Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah kemerdekaan dicapai oleh Indonesia, selain konsolidasi politik dalam negeri, reorientasi kebijakan luar negeri juga menjadi salah satu fokus utama. Hubungan awal Indonesia-Kamboja sudah terjadi sejak masa pra-Angkor saat Raja Jayawannan II tercatat pemah datang ke Jawa meskipun statusnya ketika datang ke Jawa masih menjadi debat diantara pars arkeolog dan sejarawan. Hubungan diplomatik dengan Kamboja jugs diresmikan pads saat pemerintahan Sukarno. Kebijakan Sukarno, baik yang berupa penjalinan hubungan dengan Kamboja maupun menjadi negara yang dominan di Asia Tenggara dilanjutkan oleh penerusnya, Presiden Suharto. Bukti dari berlanjutnya kebijakan Sukarno di era pemerintahan Presiden Suharto untuk tetap mendekatkan diri dengan Kamboja, ditunjukkan oleh Presiden Suharto dengan menjadikan Kamboja sebagai negara Asia Tenggara yang pertama dikunjunginya setelah dia menjabat sebagai Presiden. Maka dan itu, Indonesia menjadi sangat berkepentingan ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Pangeran Sihanouk ke Jenderal Lon Nol lewat sebuah kudeta yang didominasi oleh militer di tahun 1970. Beberapa sarjana mempercayai bawwa kudeta ini diinspirasikan oleh peristiwa G 30 S di Indonesia yang dianggap kemenangan militer terhadap komunis. Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatiknya dengan langsung mengakui pemerintahan Lon Nol dan tidak mengakui pemerintahan pengasingan Pangeran Sihanouk dengan alasan bahwa Indonesia hanya akan mengakui pemerintahan yang didirikan di ibukota negara yang bersangkutan dan tidak akan pernah mengakui pemerintahan pengasingan. Namun pengakuan terhadap pemerintahan Lon Nol dianggap tidak cukup untuk menjamin stabilitas dan perdamaian di Kamboja. Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah Indonesia lewat Menlu Adam Malik mengadakan konferensi intemasional yang membahas penyelesaian masalah Kamboja di tahun 1970 yang dikenal dengan Konferensi Jakarta Saat terjadi lagi pergantian pemerintahan dari Lon Nol ke rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Polpot, Indonesia tetap melanjutkan hubungan diplomatiknya dengan pemerintahan di Pnom Penh. Menurut beberapa saijana kudeta yang dilakukan Khmer Merah juga diinspirasikan dari peristiwa G 30 S yang ditafsirkan oleh Pol Pot sebagai duduknya dominasi militer sebagai penguasa di Indonesia. Sejak awal, keinginan pemerintah Indonesia ialah terbentuknya Kamboja yang non-blok, netral, dan independen tanpa intervensi kekuatan luar manapun. Pandangan tersebutlah yang dijalankan oleh pengganti Adam Malik, Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Menlu Mochtar memberikan respon yang cepat lewat jalur ASEAN saat terjadinya perebutan kekuasaan dan Khmer Merah ke kelompok PRK (People's Republic of Kampuchea). Perebutan kekuasaan yang dibantu oleh Vietnam tersebut dipandang oleh ASEAN sebagai invasi Vietnam terhadap Kamboja. Negara-negara anggota ASEAN juga terpecah dalam pandangan berbeda tentang siapa pihak yang dianggap paling berbahaya dalam kemelut di Kamboja tersebut. Namun perbedaan pandangan tersebut tidak sampai memecah ASEAN secara organisasi. ASEAN bahkan tetap berjuang bersama di sidang-sidang PBB untuk membahas penyelesaian masalah Kamboja secepatnya dan meminta perhatian internasional terhadap masalah tersebut. Berkat perjuangan diplomatik terus-menerus dan pencarian dukungan kepada negara-negara anggota PBB lainnya, ASEAN berhasil mendorong dilahirkannya resolusi tentang pelaksanaan International Conference on Kampuchea yang dilaksanakan di New York pada tahun 1981. Usaha-usaha lewat ICK ternyata kurang membawa dampak pada sikap Vietnam, oleh karena itu ASEAN menempuh strategi diplomatik yang lain dengan mendukung pembentukan koalisi antara kelompok-kelompok anti PRK-Vietnam yang terdiri dari Funcinpec, KPNLF, dan Khmer Merah. Pembentukan Coalition Government of Democratic Kampuchea tersebut bahkan mengambil tempat di negara-negara ASEAN. Dukungan ASEAN berkembang menjadi dukungan internasional saat ASEAN berhasil memperjuangkan sebuah resolusi yang mengakui CGDK sebagai perwakilan dari Kamboja di PBB. Berdasarkan kekhawatiran bahwa Kamboja tetap akan dikuasai Vietnam, diplomat-diplomat ASEAN merumuskan kembali berbagai strategi diplomatik dalam bentuk beberapa proposal perdamaian. Malaysia menggjukan proposal Proximity Talks yang akan mempertemukan negara-negara Indocina dengan negara-negara ASEAN. Namun proposal ini ditolak karena ketidaksetujuan anggota ASEAN yang dekat dengan Cina, Thailand dan Singapura. Pada saat yang berdamaan, Indonesia menjalankan kebijakan dual track diplomacy yang berarti mendekatkan diri ke Vietnam dan sekaligus memperjuangkan proposal-proposal yang disetujui ASEAN. Di pertengahan dekade 1980-an, Menlu Mochtar melontarkan ide diselenggarakannya sebuah cocktail party untuk memudahkan semua pihak yang bertikai untuk membicarakan masa depan Kamboja secara informal tanpa label politik apapun. Sebagai kelanjutan dari perwujudan ide tersebut, Menlu Mochtar ditunjuk oleh ASEAN sebagai interlocutor dalam mengadakan negosiasi dengan Vietnam . Berbagai pertemuan dan pembicaraan dilakukan Menlu Mochtar dalam menjalankan fungsinya tersebut. Dalam kunjungannya ke Vietnam, Menlu Mochtar dan Menlu Nguyen CO Thach akhimya melahirkan kesepakatan yang disebut Ho Chi Minh City Understanding yang menjadi landasan dasar dari pelaksanaan cocktail party yang kemudian disebut JIM (Jakarta Informal Meeting). Bagi kepentingan nasional, keberhasilan peran Indonesia ini merupakan implementasi dari kebijakan bebas-aktif yang juga menegaskan bahwa sikap non-interference (tidak campur tangan) bukan berarti non-involvement (tidak turut serta). Keberhasilan Indonesia ini membawa Indonesia sebagai kekuatan yang dominan di Asia Tenggara sesuai dengan keinginan baik Sukarno maupun Suharto. Dominasi Indonesia di Asia Tenggara kemudian didukung dengan terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang memperlancar proses pembangunan di tiap-tiap negara Asia Tenggara dan jauh dari campur tangan kekuatan asing di luar kawasan. Bagi ASEAN hal tersebut merupakan keberhasilan penerapan konsep ZOPFAN sekaligus memperlihatkan bahwa organisasi ini lebih mengutamakan kerukunan diatas perbedaan pendapat yang kemungkinan dapat memecah para anggotanya. Indonesia sebagai salah satu pendiri dan penggagas ASEAN merasakan dampak yang sangat positif dari keberhasilan diplomasi tersebut. Indonesia kembali berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu negara terpandang di dunia intemasional bukan dengan politik mercusuarnya dan keberpihakan terhadap blok tertentu, namun dengan upaya menyelesaikan masalah di kawasan oleh negara-negara di kawasan itu sendiri. Keberhasilan terbesar Indonesia ialah mengangkat masalah Kamboja menjadi agenda internasional yang harus dipecahkan oleh seluruh masyarakat dunia."

"ABSTRAKKonflik antar kelompok (bukan kelompok agama) bukanlah hal baru bagi masyarakat Maluku. Namun, konflik yang terjadi sejak tanggal 19 Januari 1999 hingga kini Juni 2000 saat tesis ini diselesaikan), benar-benar hal baru dan memalukan bagi orang Maluku. Demikian tanggapan responden pada saat dilakukan penelitian lapangan (1999). Betapa tidak, selama ini masyarakat Maluku dikenal sangat toleran dan harmonis dalam hidup bersama dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya, etnis dan agama yang berbeda. Orang Maluku telah mempraktekkan bagaimana hidup sebagai manusia antar budaya melalui budaya Pela yang mereka punyai. Kini, pranata ini (Pela) diragukan perannya, terutama berkaitan dengan konflik yang terjadi yang hingga saat ini belum dapat didamaikan. Padahal, selama ini Pela berhasil memperlihatkan fungsinya sebagai usafety valve" dalam menjembatani perbedaan di masyarakatnya. Untuk menyelidiki sikap pesimistis masyarakat tentang peran budaya pela tersebut, maka studi ini dilakukan dengan fokus pada model komunikasi antar masyarakat pela serta perannya dalam pengelolaan konflik yang terjadi. Kajian ini dilakukan dengan mengacuh pada model komunikasi konvergensi (Convergence Model of Communication) dari Roger dan Kincaid (1981, dalam Revianti, 1986) sebagai tools of analysis, disamping teori Perubahan Sosial dan Integrasi Sosial dari Durkheim (Laeyendecker, 1983) dan sejumlah pikiran ilmuan Iainnya seperti Samovar dkk.(1981). Dari hasil studi ini, ternyata ada hal yang mendasar yang perlu dipahami yakni, wilayah konflik dan wilayah dimana pranata pela hidup dan bertumbuh ternyata berbeda. Konflik terjadi pada wilayah masyarakat dengan struktur yang heterogen. Pada masyarakat ini, perubahan sosial terjadi begitu cepat, tetapi tidak diikuti dengan perbaikan struktur (kelembagaan) dan kebijakan yang mendukungnya. Kecuali itu, model komunikasinya pun beragam. Faktor situasi dan tujuan komunikasi sangat berpengaruh terhadap model komunikasi masyarakatnya. Sebaliknya, wilayah dimana pela hidup dan bertumbuh berada pada masyarakat dengan struktur yang homogen. Masyarakat homogen selalu hidup dalam suasana toleran dan harmonis. Mereka memiliki lembaga-lembaga sosial (lokal) yang kuat yang menopang berjalannya sistem sosial di masyarakat. Perubahan sosial berjalan lambat dan masyarakatnya begitu taat kepada tatanan norma dan nilai yang berlaku. Model komunikasi masyarakatnya tidak berorientasi pada tujuan, tetapi pada apa yang hendak dicapai bersama. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi tidak banyak menimbulkan persepsi terhadap pesan yang disampaikan karena mereka memiliki kesepakatan bersama terhadap simbol-simbol komunikasi yang mereka gunakan beserta maknanya. Makna atas pesan pun tidak bias. Proses Komunikasinya tidak linear (sumber ke penerima), tetapi sirkuler. Artinya dengan model sirkuler, maka komunikasi dilihat sebagai suatu proses sampai masing-masing pihak saling memahami (bandingkan: Roger & Kincaid, dalam Revianti,1986). Untuk mendapat data atas permasalahan yang ada, studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat ditulis secara sistimatis pela dengan berbagai latar belakang dan perkembangannya, perannya di masyarakat, model komunikasi antar masyarakatnya, persepsi masyarakat tentang pela itu sendiri dan berbagai hal lainnya. Kecuali itu, demikian halnya konflik yang terjadi. Kesemuanya diharapkan dapat dijelaskan secara faktual dan cermat, untuk kemudian menemukan hakekat Pela yang sebenamya dan perannya dalam pengelolaan konflik di Maluku. Dengan tipe penelitian ini diharapkan akan dapat dipahami persoalan pela dan konflik pada latar alamiahnya atau pada konteks dari suatu keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dad. konteksnya. Studi ini menyimpulkan bahwa, kedepan, model komunikasi pela tetap dapat digunakan untuk mengelola konflik di Maluku dengan dua syarat. Pertama, Pola hubungan masyarakat pela harus direvitalisasi demi memberi ruang dan kesempatan bagi anggota masyarakat lain dari etnis dan budaya yang ada di Maluku, sebagai akibat berubahnya struktur masyarakat. Dengan demikian, semangat yang melatarbelakangi lahirnya pela tidak lagi sebatas semangat negeri-negeri tetapi harus diartikulasikan bare menjadi semangat masyarakat kebanyakan. Kedua, Bersamaan dengan proses revitalisasi, maka proses konvergensi harus berjalan bersamaan. Proses ini dimaksudkan untuk mencari kesamaan dari simbol-simbol komunikasi yang ada di masyarakat plural dengan simbol-simbol komunikasi di masyarakat pela, untuk diarahkan pada satu kesepahaman makna serta tujuan komunikasi bersama di masyarakat.

---

"

"ABSTRAK Pengaduan masyarakat ke Komnas HAM RI dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, baik dalam aspek kuantitas dan kualitas. Jika sebelumnya aktor non-negara dalam hal ini korporasi tidak terlalu menonjol, justru dalam waktu 5 (lima) tahun terkahir pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh sektor ini memiliki tren yang meningkat, baik dalam industri pertambangan, perkebunan, kehutanan, minyak, dan gas. Dengan semakin menguatkan peran korporasi dan disisi lain negara semakin sulit melakukan kontrol terhadap entitas ini, maka pendekatan HAM untuk memastikan perlindungan dan pemulihan terhadap masyarakat, khususnya yang terdampak menjadi relevan-tidak sekedar menuntut penghormatan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan semata."

"Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 adalah penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisilian Perburuhan (P4), penyelesaian ini mempergunakan proses yang bertingkat sehingga memakan waktu yang lama, yaitu dimulai dari P4D, P4P, veto Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan untuk banding ke PTUH, selanjutnya kasasi ke Mahkamah Agung. Penggunaan Arbitrase merupakan jalan keluar yang efektif karena prosesnya lebih cepat, serta menberikan jaminan kenetralan karena dikontrol sendiri oleh pihak terkait melalui pemilihan bersama terhadap para arbiter."

"Penelitian ini mengangkat peran organisasi perempuan Aceh di tengah konflik Aceh yang didominasi oleh kelompok laki-laki. Peran mereka adalah pemberdayaan perempuan, advokasi dan investigasi perempuan korban konflik. Selain itu, dilakukan pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan, dan penanganan perempuan di pengungsian. Penelitian ini menggunakan teori Ethics of care dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis data sekunder.Narasumber penelitian sebanyak 15 organisasi yaitu Flower Aceh, KKTGA, YPW. MiSPI, RPuK, Daulat Remaja, Matahari, Balai Syura Inong Aceh, Data Lajuna. ORPAD, Srikandi Aceh, SpuRA, Lampuan Aceh, PIIA dan Perempuan Merdeka.Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran mereka yang lebih dominan adalah menangani dampak konflik. Implikasinya adalah tercipta koalisi perempuan yang kuat di tingkat pusat dan akar rumput; pelibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik mulai menjadi wacana, munculnya data perempuan sebagai korban konflik; lahirnya revisi kebijakan yang berperspektif perempuan, dan menawarkan alternatif lain dalam penyelesaian konflik Aceh, yaitu pendekatan kepedulian yang tidak melahirkan kekerasan.

---

The Role Of Acehnese Women Organizations in Armed-Conflict Resolution in AcehThis research investigates the roles of non-governmental Acehnese women's organizations in handling the impacts of armed-conflicts in Aceh. Employing qualitative approach, data are gathered through in-depth interviews and secondary sources and are analyzed against Ethics of Care. Fifteen (I5) women's organizations are selected as subjects: Flower Aceh, KKTGA, YPW, MiSPI, RPuK, Daulat Remaja, Matahari, Balai Syura inong Aceh, Dara Lajuna, ORPAD, Srikandi Aceh, Spurs, Lampuan Aceh, PHIA, and Perempuan Merdeka.

The roles taken by these women's organizations among others are empowering women especially in terms of economics, investigating and advocating women victims of conflicts, taking parts in public policy making process, and tackling women's problems in refugee's (IDPs) camps. Study concludes that they are more intensely involved in addressing the various impacts of the armed-conflicts. This leads to a stronger coalition between women's organizations both in upper and grass root levels; emerging discourse on women's participation in social and political arena; availability of data of women as victims; more women's perspective policy-makings, and most important, the possibility of using Care approach instead of repressive and violent one to resolve the existing conflicts."

"Seiring dengan terjadinya disintegrasi Yugoslavia pada tahun 1990, Republik Bosnia-Herzegovina menyatakan kemerdekaanya pada tanggal 20 Desember 1991, namun 31,4 % penduduknya yang termasuk golongan etnis Serbia tidak mendukung kemerdekaan tersebut. Sehingga terjadilah konflik paling berdarah di Eropa semenjak berakhirnya Perang Dunia kedua.Banyak upaya yang telah dilakukan pihak-pihak internasional untuk menyelesaikan konflik tersebut, namun ternyata perdamaian sulit untuk dicapai. Keterlibatan NATO dan Rusia yang mempunyai orientasi kebijakan yang berbeda di kawasan terjadinya konflik, telah membawa mereka kedalam suatu upaya yang secara sengaja atau tidak telah menggiring pihak yang bertikai untuk maju ke meja perundingan.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian yakni apakah keterlibatan NATO dan Rusia merupakan faktor utama penyelesaian konflik di Bosnia-Herzegovina.Bersandar pada kerangkan pemikiran melalui pendekatan power dan sejumlah asumsi penelitian yang dibangun, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan NATO dan Rusia berkorelasi dengan penyelesaian konflik di Bosnia Herzegovina Hipotesis ini diuji dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-komparatif, sementara pengumpulan datanya dilakukan lewat studi kepustakaan.Hasil penelitian pada akhirnya mendapati bahwa NATO dan Rusia demi meraih tujuan politik luar negerinya, mereka melakukan kerjasama yang bersifat semu (pseudo-coalition). Hal ini terlihat pada saat NATO menerapkan kebijakan untuk memperluas pengaruh ke Eropa Timur, pada saat itu pula Rusia mencoba kembali mengukuhkan pengaruhnya di kawasan yang sama."

"Tesis ini menganalisa tentang intervensi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik Kamboja periode tahun 1991-1993. Konflik yang terjadi di Kamboja memang sangat unik, dimana konflik yang tadinya bersifat lokal berkembang menjadi regional dan dengan terlibatnya negara-negara besar seperti, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendukung fraksi-fraksi yang ada di Kamboja konfliknya berkembang menjadi berskala internasional. Upaya-upaya kearah penyelesaian konflik tersebut telah lama dilakukan oleh organisasi regional ASEAN yang merasa khawatir akan meluasnya konflik sampai mengancam keamanan kawasan, namun usaha ASEAN tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. PBB juga telah turun tangan untuk mengatasi konflik yang semakin rumit, namun juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan keadaan semakin tidak terkendali dengan terlibatnya China dan Uni Soviet yang memberikan dukungan kepada masing-masing fraksi di Kamboja. Melihat kegagalan dari upaya-upaya perdamaian tersebut, DK-PBB mulai tahun 1990 secara lebih serius menangani masalah Kamboja. MeIalui perjanjian Paris dihasilkan suatu kerangka kerja untuk PBB dan disepakati dibentuknya Supreme National Council (SNC). SNC merupakan lembaga tertinggi sebagai wakil Kamboja dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang keanggotaannya terdiri dari masing-masing fraksi. Masing-masing fraksi juga akhirnya menyetujui dibentuknya UNTAC (United Nation Transition Authority on Campuchea) sebagai wakil PBB di Kamboja untuk melaksanakan administrasi Kamboja sebelum terbentuknya pemerintahan yang sah hasil pemilu. Misi UNTAC ini merupakan misi PBB yang termahal dan terbesar selama perang dingin. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan intervensi PBB dalam menjalankan misi UNTAC sebagai operasi penjaga perdamaian (PKO) PBB di Kamboja dalam proses penyelesaian konflik. Teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini adalah conflict resolution. Conflict resolution merupakan suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana menemukan jalan untuk mengakomodasi kepentingan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan conflict resolution dalam PKO, dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh UNTAC adalah untuk mengurangi eskalasi konflik. Peace keeping dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkonflik untuk mencapai persetujuan melalui perundingan, kemudian juga dilakukan tindakan coercion dalam kasus Kamboja melalui intervensi. Teori intervensi yang mengacu pada pemikian realis dikemukakan oleh Nye, Joseph S.Jr. adalah mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi masalah-masalah domestik dari negara lain yang berdaulat. Intervensi yang mengacu pada pandangan realis menurut Joseph Jr. tersebut dapat dibenarkan ketika ia diperlukan untuk memperkuat balance of power dan terciptanya tatanan yang damai (order and peace). Dalam hal ini operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Kamboja adalah demi terciptanya perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara sehingga intervensi diperbolehkan. Operasi penjaga perdamaian PBB di Kamboja merupakan operasi penjaga perdamaian generasi kedua yang bersifat multidimensi. Dimana mandat-madat yang diembannya tidak hanya melibatkan tugas-tugas kemiliteran saja namun lebih luas lagi mencakup demobilisasi dan reintegrasi; perlucutan senjata; bantuan kemanusiaan; dan pemulangan pengungsi; bantuan Pemilu; penegakan HAM; menjaga kearnanan dan ketertiban masyarakat; serta menyapu ranjau darat. Dari berbagai fakta yang dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi PBB dalam proses penyelesaian konflik Kamboja termasuk sukses dengan terlaksananya pemilihan umum yang adil dan bebas sehingga terbentuk suatu pemerintahan yang sah di Kamboja. "