Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Budaya Kinerja yang dilaksanakan pada Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan populasi seluruh pegawai sebagai responden sejumlah 173 orang, yang mengembalikan kuesioner berjumlah 132 (76, 3%), dijadikan sebagai sampel penelitian.Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan budaya antar unit yang terdiri dari 5 (lima) unit yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis Faktor Dengan Pendekatan Komponen Utama, Analisis Faktor Kembali dan Analisis Median, dari hasil analisis tersebut didapatkan hasil berupa 7 (tujuh) Budaya (Budaya Etos Kerja,Budaya Setempat, Budaya Komitmen Terhadap Pekerjaan, Budaya Keunggulan Bersaing, Budaya Pemenuhan Kebutuhan, Budaya Pelimpahan Kewenangan dan Budaya Taat Norma), sehubungan dengan permasalahan penelitian maka dengan analisis median dapat ditentukan budaya kuat, budaya lemah dan budaya di ambang pintu.Ada 1 (satu) Budaya kuat yaitu Budaya Etos Kerja, dan 7 (tujuh) Sub Budaya (Budaya Lingkungan Kerja, Kesejukan Lingkungan Kerja, Rasional, Penguasaan Diri, Proaktif di Lingkungan Pekerjaan, Kewenangan di Lingkungan Pekerjaan dan Perhatian pada Perkerjaan). Sedangkan Budaya lemah terdiri dari 6 (enam) Budaya yaitu Budaya Setempat, Budaya Komitmen Terhadap Pekerjaan, Budaya Keunggulan Bersaing, Budaya Pemenuhan Kebutuhan, Budaya Pelimpahan Kewenangan dan Budaya Taat Norma, sedangkan Sub Budaya Lemah terdiri dari 8 (delapan) yaitu Budaya Kepemimpinan Diri, Optimisme Diri, Pengawasan di Lingkungan Pekerjaan, Menciptakan Peluang di Lingkungan Pekerjaan, Kerja Kelompok di Lingkungan Pekerjaan, Keberanian, Kehormatan serta Kepedulian terhadap Tradisi.Budaya di ambang pintu hanya ada 1 (satu) yaitu Sub Budaya Kepedulian terhadap kebiasaan yang sudah ada. Berdasarkan unit kerja terdapat perbedaan budaya dan pola budaya pada tiap masing-masing unit, unit Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai pola budaya yang lebih berimbang antara budaya kuat, budaya lemah dan budaya di ambang pintu, sedangkan unit lain lebih banyak budaya lemahnya bahkan untuk Inspektorat III semua adalah budaya lemah.Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, adanya perbedaan pola budaya yang tergambar dan terlihat dalam setiap unit dapat disebabkan karena jumlah responden yang kurang berimbang."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pengolahan data dengan menggunakan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 103 orang.Hasil penelitian ini menemukan bahwa SIPEG berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan SDM. SIPEG memberikan efek baik kepada pengembangan pegawai maupun kepada penilaian kinerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan Perencanaan SDM menggunakan data terkini dan akurat sebagaimana dihasilkan oleh SIPEG, sehingga diperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

---

The aim of this study is to determine if there is impact on the Human Resource Information System to Human Resource Planning in the General Secretariat of the Department of Energy and Mineral Resources. This research was conducted by using descriptive research method and the Structural Equation Modelling Technique (SEM) was used to process it.. While literature study and field study was used to collect the data.The sample of this research is 103 people and the result of this research finds that SIPEG has positive and significant effect on HR planning. SIPEG give effect to both Performance Appraisal and the development of employees. This study recommends that the General Secretariat in implementing the Human Resource Planning using the latest data accurately as generated by SIPEG so that the organization can get the appropriate model for the human resource planning."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu pendukung dalam penyelenggaraan tugas KESDM adalah keberadaaan aset sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI). Namun selama ini di KESDM belum ada panduan dalam merencanakan maupun mengimplementasikan suatu solusi TI, sehingga masing-masing unit memikirkan sendiri solusi TI yang diperlukan. Hal ini berakibat pada keberagaman aplikasi, kerangka kerja, bahasa pemrograman, desain, dan tersebarnya ruang server dan basis data. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi arsitektur KESDM saat ini dan merekomendasikan rancangan arsitektur yang tepat untuk KESDM. Kerangka kerja yang digunakan adalah The Open Group of Architecture Framework (TOGAF). Data dikumpulkan melalui dokumen KESDM dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD) ke unit-unit di lingkungan KESDM. Hasil dari penelitian ini di antaranya prinsip arsitektur KESDM yang meliputi prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi, serta pola solusi dan roadmap berdasarkan prinsip arsitektur dimaksud.

---

The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) is a government institution that has the task of conducting affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in running the state government. One of the supporters of the task is the existence of information systems/information technology (IS/IT) assets. However, KESDM has no guidance to plan and implement an IT solution, so that each unit thinks IT solutions that are required by themselves. It causes variety in application, framework, programming languange, design, and dissemination of server room and database.

This study aims to map the architecture of MEMR now and recommend the architecture design that fit to MEMR. The framework used is The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Data were collected through documents of KESDM and also interviews and Focus Group Discussion (FGD) to units in the MEMR.

The results of the study are the architecture principles of KESDM that include business principles, application principles, data principles, and technology principles, as well as patterns of solutions and roadmaps based on architecture principles said."

"ABSTRAKPerlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "

"Pelaksanaan praktik-praktik good governance di sektor pemerintahan, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) sudah menjadi tuntutan. Evaluasi yang dilakukan didalam karya akhir ini dititikberatkan kepada aspek Perencanaan Strategis (Renstra) dan Manajemen Keuangan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pemiliban sampel didasarkan pada teknik nonprobability sampling dengan pertimbangan­ pertimbangan tertentu terhadap responden pada kantor Inspektorat Jenderal DESDM yang terdiri dari para auditor dan staf sekretariat, sehingga diperoleh gambaran persepsi ten tang kondisi pelaksanaan good governance. Disamping itu, penulis juga melakukan observasi langsung di lapangan dengan memanfaatkan data yang ada dibandingkan dengan kondisi yang terjadi.Hasil evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance aspek Perencanaan Strategis dan Manajemen Keuangan dalam kategori Cukup dengan skor yang diperoleh sebesar 4.34 dari skala 7 untuk aspek Perencanaan Strategis dan 4.50 dari skala 7 untuk aspek Manajemen Keuangan.

---

Implementation of good governance practices in the government sector, especially at the General Inspectorate Ministry of Energy and Mineral Resources has become consequences. Evaluation in this thesis is viewed by Strategic Plan and Financial Management aspects.

This research use descriptive qualitative method with election sample based on nonprobability technique and selected respondent considerations. Besides author use also direct observation that can help to compare between data and the real condition.

Result evaluate entirely indicate that implementation of governance good with Strategic Plan and Financial Management aspects is enough category with obtained score equal to 4.34 from scale 7 for the Strategic Plan aspect and 4.50 from scale 7 for the Financial Management aspect."

"Karya Akhir ini bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang dapat diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap akuntabilitas dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menganalisis akuntabilitas dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator yang sudah ditentukan tersebut.Evaluasi ini merupakan evaluasi dengan menggunakan metode kualitatif dengan konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan/program. Teknik evaluasi yang digunakan adalah peta strategi dan logika program.Hasil evaluasi yang diperoleh secara keseluruhan adalah pelaksanaan dekonsentrasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak akuntabel, karena target capaian terhadap indikator yang ditentukan tidak tercapai. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan pertanggungjawaban daerah penerima dana dekonsentrasi terhadap penggunaan dana dekonsentrasi tersebut kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

This thesis is aimed at determining indicators applicable for assessing the accountability of deconcentration in The Ministry of Energy and Mineral Resources and analysing the accountability of the deconcentration using the established indicators.This evaluation applies qualitative method by mean of summative evaluation concept, evaluation conducted in the end of activity/program implementation. Evaluation technique used is strategic map and program logic.The whole result of the evaluation is the deconcentration in the Ministry of Energy and Mineral Resources not accountable since targeted established indicators cannot be achieved. This is because the absence of accountability reports from province which used deconcentration fund to The Ministry of Energy and Mineral Resources."