Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pokok perdagangan eceran melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil. Bentuk usaha eceran terdiri dari usaha eceran tradisional dan modern. Bentuk usaha eceran secara tradisional umumnya masih menggunakan sarana toko atau pasar dan merupakan usaha perorangan dengan jumlah barang yang dijual terbatas macam dan jumlahnya. Bentuk usaha eceran lain adalah usaha eceran modern dengan modal besar yang menjual beragam barang (lengkap) dan memiliki tempat-tempat usaha yang strategis dengan berbagai sarana dan prasarana (one-stop shopping).Ekspansi usaha pedagang eceran besar dan juga dengan terbukanva perdagangan eceran bagi penanam modal asing menimbulkan kekhawatiran usaha pedagang eceran kecil akan hancur. Selain itu, usaha perdagangan eceran dengan storeiless store seperti multilevel marketing, TV Shopping, dan lain-lain juga menambah persaingan dalam usaha eceran. Berdasarkan pengertian ini, persaingan yang terjadi dalam perdagangan eceran adalah antara sesama pedagang eceran besar baik lokal maupun asing. Meskipun demikian usaha untuk melindungi kepentingan pedagang eceran kecil sekaligus meningkatkan kualitas usahanya perlu dilakukan baik dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan, organisasi pedagang eceran, maupun akademisi. Usaha-usaha pokok dimaksud meliputi lokasi usaha, program kemitraan, dan perlindungan hukum.Aspek perlindungan hukum yang masih perlu diperbaiki mencakup perizinan usaha, permodalan, kemitraan, distribusi barang dan persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha yang sehat tidak hanya mencakup ketentuan hukum tertulis, namun mencakup pula pengertian hukum tidak tertulis seperti etika bisnis. Untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dalam usaha eceran terdapat dua Cara pokok, yaitu perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang usaha eceran serta penegakannya dan peningkatan kualitas usaha pedagang eceran kecil.

---

The main activity of retailing business is to sell goods in small quantities to the end user. There are traditional and modern retailing businesses. The traditional retailing business usually uses shop or market in selling its limited quantity and variety of goods. The modern retailing business that owns big capital sells various goods. Its store locates in strategic business area and has modern facilities (one-stop shopping). This retailer is called big retailer.The concern of the destruction of small retailers comes up since the expansion of the local big retailers as well as the disclosure of retailing business for foreign investment. The store less store such as multi-level marketing, TV Shopping, etc increases the competition on retailing business. Based on this research, the competition of retailing business occurs among local and foreign big retailers. The small retailers needs the government, particularly the Department of Industry and Commerce, retailers' organization, and academic institution assistance to protect the interest of small retailers as well as to enhance the quality of their businesses. Such assistances include the business location, partnership program and legal protection. The aspects of legal protection that needs to be improved are business permit, capitalization, partnership, distribution of goods and business competition. The meaning of fair business competition covers the written law and unwritten law such as business ethics. There are two main methods in protecting the unfair competition on retailing businesses, i.e. the improvement of regulations on retailing business and its enforcement, as well as the enhancement of business quality of small retailers."

"Dewasa ini dunia keuangan dan perbankan khususnya perkreditan telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut perlu terus dikembangkan dengan pembinaan Yang tepat. Disamping itu perlu juga dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan ini. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah yang di dalam pelaksanaannya diwujudkan dengan dikeluarkannya Paket: Kebijaksanaan 29 Mei 1993 (Pakmei). Dalam Pakmei ini diwajibkan kepada semua bank untuk memberikan kreditnya sebesar 20% dari total kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut kepada pengusaha kecil melalui KUK, kecuali bagi bank-bank asing dan bank-bank campuran yang 50% Kreditnya diberikan untuk ekspor. Peraturan ini dikeluarkan karena ada kecenderungan dari bank-bank yang enggan untuk memberikan kreditnya kepada pengusaha kecil melalui KUK karena berisiko tinggi, yaitu risiko terjadinya kredit macet. Sehubungan dengan hal itu, maka bank yang memberikan kredit bagi pengusaha kecil melalui KUK diperbolehkan untuk mengasuransikan kredit tersebut kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo). Adanya asuransi kredit ini dimaksudkan agar bank tidak segan-segan untuk memberikan kredit kepada para pengusaha kecil, karena apabila terjadi kredit macet, maka risiko tersebut telah beralih kepada penanggung (PT. Askrindo). PT. Askindo akan menanggung kerugian yang diderita oleh bank sebesar 70% dari kerugian riil. Jadi bank tidak harus menanggung seluruh kerugian yang dialami dari adanya kredit macet. Pakmei ini dikeluarkan untuk membantu para pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan dan memajukan usahanya. Dalam pemberian KUK di BDN, asuransi kredit ini merupakan salah satu alternatif bagi bank untuk mengamankan kredit yang telah dikeluarkan bagi para pengusaha kecil, dan sebagai salah satu pemecahan untuk mengatasi kendala dalam penggunaan lembaga jaminan fiducia dan hipotik dalam praktek di BDN."

"Penelitian ini bermula dari fenomena UMKM yang menggunakan E-commerce serta sedang berkembang saat ini. Penelitian ini menguji pengaruh antara aspek pemasaran dan aspek operasi terhadap kinerja usaha pada UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga menyelidiki peran E-commerce experience dan firm size dalam memoderasi hubungan antara dampak penggunaan E-commerce pada aspek operasi dan pemasaran terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data survei sebanyak 120 responden yaitu UMKM yang menggunakan E-commerce di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh aspek operasi dan aspek pemasaran terhadap kinerja. Serta, untuk mengetahui peran moderat firm size dan E-commerce experience dengan menggunakan analisis regresi moderat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek operasi dan aspek pemasaran memberi pengaruh yang signifikan pada kinerja UMKM yang menggunakan Ecommerce. Sedangkan, firm size dan E-commerce experience dalam memoderasi aspek operasi dan aspek pemasaran terhadap kinerja, masing-masing menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh secara signifikan.

---

This study is initially from Indonesian SMEs which using E-commerce phenomenon. This study is to distinguish the impacts of E-commerce on marketing and operations aspects and investigate how these impacts have affected performance. This study also investigates moderating roles of firm size and Ecommerce experience between operations and marketing effect on business performance.

This study using survey data from 120 responses of Indonesian SMEs in adopting E-commerce. The analysis used a multiple linear regression to determine the effect of operations and marketing effect on performance. And verified the roles of size and E-commerce experience using moderated regression analysis.

The results show that operations and marketing aspects of E-commerce have strong impacts significantly on performance of SMEs while firm size and Ecommerce experience have no impact significantly between operations and marketing effect on business performances."

"Dalam strukur perekonomian nasional, usaha kecil merupakan komponen penting yang memiliki nilai strategis. Sesuai dengan amanat GBHN 1993, adalah suatu keharusan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil. Salah satu upaya pembinaan terhadap usaha kecil dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi pengusaha kecil. Melalui penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran tentang pengetahuan, sikap dan persepsi, serta penerapan pengusaha kecil terhadap akuntansi bagi usaha kecil. Kemudian berdasarkan data tersebut, penulis berharap dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode telaah kepustakaan dan observasi lapangan. Untuk mengumpulkan data, penulis menyebarkan kuesioner baik melalui pos maupun mengantarkannya langsung kepada responden. Responden dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu responden yang pernah dan yang tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa pengusaha kecil memang membutuhkan pendidikan dan pelatihan akuntansi demi pengembangan usahanya. Semoga kenyataan ini dapat menggugah pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta, untuk terus berusaha mewujudkan suatu sistem pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi usaha kecil yang terintegrasi dan mampu menunjang pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia."

"Beberapa tahun belakangan ini marak dibicarakan masalah bagaimana membantu pengusaha-pengusaha perekonomian. Harapan itu tetap ada, namun diakui ada setumpuk kendala dalam pengembangannya. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan menyangkut pengembangan usaha kecil. Kredit Usaha Kecil untuk pengusaha kecil, hanya satu contoh dari kredit yang diusahakan pemerintah untuk membantu permodalan usaHa kecil. Tetapi hal itu tidak mudah di peroleh begitu saja, ada banyak persyaratan yang harus dilalui. Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) tak bisa berjalan lancar akibat ada kendala aspek hukum yang di hadapi pengusaha kecil. Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta ketentuan pelaksana lainnya, memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil masa penerapan prinsip syariat Islam dalam kegiatan muamalah sudah dapat dilakukan secara lengkap dan utuh. Bank itu adalah Bank Muamalat Indonesia. Dengan sistemnya tersebut dapat meringankan kendala aspek hukum yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)."