Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"The Philippine mining industry will never be the same again with the facelift. It has undergone with the recent passage and approval of the Mining Act. The law had long been awaited by the industry and foreign investors. It contains provisions which would allow Philippine's mining sector to make a significant contribution to the nation's effort to become a newly industrialized country in the 21st century."

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu pendukung dalam penyelenggaraan tugas KESDM adalah keberadaaan aset sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI). Namun selama ini di KESDM belum ada panduan dalam merencanakan maupun mengimplementasikan suatu solusi TI, sehingga masing-masing unit memikirkan sendiri solusi TI yang diperlukan. Hal ini berakibat pada keberagaman aplikasi, kerangka kerja, bahasa pemrograman, desain, dan tersebarnya ruang server dan basis data. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi arsitektur KESDM saat ini dan merekomendasikan rancangan arsitektur yang tepat untuk KESDM. Kerangka kerja yang digunakan adalah The Open Group of Architecture Framework (TOGAF). Data dikumpulkan melalui dokumen KESDM dan wawancara serta Focus Group Discussion (FGD) ke unit-unit di lingkungan KESDM. Hasil dari penelitian ini di antaranya prinsip arsitektur KESDM yang meliputi prinsip bisnis, prinsip aplikasi, prinsip data, dan prinsip teknologi, serta pola solusi dan roadmap berdasarkan prinsip arsitektur dimaksud.

---

The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) is a government institution that has the task of conducting affairs in the field of energy and mineral resources to assist the President in running the state government. One of the supporters of the task is the existence of information systems/information technology (IS/IT) assets. However, KESDM has no guidance to plan and implement an IT solution, so that each unit thinks IT solutions that are required by themselves. It causes variety in application, framework, programming languange, design, and dissemination of server room and database.

This study aims to map the architecture of MEMR now and recommend the architecture design that fit to MEMR. The framework used is The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Data were collected through documents of KESDM and also interviews and Focus Group Discussion (FGD) to units in the MEMR.

The results of the study are the architecture principles of KESDM that include business principles, application principles, data principles, and technology principles, as well as patterns of solutions and roadmaps based on architecture principles said."

"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

---

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."

"Sebagai upaya mendukung Prioritas Nasional di bidang energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan Program Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Skala Kecil (DAK ESK Kementerian ESDM) tahun 2018, dengan memanfaatkan potensi keenergian lokal di Daerah, di mana Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menjadi salah satunya Daerah yang mengusulkan Program tersebut, berupa Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dengan target output terbangunan 254 unit dan kapasitas total 1016 m3. Pada pelaksanaanya kemudian target output tersebut mengalami penurunan, menjadi hanya 104 unit dengan kapasitas total 416 m3, namun estimasi biayanya yang dibutuhkan tetap sama dengan rencana target output awal, hal ini diduda terjadi karena belum optimalnya perencanaan biaya yang dilakukan, tidak hanya itu penyerapan anggaran pasca tender juga belum maksimal, dari empat proyek Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3, hanya menghasilkan total nilai kontrak sebesar 84,85% dari total alokasi, penyebab kondisi tersebut adalah rendahnya nilai penawaran pada proses tender. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian bertujuan untuk menganalisis proses dan tahapan dalam implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018, khususnya pada proses tender menggunakan teori Public Sector Project Management dari David S. Kassel. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif post postivist, dengan jenis deskriptif, sedangkan data penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan biaya pendahuluan sebagai engineering estimate Pembangunan Instalasi Biogas Rumah Tangga 4 m3 dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan, yang membuat estimasi biaya berbeda dengan harga pasar pada saat pelaksanaan, sedangkan pada proses tender ditemukan bahwa penggunaan metode evaluasi harga terendah yang menjadikan penawaran harga paling murah sebagai dasar penetapan pemenang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada implementasi Program DAK ESK Kementerian ESDM tahun 2018 di Pemprov DIY.

---

To support the National Priorities in the energy sector, the Ministry of Energy and Mineral Resources launched the Special Allocation Fund Program for the Small Scale Energy Sector (DAK ESK Ministry of Energy and Mineral Resources) in 2018, by utilizing the potential for local energy in the Region, where the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (Pemprov DIY) is one of the regions that proposed the program, in the form of the construction of a 4 m3 household biogas installation with a target output of 254 units and a total capacity of 1016 m3. In its implementation, the output target has decreased, to only 104 units with a total capacity of 416 m3, but the estimated cost required remains the same as the initial output target plan, this is because the cost planning has not been optimal, not only that it is posted budget absorption. The tender was also not maximal, out of the four 4 m3 Biogas Installation Construction projects, only a total contract value of 84.85% of the total allocation resulted, the cause of this condition was the low bid value in the tender process. Based on the above problems, the research aims to analyze the processes and stages in the implementation of the DAK ESK Program of the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2018, especially in the tender process using the theory of the Public Sector Project Management from David S. Kassel. The research was conducted with a postpositivist qualitative approach, with a descriptive type, while the research data was obtained through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the preliminary cost planning as an engineering estimate for the construction of a 4 m3 Household Biogas Installation was carried out one year before the implementation, which made the cost estimate different from the market price at the time of implementation, while in the tender process it was found that the use of the lowest price evaluation method made the lowest-priced bid. cheap as the basis for determining the winner cause low budget absorption in the implementation of the 2018 ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources DAK Program in the DIY Provincial Government. "