Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kebijakan pemerintah Soeharto dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 1975-1994 melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari tujuan pemerintah dalam melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selain itu juga untuk membentuk generasi muda agar memiliki karakter Pancasila.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Soeharto tersebut menuai kritikan dari masyarakat. Kritik diarahkan pada materi pendidikan Pancasila dan PSPB yang diulang-ulang baik pada jenjang dan mata pelajaran yang berbeda. Tahun 1994 pemerintah akhirnya menggabungkan mata pelajaran yang memiliki kajian yang sama sebagai tanggapan atas kritik tersebut.

---

This thesis discusses the policy during Soeharto's era in instilling the values of Pancasila at the higher secondary school level within 1975-1994 through the subject of Pendidikan Moral Pancasila, the P4 training, and the subject of PSPB. The policy was the implementation of the government's purpose in enforcing Pancasila purely and consistently. In addition, it was meant to develop the young generation to possess the Pancasilacharacters.The methods used in this research were heuristic, critics, interpretation, and historiography. The research result shows that the Soeharto's government's policy triggered criticism from public. The criticism was directed to the materials of Pancasila education and PSPB which were given repeatedly at different levels and subjects. In 1994 the government finally combined the subjects with similar content as the response of the criticism."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai film seri Aku Cinta Indonesia sebagai media untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila masa Orde Baru. Pemerintah pada masa itu menginginkan adanya film seri pendidikan yang dapat diputar dalam televisi nasional, di samping untuk mengurangi film impor yang kehadirannya terkadang membawa nilai yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Ini menjadi hal yang penting mengingat penanaman karakter yang berlandaskan Pancasila sedang gencar dilakukan pada masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pendidikan Pancasila melalui jalur pendidikan formal. Pemerintah pun memanfaatkan televisi sebagai media sosialisasi pendidikan dan film seri Aku Cinta Indonesia hadir sebagai salah satu bentuk realisasi upaya tersebut. Latar belakang ini membawa penelitian pada pertanyaan mengenai bagaimana upaya pemerintah mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila melalui film seri Aku Cinta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan lima tahapan, antara lain heuristik dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder, kemudian tahap kedua berupa kritik sumber, tahap ketiga interpretasi data, kemudian tahap terakhir adalah historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Pendidikan Pancasila mendorong pemerintah untuk mensosialisasikannya tidak hanya melalui pendidikan formal, melainkan juga dengan media televisi. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pendidikan Pancasila dilakukan melalui kerja sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Departemen Penerangan. Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa episode film seri ACI terdapat nilai-nilai Pendidikan Pancasila yang mendukung upaya pemerintah dalam menanamkan karakter berlandaskan Pancasila sesuai dengan misi pembangunan Orde Baru. Penelitian ini juga memberikan paparan mengenai respon positif masyarakat terhadap kehadiran film ACI sebagai tayangan pendidikan yang memberikan andil dalam televisi nasional.

---

This research explains a movie series titled Aku Cinta Indonesia as the media to socialize Pancasila Education in the Orde Baru era. At that time, the government wanted to air an educative movie series on national television, besides reducing imported movies which their existence brought values that were not suitabe to the character of the nation. This is important since character building based on Pancasila was being intensively carried out during the Orde Baru era. It could be seen from the implementation of Pancasila Education through formal education. The government also used television as the education socialization media, and the movie series titled Aku Cinta Indonesia became one of the tools used. This background brings the research to a question on how the government socialized the values of Pancasila Education through the movie series titled Aku Cinta Indonesia. This research uses historical method with five steps, which are heuristics by compiling primary and secondary sources, then the second step is verification. The third step is data interpretation, and the last step is historiography. The result of this study shows that the implementation of Pancasila Education encouraged the government to socialize it not only through formal education, but also televison media. Therefore, the government efforts in order to socialize the values of Pancasila Education were conducted by cooperating with Department of Education and Culture and Department of Information. This study indicates that in some episodes of the movie series ACI, there were Pancasila Education values that supported the government efforts to establish a character building based on Pancasila which was in accordance with the development mission of Orde Baru era. This research also provides an explanation of the positive responses of the public to the presence of ACI movie as the educative show that contribute to the national television."

"ABSTRAKAdanya kebijakan Desentralisasi yang diterapkan setelah runtuhnya era Orde Baru menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, muncul juga asumsi bahwa desentralisasi juga berpengaruh pada berubahnya relasi patronase yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Sipil seperti ormas, khususnya Pemuda Pancasila. Mengenai relasi patronase tersebut, studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa, bertentangan dengan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai pengawas pemerintah, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil pada kenyataannya memiliki hubungan patronase dan sarat akan intervensi pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu bentuk dari Organisasi Masyarakat Sipil pada era Orde Baru juga termasuk di dalam kategori tersebut, karena adanya hubungan patronase yang erat dengan pemerintah. Namun, studi-studi tersebut belum bisa menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan di dalam relasi patronase tersebut. Sehingga, artikel ini mencoba melengkapi kekurangan dari studi-studi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan dalam relasi patronase yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila, yang terjadi karena adanya kebijakan Desentralisasi pasca Orde Baru mempengaruhi perubahan bentuk organisasi dari Pemuda Pancasila itu sendiri. Perubahan tersebut di analisa dengan menggunakan model Beckert mengenai interelasi antara institusi, kerangka kognitif dan jaringan di dalam field. Artikel ini menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACTDecentralisation policy which implemented after the fall of the New Order is creating some fundamental change, for example, in governmental system, it changed the centralised governmental system before into more democratic system. In that context, there is an assumption that decentralisation also affected the change of patronage relation that Civil Society Organisatzation CSO like ormas or Youth Organisation, especially Pemuda Pancasila or Pancasila Youth have. On that patronage relation, the previous studies explained that, contradicting with one of its function as the government watchdog, some CSO in realitiy have a patronage relation and related to government intervention. Pancasila Youth, as part of CSO rsquo;s form in the New Order is also included in that category, because of its tight relation with the government. However, those studies can rsquo;t yet explaining the effect that happened when there is a change in that patronage relation. Therefore, this article is trying to completing the lack of the previous on giving the explanation about the change in patronage relation that Pancasila Youth have, that happened because of decentralisation policy after the fall of the New Order affected the change of organisation model in Pancasila Youth itself. Those change is anaised useng Beckert rsquo;s model on interelation between institution, cognitive frame and network in the field.This article used qualitative approach."

"Pada masa Orde Baru terjadi berbagai peristiwa penting yang melibatkan interaksi antara Islam dan Kristen di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Para pemimpin dari kedua belah pihak terlibat dalam pergumulan. H.M. Rasjidi muncul sebagai tokoh intelektual Muslim yang memberikan pandangannya mengenai hubungan kedua agama. Tesis ini membahas pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde baru. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemikiran H.M. Rasjidi, bagaimana Rasjidi melihat relasi Islam dan Kristen serta bagaimana pandangan Rasjidi mempengaruhi wacana relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip-arsip, karya-karya H.M. Rasjidi yang tersebar dalam bentuk buku, makalah, dan artikel di media massa, serta pemberitaan media massa sezaman.  Pendekatan yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens yang memandang adanya dualitas struktur. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan H.M. Rasjidi dipengaruhi oleh struktur Islam dan Barat. Adapun pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde Baru adalah terjadinya penyebaran agama Kristen kepada orang-orang Islam dengan menyalahgunakan diakonia. Selain itu terjadi kesalahpahaman orang Kristen terhadap orang Islam yang menyebabkan umat Kristen selalu menghalangi keinginan umat Islam untuk menerapkan Syariat Islam. Rasjidi menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai  kebebasan menjalankan suatu agama dalam satu komunitas tanpa diganggu oleh upaya penyebaran agama lain. Pandangan Rasjidi memiliki pengaruh baik di kalangan Muslim maupun non Muslim.

---

During The New Order Era, there were various important events involving the interaction between Islam and Christianity in Indonesia. These events reflect the tension and mistrust between the two religions. Numerous leaders from both religions took part in the struggle. H.M. Rasjidi emerged as a Muslim intellectual figure who gave his views on the relationship between the two religions. This thesis discusses Mohammad Rasjidi's views on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia during the New Order era. The problem raised in this research is how the background of H.M. Rasjidi's thinking, how Rasjidi saw the relationship between Islam and Christianity and how Rasjidi's views influence the discourse on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. This study uses historical methods consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography. This thesis takes sources from archives and literature written by Mohammad Rasjidi, in the form of books, papers, and articles in the mass media, as well as mass media reports. This study uses a structuration approach from Anthony Giddens which views the duality of structure. This research found that H.M. Rasjidi’s view was influenced by Islamic and Western structures. According to H.M. Rasjidi, the interaction between Islam and Christianity in New Order era was characterized by the abuse of diakonia in order to spread Christianity among Muslims. In addition, there was miscommunication between Christians and Muslims. In addition, there were misunderstandings between Muslims and Christians  which caused Christians to always hinder the wishes of Muslims to implement Islamic law. Rasjidi upholds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi uphelds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi's views had influenced both Muslims and non-Muslims."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti transformasi atau perubahan strategi yang dilakukan oleh Harian Republika sebagai salah satu media cetak di Indonesia dalam ranah jurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi. Kerangka teori yang digunakan yaitu field theory (teori ranah) yang dikemukakan oleh Pierre Boudieu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa historical comparative, di mana peneliti menguji data dari peristiwa dan kondisi di masa lalu dalam kerangka teori sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Republika melakukan transformasi, yaitu dari subordinasi kekuasaan Orde Baru, simbolisasi representasi Islam, dan pembentukan pasar Islam, menjadi strategi konglomerasi, proporsionalitas kelompok Islam, dan simbolisasi representasi komunitas muslim. Transformasi strategi tersebut dilakukan sebagai suatu dialektika terhadap transformasi ranahjurnalistik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi.

---

AbstractThis undergraduate thesis examines the transformation or change in strategy undertaken by Republika daily as one of the print media in Indonesia in the Journalistic field of the New Order Era to Reformation Era. Theoretical framework used field theory which introduced by Pierre Boudieu. Some of the concepts covered in it, are field, habitus, various types of capital (social,economic, cultural, and symbolic), the objective position, the relationships among the domains, strategies, and symbolic power. The research approach used a qualitative approach with a historical comparative research method, where the researcher examines the conditions and evidents in the past in sociological framework. The results of this study indicate that Republika has did some strategies transformation from subordination of New Order Power, symbolization of Islamic representation, and establishment of Islamic market to conglomaration,proporstionality of Islamic groups, and symbolization of muslim community representation as a dialectical from the transformation of the journalistic field from New Order Era to Reformation Era."

"Abstract. Television Industry dynamics in New Order Era is influenced by the broadcasting policy established by the authority. The aim of this research is to explain the effect of the policy towards the television news report and its dynamics in New Order era. This research uses qualitative approach. Data analysis technique used is Critical Discourse Analysis (CDA). The researcher selects RCTI, SCTV, and Indosiar as research objects. The result shows that the authoritative broadcasting policy makes television as a mere government political tool. Indonesia broadcasting system in the New Order era demonstrates centralized broadcasting system throughout Java which, in hierarchy, administratively obeys Jakarta central station. The result, in its development, is that the established policy affects the reportage policy which tends to oppose the ruling power, except for TVRI. Although all television stations are designed from the very beginning as New Order political tool and critical supporter, they often play a role as spoilers against President Soeharto?s policy."

"This paper investigates why and how Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) have engaged in the soft power diplomacy of Islam in post-Suharto Indonesia and how they mobilise their vast resources and networks to do so. The nefarious effects of radical extremism have invited the Muslim world, including Indonesia, to revert to the notion of Islamic moderation, a justly balanced Islam (wasatiyyat Islam), and to promote it nationally and globally. In this sense, both state and non-state actors, such as Muhammadiyah and NU, have pulled themselves into soft power diplomacy. Drawing upon the lens of soft power and public diplomacy theory, this paper finds that Muhammadiyah and NU’s involvement in Indonesia’s soft power and public diplomacy is generated by shared interests in reinstalling a moderate identity at home and abroad. In this vein, through dialogues, cooperation, humanitarian action, and the establishment of special branches and sister organisations, the two most prominent Islamic institutions in Indonesia have attempted to internationalise the best practice of Indonesian Islam, rooted sociologically and historically in tolerance, openness, and temperance. This paper discovers that, although confronted by some weaknesses and challenges, Muhammadiyah and NU constantly attempt to craft global networks of moderate Islam and to recenter Indonesian Islam as a new centre of Islamic civilisation."