Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tantangan berat yang dihadapi perekonomian Indonesiaseat ini adalah meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas. Denganpeningkatan nilai ekspor, di samping memberikan hasil positip kepadapengamanan cadangan devisa, melalui multipiier effect juga akan menciptakankesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, yangpada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspornon migas, di antaranya melalui deregulasi sektor riil 4 Juni 1996. yang memberi-kan fasilitas kepada Perusahaan Eksportir Terlenlu (PET). Bentuknya berupakemudahan pelayanan di bidang perpajakan termasuk percepatan restitusi.Fasilitas ini sejalan dengan pendapat para pakar (Warren J. Keegan, maupunRichard A. Musgrave) bahwa insentif pajak dapat meningkatkan ekspor. Sebagaisuatu kebijakan tentu diharapkan tidak menjadi bias negatip kepada perusahaan Iain (selain PET), namun secara efektif harus mampu mendorong danmeningkatkan nilai ekspor nasional secara keselumhan.Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau peranan pemberianfasilitas pajak dalam rangka peningkatan nilai ekspor, dilakukan penelitian. Gunamemperoleh data yang realistis, valid dan terpercaya sebagai bahan kajian,penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Perindustrian danPerdagangan, dan 35 Perusahaan Eksportir Tertentu, serta berbagai sumberdata Iainnya, balk melalui penelitian langsung ke Iapangan maupun melalui studikepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 2 (dua) cara. Carapertama melalui evaluasi kebijakan yang parameternya adalah (1) efektivitas, (2)etisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan.Sedangkan cara kedua melalui uji komparasi (comparative test) hasil penelitianterhadap tolok ukur yang telah ditetapkan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajakterhadap PET bukan merupakan suatu tindakan yan diskriminatif, karenadiberikan secara umum kepada semua perusahaan yang dapat memperolehstatus sebagai PET. Selanjutnya dengan adanya fasilitas pajak, ternyata mampusebagai pendorong ekspor sekaligus secara efektif mampu pula meningkatkanekspor PET secara signihkan. Hal ini ditunjang adanya keuntungan (benefit) yangdiperoleh PET, sehingga dapat mengurangi beban (penghematan) melalui cashHow, maupun cost of money.Untuk itu, perlu dipertimbangkan pemberian fasilitas pajak yang samadi luar 23 jenis komoditas yang telah menikmatinya, temtama kepada jenis-jeniskomoditas yang potensil untuk meningkatkan akspor nasional."

"Natural gas is one kind of goods that belong to the goods that takes directly from the sources in VAT law. With no definitions about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature, it cause dispute between the taxpayer and tax investigator. The goal of this research is to analyses about the certainty of Value Added Tax (VAT) object (taxable goods) for transfer of natural gas from PT. PGN (Persero) Tbk. to customer. This research also explains about implication of VAT input that cannot be credited with operational expense. The approach used in this research is qualitative approach. The research type is descriptive. The data collection technique used in this research is by reading the literature that focuses on the research, observation, and interview. The result of this research shows that dispute between tax payer and tax investigator in determine the VAT object for natural gas, caused by no definition about the criteria or limitation of goods that takes directly from the nature in tax regulation. According to the concept of VAT that generalize all of goods and services is object to VAT, except for goods and services that state in the tax regulations. The exemption of VAT can be justified for the public goods (known as merit goods), may be designed to improve rightly or wrongly the progressively of VAT, the goods that too difficult to tax (not fill ease of administration principle). Based on that concept, goods that ready to consume, and if not difficult to tax, so that the goods are taxable goods or object to VAT. Even tough natural gas is public goods, however for the transaction of natural gas not difficult to tax, so natural gas that ready to consume is object to VAT. For Transfer of gods that exempted from VAT, the VAT input cannot be credited. VAT input that cannot be credited can be adds in operational expense. Beside can be adds on operational expense, the inappropriate application of regulation can emerge cost of taxation for enterprise. Based on this research, definition about the criteria or limit of goods that takes directly from the nature and the limit of goods that already processes is not clearly stated in the tax regulation. It is desirable for tax regulator to publish regulation that clearly explained about that definition. That regulation should base on VAT concept and substance of the goods (substance over from principle). VAT input that could not be credited by PT.PGN, the VAT invoice that accepted by PT. PGN, should be well administrated and must appropriate with the tax regulation, so VAT input can be used as expense for company. PT. PGN must discuss with tax regulator about regulation for natural gas more comprehensive to avoid the appeared the cost of taxation. "

"Dalam usaha mengembangkan sektor-sekto rekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Bahan baku pakan ternak masuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak PertambahanNilai. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah: pertama adalah mengapa terjadi perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai atas feed additive, kedua adalah bagaimana implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas feed additive terhadap profit Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan analisa deskriptif. Perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive terjadi karena Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa feed additive merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak, dimana bahan baku baku pakan ternak merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sementara fiskus menafsirkan bahwa feed additive bukan merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian implikasi dari PPN dibebaskan atas impor feed additive menyebabkan tidak ada pajak masukan yang harus dibebankan ke dalam harga pokok penjualan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan tinggi dan pajak penghasilan yang terutang juga tinggi. Namun jika PPN impor dikenakan atas feed additive, menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena barang hasil produksi yang dijual merupakan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Akibatnya Pajak Masukan akan dibebankan kedalam harga pokok penjualan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun.

---

In the effort to develop national scale in economy, business, and competitiveness, government produceVAT exemption policy for strategic goods and services. Feed additive can be included as a strategic good which is VAT exempted. This research is made to evaluate the VAT policy of feed additive.

The main problem in this thesis are: first, why does different interpretation happen between tax officer and tax payer of feed additive, second, what is the implication if feed additive is exempted from VAT and if it is VAT-able to the profit of tax payer. This research is qualitative research with descriptive analysis.

Different interpretation on feed additive between tax officer and tax payer happens because tax officer see that feed additive can not be included as material for animal feed so that can not be included as a strategic good which is exempted from VAT but tax payer see that feed additive is part of material for animal feed so that can be included as a strategic good additive will make VAT IN do not have to be put in COGS so that the tax income will increase and tax payable will increase too. But if VAT IN on feed additive isn?t exempted because the sale goods are exempted then will make VAT IN on feed additive included in COGS then the taxable income will decrease and tax payable will decrease too."

"Akusisi adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.? Dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT X dan PT SG ini, akuisisi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh Hak atas Tanah milik Perusahaan lain.Cara ini dimaksud untuk menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT X dan PT SG. Pada dasarnya cara ini dapat ditempuh oleh Perusahaan manapun karena tidak bertentangan dengan syarat formil pemindahan hak yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini ternyata patut untuk diteliti lebih dalam berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan hak atas tanah.Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan menganalisa perbuatan hukum akuisisi perseroan sebagai cara memperoleh hak atas Tanah untuk menghindari Pajak dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan terbatas, Peraturan Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Perpajakan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah.Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan peraturan lain yang berlaku dalam melakukan pemindahan hak atas tanah untuk mewujudkan keadilan.

---

The acquisition is a legal act performed by the legal entity or natural person to take over the shares of the Company which resulted in the shift of control of the Company. "In the case of transfer of land rights by PT X and PT SG this acquisition serve as one way to obtain Rights to Land owned by another company.This method is intended to avoid a tax liability that must be paid by PT X and PT SG. Basically how this can be done by any company because it does not conflict with the formal requirements of transfer of rights in force in Indonesia. But it turns out deserves to be studied more in accordance with the provisions governing the transfer of land rights.In writing this thesis, the author analyzes the legal act of acquisition the company as a way of acquiring the land to avoid tax be seen from some of the relevant regulations, namely: Law on Basic Agrarian Law limited liability, regulation Land Registration and Tax Law which regulates the transfer of land rights.The results showed the importance of considering other applicable regulations in the transfer of land rights to justice."

"Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walau kedua negara samasama menerapkan sistem self assessment dalam melakukan pemungutan pajaknya, namun RRC ternyata lebih baik bila ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakannya. Pemerintah RRC juga sangat tegas dalam melaksanakan penegakan hukum. SAT (State Administration of Taxation) sebagai otoritas pajak di RRC konsisten dalam meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pada Januari 2010, SAT mengeluarkan peraturan terkait tata cara penanganan keluhan wajib pajak. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup dan prosedur terkait dengan penyampaian keluhan wajib pajak. Peraturan ini sangat menjamin hak-hak dari wajib pajak.

---

This thesis analyses and compares the tax collection administration system between Indonesia and People?s Republic of China. The study examined in this research is the tax administration system, tax revenue and tax ratio as a measure of taxation performance, and efforts made to improve tax compliance in both Indonesia and People?s Republic of China. A qualitative analysis has been conducted during the study since the method of collecting data is a descriptive research.The results of this study indicate that although both countries implemented the same system known as ?Self Assessment?, the PRC was better in the tax revenue and tax ratio than Indonesia. The PRC has also been very strictly implementing the law enforcement. SAT as the tax authority in China has made persistent efforts to optimize tax service, regulate tax collection and administration and strengthen taxation work according to laws.The SAT issued the Administrative Measures for Complaints about Tax Services in January 2010 to stipulate the scope and channel of complaints and the internal treatment procedure. This administrative measurement guarantees the taxpayer rights."

"Tesis ini membahas potensi pajak sarang burung walet di Kota Singkawang tahun 2012 dan upaya pemungutan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapat estimasi potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar. Angka ini menunjukkan nilai under estimate, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Upaya pemungutan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Singkawang masih sangat minimal, karena belum ada pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang untuk mengoptimalkan potensi yang ada adalah dengan melakukan sosialisasi pajak dan pendataan objek pajak sarang burung walet secara lebih intensif.

---

The focus of this study is the swiftlet?s nest tax potency in Singkawang Municipality in 2012 and collected efforts by Singkawang Government in order to optimize it's potency. The research was a quantitative with descriptive analysis. The research results obtained estimates of the swiftlet's nest tax potency is Rp. 1.978 billion. It's figure shows under estimate value, based on swiftlet's house population data in 2008. Collection efforts that have been made by Singkawang Government was still very minimal, since no swiftlet?s nest entrepreneur who was confirmed as a tax payer. Singkawang Government efforts should be made to optimize the potency by tax information dissemination and data collection of swiftlet's nest tax object more intensively."