Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi pariwisata sebagai salah satu alternatif dalal upaya peningkatan perekonomian daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Keberadaan pariwisata yang rentan terhadap situasi keamanan, politik, ekonomi dan lainnya membuat pariwisata pasang surut seiring pasang surutnya situasi tersebut. Keberadaan pariwisata didukung oleh sektor-sektor yang ada dalam perekonomian; artinya, pariwisata tidak muncul sebagai sektor tersendiri, tetapi lebih merupakan suatu kegiatan yang ditopang oleh berbagai sektor yang ada.Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengenai peran pariwisata terhadap perekonomian daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, metodologi yang dipakai dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis input output dan analisis simulasi.Hasil yang didapat dari analisis deskriptif adalah : (1) keberadaan pariwisata Yogyakarta terkait dengan kondusif tidaknya situasi Jakarta dan Bali. Hal itu dikarenakan secara geografis Yogyakarta terletak di antara keduanya; (2) kunjungan wisman paling banyak pada bulan Januari, Juli dan Desember, sedangkan wisnus pada bulan Juli; (3) pola belanja wisman dan wisnus berbeda, wisman mengalokasikan uangnya terbanyak untuk akomodasi dan wisnus paling banyak membelanjakan uangnya untuk transportasi; (4) pasar potensial wisman berasal dari Belanda, Jepang, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat , sedangkan wisnus berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY sendiri.Hasil analisis input output memperlihatkan bahwa peran pariwisata terhadap output Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sebesar 5,89%, Sedangkan terhadap upah dan gaji sebesar 6,04%. Dalam hal output, sektor yang paling banyak menerima dampak dari pariwisata adalah sektor 3 (industri pengolahan) dan dalam hal upah dan gaji, sektor 12 (jasa lain) menerima dampak terbesar dari pariwisata ini. Secara umum, peran pariwisata Yogyakarta terhadap penciptaan output maupun upah dan gaji daerah masih relatif kecil.Hasil analisis simulasi memperlihatkan bahwa kenaikan jumlah wisman 5% dan wisnus 15% lebih besar pengaruhnya terhadap upah dan gaji maupun output daerah dibandingkan dengan kenaikan belanja wisatawan yang naik masing-masing 10% ke sektor perdagangan, restoran, hotel, angkutan dan jasa lain.Pencitraan daerah sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman harus diwujudkan dengan kerjasama antar daerah, promosi ke negara/daerah selain pasar potensial dan peningkatan lama tinggal wisatawan merupakan bebepara implikasi kebijakan yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"The tourism industry on Langkawi and Redang islands has played an important role in improving the wellbeingof the islands’ community. This study aims to investigate the contribution of the tourism sector towardsthe well-being of the islanders through multiple indicators of well-being; employment, expenditure andownership. Qualitative methods were employed to look at the changes of the islanders well-being over 10 years,after the year 2001. Both islands had been declared tourism destinations in the 1980’s. Several techniques wereused to get data; Focus Group Discussion (FGD); Interviews; and observation. The results showed there was aclear improvement in the well-being of people on both islands, especially in terms of employment, income andexpenses. All respondents acknowledged that their well-being has changed after getting a lot of jobopportunities on the islands. Of the 30 respondents in Langkawi, most of them admitted that they have betterincome. From the aspect of spending, all respondents spent enough for their families and themselves.Ownership of the respondents on Langkawi island has also changed due to the increased income and expenses.Analysis from the FGD session on Redang island showed that most of the informants admitted an increase injobs in the tourism sector enhanced the level of community’s well-being. As on Langkawi Island, employment,expenditure and ownership for the islanders on Redang Island also increased. The increasing jobs in the tourismindustry on Langkawi and Redang Island enhance the level of spending and ownership, thus enhance the wellbeingof the community on both tourism islands."

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntung dikaruniai dengan keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal.Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara tersebut dari sektor pariwisata.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya.Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran pariwisatanya.Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat didalamnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidaklah mempunyai komitmen yang kuat di dalam pengembangan pariwisatanya. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Komitmen kuat tidaknya pemerintah tercermin dari bentuk organisasi kepariwisataan nasional yang dipilihnya.Di dalam pariwisata, bentuk organisasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap model partisipasi masyarakat. Di dalam bentuk badan independen ternyata membuktikan bahwa organisasi pariwisata Singapura dan Malaysia dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik.Untuk mengembangkan pariwisata, perlu komitmen kuat dari pemerintah pada tingkat kebijakan tertinggi untuk menggerakan dukungan dari sektor lain seperti keuangan, telekomunikasi, pekerjaan umum dan sebagainya, sedangkan pada tingkatan kebijakan organisasi bagaimana organisasi tersebut mengembangkan produk dan pemasaran pariwisatanya.Pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari akan peran penting pariwisata bagi negaranya, oleh karena itu mereka menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan negaranya. Implementasi dari kebijakan ini diwujudkan dari kebijakan yang mendukung penuh pembangunan pariwisata. Di tingkat kebijakan operasional, mereka membentuk badan independen agar dapat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya.Untuk melaksanakan misinya, maka badan independen senantiasa berusaha melibatkan seluruh stakeholder seperti industri, asosiasi, lembaga pendidikan, pakar dan masyarakat dalam setriap perumusan dan implementasi kebijakan.Hubungan antara badan independen dengan stakeholder bersifat saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Badan karena meriyadari operasionalnya dari industri bertanggungjawab terhadap kernajuan industri. Sebaliknya industri selalu mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan independen.Di Indonesia, walaupun pemerintah selalu menyatakan tentang peran penting pariwisata bagi perekonomian negaranya, namun terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pariwisatanya. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya upaya nyata terhadap pembangunan pariwisata. Disamping itu tidak adanya pemisahan yang tegas antara organisasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan kebijakan operasional membuat penanganan pariwisata menjadi tidak profesional.

---

Indonesia, as a large archipelagic country, was blessed with abundance tourism potency to be developed for the interest of her people. The tourism potency encompassed all kind of natural beauty and the uniqueness of the culture. However, the potency is not well developed. Meanwhile, Singapore and Malaysia who has less potency compare with Indonesia, had been successfully developed their tourism well, as it was shown in the increasing number of tourist arrivals as well as the increasing flow of foreign exchange.

This research has the objective to study the policy at those countries, Singapore, Malaysia as well Indonesia particularly on how they develop tourism in their successive countries.

The research focused on the interest on public policy matters at the policy level, that is how the government manage and develop their national tourism, product development and tourism marketing development.

Further, the research is aimed to satisfy the curiosity on how the countries should formulate their public policy, and to what extend do the community's participation in formulating and implementing the public policy.

The research will use qualitative method, using respondent was selected among experts and practitioners who are competent in the subject, particularly those having the necessary knowledge in tourism policy.

The output of the survey would be a comparative analysis between Singapore, Malaysia, and Indonesia. It was found that the Indonesia government did not have strong enough commitment in developing tourism in the country. The Government's commitment in developing tourism was reflected in national tourism organization development model.

In tourism, tourism organization model was proofed to be very influential against the community's participation on formulating public policy. In the form of independent board, it was proofed that national tourism organization Singapore and Malaysia is more participative in formulating and implementing tourism policy.

To accelerate the development of tourism, it requires government's commitment either at the top level management policy, supported by all related sectors such as finance, communication, telecommunication, public works etc. or policy at the organizational level in the form of national tourism organization (NTO) and how NTO-NTO should develop the product and marketing.

The Government of Singapore and Malaysia do aware of the significant role of tourism for their countries, therefore they put tourism as a prime sector in the development of the state economic. The implementation of this policy was then manifested by formulating policies that fully support tourism development in their respective countries. Meanwhile in their operational policy, both countries had set up an independence board that expected to be more flexible and fast in running their mission in developing tourism.

In running the mission, as outlined by the government, in order to get the highest achievement, the independence board was than formulate policies at the operational level by involving all stakeholders in the tourism development such as industries, association, educational institution, experts and communities and implemented the policy.

The relationship between independent board with stakeholder was in the nature interdependency and mutually benefited to both parties. The board, which is finance by industry was responsible to set marketing places, meanwhile industries support the process by building supra-structure required by tourism industry and fully responsible for tax settlement with the government. The growth of tourism industry will drive the growth of the state economic in Singapore and Malaysia.

In Indonesia, although as in ordinary way the government rhetorically says the significant role of for the state economic, it has not strong enough in her commitment in the development of tourism. The commitment of the government reflected by the inability of the government to drive other sector in supporting the tourism development. Besides, without separating the policy at the top level and at the organizational level the tourism could not be managed professionally.

In the model as the NTO is the government own and the fund come from National State Budget, in formulating and implementation of the public policy not always involving all stakeholders, so they did not have true commitment each others."

"Salah satu ciri khas terorisme di Indonesia adalah tidak adanya pelaku yang mengklaim bahwa kegiatan tersebut itu kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab, sehingga terorisme harus kita sepakati sebagai musuh bersama yang bersifat global. Aksi terorisme dapat terjadi dimana saja tanpa mengenal batas tempat dan waktu. Aksi terorisme yang relatif besar diawal abad 21 ini terjadi menimpa menara kembar World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 12 September 2001 dengan cara menabrakan pesawat terbang ke gedung WTC tersebut, dengan menelan korban mencapai 3000 jiwa. Aksi teroris selanjutnya menimpa Indonesia, tepatnya terjadi di Pulau Bali yang merupakan salah satu tujuan wisatawan dunia, aksi teroris ini menelan korban 202 jiwa dari 21 negara, sebanyak 418 unit gedung mengalami kerusakan dan taksiran kerugian mencapai Rp., 5.924.219.319,17, Dari uraian diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dampak dari aksi ledakan born di Bali oleh teroris terhadap kehidupan masyarakat Bali, khususnya warga Kuta sebagai Zero Point (TKP) aksi teroris tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, dimana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Jumlah responden sebanyak 7.915 KK, dengan menggunakan rumus `Slovin' untuk mencari jumlah sampel, didapat sebanyak 100 KK sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (Stratified random sampling). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel.Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang ditanggung oleh pemerintah daerah Bali dan masyarakatnya relatif besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus menurun sejak terjadinya aksi bom Bali tanggal 12 September 2002 sampai dengan akhir Desember 2003. Pada tahun 2001 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sebanyak 1.356.774 orang, tahun 2002 sebanyak 1.285.844 orang atau turun sebesar 5,23 %, tahun 2003 sebanyak 1.285.844 orang atau turun sebesar 22,77 %, baru pada tahun 2004 dengan segala daya dan upaya Pemerintah Daerah Bali dan warganya, jumlah wisatawan yang datang ke Bali meningkat menjadi 1.458.309 orang atau meningkat 46,85 % dari tahun 2003. Diharapkan pada akhir tahun 2005 pariwisata Bali dapat kembali ke kondisi yang lebih bail( lagi.Kondisi sosial ekonomi masyarakat agak terganggu, dari segi sosial muncul rasa curiga warga terhadap orang yang tidak dikenalnya. Dari segi ekonomi pendapatan pemerintah dan warga menurun sebagai akibat langsung dari aksi bom Bali dan sampai sekarang masih terasa kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi Bali. Dibidang keamanan masyarakat berharap banyak kepada aparat keamanan negara untuk menciptakan Bali yang aman guna mendukung pembangunan dunia pariwisata Bali. Masyarakat mengusulkan konsep "sistem keamanan berlapis" dalam mengelola dan menjaga keamanan Bali, dimana masyarakat Bali dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah Bali.

---

One of the typical characteristics of terrorism in Indonesia is the absence of the actor claiming that such activity is the responsibility of a group or individual. Therefore we should covenant that the terrorism is a global common enemy and the terror act can happen anywhere without taking into account the border and time. The relative big terrorist act at the beginning of 21 st century committed against the twin tower of World Trade Center (WTC) in the United States of America on September 11, 2001. by crashing airplane to that building resulting in 3,000 casualties. The subsequent terrorist act happened in Indonesia, precisely in Bali Island being one of the resorts in the world. It causes 202 casualties from 21 states, 418 building units were damaged and the loss is estimatedly Rp 5,924,219,319.17.

Based on the above description, this research is focused on knowing the impact of the terrorists' bombing in Bali to the community life in Bali, especially the people of Kuta as the Zero Point of the terror act. The method used is descriptive method namely the data obtained is analyzed qualitatively and quantitatively. Total respondent is 7,915 family heads using "Slovin" formula to seek for total sample obtained namely 100 family heads. It uses stratified random sampling and the data is collected through questionnaire, interview and bibliography study. Furthermore the data obtained from the questionnaire s processed using descriptive quantitative analysis technique using the percentage technique presented in terms of tables.

The research finding indicates that the impact suffered by the local administration of Bali and the community is relatively big. It is indicated from total tourist visits which decreased since Bali bombing on October 12, 2002 through December 2003. The tourists visiting Bali were 1,356,774 in 2001, 1,285,844 in 2002, decreasing 5.23%, and 1,285,844 in 2003 or decreasing 2237%. Just in 2004, with all. efforts from the Local Administration of Bali and its people, the number of tourists visiting Bali increased to 1,458,309 or increasing 46.85% of that in 2003. It is expected that in 2005 the tourism condition in Bali will be better.

The socio economy of the community is rather disturbed. In socio aspect, the people are suspicious to the strange persons. In economic aspect, the incomes of the local administration and citizens decrease due to Bali bombing. Until now the economic growth of Bali is still slow. In security aspect, the community highly expects the state security apparatus to create the safe Bali to support the development of tourism. They suggest the concept of "multi security system" in managing and maintaining the security in Bali. The people there are actively involved to keep Bali territory secured"