Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1953, Bank Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bank sentral Republik Indonesia, mengantikan De Javasche Bank (Bank Jawa) yang telah menjadi bank sirkulasi sejak era kolonial. Dalam perkembangannya, tidak mudah bagi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang independen, dikarenakan tuntutan situasi ekonomi, sosial, dan politik pada masa itu. Misalnya, Bank Indonesia tetap memertahankan fungsinya sebagai bank umum, di samping menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi. Tidak independennya Bank Indonesia turut menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah kerap meminta bantuan pada Bank Indonesia untuk menalangi defisit anggaran dengan cara politik monetisasi (pencetakan uang) yang bersifat inflatoir. Akhirnya, pada tahun 1968, diterbitkan undang-undang baru yang bermaksud mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memiliki empat tahapan, yakni heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

---

Accordance with Act No. 11 of 1953, Bank Indonesia was legally assigned as a central bank for Republic of Indonesia, replacing De Javasche Bank (Java Bank) which had been the circulation bank since colonial era. During further period, because of political, economic, and social demands, it was not easy for Bank Indonesia to become independent. For example, Bank Indonesia retained its function as commercial bank, while it operated as circulation bank also. This action eventually lead towards conflict of interest. Government frequently asked Bank Indonesia to bail deficit of budget with monetization policy (issuing money), which had inflationary impact. At last, in 1968, new bill was passed to restore the real function of central bank. This research uses historical method which is consist of four continued actions, specifically: heuristics, criticism, interpretation, and then historiography."

"Perekonomian kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia baru saja mengalami gejolak, terutama menyangkut masalah nilai tukar masing-masing mata uang. Nilai tukar Baht-Thailand, Ringgit Malaysia maupun Rupiah Indonesia melemah. Dibandingkan dengan posisi awal tahun, saat ini Rupiah sempat terdepresiasi oleh dollar (US 5) Iebih dari 50 % (Kompas, 08 Oktober 1997).Dalam perkembangan selanjutnya perekonomian Indonesia ternyata semakin parah. Masalah kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah sangat menentukan sentimen pasar. Adanya kerusuhan dengan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998 rnemperparah keadaan ekonomi. Pergantian tampuk kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan "Reformasi" pun belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar.Mengikuti fenomena (gejolak) yang menimpa perekonomian kawasan Asia Tenggara tersebut, masalah fundamental ekonomi (Economy Fundamental) muncul. Sebagai contoh, Baht Thailand dan Rupiah Indonesia sama-sama melemah sampai titik yang sangat rendah."