Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya atam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"Hubungan antara sumber daya alam dan pembangunan di dunia yang dinamakan sedang berkembang merupakan hal yang penting. Pertanyaan yang diajukan di dalam artikel ini ialah bagaimana jenis sumber daya alam yang berbeda seperti, minyak bumi dan gas cair alam (LNG) serta hutan dapat mempengaruhi hubungan yang lebih luas antara lingkungan hidup dan pembangunan? Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam khususnya industri minyak bumi dan gas cair alam (LNG) memainkan peran utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Di dalam konteks kesinambungan konseptual Evans, Indonesia mempunyai baik elemen-elemen jenis negara predatoris maupun jenis negara developmentalis ditinjau dari sudut pandang hubungan antara lingkungan hidup dengan pembangunan.

---

The relationship between natural resources and development in the so-called developing world is important. The question posed in this paper is how do the different types of natural resources; oil, LNG, and forests affect the broader environment-development relations? This study shows that the presence of natural resources especially the oil and LNG industries played a major role in the Indonesian national development. In the context of Evans conceptual continuum, Indonesia has both the elements of predatory and developmental state viewed from the environment-development relations."

"Penelitian ini berangkat dari banyaknya konflik yang terjadi pada pengelolaan taman nasional. Manfaat taman nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kriteria pemanfaatan public goods. Namun, pada sisi lain dalam areal taman nasional juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang bersifat komersil, seperti tambang, sumber air, pariwisata, dll., sehingga menarik minat pihak lain untuk memanfaatkannya maka terjadilah kompetisi; barang dengan kriteria ini termasuk common pool resources. Jadi berdasarkan hal tersebut maka taman nasional memiliki kriteria pemanfaatan ganda. Kriteria semacam ini, memicu terjadinya konflik. Wilayah kajian untuk penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang menuai konflik pengelolaan paling banyak. Hal ini karena TNGHS terletak pada wilayah strategis yang melintasi 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten) serta 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), disamping itu banyaknya potensi sumber daya alam yang dimilikinya (emas, geothermal, sumber air, dan wisata alam). Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan interactive governance untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di TNGHS; serta bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan di TNGHS. Kerangka teori yang digunakan adalah teori interactive governance (Kooiman, 2008) yang diintegrasikan dengan konsep sustainability (Bossel, 1999) dalam pengelolaan sebuah taman nasional untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) dalam bentuk 'governance of governance' (Pieters, G.B., et.al, 2012). Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui aplikasi action research berbasis Soft System Methodology (Checkland dan Scholes, 1990) dengan model siklus ganda (McKay dan Marshal, 2001). Hasil dari penelitian ini secara teoritis menyebutkan bahwa sistem dan struktur dari penerapan aktivitas interactive governance di area taman nasional mengarah pada governability, dimana stakeholder sebagai aktor strategis dengan kepentingan beragam mempunyai tujuan dalam mengurangi konflik dalam bentuk networks, partnership dan bentuk interaksi negosiasi lainnya. Aktivitas interactive governance-nya sendiri mengalir dalam siklus konsep sustainability sehingga menghasilkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) di TNGHS dengan beberapa persyaratan fundamentalis yaitu : sistem eko-governmetalis pada manajemen kawasan, struktur komunitas regulatoris pada manajemen kelembagaan, dan pengelolaan demokratis rasional pada manajemen sumber daya alam. Sistem ini diturunkan dalam beberapa aktivitas operasional yang dalam implementasinya menuntut beberapa perubahan yang menyangkut mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, termasuk perubahan metode, strategi dan teknik partisipatif para pihak yang terkait. Perubahan ini akan memberikan suatu cara untuk memfasilitasi, mengatur dan secara langsung meningkatkan kemampuan self-regulasi dari pihak pengelola dengan para pihak lainnya Perubahan ini diikuti dengan dengan kerjasama para pihak yang dilakukan dalam konteks partnership berbentuk kolaborasi dan kemitraan, dan hubungannya dilakukan dalam konteks networks governance berupa koordinasi, adaptasi dan pengendalian.

---

The background of this study is some conflicts that occur in the management of national park. Benefits of a national park and its function as one of conservation area that can be enjoyed by the society. This charachteristics of the national park, it can be called as public goods. However, a large about at natural resources that exists in the national park especially commercial natural resources, such as mining, water resources, tourism, etc., Many stakeholders attract to utilitize the resources in such a way that leads them into a competition. The later charachteristics sets the national parks as common pool resources. Based on these two features, the national park have a dual utilization charachteristics. Such atribute triggers some conflicts in its management. The object of this study is the Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP), one of the national parks in Indonesia which has the most conflict in its management. It is because GHSNP located in a strategic area across two provinces (West Java and Banten) and three districts (Bogor, Sukabumi and Lebak). In addition, high amount of the potential of its natural resources (gold, geothermal, water resources and nature) is the other reason that drive conflicts in GHNSP. The principal issues raised in this research is how the interactive governance is to create sustainable resources in GHSNP; and how the sustainable management is applied by stakeholders in the management of GHSNP.

The theoretical framework used in this study is interactive governance theory (Kooiman, 2008) which is integrated with the concept of sustainability (Bossel, 1999) in the management of a national park to achieve sustainable governance in the form of "governance of governance" (Pieters, GB, et. al, 2012). The approach conducted in this research is action research applications based on the Soft System Methodology (Checkland and Scholes, 1990) with a dual imperatives model (McKay and Marshall, 2001).

The results of this research as theoretically that the implementation of the interactive governance activities at the national park area is the systems and structures of leads to governability. There are many stakeholders as strategic actors with diverse interests have a goal to reducing conflict by networks, partnerships and the other forms of interaction negotiation. The interactive governance activities flow in a cycle sustainable concept, so it's produces sustainability governance at TNGHS. There are some fundamentalist requirements : the ecogovernmetalis system on area management, community and regulatory structure in institutional management, and the rational democratic management in the natural resources management.

Interactive governance derived in several operational activities, in which its implementation requires some changes regarding to the mechanism and regulation that is formed in the regulation, institutional structure, including changes in methods, strategies and participatory techniques of stakeholders. This change will provide a way to facilitate, regulate and enhance the ability of self-regulation of the manager. This changes was followed by the cooperation of the stakeholders in the partnership context formed in collaboration and partnership, also the relation in the context of networks governance in the form of coordination, adaptability and control."

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"

"ABSTRAKTrowulan sebagai situs arkeologi yang hampir dapat dipastikan sebagai bekas ibukota kerajaan Majapahit, memiliki peninggalan kebudayaan yang tak terhingga. Peninggalan kebudayaan itu antara lain karya-karya sastra, prasasti-prasasti, serta bangunan-bangunan sakral dan profan. Kesemuanya itu merupakan objek penelitian dari para ahli arkeologi dan sejarah yang telah dituangkannya dalam berbagai topik penelitian mereka. Meskipun demikian masih banyak diperlukan penelitian untuk melengkapi informasi mengenai kejayaan Kerajaan Majapahit di masa lampau. Penelitian ini berkaitan dengan salah satu tinggalan kebudayaan yaitu terakota. Terakota merupakan artefak yang mungkin paling banyak ditemukan di situs Trowulan. Hal ini amat beralasan karena terakota dengan keanekaragamannya merupakan salah satu jenis benda yang digunakan untuk berbagai kebutuhan hidup masyarakat Trowulan. Kepopuleran terakota itu telah pula banyak mengundang para ahli arkeologi melakukan penelitiannya. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian untuk melengkapinya yaitu membahas terakota sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam. Kelangkaan data arkeologi atau sifatnya yang terbatas merupakan hambatan bagi tersusunnya rekonstruksi sejarah kebudayaan dan atau rekonstruksi cara-cara hidup dan atau proses kebudayaan di satu wilayah. Demikian pula yang terdapat di situs Trowulan. Apalagi salah satu upaya pembangunan di daerah ini yaitu meningkatkan pembuatan bata yang bahan dasarnya banyak diperoleh dari situs-situs arkeologi makin lama makin menghabiskan data arkeologi. Dua kepentingan yang sama nilainya bagi pembangunan ini terus berpacu. Untuk itu, tujuan penelitian ini antara lain untuk menyelamatkan tinggalan arkeologi yang masih tersisa sehingga dapat diinterpretasi dan hasilnya akan menjadi pengetahuan bagi penyusunan ketiga tujuan arkeologi di atas. Bagi ilmu arkeologi penelitian ini amat bermanfaat untuk mengembangkan perspektif penelitiannya. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dan ekskavasi arkeologi yang dilakukan pada tahun 1989, 1990, 1991, dan 1993 (Januari). Keempat ekskavasi itu diselenggarakan oleh para peneliti Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Penelitian ini secara khusus dimulai dengan menganalisis temuan hasil ekskavasi. Analisis yang dilakukan adalah analisis spesifik, yaitu dilakukan terhadap bendanya. Dari analisis ini diperoleh data mengenai jenis jenis terakota, bahan, teknik buat, teknik bias, dan jejak pakai. Setelah melalui analisis spesifik dilakukan analisis kontekstual, yaitu mencari hubungan dengan ruang dan temuan di sekelilingnya sehingga dapat dijelaskan fungsi terakota tersebut. Sebagai data banding diamati terakota koleksi Museum Trowulan sedangkan untuk memberikan gambaran umum tentang pemanfaatan sumber daya alam yang pernah terjadi di Trowulan atau "Majapahit" diteliti pula laporan-laporan penelitian yang membahas berita-berita sejarah tentang Majapahit. Keseluruhan data ini terangkum dalam kesimpulan yang diambil. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu (a) terakota merupakan salah satu jenis benda yang paling banyak digunakan untuk berbagai keperluan oleh masyarakat Trowulan; (b) terdapat 31 jenis artefak terakota yang terdiri dari wadah dan bukan wadah (c) terakota mempunyai fungsi sebagai wadah untuk menyimpan, makan minum memasak, menampung, menanam, melebur, dan menakar yang wujudnya amat beragam; (d) sedangkan yang bukan wadah berfungsi sebagai unsur bangunan, sarana pengadaan air, perlengkapan masak-memasak, perlengkapan makan minum, alat bermain, penghias (pajangan), dan pelengkap upacara; (e) artefak terakota wadah dibuat dengan 4 teknologi pembuatan yaitu, teknik pembentukan langsung, teknik pembentukan coda putar lambat, teknik pembentukan gabungan, dan teknik pembentukan tatap landas sedangkan artefak bukan wadah dibuat dengan (1) teknik pembentukan langsung dan (2) teknik pembentukan dengan cetakan; (f) pemanfaatan sumber daya tanah liat di Trowulan telah dilakukan sangat tinggi yang diwujudkan dalam barang-barang terakota yang beraneka ragam bentuk dan fungsinya; dan (g) pemanfaatan sumber daya tanah liat telah berlangsung sampai sekarang dengan bata dan genteng sebagai wujud utamanya sedangkan jenis lainnya tidak berkembang lagi. Mengingat semakin banyaknya tempat-tempat pembuatan bata, yang dengan cepatnya akan merusak situs arkeologi sehingga sejarah Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kerajaan Majapahit akan kehilangan data utamanya, diperlukan penelitian lanjutan yang berkesinambungan (multi years). Penelitian semacam ini amat bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu arkeologi."