Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketergantungan Indonesia yang makin meningkat setiap tahunnya atas pinjaman luar negeri perlu diwaspadai, mengingat beban akan ditanggung oleh rakyat. Untuk itu perlu ditunjang dengan aturan hukum yang memadai, sehingga hak rakyat untuk turut menentukan nasibnya dapat lebih terjamin."

"Dengan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimanan kebijakan luar negeri Pakistan terhadap India dalam upaya penyelesaian sengketa wilayah Kashmir. Kecuali dalam konteks pernbicaraan sejarah konflik Kashmir, penelitian ini mengambil periode mulai dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Pembahasan politik luar negeri Pakistan di kawasan Asia Selatan pada era pasca Perang Dingin sangat berhubungan dengan konflik India-Pakistan karena konflik tersebut merupakan isu paling dominan dalam masalah kemanan regional Asia Selatan. Konstelasi/struktur kekuatan sub-kontinen Asia Selatan adalah didominasi oleh India sebagai negara Core, kemudian Pakistan sebagai negara Bargainer dan negara-negara Asia Selatan lainnya sebagai Periphery Powers. Karena dominasi atau hegemoni India di kawasan ini sangat menentukan keamanan regional Asia Selatan, maka faktor lndia menyita perhatian yang cukup besar dalam pelaksanaan politik luar negeri Pakistan. Dikaitkan dengan keamanan regional Asia Selatan dan dominasi India, Pakistan antara lain memprioritaskan dua isu dalam pelaksanaan politik luar negerinya, yaitu pertahanan yang memadai dalam menghadapi negara tetangga (India) yang relatif jauh lebih kuat dan prioritas pada peningkatan bargaining position juga terhadap India dalam masalah Kashmir. Karena itulah yang menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Pakistan adalah bagaimana Pakistan dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Dua hal yang terkait langsung dengan masalah kcamanan ini adalah, seperti telah disebutkan diatas, masalah Kashmir, masalah program nuklir India dan ancaman yang ditimbulkan oleh peningkatan kemampuan rudal-rudal jarak menengah India yang terus dikembangkan yang tentu saja dengan mudah dapat menjangkau wilayah Pakistan. Masalah Kashmir dan program nuklir India adalah masalah yang sating berkaitan. Untuk menghadapi permasalahan tersebutbut, Pakistan menggunakan strategi akomodasi. Hal ini didasarkan pada pcrtimhangan kapabilitas militer Pakistan yang lebih inferior dibandingkan dengan India. Pakistan Lebih cenderung menggunakan upaya-upaya damai dalam menyelesaikan dua masalah tersebut meskipun Pakistan tetap berusaha mengembangkan kemampuan militernya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ancaman militer India dikemudian hari. Dalam masalah Kashmir, pakistan menggunakan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir. Pakistan mengupayakan penyelesaian sengketa wilayah Kashmir melalui jalur internasional disamping upaya bilateral. Berbeda dengan kebijakan internasionalisasi isu Kashmir, maka Kebijakan luar negeri Pakistan terhadap masalah nuklir India adalah regionalisasi isu nuklir. Bagi Pakistan, program nuklir yang dijalankan india lebih terasa dampaknya terhadap keamanan regional. Salah satu usulan Pakistan dalarn menanggulangi rnasalah nuklir Asia Selatan ini adalah pembentukan Nuclear Free Zone di kawasan Asia Selatan."

"Dalam tesis ini ingin menjelaskan mengapa hubungan Arab Saudi-AS yang dianggap 'hubungan khusus' belum dapat membawa Arab Saudi untuk berperan optimal dalam menyelesaikan masalah Palestina. Penyelesaian masalah Palestina merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Arab Saudi yang dirumuskannya tahun 1943. Tugas dan misi tersebut berisi bahwa penyelesaian masalah Palestina ditempuh dengan dua Cara : Arab Saudi bersatu dengan negara-negara Arab lainnya untuk menyelesaikan Palestina, dan Arab Saudi mempengaruhi Amerika untuk menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah Palestina. Namun, pelaksanaan untuk menarik Amerika menjadi mediator yang adil masih mendapat hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal dan internal yang dimaksud, sebagai berikut :1. Kuatnya lobi pro-Israel terhadap pengambil kebijakan (decision maker) di Amerika, sehingga Amerika dapat mengorbankan hubungan khususnya dengan Arab Saudi, terutama menyangkut penyelesaian masalah Palestina. Lemahnya dukungan negara-negara Arab lainnya atas kepemimpinan Arab Saudi (Arab leadership) membuat Arab Saudi tidak dapat berperan optimal, karena tidak mendapat wewenang penuh dari negara Arab lainnya. 2. Lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap Amerika akibat ketergantungannya di bidang politik, militer dan ekonomi, sehingga Arab Saudi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang memadai terhadap Amerika Serikat, dan ketergantungan Arab Saudi tersebut menempatkan kedua negara tidak mempunyai hubungan khusus dalam arti yang sesungguhnya. 3. Perbedaan sosial budaya antara Arab Saudi-Amerika Serikat mengakibatkan kedua negara tidak mendapat dukungan yang penuh dari warga kedua negara masing-masing, dan bahkan perbedaan sosial budaya tersebut dapat menghambat usaha pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina. 4. Adanya konflik elit di Arab Saudi mengenai hubungan yang ideal antara Arab Saudi-Amerika, sehingga para elit di lingkungan kerajaan tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai keterlibatan Amerika dalam proses perdamaian, dan dari pihak Arab Saudi tidak mempunyai strategi yang baku untuk membawa Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina. 5. Lemahnya pengaruh pro-Palestina di Arab Saudi merupakan akibat sistem politik Arab Saudi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Arab Saudi kelihatan passif dalam mencari terobosan baru dalam penyelesaian masalah Palestina, dan cenderung menunggu inisiatif dari Amerika Serikat. "

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."