan, kemudahan, kelancaran, keteraturan, murah dan nyaman. Penggunaan ped kemas dalam pengangkutan barang merupakan salah sate alternatif yang tepat untuk tujuan tersebut dan diperkirakan penggunaan ped kemas akan berkembang pesat pada waktu mendatang. Pelabuhan sebagai salah sate mata rantai dalam tranportasi laut memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran arcs distribusi peti kemas, maka hams selalu diperhatikan masalah kualitas dan efisiensi pelayanan pada sisi ini. Peralatan yang baik dengan kapasitas besar bukan berard memberikan hasil yang maksimal dalam penanganan muatan di pelabuhan. Salah satu masalah yang sering timbul adalah seringnya terjadi stagnasi di lapangan penumpukan bukan akibat kekurangan jumlah atau kapasitas slat bongkar muat, melainkan karena sistim yang digunakan belum optimal. Tugas akhir ini akan menganalisa pengg un an sistim dan kapasitas alat yang tepat pada suatu lapangan penumpukan ped kemas dengan menggunakan program linear dengan tujuan mendapatkan sistim yang optimal dan efisien bagi sebuah lapangan penumpukkan pada umumnya, JICT pada khususnya."

"Penelitian tentang tanggung jawab perusahaan bongkar muat atas terjadinya kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan untuk mengetahui batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat barang apabila terjadi kecelakaan maupun kerusakan barang. Data primer maupun sekunder yang diperoleh, diambil secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam penelitian/ tesis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pihak perusahaan bongkar muat tidak melakukan pembongkaran secara langsung akan tetapi bekerja sama dengan pihak koperasi buruh pelabuhan yang akan menyediakan tenaga buruh untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Bahwa dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan terhadap barang yang di bongkar atau dimuatnya, perusahaan bongkar muat dengan surveyor, perusahaan pelayaran, pengirim atau penerima barang mengadakan musyawarah atau joint survei.

---

The Research on responsibility of loading and unloading company for the happening of goods damage in execution of loading and unloading goods in port Tanjung Priok Jakarta is a juridical normative research. The research aims to know the implementation execution of loading and unloading goods by loading and unloading company and to know the boundary of responsibility of loading and unloading company goods in the event of accident and also goods damage. The research analyzed the primary data and secondary data qualitatively and normatively, and then presented the analysis a descriptive research report/thesis.

The findings show that in its execution side of loading and unloading company not unload directly however cooperating unrightiously is docker co-operation to provide the manpower to execute the loading and unloading activities of goods from and to ship. That in determining responsibility for damage or loss to goods which is unloading or loading of loading and unloading company by surveyor, liner, consignor or goods receiver perform negotiation or joint survey."

"[Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usahatentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalamrangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkunganPelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PTMulti Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alatbongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebutdirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PTPelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukantying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka denganketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yangdibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepatdalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tyingagreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat suratpemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement., This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tarip bongkar muat barang yang berlaku pada Divisi Usaha terminal Perum . Pelabuhan II Cabang Tanjung priok dapat dikatakan layak, dalam arti pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa bongkar muat dapat menutupi biaya biaya yang dikeluarkan dan masih memberikan keuntungan kepada perusahaan . Penelitian dilakukan terhadap data - data yang ada di perusahaan, baik data yang telah lalu maupun yang diperkirakan akan terjadi. Faktor - faktor diluar perusahaan yang dapat mempengaruhi pendapatan turut dipertimbangkan dalam penelitian, seperti faktor persaingan dan permintaan jasa bongkar muat. Variabel variabel yang dianggap mempengaruhi pendapatan dan keuntungan adalah tarip bongkar muat, biaya - biaya yang dikeluarkan, volume dan jenis barang yang dibongkar muat. Tarip bongkar muat hanya terbatas pada tarip negosiasi antara perusahaan dengan pemakai jasa, sedangkan jenis barang yang dibongkar muat dikelompokkan atas barang general cargo, bag cargo dan container. Variabel variabel tersebut dirangkum dalam suatu model dengan menggunakan metode "Cost, Volume, Profit Analysis dan Break Even analysis". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarip bongkar muat untuk barang - barang general cargo dan bag cargo belum dapat dikatakan layak, karena baik pendapatan maupun keuntungan be1um dapat mencapai target bahkan tidak dapat melampaui titik impas (break even). Untuk bongkar muat barang barang general cargo, hasil penjualan jasa (pendapatan) yang dapat dicapai hanya 62,711. dari target, dan untuk barang- barang bag cargo hanya 45,811. dari target. Sedangkan untuk bongkar muat container, tarip yang berlaku dapat dikatakan layak, baik pendapatan maupun keuntungan dapat melampaui (30,151. diatas target) yang berarti pula melampaui karena target titik impas. Secara keseluruhan pada tahun 1990 Divisi Usaha terminal hanya dapat mencapai pendapatan sebesar 80,271. dan keuntungan 761. dari yang ditargetkan."